JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pengusaha di sektor swasta agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum Lebaran 2026.
Dalam pelaksanaannya, Airlangga juga mengimbau agar perusahaan swasta membayar THR karyawan secara penuh. &ldquo;Tidak boleh dicicil,&rdquo; kata Airlangga, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (3/3) hari ini.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah di Indonesia menapai 26,5 juta orang. Sehingga nilai total THR yang akan dibayar akan mencapai sekitar Rp124 triliun untuk sektor swasta.
&ldquo;Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,&rdquo; imbuh Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengumumkan rencana dan jadwal pembagian THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 26 Februari 2026.
Nilai THR ASN ini diperkirakan mencapai Rp22,2 triliun, dengan target 2,4 juta ASN penerima dari pemerintahan daerah. Kemudian sebanyak Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN pemerintahan daerah, serta Rp12,7 triliun untuk pensiunan ASN.
Dengan adanya pembagian THR tersebut, Airlangga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini akan lebih tinggi, dari kuartal terakhir 2025 kemarin. &ldquo;Jadi kita menargetkan antara 5,5% sampai 5,6%,&rdquo; ungkap Airlangga.
Sebagai catatan, perayaan lebaran atau hari raya Idul Fitri 2026 akan bertepatan pada 20-21 Maret 2026. Mengacu imbauan Menko Perekonomian Airlangga, maka karyawan dari sektor swasta diharapkan bisa menerima THR dari perusahaan paling lambat pada Jumat, 13 Maret 2026. (KR)

Airlangga juga meminta agar karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tetap mendapat THR.

THR karyawan wajib dibayar H-7 Lebaran, Airlangga: tak boleh dicicil

JAKARTA &ndash; Raksasa modal swasta (private credit)&nbsp;Blue Owl Capital Inc.&nbsp;menepis keras spekulasi pasar yang menyebutkan bahwa perusahaan telah menghentikan likuiditas atau memblokir akses penarikan tunai bagi para investor di reksa dana utang swastanya.
Bantahan ini dikeluarkan menyusul tekanan jual yang sempat menghantam saham perusahaan usai pengumuman perombakan mekanisme penebusan (redemption).
Seperti dikutip dari Reuters, Jumat&nbsp;(20/02), kepanikan di Wall Street bermula ketika&nbsp;Blue Owl&nbsp;menyatakan akan menghentikan fasilitas penebusan kuartalan reguler untuk produk reksa dana utang non-perdagangan mereka,&nbsp;Blue Owl Capital Corp II&nbsp;(OBDC II).
Keputusan yang dianggap mendadak ini sempat memicu kekhawatiran adanya ketegangan likuiditas di dalam portofolio utang swasta (private debt) perusahaan, yang berujung pada merosotnya nilai saham.
Namun, pihak manajemen segera merilis pernyataan resmi untuk meluruskan kesalahpahaman dan meredam sentimen negatif tersebut.
"Kami tidak menghentikan likuiditas investor di reksa dana utang non-perdagangan&nbsp;Blue Owl Capital Corp II," tegas perwakilan&nbsp;Blue Owl&nbsp;dalam pernyataan tertulisnya, hanya berselang satu hari setelah pengumuman awal.
Berdasarkan laporan&nbsp;Reuters, manajemen mengklaim bahwa perombakan skema ini justru dirancang sebagai intervensi positif untuk mempercepat aliran uang tunai kembali ke tangan investor.
Pada sistem sebelumnya, investor harus melalui proses penawaran tender kuartalan yang membatasi penarikan maksimal hanya 5% dari modal.
Melalui skema baru, perusahaan menggantinya dengan komitmen pembagian 30% dari nilai aset bersih (net asset value) kepada seluruh pemegang saham secara merata dalam kurun waktu 45 hari ke depan.
Manajemen&nbsp;Blue Owl&nbsp;menekankan bahwa secara matematis, implementasi rencana baru ini berarti mereka mengembalikan modal enam kali lipat lebih besar dibandingkan batas maksimal mekanisme tender kuartalan sebelumnya.
Langkah agresif perombakan pembayaran ini dinilai sebagai strategi proaktif manajemen untuk memamerkan kesehatan arus kas sekaligus menenangkan para pemegang saham institusional.
Ke depannya,&nbsp;Blue Owl&nbsp;memastikan bahwa manuver ini bukanlah suntikan likuiditas sesaat yang bersifat darurat. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan cetak biru pengembalian modal baru ini kepada para investor&nbsp;OBDC II&nbsp;pada kuartal-kuartal mendatang, guna memulihkan dan menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas instrumen utang swasta mereka. (SF)

Blue Owl ubah skema kuartalan, klaim cairkan dana 6 kali lebih besar untuk redam kepanikan pasar.

Blue Owl bantah krisis likuiditas, cairkan 30% modal dalam 45 hari

JAKARTA - Pengelola dana investasi Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA), mengalihkan investasinya ke sektor swasta setelah sebagian besar aset badan usaha milik negara (BUMN) dialihkan ke lembaga investasi negara baru, Danantara.
Meski terjadi transisi kelembagaan, INA menegaskan tidak akan memperlambat laju investasinya. Institusi ini menargetkan realisasi dan komitmen investasi sekitar US$1 miliar tahun ini, sejalan dengan rata-rata historisnya.
&ldquo;Tahun lalu merupakan periode yang sangat penting bagi INA. Kami telah melakukan banyak transaksi dan investasi yang melibatkan BUMN. Namun dengan terbentuknya Danantara, sudah menjadi hal yang wajar bagi INA untuk beralih ke transaksi non-BUMN,&rdquo; ujar Kepala Eksekutif INA, Ridha Wirakusumah, dikutip dari businesstimes.com.
Ke depan, INA akan memperkuat perannya sebagai mitra investor global, sekaligus memperdalam investasi di sektor-sektor strategis seperti pusat data, layanan kesehatan, energi terbarukan, serta mineral, termasuk unsur tanah jarang.
Salah satu investasi andalan di sektor pusat data adalah kampus DayOne di Batam, yang menjadi fasilitas pertama di Asia Tenggara yang menggunakan chip Blackwell milik Nvidia dan sepenuhnya siap untuk kecerdasan buatan (AI).
Meski demikian, Ridha menegaskan INA mengambil pendekatan yang berhati-hati terhadap AI. &ldquo;Saya tidak ingin ikut-ikutan tren AI hanya karena sedang populer,&rdquo; katanya, seraya menekankan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi Indonesia.
Sejak berdiri pada 2021, portofolio INA memang didominasi oleh infrastruktur BUMN seperti jalan tol dan pelabuhan, dengan total aset kelolaan sekitar US$10 miliar.
INA juga telah menyalurkan sekitar US$5 miliar investasi sejak mulai beroperasi. Tahun lalu, realisasi investasi bahkan mencapai lebih dari US$1 miliar. (DH/ZH)

INA alihkan fokus ke sektor swasta usai ada Danantara; sasar data centre hingga logam tanah jarang.

Usai Danantara, INA alihkan fokus investasi dari BUMN ke sektor swasta

JAKARTA &ndash; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi seluruh pegawai pada 29-31 Desember 2025.
Yassierli mengatakan imbauan itu bertujuan mendorong mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
&ldquo;Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,&rdquo; kata Yassierli digelar di Jakarta pada Kamis (18/12) kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, turut hadir dalam konferensi pers tersebut.
&ldquo;Ini sedang kita siapkan surat edaran yang segera &nbsp;akan kita sampaikan,&rdquo; jelas Yassierli.
Yassierli menyampaikan, penerapan WFA bisa dikecualikan bagi sektor-sektor tertentu, yang berkaitan langsung dengan layanan masyarakat dan aktivitas produksi.
Beberapa sektor yang bisa mendapat pengecualian itu, termasuk kesehatan, manufaktur, perhotelan dan hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain.
Yassierli menegaskan kepada pengusaha, agar pelaksanaan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Pekerja atau buruh yang menjalankan WFA tetap melaksanakan pekerjaan sesuai tugas seperti biasa, serta menerima upah sebagaimana mestinya.
Sebagai catatan, imbauan ini merupakan hasil diskusi dalam Rapat Kabinet yang digelar pekan lalu. Menko Airlangga turut menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, serta telah mendapat persetujuan untuk mendorong mobilitas masyarakat pada akhir tahun ini. (KR)

Imbauan ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru.