JAKARTA - Kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2025 hanya memberi dampak terbatas terhadap kinerja ekonomi, namun meningkatkan penerimaan pemerintah dan mempercepat pergeseran perdagangan dari China. Hal itu terungkap dalam studi terbaru Brookings Institution.
Dikutip&nbsp;reuters, studi tersebut mencatat dampak bersih terhadap kesejahteraan ekonomi berada di kisaran kenaikan 0,1% hingga penurunan 0,13% dari produk domestik bruto (PDB), tergantung perubahan pola perdagangan dan pergeseran permintaan ke produk domestik.
Penelitian yang dilakukan ekonom Pablo Fajgelbaum dan Amit Khandelwal menunjukkan konsumsi riil relatif stabil, meski terjadi perpindahan beban dari konsumen ke produsen. Dampak tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan penerimaan negara dan kenaikan upah di sejumlah sektor.
Tarif juga terbukti hampir sepenuhnya diteruskan ke harga. Tingkat pass-through mencapai 80% hingga 100%, dengan estimasi dasar 90%. Artinya, hanya sekitar 10% beban tarif yang ditanggung eksportir asing.
Secara keseluruhan, tarif melonjak ke 9,6% dari sebelumnya 2,4%, tertinggi dalam 80 tahun. Namun penerapannya terbatas karena sekitar 57% impor AS tetap bebas bea, antara lain melalui perjanjian dagang kawasan Amerika Utara dan pengecualian untuk energi serta produk elektronik tertentu.
Dari sisi fiskal, penerimaan tarif pada 2025 mencapai 264 miliar dolar AS atau sekitar 4,5% dari total pendapatan pemerintah, naik dibandingkan rata-rata 1,6% dalam satu dekade terakhir.
Studi tersebut juga mencatat perubahan signifikan pada pola impor. Porsi China dalam impor AS turun menjadi 7% pada Desember 2025, dari 23% pada Desember 2017. Meski demikian, penurunan tersebut diikuti peralihan sumber impor ke negara lain.(DH)

Tarif Trump naikkan penerimaan AS, namun dampaknya ke PDB dan ekonomi tetap terbatas.

Dampak tarif Trump nyaris nol persen ke PDB Amerika 2025

JAKARTA - Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (Customs and Border Protection/CBP) menyiapkan sistem baru untuk memproses pengembalian tarif impor yang sebelumnya diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump dan kemudian dinyatakan ilegal oleh pengadilan.
Dikutip&nbsp;theedgemalaysia, dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan pada Jumat, pejabat CBP Brandon Lord menyatakan sistem tersebut ditargetkan siap dalam waktu 45 hari.
Sistem ini akan digunakan untuk memproses pengembalian sekitar US$166 miliar pembayaran tarif kepada sekitar 330.000 importir.
Pernyataan itu disampaikan menjelang pertemuan pengacara pemerintah dengan Hakim Pengadilan Perdagangan Internasional AS Richard Eaton guna membahas mekanisme pengembalian dana. Sebelumnya, Eaton memerintahkan pemerintah mulai mengembalikan tarif kepada importir melalui mekanisme internal lembaga.
Mahkamah Agung AS bulan lalu memutuskan tarif yang menjadi bagian utama kebijakan ekonomi Trump melanggar konstitusi. Namun pengadilan tidak menetapkan mekanisme pengembalian dana yang sudah dipungut, sehingga memicu kekhawatiran importir mengenai proses yang berpotensi panjang dan mahal. &ldquo;Proses baru ini hanya memerlukan pengajuan minimal dari importir,&rdquo; kata Lord dalam pernyataan tertulisnya kepada pengadilan.
Dalam skema yang disiapkan, importir akan mengajukan deklarasi melalui sistem komputer CBP yang dikenal sebagai Automated Commercial Environment (ACE) yang memuat rincian pembayaran tarif. Setelah diverifikasi, dana akan dikembalikan beserta bunganya.
Setiap importir akan menerima satu kali pembayaran dari Departemen Keuangan, terlepas dari jumlah pengiriman barang yang pernah mereka lakukan. Skema ini juga memungkinkan importir memperoleh pengembalian dana tanpa harus mengajukan gugatan hukum.
Lord mengatakan sistem yang saat ini dimiliki CBP tidak dirancang untuk menangani proses dalam skala besar tersebut.
&ldquo;Prosedur administratif dan teknologi yang ada saat ini tidak sesuai untuk tugas sebesar ini dan akan membutuhkan pekerjaan manual yang akan menghambat personel untuk sepenuhnya melaksanakan misi penegakan perdagangan lembaga tersebut,&rdquo;kata dia.
Menurut data CBP, tarif yang dipermasalahkan dikenakan pada lebih dari 53 juta pengiriman barang. Jika mengikuti perintah awal pengadilan untuk mengembalikan dana secara otomatis melalui sistem lama, lembaga tersebut harus meninjau dokumen setiap pengiriman secara manual yang diperkirakan memerlukan lebih dari empat juta jam kerja.
Hakim Eaton kemudian mengubah perintah sebelumnya sehingga tidak lagi mewajibkan pengembalian dana dilakukan segera, setelah mempertimbangkan pernyataan dari pihak CBP mengenai kesiapan sistem baru.
Sementara itu, Kamar Dagang AS menilai rencana CBP sebagai langkah yang realistis untuk mempercepat pengembalian dana kepada pelaku usaha. &ldquo;Yang terpenting, proposal ini akan menyelamatkan ratusan ribu usaha kecil yang berhak menerima pengembalian dana dari keharusan melakukan litigasi untuk mendapatkannya,&rdquo;kata Kepala Kebijakan Kamar Dagang AS Neil Bradley.
Meski demikian, partisipasi importir dalam sistem elektronik pengembalian dana masih rendah. Dari lebih dari 330.000 importir yang membayar tarif tersebut, hanya 21.423 yang telah mendaftar dalam sistem refund elektronik yang diluncurkan pada 6 Februari.(DH)

