JAKARTA - Departemen Perdagangan U.S. Commerce Department pada hari &nbsp;Kamis waktu setempat, mengumumkan bea anti-dumping sementara atas impor sel dan panel surya dari India, Indonesia, dan Laos. Kebijakan ini menambah daftar panjang tarif terhadap produk surya Asia dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Seperti dikutip Reuters, otoritas perdagangan AS menyatakan produsen dari ketiga negara tersebut menjual produk di bawah harga wajar di pasar domestik. Berdasarkan lembar fakta resmi, margin dumping ditetapkan sebesar 123,04% untuk India, 35,17% untuk Indonesia, dan 22,46% untuk Laos.
Ketiga negara tersebut menyumbang impor panel surya senilai US$4,5 miliar ke AS pada tahun lalu, setara sekitar dua pertiga total impor, menurut data perdagangan pemerintah.
Keputusan ini menjadi tekanan bagi produsen di negara asal yang selama ini memasok pasar energi surya AS yang tumbuh pesat.
Petisi diajukan oleh Alliance for American Solar Manufacturing and Trade, yang beranggotakan First Solar, Qcells (unit surya Hanwha), serta Talon PV dan Mission Solar.
"Temuan awal ini menegaskan bahwa produsen di negara-negara tersebut melakukan praktik dumping sel surya dan modul ke pasar AS dengan harga yang sangat rendah, merugikan produk buatan Amerika dan mendistorsi persaingan pasar pada saat yang krusial bagi sektor manufaktur dalam negeri," kata aliansi tersebut dalam pernyataan.
Kelompok ini sebelumnya juga berhasil mendorong tarif atas impor dari negara Asia Tenggara lain, termasuk Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand.
Departemen Perdagangan AS dijadwalkan mengumumkan keputusan final pada atau sekitar 13 Juli untuk India dan Indonesia, serta 9 September untuk Laos. Sebelumnya, pada Februari, lembaga tersebut juga telah menetapkan bea imbalan (countervailing duties) sementara untuk ketiga negara tersebut.(DH)

AS tetapkan tarif dumping tinggi panel surya RI, India, Laos tekan ekspor dan lindungi industri dome

Amerika naikkan tarif dumping panel surya, Indonesia kena 35%

JAKARTA - Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru sebesar 50% terhadap seluruh barang impor dari negara mana pun yang memasok senjata militer ke Iran. Kebijakan ini, menurut Trump, berlaku segera tanpa pengecualian.
Trump menyampaikan melalui unggahan di Truth Social: &ldquo;Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan segera dikenakan tarif, untuk semua barang yang dijual ke Amerika Serikat, sebesar 50%, berlaku segera. Tidak akan ada pengecualian atau pembebasan!&rdquo;
Dikutip&nbsp;cnbc, pernyataan tersebut muncul setelah pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran pada Selasa. Trump menyebut pemerintahannya akan &nbsp;&ldquo;bekerja sama&rdquo; dengan otoritas Iran, serta mengklaim telah terjadi &ldquo;perubahan rezim yang sangat produktif.&rdquo; Ia juga menegaskan, &ldquo;tidak akan ada pengayaan uranium,&rdquo; dan menyebut sebagian besar dari 15 poin proposal perdamaian AS yang telah disepakati.
Selain itu, Trump mengatakan kedua negara akan membahas tarif dan pelonggaran sanksi dalam tahap lanjutan.
Di sisi lain, sebagian besar kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan sebelumnya oleh pemerintah AS telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Februari. Meski begitu, Gedung Putih kembali menyusun rezim tarif melalui instrumen hukum dagang yang ada, termasuk investigasi Section 301.
Saat ini, kebijakan tarif AS mencakup bea 50% untuk produk berbahan baja, aluminium, atau tembaga, serta 25% untuk produk turunan yang sebagian besar menggunakan logam tersebut.
Mulai akhir Juli 2026, perusahaan besar juga akan dikenakan tarif 100% untuk produk farmasi berpaten dan bahan bakunya, sementara perusahaan farmasi kecil akan mengikuti pada akhir September.(DH)

Trump kenakan tarif 50% ke pemasok senjata Iran, tekan dagang global dan buka negosiasi.

Trump eskalasi tekanan ke Iran lewat tarif 50%

JAKARTA &ndash; Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 kembali mencatatkan surplus, meskipun nilainya jauh di bawah beberapa bulan sebelumnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan surplus neraca dagang Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar US$954 juta.
&ldquo;Dengan capaian ini maka neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus selama 69 bulan berturut-turut,&rdquo; jelas Ateng, dalam konferensi pers yang digelar hari ini.
Ateng menambahkan realisasi itu berasal dari surplus sektor nonmigas yang mencapai US$3,22 miliar, sementara sektor migas masih mencatat defisit US$2,27 miliar pada Januari 2026.
Adapun nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$22,16 miliar, meningkat 3,39% secara tahunan atau dari Januari 2025. Kenaikan ini ditopang kinerja ekspor nonmigas yang mencapai US$21,26 miliar, meningkat 4,38% secara tahunan.
Sedangkan total nilai impor Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, meningkat 18,21% secara tahunan. Kenaikan impor tak hanya disebabkan oleh tingginya permintaan dari sektor migas, tetapi juga nonmigas yang meningkat 16,71% menjadi US$18,04 miliar.
Menurut data historis, surplus neraca dagang Indonesia Januari 2026 adalah level terendah yang pernah dicatat dalam 9 bulan terakhir atau sejak April 2025, di mana saat itu Indonesia dan sejumlah negara menghadapi perang tarif dengan Amerika Serikat (AS). (KR)

Lonjakan impor menjadi beban bagi neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026.

Neraca dagang RI surplus US$954 juta di Januari 2026, terendah 9 bulan

JAKARTA &ndash; Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan rezim tarif darurat Presiden Donald Trump pekan lalu ternyata tidak disambut dengan perayaan oleh komunitas bisnis di Asia.
Seperti dilaporkan BBC, Kamis (26/2), para eksportir, produsen, dan perusahaan logistik di kawasan justru menghadapi tingkat ketidakpastian yang dinilai lebih parah terkait akses ke pasar konsumen terbesar di dunia tersebut.
Paradoks ini muncul karena tak lama setelah putusan pengadilan yang membatalkan pungutan tarif bernilai miliaran dolar AS pada Jumat, Trump langsung menandatangani perintah eksekutif baru untuk memberlakukan tarif global sebesar 10% selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Kebijakan itu kemudian disusul ancaman kenaikan tarif hingga 15% keesokan harinya.
Saat aturan bea masuk tersebut resmi berlaku pada Selasa, dokumen pemerintah hanya mencantumkan tarif 10% tanpa panduan tambahan. Sementara itu, pidato kenegaraan State of the Union Trump gagal memberikan kejelasan arah kebijakan tarif ke depan.
Kebingungan semakin memuncak pada Rabu setelah Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan presiden berencana menaikkan tarif global menjadi 15% dalam beberapa hari, tanpa merinci negara mana saja yang akan terdampak.
Bagi pelaku usaha, ketidakpastian regulasi ini dinilai jauh lebih merusak dibandingkan besaran tarif itu sendiri karena mengganggu kemampuan perusahaan dalam menetapkan harga dan merencanakan rantai pasok.
Push Sharma, pendiri merek kebugaran Haldy asal Singapura, mengatakan pihaknya terpaksa menunda ekspansi ke AS setelah bertahun-tahun melakukan persiapan dan pendaftaran merek dagang. Menurutnya, tanpa kepastian struktur biaya akhir, perhitungan bisnis menjadi mustahil.
Keluhan serupa disampaikan Tomi M&auml;kel&auml;, manajer umum eksportir pakaian Lanna Clothing di Thailand. Ia menyebut sejumlah klien membatalkan pesanan, sementara perusahaan terpaksa menaikkan harga untuk menutup lonjakan biaya.
Merespons kondisi tersebut, CEO Federasi Bisnis Singapura (SBF) Kok Ping Soon mengatakan target kebijakan yang terus berubah membuat banyak perusahaan menahan investasi besar. Strategi diversifikasi pasar pun dipercepat, dengan Haldy mulai mengincar Malaysia dan Timur Tengah, sementara Lanna Clothing mengalihkan fokus ke Kanada, Australia, dan Eropa.
Dampak ketidakpastian ini juga terasa kuat di sektor logistik. CEO DHL Global Forwarding Asia-Pasifik, Niki Frank, menyatakan masih terlalu dini untuk memprediksi mekanisme pengembalian dana atas tarif yang dibatalkan. Ia menegaskan penyesuaian rantai pasok membutuhkan perencanaan bertahun-tahun dan tidak dapat dilakukan secara instan.
Sementara itu, rivalnya FedEx mengambil langkah hukum lebih agresif dengan mengajukan gugatan pada Senin untuk menuntut pengembalian penuh tarif darurat dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.
Di tengah sengketa hukum dan logistik tersebut, dominasi manufaktur Tiongkok tetap menjadi faktor yang sulit dihindari oleh eksportir Asia Tenggara. Berdasarkan aturan country of origin, komponen produksi yang dibuat di Tiongkok&mdash;seperti kemasan&mdash;tetap dikenakan tarif 25%, terlepas dari lokasi kantor pusat perusahaan.
Situasi ini menciptakan dilema ganda bagi negara-negara pengekspor Asia Tenggara. Di satu sisi, mereka berharap diuntungkan oleh relokasi rantai pasok global dari Tiongkok. Namun di sisi lain, jika Beijing memperoleh manfaat dari penurunan tarif global pascaputusan pengadilan, skala produksi Tiongkok yang besar dan murah berpotensi menggerus daya saing kawasan.
Ketidakpastian ini diperkirakan akan meningkat menjelang kunjungan kenegaraan Trump ke Tiongkok pada akhir Maret, yang berpotensi melahirkan kesepakatan bilateral baru dan menambah volatilitas kebijakan perdagangan global.
Kepala Riset Asia di Verisk Maplecroft, Reema Bhattacharya, memperingatkan pergeseran landasan hukum tarif justru meningkatkan risiko munculnya instrumen perdagangan yang lebih spesifik dan terarah, sehingga mengubah risiko dari tingkat negara menjadi kerentanan di level sektor industri.
Pada akhirnya, selama Washington belum memberikan kepastian regulasi jangka panjang, pelaku bisnis dan pasar keuangan di Asia dipaksa menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi satu kepastian utama: ketidakpastian yang berkelanjutan.&nbsp;(SF)

Eksportir dan perusahaan logistik Asia menghadapi risiko biaya dan pasar yang terus berubah.

Tarif Trump makin tidak pasti, pebisnis Asia tunda ekspansi bisnis

JAKARTA - PT Pertamina memastikan impor energi dari Amerika Serikat tetap dilakukan melalui mekanisme tender dan lelang, meski Indonesia dan AS baru saja merampungkan kesepakatan dagang.
Dikutip reuters, kesepakatan tersebut memangkas tarif AS atas produk Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Dalam perjanjian itu, Indonesia berencana mengimpor barang dan jasa senilai US$38,4 miliar dari AS, termasuk komoditas energi senilai US$15 miliar.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan tidak ada penunjukan langsung dalam rencana impor energi.
&ldquo;Terkait rencana impor energi dari AS, kami menjalankan bisnis seperti biasa melalui tender dan penawaran, tanpa penunjukan langsung,&rdquo; ujarnya.
Impor energi yang direncanakan mencakup minyak mentah, LPG, dan produk bahan bakar. Mantiri mengatakan porsi impor LPG dari AS berpotensi meningkat menjadi 70% dari total impor LPG Pertamina, dibandingkan sekitar 57% saat ini.
Indonesia sebelumnya menyatakan akan mengalihkan sebagian sumber impor energi dari Singapura, Timur Tengah, dan Afrika untuk meningkatkan pembelian dari AS. Tahun lalu, Pertamina juga menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan, termasuk Exxon Mobil dan Chevron.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengatakan kontrak Exxon Mobil untuk mengelola Blok Cepu akan diperpanjang hingga 2055. Perpanjangan ini diperkirakan mendorong tambahan investasi sekitar US$10 miliar, meski masih ada sejumlah aspek teknis yang perlu dirampungkan, termasuk skema bagi hasil dan pemulihan biaya.(DH)

Pertamina memastikan impor energi dari Amerika tetap melalui mekanisme tender dan lelang.

Dirut Pertamina Simon: Impor energi dari Amerika tetap pakai tender

JAKARTA &ndash; Uni Eropa memiliki sejumlah instrumen untuk merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tambahan 15% terhadap seluruh impor global.
Seperti dikutip dari&nbsp;Financial Times&nbsp;(21/02/2026)&nbsp;Menteri Perdagangan Prancis Nicolas Forissier menyatakan bahwa Brussels memiliki alat yang cukup kuat untuk merespons kebijakan tersebut.
Forissier mengatakan Paris saat ini sedang berdiskusi dengan negara-negara anggota Uni Eropa serta European Commission terkait langkah yang akan diambil terhadap keputusan Washington. Kebijakan tarif terbaru itu diumumkan setelah putusan Supreme Court of the United States yang menyatakan bahwa sejumlah tarif sebelumnya terhadap mitra dagang Amerika Serikat tidak sah secara hukum.
&ldquo;Jika diperlukan, UE memiliki instrumen yang sesuai di tangannya,&rdquo; ujar Forissier.
Pejabat Prancis menyatakan masih terlalu dini untuk memutuskan respons konkret dari Uni Eropa. Namun, sejumlah opsi telah dipertimbangkan, termasuk penggunaan apa yang disebut sebagai &ldquo;bazoka perdagangan&rdquo;, yaitu&nbsp;Anti-Coercion Instrument&nbsp;(ACI). Instrumen ini dirancang sebagai mekanisme pertahanan ekonomi Uni Eropa terhadap tekanan perdagangan dari negara lain.
Melalui ACI, Uni Eropa dapat menerapkan berbagai langkah balasan, mulai dari kontrol ekspor, tarif terhadap sektor jasa, hingga mengecualikan perusahaan asing dari kontrak pengadaan publik di wilayah UE. Dalam skenario konflik dagang dengan Washington, langkah tersebut berpotensi menargetkan perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat.
Selain ACI, Uni Eropa juga memiliki paket tarif balasan yang sebelumnya ditangguhkan terhadap lebih dari &euro;90 miliar barang asal Amerika Serikat. Paket tersebut dapat kembali diaktifkan apabila blok tersebut memutuskan untuk mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif Washington.
Forissier menilai ancaman tarif dari Washington justru memperkuat solidaritas di antara negara anggota Uni Eropa. Namun ia menegaskan bahwa blok tersebut tidak dapat lagi bersikap pasif dalam menghadapi tekanan perdagangan global.
&ldquo;Kita tidak bisa lagi bersikap naif,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Kita harus menggunakan alat kita, bukan hanya membicarakannya.&rdquo;
Di sisi lain, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan harapan bahwa dampak tarif terhadap ekonomi Jerman dapat berkurang setelah keputusan Mahkamah Agung AS tersebut. Ia juga berencana menyampaikan kekhawatiran pemerintah Jerman secara langsung saat kunjungan ke Washington pada awal Maret mendatang.
Sejumlah ekonom juga memperingatkan bahwa kebijakan tarif AS berpotensi meningkatkan tekanan inflasi domestik.
Gubernur Bank of Italy Fabio Panetta menyatakan bahwa pada awalnya perusahaan AS menyerap dampak tarif melalui margin keuntungan, namun sebagian biaya kini mulai dialihkan kepada konsumen. Inflasi AS tercatat sekitar 2,4% pada Januari, masih berada di atas target inflasi Federal Reserve.
Sementara itu, sejumlah negara juga memantau perkembangan kebijakan perdagangan Washington. Pemerintah India menyatakan tengah mempelajari implikasi kebijakan tersebut terhadap kerangka perjanjian dagang sementara dengan Amerika Serikat, sementara Jepang dan Korea Selatan juga menilai keputusan pengadilan AS menambah ketidakpastian dalam sistem perdagangan global.
Pemerintah Indonesia juga menyatakan tengah memantau perkembangan kebijakan tersebut setelah menyelesaikan kerangka perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat pada pekan ini, meskipun implementasinya masih memerlukan proses ratifikasi oleh kedua negara. (SF)

Uni Eropa punya paket tarif balasan yang ditangguhkan terhadap lebih dari €90 miliar barang asal AS.

Uni Eropa siapkan “bazoka perdagangan ” balas tarif global Trump 

[ FELICITY DEANE&nbsp;-&nbsp;Queensland University of Technology ]&nbsp;--&nbsp;Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan tarif dasar atas impor dari semua negara menjadi 15%, seiring terus berlanjutnya dampak dari putusan bersejarah Mahkamah Agung (Supreme Court of The United Sates/SCOTUS)&nbsp; pada hari Jumat (21/2).
Trump telah memberlakukan "tarif timbal balik" yang luas tahun lalu di bawah&nbsp;undang-undang kekuasaan darurat, tetapi pengadilan memutuskan bahwa&nbsp;undang-undang ini&nbsp;tidak memberinya wewenang untuk melakukan hal tersebut.
Berbicara menyusul putusan pada hari Jumat tersebut, Trump&nbsp;mengecam&nbsp;para hakim Mahkamah Agung. Ia menyebut para hakim dari Partai Demokrat yang memutuskan menentang tarif tersebut sebagai "aib bagi bangsa".
Ia juga mengatakan merasa "malu&rdquo; terhadap anggota pengadilan yang ia anggap konservatif namun telah memberikan suara menentang penggunaan kekuasaan daruratnya.
Pernyataan Trump dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakakuratan.
Namun, ia mengakui telah mencoba untuk "membuat segalanya sederhana" dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat.
Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia memiliki pilihan lain, tetapi pilihan-pilihan itu akan memakan waktu lebih lama. Ini adalah satu bagian dari&nbsp;pidatonya&nbsp;yang memang akurat.
Dengan waktu yang terus berjalan bagi agenda perdagangan bersejarahnya, dan pertanyaan bernilai miliaran dolar mengenai&nbsp;pengembalian dana (refund)&nbsp;yang membayangi, apa yang mungkin dilakukan Trump selanjutnya? Inilah yang mungkin akan terjadi bagi Australia dan dunia.
&gt;&gt; Berebut Mencari Alternatif
Tingkat tarif baru sebesar 15% ini merupakan peningkatan dari&nbsp;tarif dasar global 10%&nbsp;yang ditetapkan tak lama setelah putusan tersebut menggunakan&nbsp;undang-undang yang berbeda, dan akan memukul beberapa ekspor Australia.
Bagian dari&nbsp;undang-undang ini&nbsp;belum pernah digunakan sebelumnya. Namun, undang-undang tersebut tampak jelas mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif hingga 15%, dan untuk jangka waktu tidak lebih dari 150 hari.
Tetapi Trump nengatakan bahwa&nbsp;selama periode lima bulan&nbsp;ini, pemerintahannya akan menyelidiki penggunaan undang-undang lainnya, yaitu&nbsp;Pasal 301&nbsp;dari Trade Act tahun 1974.
Pasal ini memang mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif sebagai tanggapan terhadap negara asing yang melanggar hak-hak AS berdasarkan perjanjian perdagangan internasional, atau yang membebani atau membatasi perdagangan AS dengan cara yang "tidak dapat dibenarkan", "tidak masuk akal", atau "diskriminatif". Namun, hal ini memerlukan beberapa langkah yang harus diikuti.
Proses penggunaan undang-undang ini sangat mendetail dan tidak dapat disingkat. Kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun atau sumber daya yang sangat besar untuk memperkenalkan tarif yang mendekati tarif "Liberation Day".
Setidaknya, hal ini&nbsp;memerlukan konsultasi&nbsp;dengan negara-negara yang barangnya akan dikenakan tarif tersebut.
Pasal 301 sebelumnya telah digunakan untuk memberlakukan tarif pada China,&nbsp;menyusul investigasi&nbsp;oleh Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat pada tahun 2018.
&gt;&gt; Opsi Lain
Jalan lain bagi presiden untuk melewati Kongres adalah melalui&nbsp;pasal khusus&nbsp;dari undang-undang yang berbeda, Pasal 232 dari Trade Expansion Act tahun 1962, yang berlaku untuk sektor ekonomi tertentu.
Ini adalah wewenang yang digunakan untuk&nbsp;memberlakukan&nbsp;tarif pada baja dan aluminium pada masa pemerintahan pertama Trump di tahun 2018.
Namun, pasal ini tidak dapat digunakan untuk menciptakan kembali tarif menyeluruh pada semua impor luar negeri. Ketentuan ini umumnya spesifik untuk produk tertentu dan memerlukan investigasi terhadap ancaman keamanan nasional.
Penggunaannya untuk memberlakukan tarif baja dan aluminium telah digugat oleh banyak mitra dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Panel ahli memutuskan bahwa AS telah menggunakan pengecualian keamanan nasional khusus&nbsp;secara keliru.
Namun, terlepas dari pelanggaran ini, Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak terikat oleh&nbsp;hukum internasional.
&gt;&gt; Pertanyaan Soal Refund
Putusan Mahkamah Agung&nbsp;pada hari Jumat berarti semua tarif yang diperkenalkan di bawah&nbsp;International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)&nbsp;telah dipungut secara tidak sah.
Jika semua bea yang dipungut dikembalikan,&nbsp;https://www.reuters.com/world/us-tariff-revenue-risk-supreme-court-ruling-tops-175-billion-penn-wharton-2026-02-20/"&gt;diperkirakan total pembayarannya bisa mencapai sekitar US$175 miliar (A$247 miliar).
Sangat mengecewakan bagi presiden, tidak ada kejelasan dalam putusan Mahkamah Agung mengenai proses pengembalian dana dari tarif yang dipungut secara ilegal tersebut.
Keheningan tersebut, yang&nbsp;mendorong Trump&nbsp;untuk menyebut keputusan itu "mengerikan" dan "cacat", kemungkinan besar karena hal ini akan ditangani oleh pengadilan lain.
Kembali pada bulan Desember,&nbsp;Pengadilan Perdagangan Internasional AS&nbsp;menyatakan bahwa mereka akan memiliki kewenangan untuk memerintahkan relikuidasi dan pengembalian dana dari tarif menyeluruh tersebut jika Mahkamah Agung akhirnya memutuskan tarif tersebut tidak sah.
Banyak perusahaan besar telah mengantisipasi putusan ini dan bertindak lebih awal.
Sebagai contoh, pada akhir November, pengecer besar Costco menggugat pemerintahan Trump untuk mengamankan&nbsp;pengembalian dana tarif secara penuh&nbsp;seandainya Mahkamah Agung menganggapnya tidak sah.&nbsp;
Pada akhir Desember, Pengadilan Perdagangan Internasional menghadapi banjir kasus serupa&nbsp;menghentikan sementara&nbsp;semua kasus di mana perusahaan menuntut ganti rugi dari tarif IEEPA menjelang putusan Mahkamah Agung.
&gt;&gt; Refund Munglin Tidak Sederhana
Beberapa importir berargumen bahwa karena pembayaran tarif telah diperinci,&nbsp;menerima pengembalian dana&nbsp;seharusnya tidak berantakan.
Tetapi proses pengembalian dana mungkin tidak sesederhana yang seharusnya.&nbsp;Trump menyiratkan&nbsp;bahwa mereka bisa berada di pengadilan selama lima tahun ke depan.
&gt;&gt; Apa Arti Bagi Australia?
Tingkat tarif Australia sebelumnya sebesar 10% jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara lain, tetapi sekarang dengan angka 15%, arena persaingan telah disamakan, setidaknya untuk 150 hari ke depan.
Eksportir Australia&nbsp;tidak membayar&nbsp;tarif ini secara langsung, namun mungkin ditekan untuk menyerap sebagian biayanya, dan hal itu membuat produk impor mereka menjadi kurang kompetitif di pasar AS.
Namun, tidak semua eksportir Australia berada dalam posisi yang sama. Proklamasi yang dikeluarkan oleh&nbsp;Gedung Putih&nbsp;mencantumkan beberapa pengecualian, termasuk daging sapi, mineral kritis, produk energi, dan farmasi.
Pada konferensi pers hari Jumat, Trump mengatakan bahwa "kepastian besar" telah dibawa kembali ke Amerika Serikat dan dunia.
Faktanya, ketidakpastian tersebut masih jauh dari kata berakhir.&nbsp;
--------------------------------------------------------------------------&nbsp;
Artikel ini diterbitkan kembali dari&nbsp;The Conversation&nbsp;di bawah lisensi Creative Commons. Baca&nbsp;artikel aslinya.

Antisipasi efek domino, mengukur kekuatan hukum tarif balasan 15% Donald Trump ke Mahkamah Agung.

Trump balas MA dengan naikkan tarif 15%, bagaimana implikasinya?

