JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menginstruksikan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebesar 10%, seiring meningkatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global.
&ldquo;Presiden membela 15 juta petani, beliau mengatakan harga TBS harus kembali ke tingkat semula, bahkan naik 10%&rdquo; ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin (8/6/26).
Seperti dikutip Antara, menurutnya, arahan tersebut menegaskan pentingnya melindungi kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan memulihkan harga TBS dan mendorong kenaikan lebih lanjut.
Ia mengatakan penyesuaian harga tersebut wajar dilakukan karena didukung oleh tren kenaikan harga CPO global serta penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Sulaiman menyebut sekitar 70% harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Pemerintah bersama Satgas Pangan dan kepolisian akan memastikan normalisasi harga berlangsung sepenuhnya.
Ia menambahkan, penurunan harga TBS di tingkat petani belakangan ini merupakan anomali, karena komoditas tersebut seharusnya mengalami kenaikan sekitar 10% sejalan dengan kondisi pasar global.
Menurutnya, meski harga CPO global telah naik 47% dan dolar AS menguat lebih dari 10% terhadap rupiah, harga TBS di tingkat petani justru turun sekitar 17%.
&ldquo;Kami memiliki datanya. Harga CPO global naik 47%, dolar menguat lebih dari 10%, tetapi harga TBS justru turun,&rdquo; katanya.
Ia mendesak perusahaan-perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga TBS agar segera mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan menyelidiki sekitar 270&ndash;300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS dengan regulasi daerah, meskipun harga CPO global dan nilai tukar menunjukkan tren kenaikan.
Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit, mengingat sekitar 15 juta masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor tersebut.
&ldquo;Kita harus melindungi petani. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Jika harga global naik dan nilai tukar menguat, tetapi harga di tingkat petani justru turun, itu tidak masuk akal,&rdquo; ujarnya. (DK)

Prabowo dorong harga TBS sawit naik 10% seiring lonjakan CPO global dan penguatan dolar.

Prabowo minta harga TBS sawit naik 10%, lindungi 15 juta petani

JAKARTA &ndash; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan menyerahkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit kepada aparat kepolisian, lantaran belum mengembalikan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) ke level normal.
Langkah itu disebut sesuai keputusan dalam rapat yang dihadiri asosiasi pelaku usaha, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri pada Senin (8/6) hari ini.
Menurut Amran, seluruh peserta rapat telah sepakat harga TBS harus kembali seperti semula.
&ldquo;Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Kapolri, Kapolda dan kepada Dirkrimsus Polri untuk ditindaklanjuti,&rdquo; kata Amran, dalam konferensi pers.
Amran menambahkan bahwa penurunan harga TBS dalam beberapa hari terakhir merupakan anomali. Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS harusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga jual TBS, bukan sebaliknya.
Oleh karena itu, Amran mengimbau perusahaan pembeli TBS agar mengikuti aturan daerah masing-masing, yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200-3.600 per kilogram.
Sementara itu sekitar 70% perusahaan, kata Amran, telah menyesuaikan harga TBS. Sisanya sekitar 30% akan dilaporkan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.
&ldquo;Ini langsung diperiksa. Sanksi harus melalui pemeriksaan dulu,&rdquo; ujarnya. (KR)

Sekitar 300 perusahaan sawit akan diperiksa setelah membeli TBS di bawah harga normal dari petani.

Mentan seret 300 perusahaan sawit ke polisi akibat beli TBS murah

JAKARTA &ndash; Kementerian Pertanian (Kementan) mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga acuan.
Hal itu disampaikan menyusul temuan Kementan, terhadap 139 perusahaan yang terbukti membeli TBS lebih rendah dari harga acuan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan sebanyak 16 PKS telah menaikkan harga pembelian setelah pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan pelaku industri sawit.
Namun menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan di masing-masing daerah.
"Kami telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing," kata Sudaryono, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, pada Jumat (29/5).
Sudaryono menambahkan, penurunan harga TBS di tingkat petani tidak sejalan dengan kondisi pasar global. Karena harga minyak sawit dan permintaan global tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat.
"Di hilirnya itu tidak ada perubahan sementara di hulunya terjadi gejolak yaitu pembelian TBS yang murah," katanya.
Oleh karena itu, kata Suradyono, pemerintah mendesak agar gubernur, bupati, wali kota, serta dinas terkait menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur tata kelola penetapan harga jual TBS.
Sudaryono mengatakan baru sebagian provinsi yang secara aktif menetapkan harga TBS dengan melibatkan pemerintah daerah, PKS, dan asosiasi terkait.
Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta memantau harga pembelian TBS oleh PKS, serta mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah ketentuan, termasuk afiliasi usahanya.
"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin," imbuh Sudaryono.
Selanjutnya, Kementan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan sawit, yang berdampak pada penurunan harga TBS di tingkat petani. (KR)

Pemerintah menemukan 139 PKS membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah.