JAKARTA - Pemerintah Thailand meluncurkan paket stimulus besar senilai US$5,39 miliar untuk meredam tekanan biaya hidup yang terus meningkat di tengah krisis energi global dan inflasi yang kian tinggi.
Seperti dikutip Vnexpress, Kabinet Thailand menyetujui program &ldquo;Thai Help Thai Plus&rdquo; senilai 176 miliar baht, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang usaha kecil agar tidak tertekan lebih dalam akibat lonjakan harga.
Deputy Prime Minister sekaligus Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas mengatakan kebijakan ini dirancang untuk menahan penurunan daya beli masyarakat di tengah fase krisis ekonomi baru.
Dia mengatakan Thailand sedang memasuki gelombang krisis ketiga setelah krisis energi: krisis harga tinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh inflasi pada April 2026, yang mencapai 2,9%.
Pemerintah menilai Thailand kini memasuki fase krisis baru setelah krisis energi, yakni krisis harga tinggi yang dipicu inflasi yang pada April 2026 tercatat mencapai 2,9% dan berpotensi naik hingga 5%.
Skema bantuan ini akan menjangkau lebih dari 43 juta warga, termasuk 13,2 juta penerima kartu kesejahteraan negara yang akan mendapat tambahan bantuan 1.000 baht pada periode Juni hingga September 2026 untuk pembelian barang kebutuhan pokok.
Sekretaris Tetap untuk Keuangan, Lavaron Sangsnit, mengatakan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Sistem pendaftaran bantuan akan dibuka melalui aplikasi Pao Tang pada 25-29 Mei, dengan dukungan sistem digital yang disiapkan oleh Krungthai Bank untuk menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu usaha kecil meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat digitalisasi, dan membuka akses ke kredit formal.(DH)

Thailand gelontorkan US$5,3 miliar stimulus untuk redam inflasi dan bantu 43 juta warga.

Thailand hadapi krisis baru, luncurkan paket US$5,3 miliar 

JAKARTA &ndash; PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp2,95 triliun untuk tahun buku 2025.
Jumlah itu mengindikasikan rasio payout dividen 52,3%, meningkat dari 47,7% pada tahun buku 2024.
Corporate Secretary CPIN, Hadijanto Kartika, mengatakan rencana pembagian dividen ini sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang telah digelar pada Rabu (20/5).
Berikut jadwal pembagian dividen tunai CPIN untuk tahun buku 2025:
<ul>
<li>Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 2 Juni 2026</li>
<li>Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 3 Juni 2026</li>
<li>Cum dividen di pasar tunai: 4 Juni 2026</li>
<li>Ex dividen di pasar tunai: 5 Juni 2026</li>
<li>Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 4 Juni 2026 pukul 16.00 WIB</li>
<li>Pembayaran dividen: 12 Juni 2026</li>
</ul>
Menurut catatan IDNFinancials.com, laba bersih CPIN melonjak 52% secara tahunan menjadi Rp5,6 triliun pada 2025.
Pertumbuhan itu sejalan dengan kinerja pendapatan yang meningkat 4,78% menjadi Rp70,70 triliun.
Sebagian besar pendapatan CPIN berasal dari bisnis ayam pedaging yang menyumbang Rp34 triliun, bisnis pakan Rp21 triliun, dan ayam Day Old Chick (DOC) Rp3,5 triliun.
Mayoritas saham CPIN saat ini berada di bawah kendali Keluarga Jiaravanon dari Thailand, yang menguasai 55,53% saham secara langsung lewat PT Charoen Pokphand Indonesia Group.
Investor publik memiliki 38,49% saham CPIN dan UBS AG Singapore 5,98%. (KR)

Rasio payout dividen CPIN untuk 2025 setara 52,3%, meningkat dari 47,7% pada tahun sebelumnya.

Laba melonjak, CPIN tambah jatah dividen jadi Rp2,95 triliun

BANGKOK - Thailand tengah menghadapi persimpangan penting dalam sektor energinya.
Para pelaku industri memperingatkan bahwa negara tersebut diperkirakan telah kehilangan hingga 120 miliar baht dalam enam tahun terakhir akibat pengelolaan stok minyak sawit yang dinilai tidak efisien.
Di tengah percepatan transisi energi bersih global, industri biodiesel Thailand menyerukan intervensi pemerintah yang lebih tegas untuk menstabilkan stok serta menghadirkan arah regulasi yang lebih jelas dan konsisten.
Para ahli industri menilai, jika pengelolaan dilakukan lebih efisien, beban subsidi dari Oil Fund nasional sebenarnya bisa ditekan hingga sekitar 50 miliar baht, mengutip dari The nation.
Dana tersebut dinilai dapat dialihkan untuk mendukung agenda transisi energi hijau Thailand.
Menurut laporan Kanyanat Butdee dari&nbsp;Krungthep Turakij, kondisi ini digambarkan oleh Sanin Triyanond, Presiden Asosiasi Produsen Biodiesel Thailand, sebagai peluang besar yang belum dimanfaatkan optimal.
Ia menyebut Thailand seperti &ldquo;penyerang yang sudah diberi umpan tepat di depan gawang&rdquo;, namun belum mampu mengeksekusi peluang karena lemahnya kebijakan.
Thailand sendiri berada dalam posisi unik sebagai negara dengan ketahanan pangan dan energi sekaligus.
Dengan produksi minyak sawit mentah sekitar 3,9 juta ton per tahun, kebutuhan domestik dan energi dapat terpenuhi, bahkan masih menyisakan surplus ekspor sekitar 30%.
Namun sebagai produsen terbesar ketiga dunia, Thailand menghadapi tekanan harga dari kompetitor regional seperti Indonesia dan Malaysia.
Sanin menegaskan, jika stok dikelola lebih baik dan harga diselaraskan dengan pasar global dalam enam tahun terakhir, negara itu berpotensi menghemat hingga 120 miliar baht.
Di luar sektor bahan bakar, industri biodiesel Thailand kini mendorong transformasi menuju model &ldquo;biorefinery&rdquo; bernilai tambah tinggi. Kebijakan sebelumnya seperti mandat B10 dan B20 dinilai berhasil menarik investasi asing ke industri kimia berbasis bio.
Tahap berikutnya adalah pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), di tengah meningkatnya permintaan global terhadap minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).
Tantangan utama Thailand adalah memastikan pengelolaan bahan baku yang transparan dan memenuhi standar keberlanjutan internasional.
Pelaku industri menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah.
Tanpa arah regulasi yang stabil, investor akan ragu menanamkan modal jangka panjang, terutama untuk pengembangan SAF dan biorefinery.
Jika berhasil, Thailand berpeluang naik kelas dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat bioenergi regional, dengan integrasi kuat antara sektor pertanian, energi, dan industri kimia sebagai motor pertumbuhan ekonomi masa depan. (DK)