JAKARTA &ndash; Presiden Donald Trump melakukan manuver hukum kilat dengan mengumumkan kenaikan tarif impor sementara dari 10% menjadi 15% untuk seluruh negara pada Sabtu (21/2/26).
Seperti dikutip The Guardian&nbsp;(21/02/2026), langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan langsung hanya berselang kurang dari 24 jam setelah Supreme Court of The United State of America (SCOTUS/&nbsp; Mahkamah Agung)&nbsp; membatalkan kebijakan tarif sebelumnya karena dinilai melampaui kewenangan eksekutif.
Trump yang tampak geram menyebut para hakim yang menolak kebijakannya sebagai "aib bagi bangsa".
Guna menghindari hambatan hukum yang baru saja dijatuhkan MA atas penggunaan&nbsp;International Emergency Economic Powers Act&nbsp;(IEEPA), Trump kini beralih menggunakan Pasal 122 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974.
Aturan yang belum pernah digunakan sebelumnya ini mengizinkan Presiden memberlakukan pungutan hingga 15% selama 150 hari dengan alasan darurat neraca pembayaran, sebelum akhirnya harus meminta persetujuan Kongres.
"Saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, akan segera menaikkan tarif dunia 10%&nbsp; ke tingkat 15% yang diizinkan sepenuhnya dan telah diuji secara hukum," tulis Trump melalui akun&nbsp;Truth Social&nbsp;miliknya.
Ia menuduh banyak negara telah "merampok" AS selama puluhan tahun. Berdasarkan lembar fakta Gedung Putih, tarif baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Selasa, 24 Februari 2026. Meski bersifat global, pengecualian tetap diberikan untuk produk mineral kritis, farmasi, serta barang-barang dari Kanada dan Meksiko yang memenuhi standar kesepakatan USMCA.
Eskalasi perang dagang ini memicu kekhawatiran akut di tingkat internasional. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengutuk langkah tersebut dan menyebut ketidakpastian kebijakan Washington sebagai "racun" yang merusak stabilitas ekonomi global.
Merz menegaskan akan segera terbang ke Washington membawa sikap kolektif Eropa untuk menekankan bahwa tarif ini akan merugikan semua pihak. Senada dengan Jerman, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyindir keras tindakan unilateral Trump dengan menyatakan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan sistem penyeimbang kekuasaan (counterweights) dan supremasi hukum.
Di dalam negeri, kebijakan ini juga memicu krisis internal di pemerintahan. Trump secara terbuka menyerang integritas para hakim Mahkamah Agung, termasuk Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett yang merupakan pilihannya sendiri, dengan menyebut mereka "tidak patriotik" dan "anjing penjaga" bagi kaum kiri radikal.
Ironisnya, meskipun Trump mengklaim tarif ini untuk melindungi manufaktur lokal, data terbaru menunjukkan bahwa 90% dari beban biaya tarif senilai US$130 miliar yang dikumpulkan selama ini justru ditanggung oleh pelaku usaha dan konsumen Amerika melalui kenaikan harga barang. (SF)

Trump gunakan otoritas baru naikkan tarif jadi 15% meski kebijakan sebelumnya dibatalkan SCOTUS. 

Trump naikkan tarif impor global jadi 15% usai putusan SCOTUS

JAKARTA&nbsp;&ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian&nbsp;Airlangga Hartarto&nbsp;menanggapi putusan&nbsp;Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court of United States of America/SCOTUS)&nbsp;yang membatalkan penerapan tarif global oleh Presiden Amerika Serikat&nbsp;Donald Trump, sekaligus memerintahkan pengembalian (reimbursement) tarif yang telah dipungut kepada korporasi masing-masing.
Airlangga menjelaskan, bagi Indonesia, perjanjian tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang telah ditandatangani dengan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang disepakati. Perjanjian tersebut baru efektif&nbsp;60 hari setelah penandatanganan, sembari masing-masing pihak melakukan konsultasi dengan institusi terkait.
&ldquo;Dalam periode itu, pemerintah Amerika kemungkinan perlu berkonsultasi dengan Kongres atau Senat, sementara Indonesia dengan DPR,&rdquo; kata Airlangga.
Ia menambahkan, kebijakan tarif 10 persen yang saat ini diberlakukan Amerika Serikat bersifat sementara dan hanya berlaku&nbsp;150 hari. Setelahnya, kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau diubah melalui regulasi yang berlaku.
Menurut Airlangga, Indonesia masih memiliki ruang waktu karena perjanjian bilateral belum efektif. Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan&nbsp;United States Trade Representative&nbsp;(USTR), yang menyampaikan akan ada keputusan kabinet AS terkait negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.
&ldquo;Indonesia meminta agar fasilitas tarif&nbsp;nol persen&nbsp;yang sudah diberikan tetap berlaku,&rdquo; ujarnya.
Sejumlah produk Indonesia yang telah mendapatkan tarif nol persen antara lain komoditas pertanian seperti kopi dan kakao, yang ditetapkan melalui&nbsp;executive order&nbsp;terpisah dan tidak terdampak pembatalan putusan MA. Selain itu, tarif nol persen juga mencakup rantai pasok elektronik, CPO, tekstil, alas kaki, dan produk terkait lainnya.
Airlangga menyebutkan, dalam 60 hari ke depan, pemerintah akan menunggu kejelasan apakah kebijakan tarif ini menguntungkan Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut bersifat saling menguntungkan, termasuk skema&nbsp;export tariff&nbsp;(ET) berbasis kuota yang masih dalam pembahasan.
Sementara itu, Amerika Serikat saat ini masih memusatkan perhatian pada penanganan tarif global. Namun, terbuka kemungkinan adanya&nbsp;pembedaan kebijakan&nbsp;bagi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian bilateral.
Terkait tarif barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, Airlangga mengatakan kebijakan yang sudah berlaku, sebagian nol persen dan sebagian lain seperti kedelai sekitar 5 persen, masih akan dipertahankan hingga implementasi penuh perjanjian tarif timbal balik.
Airlangga memastikan Presiden RI telah menerima laporan perkembangan tersebut. Presiden, kata dia, meminta jajarannya mempelajari seluruh potensi risiko dan menyiapkan berbagai skenario.
Pemerintah Indonesia juga telah mendiskusikan kemungkinan putusan MA ini dengan USTR sebelum penandatanganan perjanjian. &ldquo;Ini lebih merupakan kejutan yang sudah diantisipasi. Ada indikasi pembatalan, meski bentuk akhirnya belum bisa dipastikan,&rdquo; ujarnya.
Menteri Sekretaris Kabinet&nbsp;Teddy Indra Wijaya pada kesempatan tersebut&nbsp;menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi langsung dengan Amerika Serikat dan Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan.
Indonesia sebelumnya berhasil menurunkan tarif dari&nbsp;32 persen menjadi 19 persen, dan masih terbuka peluang penurunan lebih lanjut. &ldquo;Namun pada prinsipnya, Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan. Pemerintah sudah sedia payung sebelum hujan,&rdquo; kata Teddy. (YS)
Terkait:&nbsp;MA batalkan tarif Trump, berbagai negara bisa tuntut negosiasi ulang?

Perjanjian baru efektif 60 hari setelah penandatanganan, sembari konsultasi dengan instansi terkait.

Usai putusan SCOTUS,  Indonesia akan minta tarif 0% tetap berlaku

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin (16/2) siang hari ini.
Dalam kunjungan kerja itu, Prabowo berangkat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
&ldquo;Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang,&rdquo; tulis Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, dalam keterangan resminya.
&ldquo;Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global,&rdquo; imbuh BPMI Sekretariat Presiden.
Pada awal pekan lalu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, juga telah mengumumkan rencana keberangkatan Prabowo pada hari ini.
Salah satu hal yang akan dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan Trump, yaitu kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS, yang saat ini belum ditandatangani.
Sementara itu laporan Reuters menyebut Trump sebelumnya juga telah mengundang Prabowo ke AS, untuk mengikuti pertemuan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. (KR)
Terkait:&nbsp;Prabowo panggil sejumlah Menteri Ekonomi ke Hambalang, bahas apa?

Kesepakatan dagang Indonesia dan AS akan menjadi salah satu pembicaraan antara Prabowo dan Trump.

Prabowo berangkat ke Amerika didampingi Bahlil dan Teddy

JAKARTA - Impor kontainer Amerika Serikat menutup 2025 dengan penurunan selama empat bulan berturut-turut, yang diperkirakan berlanjut pada 2026.
Data dari 10 pelabuhan terbesar menunjukkan volume impor pada Desember turun 6,4% secara tahunan menjadi 1,9 juta TEU, setelah sebelumnya turun 5,7% pada November.
Mengutip Bloomberg, analis pelayaran John McCown menyebut penurunan ini dipicu kebijakan tarif Presiden Donald Trump.
&ldquo;Penurunan pada tahun 2025 semata-mata disebabkan oleh tarif,&rdquo; tulis McCown. &ldquo;Sayangnya, saat ini tidak ada yang menunjukkan bahwa hal itu akan berlangsung singkat.&rdquo;
Tarif impor yang menjadi ancaman dan bahkan telah diberlakukan AS mendorong mitra dagang utama seperti China dan Uni Eropa mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, dengan memperluas perjanjian dagang dan mengalihkan rantai pasok.
Ekonom ING menyebut kondisi ini sebagai &ldquo;penyesuaian global dan awal dari era baru.&rdquo;AS, yang sebelumnya memimpin pertumbuhan pengiriman kontainer, kini tertinggal dari banyak wilayah lain.
Penurunan juga dipengaruhi aksi penimbunan barang pada paruh pertama 2025 untuk mengantisipasi tarif. Setelah tarif diberlakukan pada Agustus 2025 lalu, perusahaan memanfaatkan stok yang sudah ada sehingga permintaan pengiriman melemah pada paruh kedua tahun itu.
Pelabuhan Los Angeles mencatat kenaikan impor 3,3% pada semester pertama 2025, tetapi turun 4,2% pada semester kedua. Dalam empat pekan pertama 2026, volume kembali turun 2,2%.
McCown menyimpulkan bahwa pergeseran berlangsung cepat. &ldquo;Pertumbuhan volume di sebagian besar wilayah tetap kuat dan perdagangan dunia terus berjalan tanpa AS.&rdquo;
Meski impor Amerika Utara turun 3,9% pada November, sementara volume global naik 7,2%. Afrika mencatat kenaikan 25,3%, Timur Tengah-India 16,4%, Amerika Latin 14,6%, dan Eropa 11,3%.
Sejalan dengan hal ini, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyebut disrupsi perdagangan saat ini sebagai "yang terbesar yang pernah kita lihat dalam 80 tahun terakhir.&rdquo;
Meski demikian, ia menilai pelaku usaha mulai menyesuaikan rantai pasok untuk menghadapi ketidakpastian.
Namun, analis Xeneta memperkirakan tarif pengiriman kontainer spot yang turun hingga Januari berpotensi terus melemah. Ekonom ING memperkirakan pertumbuhan perdagangan global 2026 hanya 0,5%&ndash;1%, lebih rendah dibanding 4,2% pada 2025. (DH/ZH)

Impor AS turun tajam, tarif Trump picu pergeseran arus perdagangan global ke kawasan lain.

Impor kontainer AS anjlok, perdagangan global hindari tarif Trump

JAKARTA - Kenaikan harga mulai muncul di platform Amazon seiring dampak kebijakan tarif impor 10% dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
CEO Amazon, Andy Jassy mengakui biaya tambahan akibat tarif kini perlahan diteruskan ke konsumen.
Dikutip yahoo finance, berbicara kepada CNBC di sela World Economic Forum di Davos, Swiss, Jassy mengatakan pembeli sudah mulai merasakan perubahan harga.
"Para pembeli 'mulai merasakan dampak yang lebih besar' karena biaya terkait tarif mulai terlihat pada harga."
Menurutnya, tekanan harga menjadi perhatian utama bagi perusahaan ritel besar tahun ini. "Tahun ini, orang-orang memikirkan banyak hal, tetapi yang paling utama bagi banyak dari kita, termasuk salah satu peritel terbesar di dunia, adalah tekanan harga pada konsumen di tengah agenda tarif pemerintahan Trump."
Sejak tahun lalu, Amazon bersama para penjual pihak ketiga berupaya menekan dampak tarif dengan menimbun stok lebih awal. Langkah ini sempat membantu menjaga harga tetap stabil. Namun, ketika persediaan tersebut habis, beban biaya mulai terlihat di label harga.
"Banyak penjual pihak ketiga kami melakukan penyiapan barang di jaringan pemenuhan pesanan kami karena alasan yang sama." "Jadi Anda mulai melihat beberapa tarif masuk memengaruhi harga, beberapa barang."
Sebagian penjual memilih menaikkan harga untuk menutup biaya, sementara lainnya menyerap kenaikan demi menjaga permintaan. Dengan ratusan juta produk dari sekitar dua juta penjual, tekanan biaya dinilai sulit dihindari. Jassy menilai model bisnis ritel dengan margin tipis membuat perusahaan tak punya banyak ruang untuk menyerap kenaikan ongkos.
"Pada titik tertentu, karena bisnis ritel, seperti yang Anda ketahui, memiliki margin operasi di kisaran angka tunggal menengah, jika biaya orang naik 10%, tidak banyak tempat untuk menyerapnya. Anda tidak memiliki pilihan yang tak terbatas."
Meski begitu, Amazon tetap berupaya menjaga harga tetap kompetitif melalui kerja sama dengan mitra distribusi dan penjual. "Itu selalu menjadi fokus kami."
Di sisi konsumen, perilaku belanja mulai berubah. Pembeli cenderung memilih produk lebih murah, berburu diskon, dan menunda pembelian barang non-esensial.
Sebaliknya, kebutuhan sehari-hari justru meningkat berkat layanan pengiriman yang lebih cepat. &nbsp;"Secara keseluruhan, saya rasa konsumen Amazon telah mendapatkan pengalaman yang baik. Tapi, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi." (DH)

Stok lama habis, penjual teruskan beban tarif ke konsumen di marketplace.

CEO Amazon akui dampak tarif, harga produk perlahan naik

JAKARTA &ndash; Pemerintah Kanada mengambil ancang-ancang mengirim pasukan militer ke Greenland guna berpartisipasi dalam latihan militer NATO. Langkah itu diambil di tengah ancaman Amerika Serikat (AS) menaikkan tarif ekspor bagi negara Uni Eropa (UE) yang menggelar latihan militer di Greenland.
Mengutip The Straits Times pada Senin (19/1), Mark Carney, Perdana Menteri (PM) Kanada bersiap mengirip pasukan militer untuk bergabung dengan militer NATO di Greenland. Pemerintah Kanada telah menyusun rencana bagi sejumlah kecil personel militer Kanada untuk bergabung dengan pasukan dari Inggris, Prancis, Denmark, dan negara-negara UE lainnya.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif dagang menjadi 25% dari 10% yang akan berlaku pada Juni 2025 terhadap delapan negara UE karena menyatakan akan melakukan latihan militer NATO formal di Greenland.
Ancaman itu mendapat respon para pemimpin UE dengan rencana mengadakan pertemuan puncak darurat dalam beberapa hari mendatang.
Kemarin (18/1), PM Inggris Keir Starmer telah berbicara dengan Trump dan mengatakan kepadanya bahwa manuver tarif AS tersebut adalah tindakan yang keliru.
Sebelumnya, PM Kanada Carney mengatakan bahwa masa depan Greenland berada pada keputusan Denmark dan Greenland. Menurut dia, situasi saat ini dalam kondisi serius. "Kami khawatir dengan eskalasi ini, untuk memperjelas posisi kami," katanya. (LK)

AS ancam kenaikan tarif kepada delapan negara UE karena melakukan latihan militer di Greenland.

Kanada siap kirim militer ke Greenland, AS ancam naikan tarif 25%

JAKARTA &ndash; Tiongkok mencatakan surplus perdagangan US$1,19 triliun sepanjang tahun 2025, naik 20% dari tahun 2024, di tengah langkah Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) menaikkan tarif resiprokal dari Tiongkok.
Mengutip The New York Times pada Rabu (14/1), capaian surplus perdagangan Tiongkok itu tercatat sebagai yang terbesar di dunia sepanjang sejarah, bahkan masih tetap lebih tinggi setelah ada penyesuaian dengan laju inflasi.
Dari data otoritas perdagangan Tiongkok, capaian surplus dagang Tiongkok telah mencapai US$1 triliun sejak November 2025 dan terus meningkat pada Desember 2025. Peningkatan surplus dagang didorong lonjakan ekspor ke Uni Eropa (UE), Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara.
Surplus perdagannga Tiongkok terjadi di saat AS berupaya membendung impor produk Tiongkok dengan mengumumkan kenaikan tarif impor pada April 2025. Kebijakan tarif resiprokal itu sempat mengkoreksi surplus perdagangan Tiongkok, namun kalangan industri di Tiongkok meningkatkan dan memperluas penjualan ke sejumlah negara lain.
Pemerintah Tiongkok menyiasati kenaikan tarif resiprokal di AS dengan mengimpor sejumlah komoditi ke AS melalui negara mitra dagagang AS di Asia Tenggara dan kawasan lain.
Sementara itu, The Straits Times menuliskan bahwa ekspor Tiongkok terkerek 6,6% secara tahunan pada Desember 2025, lebih tinggi dari ekspor pada November 2025 yang naik 5,9%.
Para analis ekonomi Tiongkok menyebutkan bahwa Tiongkok akan memperluas jangkauan pasarnya secara global. Langkah itu akan diikuti dengan bantuan perusahaan Tiongkok yang akan mendirikan pusat produksi di luar negeri yang memiliki hubungan ekspor ke AS dan UE. (LK)

Peningkatan surplus dagang Tiongkok di tengah menghadapi perang tarif dengan AS.

Tiongkok catat surplus perdagangan US$1,19 triliun

JAKARTA &ndash; Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) menggertak setiap negara yang berbisnis dengan Iran, dalam upaya mengisolasi perekonomian negara yang tengah mengadapi tekanan politik di dalam negeri itu. Trump mengancam menaikkan tarif 25% barang impor dari negara mitra dagang Iran.
Mengutip The Straits Times pada Selasa (13/1), Trump mengunggah rencana kenaikan tarif bea masuk barang terhadap negara-negara mitra Iran dalam media sosialnya, kemarin (12/1). Langkah tersebut akan segera berlaku, namun tidak disebutkan rincian komoditi apa saja yang bakal diberlakukan tarif masuk itu.
&ldquo;Negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25% atas setiap dan semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan konklusif,&rdquo; ujarnya
Sebelumnya, Trump memberlakukan tarif setinggi 50% pada sejumlah komoditi India terkait pembelian minyak dari Rusia. Kedua belah pihak telah bekerja selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan memberikan keringanan tarif yang telah lama dinantikan bagi New Delhi.
Sikap Trump tersebut akan memengaruhi hubungannya dengan sejumlah negara yang bermitra dengan Iran, termasuk Tiongkok sekutu dekat Iran. Pada akhir tahun 2025, AS dan Tiongkok mengadakan perundingan terkait besaran tarif resiprokal yang dirilis Trump pada April 2025.
Saat ini, Tiongkok merupakan konsumen minyak mentah Iran terbesar di dunia. Sejumlah kilang swasta Tiongkok meningkatkan asupan minyak dari Iran pada Desember 2025. (LK)

