JAKARTA &mdash; Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump berpotensi memperlebar defisit anggaran AS dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah AS hingga $1,6 triliun dalam satu dekade ke depan.
Seperti dikutip Yahoo Finance (8/3), keputusan pengadilan tersebut meninggalkan kekosongan dalam kas Departemen Keuangan AS (Treasury) karena pemerintah sebelumnya mengandalkan penerimaan dari kebijakan tarif sebagai salah satu sumber penting pendapatan negara.
Mahkamah Agung pada akhir bulan lalu memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang diterapkan oleh pemerintahan kedua Trump pada 2025 dinilai ilegal. Putusan ini secara langsung mengganggu proyeksi pendapatan pemerintah federal yang sebelumnya berasal dari kebijakan tarif perdagangan.
Sebelumnya, Gedung Putih mengandalkan sekitar $300 miliar per tahun dari pendapatan tarif untuk membantu mendanai berbagai kebijakan ekonomi.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung program tariff rebate checks atau cek pengembalian tarif kepada masyarakat serta berbagai insentif penghapusan pajak perusahaan dalam kebijakan fiskal yang dikenal sebagai One Big Beautiful Bill Act.
Namun, putusan pengadilan tersebut mengubah perhitungan fiskal pemerintah secara signifikan. Para hakim menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Akibat keputusan tersebut, berbagai tarif yang dikenakan pada momen yang disebut &ldquo;Liberation Day&rdquo;, serta kebijakan tarif lain yang diberlakukan lebih awal pada 2025, akhirnya dibatalkan.
Menanggapi putusan tersebut, Trump dan tim pemerintahannya kemudian bergerak cepat dengan menetapkan tarif menyeluruh sebesar 10% terhadap mitra dagang global. Meski demikian, detail kebijakan tersebut masih terbatas dan para pejabat pemerintah menilai dampaknya tetap signifikan terhadap pendapatan negara.
Perhitungan dampak fiskal dari keputusan tersebut juga dianalisis oleh Congressional Budget Office (CBO) dalam laporan terbarunya. Lembaga tersebut menghitung potensi kehilangan pendapatan yang harus ditanggung pemerintah akibat pembatalan tarif tersebut.
Direktur CBO Phillip Swagel menyebut bahwa defisit primer pemerintah AS, tanpa memperhitungkan perubahan kondisi ekonomi, diperkirakan akan meningkat sekitar $1,6 triliun dalam periode 10 tahun dibandingkan proyeksi sebelum keputusan Mahkamah Agung tersebut.
Penurunan pendapatan negara juga diperkirakan meningkatkan ketergantungan pemerintah pada pembiayaan utang. CBO memperkirakan pengeluaran untuk bunga utang pemerintah AS akan bertambah sekitar $400 miliar dalam periode 2026 hingga 2036 dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.
Padahal, dalam proyeksi sebelumnya, biaya bunga bersih pemerintah federal sudah diperkirakan akan mencapai lebih dari $2,1 triliun per tahun pada 2036.
&gt;&gt;Defisit Meningkat US$2 Triliun
Secara keseluruhan, setelah adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, defisit anggaran pemerintah AS diperkirakan meningkat sekitar $2 triliun dalam periode 2026 hingga 2036 dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Meski demikian, penghentian tarif tersebut juga dinilai membawa beberapa dampak positif bagi perekonomian. Swagel menjelaskan bahwa perubahan kebijakan perdagangan sejak Januari 2025 sebelumnya diperkirakan akan meningkatkan inflasi secara sementara, menekan investasi riil, menurunkan tingkat produk domestik bruto riil, serta mengurangi lapangan kerja.
Namun, penghentian tarif yang diberlakukan melalui kewenangan IEEPA dinilai dapat meredam sebagian dampak negatif tersebut terhadap perekonomian.
CBO juga menegaskan bahwa estimasi dampak fiskal tersebut belum memasukkan kebijakan tarif global terbaru yang diumumkan pemerintah setelah putusan pengadilan.
Dalam proklamasi presiden yang dirilis pada 20 Februari, pemerintah Amerika Serikat menetapkan tambahan tarif sebesar 10% terhadap barang impor, yang mulai berlaku pada 24 Februari selama 150 hari, berdasarkan Section 122 dari Trade Act of 1974.
Namun, Presiden Trump kemudian menyatakan melalui media sosial bahwa tarif tersebut sebenarnya akan menjadi 15%, meskipun hingga kini belum ada undang-undang resmi yang menetapkan kenaikan tarif tersebut.
Perhitungan dari Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) menunjukkan bahwa tarif 10% tersebut diperkirakan dapat menghasilkan sekitar $35 miliar selama masa berlaku 150 hari.
Jika tarif tersebut dinaikkan menjadi 15%, potensi penerimaan negara diperkirakan meningkat menjadi sekitar $50 miliar.
CRFB juga memperkirakan bahwa jika kebijakan tarif tersebut diperpanjang oleh Kongres atau diterapkan melalui mekanisme kebijakan lain, maka penerimaan tarif dapat mencapai lebih dari $900 miliar dalam periode 2026 hingga 2036 pada tingkat tarif 10%, atau bahkan sekitar $1,3 triliun jika tarif 15% diterapkan.
Meski demikian, kedua skenario tersebut masih belum sepenuhnya mampu menutup potensi kehilangan pendapatan yang diperkirakan oleh CBO, yaitu sekitar $2 triliun akibat pembatalan tarif berdasarkan kewenangan IEEPA.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mencoba meredakan kekhawatiran pasar terkait potensi penurunan pendapatan tarif pemerintah.
Ia menyatakan bahwa kombinasi kebijakan tarif baru yang diberlakukan melalui Section 122, serta kemungkinan tarif permanen melalui Section 232 yang berkaitan dengan alasan keamanan nasional dan Section 301 yang terkait praktik perdagangan tidak adil, dapat membantu menjaga stabilitas penerimaan negara.
Bessent bahkan menyebut bahwa kombinasi kebijakan tersebut berpotensi membuat pendapatan tarif pemerintah pada 2026 hampir tidak berubah, seperti disampaikannya dalam forum Economic Club of Dallas pada 20 Februari. (SA)

