JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh wewenang untuk mengumumkan kebijakan terkait pajak, setelah menilai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap memicu keresahan di kalangan dunia usaha.
Purbaya mengatakan ke depan hanya ia yang boleh mengumumkan kebijakan terkait pajak kepada publik.
&ldquo;Sudah berkali-kali ini DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (11/5).
Setelah pengambilalihan wewenang ini, DJP hanya akan bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. &ldquo;Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen pajak lagi,&rdquo; imbuhnya.
Menurut Purbaya, langkah ini sekaligus bertujuan menghilangkan simpang siur informasi yang kerap muncul, setelah wacana perpajakan dilempar kepada publik dan mengganggu iklim dunia usaha.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan perpajakan justru mengganggu iklim usaha di dalam negeri, sehingga DJP menjaga kepastian hukum bagi wajib pajak agar reformasi pajak tetap berjalan.
Selain itu, jelas Purbaya, seluruh publikasi kebijakan terkait pajak nantinya akan lebih dulu diperiksa oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebelum diumumkan ke publik.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memastikan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program Tax Amnesty, seperti yang pernah digelar pada era pemerintahan Joko Widodo.
Keputusan ini, kata Purbaya sebagaimana disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, karena program Tax Amnesty menimbulkan kerentanan bagi Kemenkeu dan utamanya pegawai pajak. (KR)

Purbaya akan menegur DJP karena sering meresahkan publik terkait pengumuman pajak.

DJP kerap meresahkan, Purbaya ambil alih wewenang umumkan pajak

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan ada lagi program Tax Amnesty, yang memberikan ampunan bagi pengemplang pajak.
Program yang sempat digelar 2 kali pada era pemerintahan Joko Widodo itu, menurut Purbaya justru membahayakan Kementerian Keuangan, terutama pegawai pajak.
&ldquo;Nanti ada pemeriksaan betul tidak ini, betul tidak itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan, sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara Tax Amnesty sebelumnya,&rdquo; ungkap Purbaya, dalam konferensi pers di kantornya Senin (11/5).
Selain itu, Purbaya mengaku program Tax Amnesty justru menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak. Salah satunya membuat pegawai pajak rentan disogok, hingga dituntut lewat jalur hukum.
&ldquo;Sehingga saya melihat kasihan orang-orang itu. Daripada begitu, ya sudah jalankan saja prosedur pajak yang betul,&rdquo; jelas Purbaya.
&ldquo;Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan Tax Amnesty,&rdquo; imbuhnya.
Oleh karena itu, Purbaya meminta para pengemplang pajak yang menempatkan dananya di luar negeri, demi menghindari pajak di Indonesia. Ia juga memberi tenggat bagi mereka sekitar 6 bulan mendatang, sebelum terlambat membawa pulang kekayaan mereka di luar negeri.
&ldquo;Jadi yang punya modal di luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau enggak, enggak bisa masuk,&rdquo; tegasnya.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, pemerintah Indonesia pernah menggelar program Tax Amnesty 2016-2017 (Jilid I) dan 1 Januari - 30 Juni 2022 (Jilid II). Saat itu posisi Menkeu dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. (KR)

Menkeu Purbaya mendesak pengemplang pajak segera membawa pulang dana mereka dari luar negeri.