AS bakal kerek 25% tarif impor setiap negara mitra bisnis Iran

JAKARTA - Ekspor India ke pasar terbesarnya, Amerika Serikat, mengalami penurunan tajam akibat kenaikan tarif yang agresif.
Dikutip dari The Economic Times, Sabtu (29/11), pengiriman India ke AS anjlok 28,5 persen antara Mei&ndash;Oktober 2025, turun dari US$8,83 miliar menjadi US$6,31 miliar, menurut laporan Global Trade Research Initiative (GTRI).
Sebagai perbandingan, China saat ini menghadapi tarif sekitar 30 persen, sedangkan Jepang dikenai tarif 15 persen.
Kinerja Ekspor India per kjelompok tarif dibagi beberapa bagian.
<ul>
<li>1. Barang bebas tarif (smartphone, farmasi, produk minyak bumi). Kelompok bebas tarif ini mencakup 40,3 persen ekspor India ke AS pada Oktober. Meski seharusnya paling &ldquo;aman&rdquo;, kategori ini tetap mengalami kontraksi 25,8 persen, turun dari US$3,42 miliar (Mei) menjadi US$2,54 miliar (Oktober), atau hilang US$881 juta.</li>
<li>2. Produk padat karya dengan tarif 50 persen. Kategori ini mengalami penurunan paling dalam. India menjadi satu-satunya negara yang dikenai tarif 50 persen untuk produk padat karya seperti: perhiasan dan batu mulia, panel surya, tekstil dan pakaian, bahan kimia makanan laut. Kelompok ini menyumbang 52,1 persen ekspor Oktober, namun anjlok 31,2 persen, dari US$4,78 miliar menjadi US$3,29 miliar&mdash;hilang hampir US$1,5 miliar hanya dalam lima bulan.</li>
<li>3. Smartphone: produk andalan yang ikut terpukul Produk smartphone&mdash;komoditas tunggal terbesar India ke AS&mdash;turun 36 persen, dari US$2,29 miliar (Mei) menjadi US$1,50 miliar (Oktober), atau kerugian hampir US$790 juta. Ekspor bulanan bahkan sempat jatuh ke bawah US$1 miliar pada Agustus&ndash;September sebelum pulih kembali pada Oktober.</li>
<li>4. Produk lain antara lain: farmasi turun tipis 1,6 persen, minyak bumi turun 15,5 persen</li>
</ul>
Sementara logam (kena arif AS 50%) dan suku cadang otomotif (kena tarif AS 25%) alami penurunan lebih disebabkan melemahnya permintaan industri AS, bukan daya saing India, karena tarifnya sama untuk semua pemasok.
GTRI menilai pemerintah India perlu mengambil dua langkah utama.
<ul>
<li>Pertama. Mengaktifkan Export Promotion Mission (EPM). Meski EPM sudah diumumkan pada Maret dan disetujui Kabinet pada 12 November, program ini dinilai belum berjalan. Program reguler seperti Market Access Initiative dan Interest Equalisation Scheme juga belum menyalurkan pembayaran pada tahun fiskal berjalan. Dengan pagu tahunan di bawah Rs 4.200 crore, GTRI menilai EPM berisiko gagal tanpa: pedoman operasional segera, pemulihan penyaluran rutin, aturan kelayakan yang jelas,serta tenggat waktu yang pasti bagi eksportir.Kabinet India sebelumnya telah menyetujui EPM sebagai program unggulan dalam Anggaran 2025&ndash;26, dengan alokasi Rs 25.060 crore untuk periode 2025&ndash;26 hingga 2030&ndash;31, fokus pada UMKM, eksportir baru, dan sektor padat karya.</li>
<li>Kedua, Menekan AS untuk mencabut tambahan tarif 25 persen arif tambahan tersebut terkait kebijakan AS atas Rusia namun ikut diberlakukan terhadap produk India.Menurut GTRI, pencabutannya akan memangkas tarif efektif AS terhadap produk padat karya India dari 50 persen menjadi 25 persen, sehingga memberi ruang napas yang signifikan bagi eksportir.</li>
</ul>
GTRI menegaskan bahwa kedua langkah ini harus menjadi inti pemulihan daya saing ekspor India, sekaligus dasar untuk merestrukturisasi pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat agar lebih &ldquo;seimbang&rdquo;. (BS)

Tarif tinggi membuat ekspor India ke AS anjlok dan menghantam sektor padat karya.

Tarif Trump tekan ekspor India ke Amerika hingga anjlok 28,5%

JAKARTA &ndash; Analisis dari Bank Sentral Regional San Fransisco (Federal Reserve Bank of San Francisco) menyebutkan bahwa kebijakan tarif memengaruhi gerak inflasi dan tingkat pengangguran. Kesimpulan ini muncul dari analisis dengan menggunakan serangkaian data perdagangan internasional selama empat dekade terakhir.
Mengutip Foxbusiness.com pada Kamis (27/11), Oscar Jorda dan Fernanda Nechio, analis dari Departemen Penelitian Ekonomi The San Francisco Fed, menyebutkan penelitian menggunakan data perdagangan internasional selama empat dekade untuk mengukur pergeseran ekonomi yang disebabkan tarif.
"Tarif dapat memengaruhi rantai pasokan, investasi, dan biaya output perusahaan, yang mengakibatkan efek sisi penawaran seperti inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang lebih tinggi," tulis para ekonom.
Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tarif juga dapat memengaruhi pengeluaran, yaitu sisi permintaan ekonomi yang melemah, artinya pengangguran lebih tinggi tetapi inflasi lebih rendah.
"Estimasi menggunakan 40 tahun data internasional menunjukkan bahwa, setelah perubahan tarif, pada awalnya tingkat pengangguran meningkat dan inflasi menurun. Namun, seiring waktu, tingkat pengangguran kembali ke tingkat normal sementara inflasi meningkat," kata mereka dalam laporan itu.
Menurut peneliti itu, peningkatan pengangguran dan penurunan inflasi cenderung segera mengikuti kenaikan tarif yang menyerupai guncangan permintaan negatif, karena konsumen dan bisnis menarik kembali pengeluaran, yang memperlambat ekonomi dan inflasi. Dengan kata lain, tarif bertindak seperti rem pada sisi permintaan ekonomi.
"Perusahaan dapat menahan pengeluaran investasi sampai ada kejelasan lebih lanjut tentang kebijakan perdagangan di masa depan, karena kebijakan tarif akan mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali bagaimana mereka mengatur rantai pasokan mereka. Konsumen dapat merespons dengan hati-hati terhadap lingkungan baru dengan memperlambat permintaan mereka terhadap produk dan layanan," kata peneliti tersebut.
San Francisco Fed adalah salah satu dari 12 bank federal regional di Amerika Serikat di bawah The Fed, Bank Sentral AS. (LK)

Kenaikan tarif juga dapat memengaruhi penurunan permintaan.