JAKARTA &ndash; PT Darma Henwa Tbk (DEWA), kontraktor tambang milik Grup Bakrie, mencetak laba bersih Rp4,3 triliun pada 2025.
Perolehan itu meningkat sekitar 78 kali lipat dari laba bersih 2024, yang mencapai Rp55,23 miliar.
Dari sisi pendapatan, DEWA hanya mencatat pertumbuhan 5,98% secara tahunan menjadi Rp6,39 triliun pada 2025. Di sisi lain, DEWA menurunkan beban pokok pendapatannya hingga 2,89% menjadi Rp5,43 triliun pada.
Namun pendapatan lain-lain bersih DEWA melonjak signifikan menjadi Rp3,7 triliun pada 2025, dari Rp6,17 miliar pada 2024. Lonjakan ini ditopang pengakuan negative goodwill dari akuisisi PT Gayo Mineral Resources (GMR) senilai Rp4,5 triliun.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, GMR adalah perusahaan tambang emas, tembaga, dan mineral lain yang berlokasi di Aceh.
Meskipun belum beroperasi secara komersial, GMR saat ini tengah mengembangkan tambang tembaga bawah tanah dan dalam upaya pengembangan tambang emas.
Pada pembukaan perdagangan hari ini, harga saham DEWA naik 2,27% ke Rp450 per lembar hingga pukul 10.17 WIB.
Dengan laba per saham Rp112, valuasi Price to Earning Ratio (PER) DEWA berada di level 4x dari laba per sahamnya. Sementara Price to Book Value (PBV) emiten jasa pertambangan ini berada di level 2,15 kali.
Porsi kepemilikan publik di saham DEWA saat ini sebesar 60,55%. CIMB Securities memiliki 6,38% saham, Goldwave Capital 9,38%, Zurich Asset Internasional 6,18%, PT Andhesti Tungkas 7,95%, PT CGS Internasional 5,53%, dan saham treasury 4,03%.
Sedangkan beneficial owner dari saham DEWA adalah Nirwan Dermawan Bakrie. (KR)

Lonjakan laba bersih DEWA pada 2025 ditopang akuisisi tambang emas Gayo Mineral.

Laba DEWA melesat jadi Rp4,1 triliun berkat akuisisi tambang emas Gayo

JAKARTA &ndash; Charles Daniel Gobel pertama kali memborong saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dalam sejumlah transaksi, yang membuatnya kini jadi pemegang 1,35 juta lembar saham.
Sosok yang menjabat sebagai Direktur BRMS itu, mengakumulasi saham emiten tambang emas ini pada 13 dan 16 Maret 2026.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Charles Gobel membeli 650 ribu lembar saham BRMS pada 13 Maret 2026 dengan harga pembelian Rp811 per lembar.
Kemudian pada 16 Maret 2026, ia kembali membeli saham BRMS sebanyak 700 ribu lembar, dengan harga pembelian Rp725 per lembar.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, harga saham BRMS dibuka merosot lebih dari 10% pada perdagangan Senin (16/3) kemarin, sebelum ditutup melemah 14,56% di level Rp675 per lembar.
Dengan harga jumlah dan harga pembelian tersebut, Charles Gobel telah mengeluarkan dana Rp1,03 miliar untuk membeli saham BRMS. Total saham yang dimiliki Charles Gobel pun setara 0,0010% dari seluruh saham beredar BRMS.
Charles pun menjadi direktur kedua BRMS yang memiliki saham perseroan secara langsung, setelah Herwin Wahyu Hidayat yang memegang 2,32 juta lembar saham.
Pada perdagangan Selasa (17/3) kemarin, harga saham BRMS menguat 0,74% atau 5 poin ke level Rp680 per lembar, didukung lonjakan volume perdagangan saham di pasar reguler yang mencapai 389 juta lembar.
Namun saham BRMS saat ini masih mencerminkan valuasi premium, di mana harganya diperdagangkan 117 kali di atas laba per saham dan setara 4,61 kali di atas nilai buku per saham. (KR)&nbsp; &nbsp;

Charles Gobel mengakumulasi saham BRMS meskipun harganya anjlok lebih dari 10% dan menyentuh ARB.

