JAKARTA - Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya lobi dari seorang pengusaha asal Amerika Serikat terkait pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra.
Dikutip bisnis.com, pencabutan izin tersebut diumumkan Istana pada akhir Januari 2026 setelah audit menemukan pelanggaran aturan kawasan hutan nasional yang dikaitkan dengan bencana banjir di Sumatra pada akhir 2025.
Hashim mengatakan permintaan itu disampaikan setelah pemerintah mengumumkan langkah pencabutan izin.
"Seorang pengusaha Amerika berkata, Hashim kau harus memberi tahu saudaramu bahwa kau harus memulihkan lisensi perusahaan ini di Aceh. Kebetulan itu adalah perusahaan pertambangan emas di Aceh. Saya tidak akan menyebutkan namanya," kata dia dalam ASEAN Climate Forum di kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2).
Ia menyebut dihubungi sepekan sebelum menerima delegasi delapan investor dari New York, Eropa, dan Australia yang berencana menanamkan investasi ratusan miliar dolar AS di Indonesia.
"Dan kemudian, beberapa hari kemudian, kedelapan investor itu berkata, fantastik, hebat, batalkan saja [28 izin perusahaan]," ujarnya.
Menurut Hashim, respons tersebut menunjukkan minat global terhadap investasi energi bersih di Indonesia dan kawasan ASEAN.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. &ldquo;Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,&rdquo; ujar Prasetyo.
Keputusan itu diambil setelah audit Satgas PKH dipercepat pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari total 28 perusahaan, 22 merupakan Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, sementara enam lainnya bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan PBPHHK.(DH)
Baca Juga:&nbsp;Prabowo cabut izin 28 perusahaan ini buntut pelanggaran hutan

Hashim Djojohadikumo ungkap ada pengusaha AS minta izin 28 perusahaan dipulihkan usai dicabut.

Hashim Djojohadikusumo: Ada pengusaha AS lobi soal pencabutan izin

JAKARTA - Danantara Indonesia mulai mengambil alih lahan milik 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah setelah diduga terlibat pelanggaran lingkungan yang memperparah banjir dan tanah longsor di Sumatra.
Dikutip reuters, langkah ini merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto yang pekan lalu mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut.
Juru bicara satuan tugas kehutanan, Barita Simanjuntak, mengatakan proses pengalihan lahan sedang berjalan. Ia menegaskan akan ada &ldquo;comprehensive process&rdquo; untuk meminimalkan dampak pencabutan izin terhadap pekerja serta masyarakat di sekitar area operasional.
Perusahaan yang terdampak berasal dari berbagai sektor, mulai dari kehutanan, perkebunan kelapa sawit dan kakao, hingga pembangkit listrik dan pertambangan. Pemerintah sebelumnya menyebut luas lahan yang diambil alih dari 22 perusahaan perkebunan dan kehutanan mencapai sekitar 1 juta hektare atau setara 2,47 juta acre.
Salah satu perusahaan yang masuk daftar, produsen bubur kertas Toba Pulp Lestari, menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah. Direktur Anwar Lawden mengatakan perusahaan belum menerima surat resmi terkait pencabutan izin, namun siap mengikuti proses yang ditetapkan otoritas.(DH)

Danantara ambil alih 1 juta ha lahan usai izin 28 perusahaan dicabut terkait banjir Sumatra.

Danantara ambil alih 1 juta hektare lahan dari 28 izin usaha dicabut

JAKARTA &ndash; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas penyaluran bantuan tanggap darurat bagi masyarakat dan pegawai yang terdampak banjir bandang, longsor, dan bencana alam lainnya di berbagai wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya BNI bersama Keluarga Besar BUMN dalam mempercepat penanganan bencana di bawah koordinasi Danantara Indonesia.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, bantuan disalurkan secara bertahap melalui jaringan kantor BNI dan komunitas internal perusahaan, sejalan dengan evaluasi kebutuhan mendesak di lapangan.
"BNI berupaya memastikan bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat dan pegawai yang membutuhkan, sekaligus memperluas jangkauan dukungan ke lebih banyak titik terdampak," ujar Okki dalam keterangan tertulis.
BNI telah menyalurkan bantuan berupa bahan pangan pokok, termasuk 85 ton beras, 17 ton gula, 17.000 liter minyak goreng, dan dukungan logistik lainnya. Selain itu, terdapat 284 pegawai terdampak yang juga memperoleh bantuan langsung dari perusahaan, baik berupa logistik maupun dukungan evakuasi.
Distribusi dilakukan melalui kolaborasi unit-unit kerja BNI, komunitas pegawai, serta lembaga sosial internal agar bantuan dapat terdistribusi secara merata dan cepat diterima oleh masyarakat terdampak. "Solidaritas dari seluruh elemen BNI menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan bagi para penyintas bencana," tambah Okki.
BNI juga melakukan penyaluran bantuan intensif di Sumatra Barat sejak 26 November hingga 4 Desember 2025. Bantuan mencakup 55,5 ton beras, 11,1 ton gula, dan 11.100 liter minyak goreng, yang didistribusikan ke titik-titik terdampak seperti Kecamatan Koto Tangah, Pauh, Nagari Ulakan, Bukittinggi, Padang Pariaman, Pasaman, hingga Pesisir Selatan. Tiga pegawai BNI yang terdampak di wilayah ini juga telah mendapatkan dukungan langsung dari perusahaan.
Menurut Okki, dukungan BNI tidak berhenti pada penyaluran tahap awal. Monitoring lapangan terus dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan dan memastikan kelancaran bantuan lanjutan. "Upaya ini merupakan komitmen kami untuk hadir bagi masyarakat dan pegawai yang membutuhkan dukungan cepat," ujarnya.
BNI bersama Keluarga Besar BUMN juga memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara sinergis melalui koordinasi dengan Danantara Indonesia. Melalui mekanisme ini, pengiriman bantuan dapat dilakukan lebih terarah dan sesuai prioritas kebutuhan.
Penyaluran bantuan diproyeksikan terus berlanjut seiring proses pemulihan di lapangan. BNI menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan dukungan, baik bagi masyarakat maupun pegawai, sebagai bagian dari perannya dalam memperkuat ketahanan sosial pada masa darurat.
Informasi lebih lengkap terkait kegiatan kemanusiaan dan program sosial BNI dapat diakses melalui situs resmi BNI di bni.co.id yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia (www.danantaraindonesia.co.id). (*)