Putusan Mahkamah Agung batalkan tarif Trump 2025, akibatkan defisit fiskal bertambah US$2 triliun.

Defisit Amerika berpotensi melebar US$2 triliun hingga 2036

JAKARTA &mdash; Dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai lebih terasa pada pasar tenaga kerja dibandingkan pada harga barang konsumsi, meskipun sebelumnya banyak ekonom memperkirakan tekanan inflasi dan lonjakan pengangguran akan terjadi secara bersamaan.Menurut laporan CNN (11/1), saat Trump memberlakukan serangkaian tarif baru sepanjang tahun lalu, para ekonom memperingatkan potensi kenaikan harga dan memburuknya kondisi ketenagakerjaan. Dengan sebagian besar data ekonomi 2025 kini tersedia, hasilnya menunjukkan dampak yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perkiraan awal.Harga sejumlah komoditas impor seperti daging sapi, kopi, dan tomat memang melonjak signifikan pada 2025. Namun secara keseluruhan, kenaikan harga konsumen relatif terbatas dan tidak menunjukkan lonjakan besar.Kondisi tersebut berbeda dengan perkembangan di pasar tenaga kerja yang justru menunjukkan pelemahan lebih jelas.Berdasarkan laporan CNN (11/1), rata-rata pertumbuhan lapangan kerja bulanan di Amerika Serikat pada 2025 tercatat sebagai yang terendah dalam beberapa dekade, di luar periode resesi. Selain itu, tingkat pengangguran naik 0,4 poin persentase menjadi 4,4% sepanjang tahun lalu, sebagaimana tercermin dalam laporan ketenagakerjaan Desember.Meski pasar tenaga kerja sudah mulai mengetat sejak memasuki 2025, kebijakan tarif berskala besar yang diterapkan Trump beserta berbagai perubahan lanjutan dinilai memperburuk situasi. Ketidakpastian arah kebijakan perdagangan membuat banyak perusahaan memilih menahan rencana ekspansi dan perekrutan.Dikutip dari CNN (11/1), ekonom Universitas Central Florida, Sean Snaith, menyebut tidak ada alasan kuat bagi perusahaan untuk melakukan perekrutan dalam jumlah besar di tengah ketidakpastian kebijakan. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan respons yang rasional dari dunia usaha.Tarif juga mengubah perhitungan bisnis terkait profitabilitas dan investasi. Ekonom senior Center for Economic and Policy Research, Dean Baker, menilai tarif mendorong kenaikan biaya yang menekan laba dan membuat sejumlah investasi yang sebelumnya layak menjadi tidak lagi menguntungkan.Ketidakpastian kebijakan tarif turut berdampak pada perilaku konsumen. Menurut laporan CNN (11/1), Federal Reserve Bank of Richmond mencatat dalam Beige Book terbaru bahwa sejumlah pelaku industri manufaktur melaporkan penurunan pesanan baru karena pelanggan memilih menunda pembelian di tengah ketidakjelasan arah tarif.Di sisi lain, kebijakan perdagangan yang kerap berubah juga membuat perusahaan berada dalam posisi menunggu. Banyak pelaku usaha memilih menyerap kenaikan tarif tanpa langsung membebankannya ke konsumen, sehingga tekanan inflasi tetap relatif terkendali.Namun situasi tersebut berpotensi berubah seiring adanya perkara tarif besar di Mahkamah Agung AS yang dapat membatalkan sejumlah pungutan utama era Trump.Jika hal itu terjadi, perusahaan berpeluang memperoleh pengembalian dana atas tarif yang telah dibayarkan, meski prosesnya diperkirakan memakan waktu lama.Pada akhirnya, meskipun dampak tarif terhadap harga terlihat lebih terbatas, perlambatan perekrutan dan melemahnya pasar tenaga kerja menunjukkan satu benang merah yang sama, yakni ketidakpastian kebijakan ekonomi yang masih membayangi perekonomian Amerika Serikat. (SA)

Tarif Trump tekan pasar kerja AS pada 2025, pengangguran naik sementara inflasi relatif tertahan.