Thailand rugi 120 miliar baht akibat pengelolaan biodiesel lemah dan tak efisien.

Biodiesel Thailand krisis, kerugian capai 120 miliar baht

BANGKOK - Kenaikan harga minyak yang dipicu konflik Iran mendorong inflasi Thailand mendekati batas atas target bank sentral, sekaligus mengakhiri tren penurunan harga yang telah berlangsung selama setahun terakhir.
Indeks harga konsumen naik 2,89% pada April dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi kenaikan pertama dalam lebih dari setahun, menurut data Kementerian Perdagangan yang dirilis Rabu.
Angka tersebut juga melampaui perkiraan median 2,2% dalam survei ekonom Bloomberg.
Seperti dikutip Bloomberg, pemulihan ini menjadi laju inflasi tercepat sejak Februari 2023, serta pertama kalinya sejak Februari tahun lalu harga kembali masuk ke dalam kisaran target Bank of Thailand sebesar 1%&ndash;3%.
Inflasi diperkirakan masih akan meningkat menjadi 3,06% bulan ini, lalu 3,27% pada Juni, sebelum mencapai puncak sekitar 4,1% pada Oktober, menurut pejabat dalam konferensi pers.
Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik satu basis poin menjadi 2,24%, sementara baht relatif stabil dengan mempertahankan penguatan 0,6% terhadap dolar AS.
Secara bulanan, indeks harga naik 2,75% pada April, meningkat tajam dari 0,6% pada Maret. Inflasi inti juga naik tipis menjadi 0,83% dari 0,57% pada bulan sebelumnya.
Lonjakan cepat inflasi utama ini menunjukkan kerentanan Thailand terhadap guncangan energi. Lebih dari separuh impor minyak negara tersebut berasal dari Timur Tengah, dengan sebagian besar dikirim melalui Selat Hormuz, sehingga inflasi sangat sensitif terhadap gangguan geopolitik.
Kenaikan harga pada April dipicu oleh meningkatnya biaya bahan bakar, transportasi publik, tiket pesawat, sewa, produk pembersih, makanan siap saji, beras, serta sayuran segar, menurut pernyataan kementerian.
&ldquo;Tekanan biaya di kalangan produsen semakin meningkat,&rdquo; ujar kementerian. &ldquo;Pelaku usaha besar mulai menunjukkan indikasi penyesuaian harga barang konsumsi guna mencerminkan kenaikan biaya bahan baku dan transportasi.&rdquo;
Gubernur Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, bersama para pembuat kebijakan memberi sinyal bahwa kenaikan inflasi ini belum tentu memicu respons kebijakan dalam waktu dekat.
Mereka menekankan bahwa lonjakan harga saat ini lebih banyak dipicu faktor pasokan, sehingga pengetatan moneter dinilai kurang efektif.
Pekan lalu, bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya di level terendah dalam hampir empat tahun, dengan alasan inflasi diperkirakan akan mereda tahun depan.
Otoritas juga menyatakan akan &ldquo;mengabaikan sementara&rdquo; jika inflasi menembus batas target dalam jangka pendek. (DK)

Inflasi Thailand naik 2,89% akibat lonjakan harga minyak, dekati batas target bank sentral.

Harga minyak naik, inflasi Thailand dekati batas target bank sentral

JAKARTA - Grab Holdings Inc. berencana menyesuaikan bisnisnya di Indonesia setelah keputusan mengejutkan dari Jakarta untuk menurunkan komisi layanan transportasi daring yang dapat dikenakan perusahaan tersebut.
Mengutip dari&nbsp;The Business Times, meskipun para eksekutif memperkirakan kebijakan itu hanya akan berdampak pada sebagian kecil armada mereka.
Kepala Keuangan Grab Peter Oey, menanggapi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini setelah Grab melaporkan hasil kinerja yang lebih baik dari perkiraan, mengatakan bahwa perusahaan kini perlu menyesuaikan model bisnisnya di pasar terbesarnya.
Namun, kebijakan regulator tersebut kemungkinan hanya berlaku untuk pengendara sepeda motor, bukan pengemudi mobil, sehingga dampaknya dinilai terbatas.
Dalam pidatonya pada 1 Mei, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pengurangan mengejutkan dalam komisi layanan transportasi daring yang dipungut perusahaan seperti Grab dari penumpang di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Potongan perusahaan akan dibatasi maksimal 8 persen dari tarif, turun dari sekitar 20 persen sebelumnya, yang berpotensi menekan margin dan mengurangi pendapatan.
&ldquo;Kami memiliki cukup kendali dalam bisnis untuk dapat mengimbangi dan mengurangi dampak ini,&rdquo; kata Oey dalam sebuah wawancara video. &ldquo;Namun, ini berarti bahwa untuk Indonesia, struktur tarif dan model bisnis untuk kendaraan roda dua mungkin perlu disesuaikan kembali. Tentu saja, ini bukan perubahan kecil.&rdquo;
Indonesia merupakan pasar layanan transportasi daring terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan pengemudi yang bergantung pada layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi.
Protes terkait upah dan kondisi kerja meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak pengemudi menganggap kebijakan aplikasi bersifat eksploitatif dan kurangnya pengawasan regulasi.
Pengguna kendaraan roda dua di Indonesia menyumbang kurang dari 6 persen dari total bisnis mobilitas Grab, kata Kepala Operasional Alex Hungate dalam konferensi pers.
Perusahaan ini juga beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Penting agar &ldquo;pasar mobilitas Indonesia tetap sehat dan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga dengan baik,&rdquo; kata Hungate.
&ldquo;Kami secara aktif berkomunikasi dengan kementerian terkait dan berupaya mendapatkan kejelasan penuh mengenai aspek teknis implementasi kebijakan tersebut.&rdquo;
Seperti di beritakan IDNFinancials.com sebelumnya, PT Grab Teknologi Indonesia menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto agar perusahaan ojek online (ojol) di Indonesia menurunkan tarif aplikasi dari 20 persen menjadi 8 persen.
Grab menyatakan menghormati imbauan yang disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional tersebut.
Chief Executive Officer Grab, Neneng Goenadi, menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mitra.
&ldquo;Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; kata Neneng dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (2/5). (DK)

Grab akan menyesuaikan model bisnis di Indonesia setelah komisi ojek online dipangkas.

Komisi dipangkas, Grab Holdings: Hanya berpengaruh di motor

JAKARTA - Thailand mempercepat rencana proyek &ldquo;Land Bridge&rdquo; senilai sekitar US$31 miliar di tengah gangguan di Selat Hormuz, sekaligus menjajaki Singapura sebagai calon investor utama.
Seperti dikutip Reuters, Pemerintah Thailand kembali menghidupkan proyek lama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik melalui jalur darat di semenanjung selatan. Langkah ini muncul setelah gangguan di Selat Hormuz menyoroti kerentanan jalur pelayaran global, termasuk Selat Malaka.
Rencana tersebut sebelumnya sempat tertunda akibat ketidakstabilan politik, dengan proses konsultasi publik serta kajian dampak lingkungan dan kesehatan yang belum rampung, serta penolakan dari sebagian warga.
Pemerintah menargetkan proposal diajukan ke kabinet pada Juni atau Juli. Proyek dengan nilai investasi sekitar 1 triliun baht itu diharapkan mulai menarik investor pada kuartal III, menurut Menteri Transportasi Phiphat Ratchakitprakarn.
Konsep Land Bridge mencakup pembangunan dua pelabuhan laut dalam di Ranong (Laut Andaman) dan Chumphon (Teluk Thailand), yang dihubungkan oleh jalur darat dan rel sepanjang 90 km serta infrastruktur energi seperti pipa.
Proyek ini ditujukan sebagai alternatif rute selain Selat Malaka, jalur sepanjang 900 km yang menjadi penghubung utama perdagangan antara Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul membahas rencana tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing. Negara kota itu dinilai strategis karena berada di ujung Selat Malaka, yang dilalui lebih dari 100.000 kapal, sebagian besar kapal komersial, sepanjang tahun lalu.
"Dia melihatnya sebagai peluang ekonomi bagi Thailand dan bagi investor asing, jika proyek tersebut dapat berhasil dijalankan," kata juru bicara pemerintah Thailand, Rachada Dhanadirek, merujuk pada Chan, menambahkan bahwa ia menyatakan minatnya pada rencana tersebut.
Di sisi lain, wacana pengenaan tarif kapal di Selat Malaka sempat mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, sebelum kemudian diklarifikasi. Proyek Land Bridge dinilai lebih realistis dibandingkan rencana &ldquo;Kra Canal&rdquo;, yang sejak lama menghadapi kendala lingkungan, biaya, dan keamanan.(DH)
&nbsp;

Thailand percepat proyek Land Bridge US$31 miliar dan bidik Singapura sebagai investor utama.

Thailand kebut 'Land Bridge' US$31 miliar, hindari Selat Malaka?

JAKARTA - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengekspor 459 ton durian beku ke China pada Kamis.Seperti dikutip ANTARA, ekspor senilai Rp42,5 miliar (sekitar US$2,47 juta) tersebut diberangkatkan dari Palu, Sulawesi Tengah.Kepala Barantin Sahat M. Panggabean dalam keterangan resmi, Jumat, mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil proses panjang pembukaan akses pasar setelah penandatanganan protokol ekspor durian beku Indonesia&ndash;China pada 25 Mei 2025.Ia menegaskan, tembusnya durian Indonesia ke pasar China merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari petani hingga pemerintah.Hingga saat ini, tercatat 151 kontainer durian telah dikirim ke China dengan nilai ekonomi mencapai Rp377,5 miliar.Sebelumnya, ekspor durian Indonesia ke China tidak dilakukan secara langsung dan harus melalui negara perantara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.Dengan jalur langsung, waktu pengiriman kini dapat dipangkas dari sekitar 56 hari menjadi 22&ndash;26 hari, sekaligus menurunkan biaya distribusi hingga setengahnya sehingga memperbaiki arus kas pelaku usaha.Barantin memastikan kualitas dan keamanan produk ekspor tetap terjaga sesuai standar internasional guna mempertahankan kepercayaan pasar global.Kepala Karantina Sulawesi Tengah Alfian menyebutkan, sepanjang Januari hingga April 2026, ekspor durian beku ke China telah mencapai 4.077 ton.Selain efisiensi logistik, ekspor langsung juga membuka potensi keuntungan besar karena harga durian di China bisa lima hingga tujuh kali lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.Sulawesi Tengah kini menjadi salah satu daerah utama pengekspor, dengan tujuh dari delapan rumah kemas durian beku bersertifikat ekspor berada di wilayah tersebut.Data pemerintah provinsi menunjukkan Sulawesi Tengah memiliki sekitar 3,7 juta pohon durian dengan produksi mencapai 95.140 ton pada 2025, tersebar di berbagai daerah seperti Poso dan Parigi Moutong.Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai ekspor langsung ini semakin memperkuat posisi daerahnya sebagai pusat durian Indonesia yang mampu menembus pasar global.Pemerintah juga melihat tingginya permintaan durian di China, yang mencapai sekitar US$8 miliar per tahun, sebagai peluang besar untuk meningkatkan devisa negara. (DK)

Indonesia ekspor 459 ton durian beku ke China senilai Rp42,5 miliar dari Sulteng.

Indonesia ekspor durian beku ke China senilai total Rp42,5 miliar

BANGKOK - Pemerintah Thailand memerintahkan pengetatan pengawasan harga bahan bakar dan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah, seiring upaya menahan dampak krisis energi dan kenaikan biaya hidup.Kementerian Dalam Negeri Thailand menginstruksikan otoritas provinsi untuk memperketat kontrol terhadap harga serta distribusi barang, dengan peringatan bahwa pelaku penimbunan, manipulasi harga, atau pelanggaran aturan darurat dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 100.000 baht (sekitar S$3.900).Seperti dikutip Stritstimes, Departemen Administrasi Provinsi meningkatkan tingkat respons sebagai bagian dari langkah luas untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan barang konsumsi.Direktur Jenderal departemen tersebut, Narucha Kosacivilize, menandatangani perintah mendesak kepada seluruh gubernur provinsi agar pejabat daerah memantau ketat penjualan barang dan jasa, mencegah distorsi harga, serta menegakkan penghentian sementara ekspor bahan bakar tertentu.Dalam kebijakan tersebut, pemerintah meminta koordinasi empat lembaga utama untuk memperkuat pengawasan.
Kantor perdagangan provinsi bertugas memeriksa harga barang dan jasa, kantor energi mengawasi SPBU, kepolisian menindak pelanggaran, sementara kepala distrik bersama pejabat lokal melakukan inspeksi langsung di lapangan.
Otoritas menetapkan tujuh langkah tegas guna mencegah kelangkaan bahan bakar dan menekan tekanan terhadap biaya hidup.
&nbsp;Salah satu fokus utama adalah penindakan terhadap penimbunan barang yang diawasi.
Pejabat diminta memeriksa jumlah stok barang dan segera mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menyimpan barang di lokasi tidak dilaporkan atau menunda penjualan tanpa alasan jelas, terutama untuk bahan bakar.
Selain itu, pelaku usaha dilarang menolak atau sengaja menunda layanan kepada masyarakat. Pemerintah juga memperketat pemantauan harga pasar guna mencegah manipulasi yang dapat mengganggu stabilitas sektor energi.
Pemerintah juga memberlakukan penghentian sementara ekspor bensin, gasohol, diesel, bahan bakar penerbangan, dan LPG, dengan pengecualian untuk ekspor ke Laos dan Myanmar serta produk yang tidak dapat dipasarkan di dalam negeri.
Pedagang bahan bakar diwajibkan menampilkan harga eceran secara jelas di titik penjualan serta melaporkan setiap perubahan harga kepada otoritas energi.
Kementerian menegaskan pelanggar dapat dikenai sanksi berat berdasarkan dekret darurat terkait pencegahan kelangkaan bahan bakar tahun 1973.
Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik tidak adil serta memastikan ketersediaan bahan bakar dan barang penting tetap terjaga dengan harga yang wajar selama krisis.
Pemerintah juga mengimbau publik agar tetap percaya bahwa langkah pengawasan dilakukan secara maksimal untuk mencegah penyalahgunaan situasi.(DK)

Thailand tingkatkan kontrol harga BBM dan barang untuk cegah penimbunan dan manipulasi.

Cegah penimbunan, Thailand perketat harga BBM dan barang

KUALA LUMPUR - Malaysia mencatat nilai perdagangan dan pembayaran investasi sebesar RM82,1 miliar dengan China, Thailand, dan Indonesia yang dilakukan menggunakan mata uang lokal hingga November 2025.
Seperti dikutip Malaysia News Yahoo, angka ini melonjak tajam dibandingkan hanya RM3,6 miliar pada tahun 2009.
Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengungkapkan data tersebut dalam jawaban tertulis kepada anggota parlemen Bagan, Lim Guan Eng, yang menanyakan alternatif terhadap sistem SWIFT yang didominasi dolar AS.
Menurut Anwar, Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengambil langkah proaktif untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan lintas negara.
Upaya ini bertujuan mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan keuangan. Dengan China, penggunaan renminbi dan ringgit dalam penyelesaian perdagangan meningkat hingga 25,6% dari total perdagangan pada akhir 2025.
Skema serupa dengan Thailand dan Indonesia juga mendorong peningkatan transaksi dalam mata uang lokal.
Ia juga menyebutkan bahwa Malaysia sedang mengeksplorasi pendekatan baru melalui mata uang digital bank sentral (CBDC), termasuk keterlibatan dalam Project Dunbar yang menguji pembayaran lintas negara menggunakan CBDC wholesale.
Pemerintah bersama BNM, kata Anwar, akan terus memperluas dan memperkuat mekanisme penyelesaian menggunakan mata uang lokal guna mendukung perdagangan, investasi, serta keberlanjutan sistem keuangan regional.
Di sisi lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan bahwa meningkatnya ketegangan global, termasuk konflik yang melibatkan Iran, menjadi peringatan bahwa Malaysia tidak boleh lengah terhadap isu keamanan nasional.
Saat berpidato dalam peringatan Hari Polisi ke-219 di Pusat Latihan Polisi (Pulapol), Anwar menegaskan bahwa situasi global yang kompleks memerlukan pemahaman mendalam, terutama oleh Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), mengingat potensi dampak keamanan dari ketidakstabilan internasional.
Ia menekankan bahwa meskipun Malaysia relatif aman dan stabil dengan prospek pertumbuhan yang kuat, hal tersebut tidak boleh membuat negara mengabaikan potensi ancaman yang muncul.
Anwar juga mengingatkan bahwa dalam situasi konflik global, berbagai bentuk tekanan dan keputusasaan dapat muncul, sehingga aparat perlu tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Peringatan tersebut, katanya, didasarkan pada hasil taklimat serta pertukaran pandangan dengan mitra internasional dan lembaga intelijen negara.
Ia menegaskan bahwa kepolisian harus terus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman, karena perkembangan di luar negeri dapat berdampak tidak langsung pada keamanan domestik.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik terkait konflik yang melibatkan Iran, yang memicu kekhawatiran global terhadap gangguan ekonomi dan risiko keamanan. (DK)

Transaksi lokal capai RM82 miliar, Malaysia kurangi dominasi dolar AS global.

Transaksi tanpa dolar antara China, Malaysia, Thailand dan RI melonjak

BANGKOK &ndash; Keputusan Iran untuk menutup Selat Hormuz dipastikan akan memicu krisis energi yang merusak perekonomian di kawasan Asia.
Seperti dilaporkan&nbsp;nationthailand.com&nbsp;(03/03/2026) yang mengutip analisis CNBC, Thailand kini disebut sebagai salah satu negara di Asia yang paling rentan dan akan menerima pukulan ekonomi terberat akibat lonjakan tajam harga minyak global.
Ancaman pemblokiran ini semakin nyata setelah komandan senior Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan bahwa kapal mana pun yang mencoba melintasi jalur perairan tersebut akan langsung diserang.
Berdasarkan analisis Nomura, posisi Thailand sangat rentan karena impor minyak bersih negara tersebut mencapai 4,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan persentase tertinggi di kawasan ASEAN.
Nomura memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% akan memperburuk neraca transaksi berjalan Thailand sekitar 0,5% dari PDB. 
Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat harga minyak mentah Brent telah melonjak lebih dari 10% sejak konflik meletus dan diperdagangkan di kisaran US$81 per barel pada hari Selasa.
Jika penutupan selat ini berlarut-larut, sejumlah analis memprediksi harga minyak bisa meroket hingga menembus level US$100 per barel.
Sebagai jantung perdagangan energi global, Selat Hormuz menampung aliran sekitar 13 juta barel minyak mentah per hari pada tahun 2025, atau setara dengan 31% dari total aliran minyak mentah lintas laut dunia.
Lebih dari itu, sekitar 20% ekspor gas alam cair (LNG) global melewati selat ini, di mana sebagian besar pasokannya terikat dengan Qatar. Aliran energi ini dipastikan semakin tersendat setelah Qatar terpaksa menghentikan sementara produksi LNG-nya akibat serangan&nbsp;drone&nbsp;Iran yang menghantam fasilitas industri di Ras Laffan dan Mesaieed.
Krisis penutupan selat ini turut menebar ancaman ke seluruh penjuru Asia lainnya. Nomura mengidentifikasi India, Korea Selatan, dan Filipina sebagai negara yang sangat rentan akibat tingginya ketergantungan mereka pada energi impor.
Kawasan Asia Selatan bahkan diprediksi menghadapi guncangan LNG yang lebih cepat, mengingat 99% impor LNG Pakistan dan 72% impor Bangladesh berasal dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Bagi India, situasi ini akan memberikan pukulan ganda berupa biaya impor minyak mentah yang lebih tinggi sekaligus lonjakan harga LNG.
Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing bergantung 75% dan 70% pada minyak Timur Tengah dilaporkan hanya memiliki cadangan penyangga LNG untuk 2 hingga 4 minggu.
China disebut berada dalam posisi jangka pendek yang lebih tangguh karena memiliki lebih dari 7,6 juta ton LNG di fasilitas penyimpanannya. Di tengah kepanikan mayoritas negara Asia, Malaysia justru menjadi pengecualian; statusnya sebagai pengekspor energi memungkinkan pemerintahnya untuk meraup keuntungan pendapatan dari lonjakan harga minyak global ini. (SF)

Thailand diprediksi menjadi negara Asia paling terpukul krisis akibat penutupan Selat Hormuz

Nomura: Thailand paling rentan terdampak penutupan Selat Hormuz

JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan larangan impor terhadap 12 kategori produk melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 47 Tahun 2025 yang mulai berlaku per 1 Januari 2026. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi sejumlah ekspor utama Thailand ke Indonesia, terutama komoditas gula dan beras.
Dikutip nationthailand.com, berdasarkan laporan Kantor Urusan Perdagangan di Jakarta yang dikutip Departemen Promosi Perdagangan Internasional Thailand (DITP), kebijakan tersebut bertujuan melindungi petani serta industri dalam negeri Indonesia. Dari seluruh produk yang dilarang, gula dinilai menjadi komoditas paling terdampak bagi eksportir Thailand.
Gula yang masuk dalam HS Code 1701, termasuk gula mentah dan jenis tertentu gula rafinasi, tercantum dalam daftar larangan impor. Padahal, Thailand merupakan salah satu pemasok utama gula mentah ke Indonesia. Sepanjang Januari&ndash;November 2025, nilai ekspor gula Thailand ke Indonesia mencapai US$725 juta.
Meski demikian, Indonesia masih membutuhkan impor gula akibat keterbatasan produksi domestik. Pemerintah Indonesia membuka peluang impor terbatas melalui mekanisme Persetujuan Impor (PI) berdasarkan Permendag No. 31 Tahun 2025, khususnya untuk kebutuhan pengolahan. Regulasi baru tidak mencabut ataupun merevisi aturan tersebut.
Selain gula, pembatasan juga berlaku untuk berbagai jenis beras dalam HS Code 1006, termasuk beras ketan, beras melati, dan basmati. Namun, izin impor beras tidak semata ditentukan oleh jenis, melainkan tujuan penggunaan dan status importir.
Dengan stok beras nasional sekitar 3,5 juta ton pada 2025, pemerintah Indonesia diperkirakan tetap membatasi impor beras untuk konsumsi langsung. Impor jenis ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara seperti Bulog, Sarinah, dan RNI dalam kondisi khusus terkait stabilitas pasar dan ketahanan pangan.
Sementara itu, impor beras untuk keperluan industri masih dimungkinkan bagi perusahaan berstatus Importer Producer (IP), dengan syarat memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan tidak diperjualbelikan langsung kepada konsumen. Skema ini tetap mengacu pada Permendag No. 31 Tahun 2025.
Di sektor pendingin udara dan refrigerasi, larangan impor ditujukan pada produk yang mengandung refrigeran terlarang seperti CFC dan HCFC. Namun, kebijakan ini dinilai minim dampak bagi Thailand karena bahan tersebut sudah dilarang diproduksi dan diperdagangkan di negara tersebut.
Produk lain yang masuk daftar larangan impor meliputi pakaian bekas, tas dan karung bekas, bahan berbahaya, sejumlah bahan baku farmasi dan pangan, peralatan medis berbahan merkuri, serta alat pertanian tradisional. Produk-produk ini umumnya bukan komoditas ekspor utama Thailand.
Secara keseluruhan, otoritas perdagangan Thailand menilai dampak kebijakan ini relatif terbatas bagi pelaku usaha, dengan gula menjadi komoditas yang paling perlu diantisipasi ke depan.(DH)

Mulai 2026 Indonesia larang impor 12 produk, ekspor gula Thailand terdampak.

Kemendag larang impor 12 produk, ekspor gula Thailand terdampak

JAKARTA - Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah sejumlah tentara Kamboja melaporkan gangguan pernapasan yang diduga dipicu oleh serangan udara Thailand. Klaim tersebut disampaikan oleh para prajurit yang kini dirawat di rumah sakit di Provinsi Banteay Meanchey, barat laut Kamboja.
Dikutip reuters.com, salah satu prajurit, Kun Yong, mengatakan ia terpaksa mundur dari posisi garis depan setelah mengalami kesulitan bernapas menyusul sortie pesawat Thailand. &ldquo;Rasanya seperti aku sedang tercekik,&rdquo; ujarnya kepada Reuters dari ranjang rumah sakit.
Sejak awal Desember, bentrokan di perbatasan kedua negara telah menewaskan lebih dari 40 orang dan memaksa lebih dari setengah juta warga mengungsi, menjadikannya konflik paling sengit dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah tentara dan polisi Kamboja mengaku mengalami sesak napas setelah pesawat Thailand menjatuhkan zat yang mereka sebut sebagai &ldquo;air beracun&rdquo;.
Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand menggunakan &ldquo;toxic gas&rdquo; dan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Tuduhan serupa disampaikan hampir setiap hari, termasuk di wilayah tempat Kun Yong bertugas.
Namun, Kamboja belum mengungkap jenis gas yang dimaksud, tidak menyertakan bukti, serta belum memastikan apakah telah mengajukan protes resmi ke otoritas internasional. Reuters juga menyatakan tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen.
Pihak Thailand membantah keras tuduhan tersebut. Juru Bicara Angkatan Udara Thailand, Marsekal Udara Jackkrit Thammavichai, menegaskan bahwa militer Thailand tidak pernah menggunakan senjata kimia dan menyebut laporan tersebut sebagai &ldquo;berita palsu&rdquo;. &ldquo;Jika itu senjata kimia, mereka tidak akan mengalami kesulitan bernapas, mereka pasti sudah mati,&rdquo; katanya.
Isu ini mengingatkan pada tuduhan Kamboja sebelumnya pada Juli lalu terkait penggunaan amunisi fosfor putih oleh Thailand. Meski Thailand mengakui memiliki amunisi tersebut, Bangkok menegaskan fosfor putih tidak dikategorikan sebagai senjata kimia dan digunakan untuk penerangan serta tirai asap.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan paparan asap fosfor putih berbahaya bagi mata dan saluran pernapasan, namun Kamboja belum memastikan apakah zat tersebut terkait dengan kasus terbaru.
Dari sisi medis, rumah sakit di Banteay Meanchey melaporkan puluhan tentara dirawat dengan gejala pusing, muntah, dan kesulitan bernapas.
&ldquo;Kami menyediakan apa pun yang tersedia untuk mereka di sini sebelum memindahkan mereka ke rumah sakit lain,&rdquo; kata dokter Bong Bunnarith.
Di rumah sakit lain di Sisophon, puluhan pasien dengan gejala serupa juga dirawat, sebagian menggunakan masker oksigen.
Seorang prajurit, Khat Phally, menuding serangan udara Thailand sebagai penyebab kondisi tersebut. &ldquo;Mereka menembakkan asap beracun ke pangkalan kami dari udara untuk meracuni kami,&rdquo; ujarnya.
Tuduhan serupa disampaikan polisi Khieu Sophan yang mengatakan, &ldquo;Sesaat setelah penembakan, saya merasa seperti sesak napas, dan tubuh saya tiba-tiba melemah.&rdquo;(DH)

Kamboja menuding militer Thailand memakai gas beracun dalam konflik perbatasan, Thailand membantah.

Kamboja tuduh Thailand gunakan gas beracun di konflik perbatasan

JAKARTA &ndash; Partai Pheu Thai kembali melakukan manuver politik strategis dengan menominasikan Yodchanan Wongsawat, keponakan mantan pemimpin Thaksin Shinawatra, sebagai kandidat utama Perdana Menteri dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada 8 Februari mendatang.
Langkah ini menegaskan upaya dinasti politik Shinawatra untuk mempertahankan pengaruhnya di tengah ketegangan geopolitik perbatasan dan tekanan dari elit pro-militer.
Seperti dilansir dari&nbsp;channelnewsasia.com&nbsp;(16/12), Yodchanan (46) bukanlah figur politisi murni, melainkan seorang teknokrat dengan latar belakang akademis yang kuat. Ia merupakan profesor teknik biomedis lulusan University of Texas at Arlington dan pemegang sejumlah paten perangkat medis canggih.
Penunjukan putra dari mantan PM Somchai Wongsawat ini dinilai sebagai strategi&nbsp;rebranding&nbsp;partai untuk menawarkan visi teknokratis, sembari tetap memanfaatkan basis loyalitas massa pendukung klan Shinawatra yang masih kuat.
Ujian terberat bagi Yodchanan jika terpilih adalah krisis keamanan nasional. Thailand saat ini menghadapi eskalasi konflik perbatasan yang mematikan dengan Kamboja, yang telah menewaskan sedikitnya 32 orang dan memaksa 800.000 warga mengungsi.
Dalam pernyataan persnya, Yodchanan menegaskan bahwa "kedaulatan adalah prioritas mutlak", mengisyaratkan pendekatan tegas dalam menangani sengketa wilayah yang kembali memanas bulan ini.
Pencalonan ini terjadi di tengah lanskap politik yang rapuh bagi keluarga Shinawatra. Thaksin sendiri (76) masih menjalani hukuman penjara terkait kasus korupsi, sementara putrinya, Paetongtarn, dicopot dari jabatan Perdana Menteri oleh perintah pengadilan pada Agustus lalu atas pelanggaran etika.
Pheu Thai kini bertaruh pada profil intelektual Yodchanan untuk melawan narasi oposisi elit tradisional dan militer yang selama dua dekade terakhir menjadi seteru abadi mereka. (SF)

Pheu Thai calonkan Yodchanan Wongsawat, keponakan Thaksin Shinawatra,  sebagai PM Thailand.

Pheu Thai usung keponakan Thaksin jadi calon PM Thailand

JAKARTA - Militer Thailand menghentikan pengiriman bahan bakar melalui pos perbatasan Chong Mek dengan Laos setelah memperoleh informasi intelijen bahwa pasokan tersebut dialihkan ke pasukan Kamboja di tengah konflik perbatasan yang kian memanas.
Dkutip channelnewsasia.com, langkah ini diambil saat bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus berlangsung di berbagai titik sepanjang perbatasan darat kedua negara.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, menegaskan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan Laos. &ldquo;Niat kami bukanlah untuk menimbulkan dampak pada rakyat atau pemerintah Laos,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers.
Pertempuran dilaporkan terjadi di sedikitnya sembilan lokasi, mencakup wilayah daratan hingga pesisir. Konflik ini telah memaksa lebih dari setengah juta warga mengungsi dan menewaskan sedikitnya 38 orang dalam delapan hari terakhir. Upaya internasional untuk menghentikan pertempuran belum membuahkan hasil, termasuk desakan gencatan senjata dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertemuan khusus para menteri luar negeri Asia Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pekan ini juga ditunda hingga 22 Desember atas permintaan Thailand, memperkecil peluang dialog langsung antara kedua pihak dalam waktu dekat.
Selain jalur darat, Thailand mempertimbangkan pembatasan pergerakan kapal di perairan Kamboja yang dinilai berisiko tinggi. Meski demikian, pejabat angkatan laut menyatakan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pengiriman dari negara lain.
Data pelacakan kapal menunjukkan sebagian besar pasokan bahan bakar Kamboja masuk melalui jalur laut, dengan Singapura menjadi pemasok utama. Sementara itu, ekspor bahan bakar dari Thailand ke Kamboja tercatat menurun tajam dan disebut telah berhenti sejak Juli.
Di medan tempur, Kamboja menuduh Thailand meningkatkan penggunaan drone, artileri berat, serta jet tempur F-16 dalam serangan udara, termasuk di Provinsi Siem Reap. &ldquo;Patut juga dicatat bahwa jumlah jet tempur dan bom tandan yang digunakan oleh militer Thailand untuk menyerang Kamboja telah meningkat secara signifikan,&rdquo; kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata.
Thailand dan Kamboja saling menyalahkan atas runtuhnya gencatan senjata yang dimediasi Trump pada Juli lalu. Bangkok menegaskan penghentian konflik harus diawali dengan langkah nyata gencatan senjata dari pihak lawan, sementara Phnom Penh menyatakan tindakan militernya bersifat defensif.(DH)

Thailand hentikan jalur BBM via Laos, cegah pasokan ke Kamboja saat konflik perbatasan kian memanas.

Thailand putus jalur BBM Laos, Tekan pasokan ke Kamboja

JAKARTA - Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, memutuskan membubarkan parlemen dan membuka jalan bagi pemilihan umum lebih awal, setelah pemerintahannya terjebak dalam kebuntuan politik dengan oposisi utama di legislatif.
Dikutip aljazeera.com, Anutin mengajukan permohonan pembubaran parlemen kepada Raja Maha Vajiralongkorn, yang kemudian disahkan melalui dekret kerajaan. Dengan keputusan tersebut, Thailand diwajibkan menggelar pemilu dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.
Langkah ini diambil menyusul konflik politik dengan Pesta Rakyat, partai oposisi terbesar di parlemen, yang menyebabkan agenda pemerintah terhenti.
Juru Bicara Pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan kebuntuan di parlemen membuat pemerintahan tak lagi bisa berjalan efektif.
&ldquo;Ini terjadi karena kita tidak bisa maju di parlemen,&rdquo; kata Siripong kepada Reuters.
Ketegangan politik ini terjadi bersamaan dengan eskalasi konflik militer antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan kedua negara. Bentrokan selama empat hari melibatkan artileri dan serangan udara, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya.
Meski demikian, Anutin menegaskan pembubaran parlemen tidak akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Ia memastikan operasi militer tetap berjalan seperti biasa. &ldquo;Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.,&rdquo; ujar Anutin.
Dari sisi ekonomi, pemerintahan Anutin menghadapi tekanan berat akibat perlambatan konsumsi, tingginya utang rumah tangga, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat. Ketidakpastian politik semakin menambah beban bagi perekonomian Thailand, yang merupakan terbesar kedua di Asia Tenggara.
Sebelumnya, Anutin berencana membubarkan parlemen pada akhir Januari dengan pemilu digelar pada Maret atau awal April. Namun, rencana tersebut dipercepat setelah koalisi pemerintah runtuh.
Anutin naik ke kursi perdana menteri setelah Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi lama dan menjalin kesepakatan baru dengan People&rsquo;s Party.
Partai oposisi itu menuntut sejumlah konsesi, termasuk referendum reformasi konstitusi, sebagai syarat dukungan. Ketika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, Pesta Rakyat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya.
&ldquo;Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta Perdana Menteri untuk segera membubarkan parlemen,&rdquo; kata Siripong.
Natthaphong Ruengpanyawut, menegaskan pihaknya telah berupaya mendorong perubahan konstitusi melalui jalur parlemen, namun menilai Partai Bhumjaithai gagal memenuhi kesepakatan politik yang telah dibuat. (DH)

PM Thailand bubarkan parlemen setelah kebuntuan politik, siap gelar pemilu dini dalam 45–60 hari.