Bea Cukai AS siapkan sistem 45 hari untuk kembalikan tarif Trump senilai US$166 miliar.

Tarif Trump dinyatakan ilegal, AS siapkan refund jumbo US$166 miliar

JAKARTA &ndash; Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menyerang Mahkamah Agung AS setelah pengadilan membatalkan tarif darurat yang ia terapkan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Dikutip Reuters, Selasa (24/2), Trump memperingatkan negara-negara mitra dagang agar tidak menarik diri dari kesepakatan dagang yang telah disepakati dengan AS, atau menghadapi tarif yang lebih tinggi melalui dasar hukum lain.
&ldquo;Negara mana pun yang ingin &lsquo;bermain-main&rsquo; dengan keputusan Mahkamah Agung yang tidak masuk akal ini&hellip; akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi, dan lebih buruk, daripada yang baru saja mereka setujui. WASPADALAH PEMBELI!!!&rdquo; tulis Trump di Truth Social.
Ia menegaskan bahwa meskipun tarif IEEPA dibatalkan, putusan tersebut justru menguatkan kewenangannya untuk mengenakan tarif melalui undang-undang lain &ldquo;dengan cara yang jauh lebih kuat dan menjengkelkan, dengan kepastian hukum.&rdquo;
Selain itu, Trump membuka opsi pengenaan biaya lisensi terhadap mitra dagang, meski mekanismenya belum dirinci. Pemerintahannya disebut tengah menyiapkan jalur hukum baru, termasuk penyelidikan berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan tidak adil, yang berpotensi membuka ruang pengenaan tarif tambahan.
Di Eropa, Parlemen Uni Eropa menunda pemungutan suara atas perjanjian dagang dengan AS menyusul keputusan Trump memberlakukan tarif impor sementara sebesar 15% untuk seluruh negara. Tarif tersebut diumumkan berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974, awalnya 10%, lalu dinaikkan ke batas maksimum 15%, dan mulai berlaku Selasa dini hari waktu AS. Beberapa komoditas strategis, seperti bahan pangan tertentu, suku cadang pesawat, mineral kritis, dan bahan baku farmasi, dikecualikan.
Ketidakpastian kebijakan tarif langsung mengguncang pasar keuangan global. Indeks Dow Jones turun 1,34%, S&amp;P 500 melemah 0,65%, dan Nasdaq terkoreksi 0,65%. Nilai indeks dolar AS juga turun 0,2%. China mendesak AS mencabut kebijakan tarif, Uni Eropa membekukan proses persetujuan kesepakatan, sementara India menunda agenda perundingan dagang.
Dalam putusan yang ditulis Ketua Mahkamah Agung John Roberts, pengadilan menegaskan perannya sebagai pengawas kekuasaan presiden. Trump juga menyatakan kekhawatiran bahwa pengadilan dapat kembali menolak kebijakan pemerintahannya, termasuk dalam perkara pembatasan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang masih menunggu putusan. (DH)

Trump tegaskan sanksi tambahan untuk mitra dagang yang “bermain-main” dengan Putusan Mahkamah Agung.