BNI telah salurkan 55,5 ton beras, 11,1 ton gula, dan 11.100 liter minyak goreng ke warga terdampak.

BNI perluas bantuan tanggap darurat untuk korban bencana di Sumatra

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah Indonesia akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi korban banjir di Aceh dan Sebagian wilayah Sumatra.
Rencana itu disampaikan usai Prabowo tiba di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12) hari ini.
&ldquo;Hutang-hutang KUR karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,&rdquo; kata Prabowo, usai meninjau kerusakan dan proses rehabilitasi jembatan Bailey Teupin Mane, yang rusak akibat bencana banjir.
&ldquo;Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang ini, karena bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa atau force majeure,&rdquo; ungkap Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah akan membantu petani yang terdampak bencana banjir, melalui rehabilitasi pertanian, demi menjaga ketahanan pangan.
Namun untuk sementara ini, pasokan beras dan kebutuhan pangan ke wilayah terdampak bencana, akan dikirim dari daerah lain.
&ldquo;Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan pangan nasional cukup,&rdquo; jelas Prabowo.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatra telah menewaskan lebih dari 900 warga hingga Sabtu (6/12) malam.
Sejumlah menteri mengaku telah mencabut izin penggunaan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, yang diduga ikut memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh dan sebagian Sumatra. (KR)
&nbsp;
&nbsp;

Bencana yang menewaskan lebih dari 900 orang ini membuat akses infrastruktur vital lumpuh. 

Presiden akan hapus utang KUR korban banjir Aceh-Sumut

JAKARTA &ndash; Jumlah korban tewas dalam bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dan Aceh telah menelan lebih dari 916 orang, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (6/12) malam.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, bencana banjir dan tanah longsor yang dipicu siklon menjelang awal Desember 2025 ini, juga menewaskan sekitar 200 orang di wilayah Thailand dan Malaysia.
Laporan Reuters menyebut dalam beberapa hari terakhir, para korban yang selamat dari bencana ini harus berjalan kaki melewati batang-batang kayu yang berserakan, untuk mendapatkan bantuan dari relawan.
Keterbatasan akses air bersih dan makanan, bahkan membuat sebagian warga terpaksa minum dan makan dari air banjir yang direbus.
&ldquo;Kami ada di sana sekitar satu minggu,&rdquo; kata Dimas Firmansyah, salah satu korban selamat berusia 14 tahun, yang sempat terisolir di daerah Aceh Tamiang sebelum mendapat akses bantuan.
Awal pekan ini, Presiden Prabowo Subianto mengaku situasi telah membaik dan sejumlah bantuan yang memadai telah dikirim, setelah ia melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak banjir.
Di sisi lain, kelompok aktivis lingkungan menyalahkan aksi pembukaan lahan atau deforestasi besar-besaran, yang memperburuk aliran banjir di sejumlah wilayah.
Kelompok aktivis ini, sebagaimana dikutip Reuters, juga mendesak agar pemerintah menginvestigasi perusahaan yang diduga ikut memperburuk bencana alam, akibat deforestasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Lingkungan Hidup mengaku tengah meninjau ulang seluruh izin lingkungan, bagi perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Dua di antaranya menjadi fokus pengawasan khusus karena diduga kuat memperburuk bencana banjir.&nbsp;Survei udara yang dilakukan kementerian juga memperkuat dugaan tersebut.&nbsp;
Sedangakan Menteri Kehutanan, mengaku akan mencabut puluhan izin pemanfaatan hutan, yang mencakup pemanfaatan area seluas 750 hektare. (KR)

Korban tewas dalam banjir di wilayah Aceh dan Sumatra telah mencapai 900 orang menurut data BNPB.