Aksi bos BRMS borong saham saat harga merosot

JAKARTA &ndash; PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menanggapi sanksi dari pemerintah terkait tambang emas yang dioperasikan oleh salah satu anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM).
Direktur dan Chief Investor Relations Officer BRMS, Herwin Hidayat, mengatakan sampai saat ini BRMS dan CPM tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup, terkait dengan sanksi tersebut.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas tambang CPM, yang berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah.
&ldquo;Untuk yang CPM kita sedang memberikan dua sanksi, ada sanksi hukumnya sampai perdata. Jadi ini sedang jalan,&rdquo; jelas Hanif, seperti dikutip Antara pada Senin (23/2) kemarin.
Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi Kementerian LH terhadap 1.358 perusahaan ekstraksi tambang dan nikel, serta sejalan dengan misi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menangani penambangan liar.
Menanggapi hal tersebut, Herwin mengatakan sampai saat ini CPM masih beroperasi normal seperti biasa.
&ldquo;Selama ini seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan perizinan yang telah diperoleh dan masih berlaku, dari Kementerian Lingkungan Hidup,&rdquo; jelas Herwin, lewat keterangan tertulis pada Selasa (24/2) hari ini.
Beberapa izin yang masih berlaku itu, mencakup Surat Keputusan Menteri LH tentang kelayakan kegiatan penambangan dan pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Palu.
Selain itu, CPM juga telah memiliki surat kelayakan operasional di bidang pengolahan limbah B3 untuk penimbunan limbah B3 tahap I dari Kementerian LH pada 29 Februari 2024.
Kemudian ada 2 surat kelayakan lain yang telah dikantongi oleh CPM untuk operasi air limbah domestik dan pemenuhan baku mutu emisi, yang masing-masing diperoleh pada Desember 2025 dari Kementerian LH.
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya juga menyampaikan adanya penyegelan area tambang CPM, yang dilakukan oleh Satgas PKH. Namun Manajemen BRMS mengaku hal tersebut tak mengganggu kegiatan operasi perusahaan, karena area yang disegel disebabkan aktivitas penambangan liar, bukan dilakukan oleh perusahaan. (KR)

BRMS dan anak usahanya mengaku tak menerima sanksi tertulis dari pemerintah.

Pemerintah beri sanksi CPM, BRMS pastikan tambang emas tetap jalan

JAKARTA &ndash; Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menanggapi polemik pengalihan tambang emas Martabe dari PT Agincourt Resources ke PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).
Dalam keterangan yang disampaikan Senin (9/2) hari ini, Rosan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu, mengaku telah mengkaji kembali aspek hukum hingga strategi bisnis anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) tersebut.
&ldquo;Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources, sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif,&rdquo; jelas Rosan.
Atas pertemuan tersebut, Rosan mengaku telah melaporkan perkembangan dan hasil kajian lintas instansi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Rosan mengaku pihaknya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari Agincourt, yang di dalamnya memuat penjelasan aspek hidrologi dan lingkungan, hingga kepatuhan perusahaan terhadap izin pengelolaan tambang.
Berdasarkan perkembangan terkini, kata Rosan, akan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan hutan serta Kementerian dan Lembaga terkait, untuk memastikan akuntabilitas seluruh proses yang berjalan agar sesuai koridor hukum, serta transparan.
&ldquo;Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri,&rdquo; jelas
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mencabut izin 28 perusahaan yang diduga memperparah bencana banjir-longsor di Aceh dan Sumatera Utara, akhir 2025 lalu. Dua di antaranya adalah izin yang dipegang oleh perusahaan tercatat yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan UNTR yang mengendalikan Agincourt.
Namun pencabutan izin itu tanpa disertai dengan prosedur administrasi formal, maupun keterangan tertulis kepada perusahaan pemegang izin pengelolaan lahan seperti Agincourt.
Investor menilai rencana pemerintah dalam mengambil alih paksa lahan dan konsesi tambang dari sejumlah badan usaha, memperburuk prospek dan kepastian investasi di Indonesia.
Sejumlah institusi global seperti MSCI, Goldman Sachs, UBS, Moody&rsquo;s kompak merespons kebijakan pemerintah Indonesia. Mereka menyoroti isu yang sama di Indonesia: transparansi hingga kepastian iklim investasi yang labil akibat tata kelola pemerintah. (KR)

Rosan telah melapor hasil pertemuan dengan Agincourt Resources kepada Presiden Prabowo.