BEIJING &mdash; China menyampaikan kekhawatiran atas kebijakan pembatasan perdagangan terbaru Amerika Serikat dalam pembicaraan virtual antara Wakil Perdana Menteri He Lifeng dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent serta Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Kamis (30/7).
Dikutip dari Reuters, media pemerintah China Xinhua melaporkan bahwa kedua belah pihak menggelar pembahasan yang berlangsung secara terbuka, mendalam, dan konstruktif.
China dan Amerika Serikat juga sepakat memanfaatkan mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan saling percaya, serta memperluas kerja sama.
Meski demikian, Beijing tetap menyampaikan keberatan serius terhadap berbagai pembatasan perdagangan dan kebijakan ekonomi terbaru yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap China.
Pekan lalu, pemerintah AS mengumumkan tarif baru sebesar 10% dan 12,5% terhadap produk dari 60 mitra dagangnya. Kebijakan tersebut diberlakukan atas dugaan lemahnya penegakan larangan penggunaan tenaga kerja paksa. China dikenai tarif sebesar 12,5%.
Pada Selasa (28/7), pemerintahan Presiden Donald Trump juga mengumumkan larangan impor robot dan inverter listrik baru asal China. Kebijakan tersebut mendorong Beijing memperingatkan akan mengambil langkah balasan.
Hubungan dagang China dan Amerika Serikat relatif stabil setelah kedua negara mencapai gencatan perang dagang pada akhir tahun lalu. Kesepakatan tersebut menghentikan saling balas tarif yang sebelumnya berlangsung.
Tahun ini, kedua negara juga sepakat membentuk Board of Trade untuk mengidentifikasi peluang penurunan tarif atas barang senilai sekitar US$30 miliar. Pekan lalu, China menyatakan tengah meminta masukan publik terkait rencana penurunan tarif tersebut. (ARF)

China memprotes tarif dan pembatasan impor terbaru dari AS

Dialog He Lifeng-Bessent: Beijing protes tarif baru Trump

BEIJING &mdash; China mendesak Amerika Serikat (AS) untuk mencabut tarif atas produk asal negara China yang dikenakan terkait dugaan penggunaan kerja paksa. Beijing menilai kebijakan tersebut tidak berdasar dan bersifat proteksionis.
Dikutip dari Reuters, AS pada Jumat (24/7) mengenakan tarif baru sebesar 10% hingga 12,5% terhadap produk dari 60 mitra dagang, termasuk Uni Eropa dan China. Washington menilai bahwa negara-negara tersebut belum mampu menekan impor terhadap barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa. Untuk China, tarif yang dikenakan mencapai 12,5%.
Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu gencatan perang dagang antara kedua negara. Langkah tersebut juga muncul ketika Beijing dan Washington mempersiapkan kemungkinan kunjungan Presiden China Xi Jinping ke AS pada September mendatang.
Dalam pernyataannya, kementerian menuduh bahwa Washington selama ini memanfaatkan isu kerja paksa sebagai alasan untuk menerapkan kebijakan sepihak. Beijing menyebut tarif baru tersebut sebagai bentuk unilateralisme dan proteksionisme. Tetapi, Beijing tetap membuka ruang dialog berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan saling menguntungkan.
"AS kembali meluncurkan investigasi berdasarkan Section 301 dan mengenakan tarif sepihak dengan dalih 'kerja paksa'. Ini merupakan tindakan unilateralisme dan proteksionisme yang dengan tegas ditolak China," ujar Kementerian Perdagangan China.
China menegaskan bahwa pihaknya menentang praktik kerja paksa. Beijing juga menyatakan bahwa China telah memiliki sistem hukum ketenagakerjaan yang komprehensif untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Menurut China, AS justru belum meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930 dan terus memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingannya.
Kementerian juga menyebutkan bahwa AS sebelumnya telah berkomitmen dalam perundingan dagang bahwa tarif pengganti atas produk China tidak akan melebihi 20%. Tarif baru sebesar 12,5% yang dikenakan melalui investigasi kerja paksa masih berada dalam batas tersebut.
China mendesak AS untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai keliru dan mencabut seluruh tarif sepihak terkait isu tersebut. Beijing juga menegaskan berhak mengambil semua langkah yang diperlukan setelah mengevaluasi kebijakan lanjutan dari Washington.
"China berharap AS dapat bekerja sama untuk menjalankan kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan dagang, terus mengurangi daftar persoalan, dan memperluas bidang kerja sama," kata kementerian tersebut.(ARF)

China menilai tarif baru AS tidak berdasar dan bersifat proteksionis