Ekonomi tertekan dan politik buntu, PM Thailand bubarkan parlemen

JAKARTA &ndash; Ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat setelah Bangkok melancarkan serangan udara di wilayah perbatasan yang disengketakan. Serangan ini dipicu oleh saling tuduh pelanggaran gencatan senjata yang sebelumnya ditengahi Presiden AS, Donald Trump.
Dikutip dari reuters.com (08/12), konflik meruncing sejak Thailand menghentikan upaya de-eskalasi bulan lalu, setelah seorang tentaranya kehilangan anggota badan akibat ledakan ranjau darat. Bangkok menuduh ranjau tersebut baru dipasang oleh Kamboja, namun Phnom Penh membantah klaim tersebut.
Lalu, bagaimana perbandingan kekuatan militer kedua negara?
Kamboja mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar US$1,3 miliar pada 2024 dengan 124.300 personel aktif. Angkatan darat memiliki sekitar 75.000 prajurit, lebih dari 200 tank tempur, dan hampir 480 unit artileri. Angkatan udara Kamboja relatif kecil, dengan 1.500 personel, tanpa pesawat tempur, serta 16 helikopter multiguna.
Thailand memiliki postur militer yang jauh lebih besar. Sebagai sekutu utama non-NATO AS, negara ini menganggarkan US$5,73 miliar untuk pertahanan 2024, didukung lebih dari 360.000 personel aktif. Angkatan daratnya mencapai 245.000 personel, termasuk 115.000 wajib militer, dilengkapi sekitar 400 tank, lebih dari 1.200 kendaraan lapis baja, dan sekitar 2.600 unit artileri.
Angkatan udara Thailand termasuk yang terkuat di Asia Tenggara, dengan 112 pesawat tempur, termasuk F-16 dan Gripen, serta puluhan helikopter.
Kesenjangan kekuatan juga tampak di laut. Angkatan laut Kamboja memiliki sekitar 2.800 personel dan belasan kapal patroli, sedangkan Thailand mengoperasikan hampir 70.000 personel, tujuh fregat, 68 kapal patroli dan kapal tempur pesisir, serta satu kapal induk. Marinir Thailand diperkuat 23.000 personel dan didukung armada amfibi yang jauh lebih lengkap.
Perbandingan ini menunjukkan ketidakseimbangan militer yang signifikan, sehingga eskalasi konflik di perbatasan berpotensi berkembang menjadi situasi yang berat sebelah antara kedua negara.
Bagaimana dengan dukungan China?
Meskipun Thailand memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, Kamboja mendapat dukungan strategis dari China. Seperti dikutip cambodianess.com, Kamboja sejak lama menjadi sekutu setia China, menerima miliaran dolar investasi. Washington menyatakan kekhawatirannya bahwa Beijing memanfaatkan pangkalan angkatan laut Kamboja&mdash;yang telah direnovasinya di Teluk Thailand&mdash;untuk memperluas pengaruh di kawasan.
Hampir 900 personel militer China dan lebih dari 1.300 tentara Kamboja ikut serta dalam latihan yang akan berlangsung hingga 28 Mei, menurut pernyataan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF).
Latihan tersebut akan menampilkan berbagai perlengkapan militer canggih China, termasuk kendaraan lapis baja, helikopter, kapal perang, drone pengintai, dan anjing robot tempur, demikian isi pernyataan itu.
Bantuan strategis dari China terutama dalam bentuk:
<ul>
<li>Bantuan militer, termasuk modernisasi peralatan dan pelatihan.</li>
<li>Pendanaan dan pembangunan pangkalan, seperti pengembangan pangkalan angkatan laut Ream, yang menurut AS dapat memberi Beijing akses militer langsung ke Teluk Thailand.</li>
<li>Dukungan politik, terutama di fora internasional dan ASEAN, di mana Beijing memandang Phnom Penh sebagai salah satu sekutu terdekatnya di Asia Tenggara.</li>
</ul>
Dukungan China ini menciptakan variabel baru dalam kalkulasi kekuatan: postur militer Kamboja memang lebih kecil, tetapi hubungan erat dengan Beijing memberi efek penyeimbang secara geopolitik, terutama jika konflik berkembang melampaui insiden perbatasan. (DH)

Meskipun Thailand memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, Kamboja dapat dukungan China?  

Thailand vs Kamboja memanas, siapa lebih kuat secara militer?

JAKARTA - Thailand melancarkan serangan udara di perbatasannya dengan Kamboja, setelah kedua negara saling menuduh melanggar gencatan senjata yang dimediasi Presiden AS Donald Trump.
Dikutip reuters.com (08/12), militer Thailand melaporkan, &ldquo;Pihak Thailand kini mulai menggunakan pesawat untuk menyerang target militer di beberapa wilayah.&rdquo;
Bentrokan terbaru terjadi di dua wilayah di provinsi Ubon Ratchathani, menewaskan satu tentara Thailand dan melukai empat lainnya. Militer Thailand menambahkan bahwa Kamboja menembakkan roket BM-21 ke area sipil, namun tanpa korban jiwa.
Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan serangan udara Thailand terjadi setelah &ldquo;hari-hari aksi provokatif,&rdquo; dan menegaskan pasukannya tidak membalas.
Mantan pemimpin Kamboja Hun Sen menuduh Thailand sebagai &ldquo;aggressors&rdquo; dan mendesak pasukannya untuk menahan diri, &ldquo;Batasan merah untuk merespons telah ditetapkan. Saya mendesak para komandan di semua tingkatan untuk mendidik semua perwira dan prajurit sesuai dengan itu.&rdquo;
Lebih dari 385.000 warga Thailand di empat distrik perbatasan dievakuasi, dengan 35.000 sudah berada di tempat penampungan sementara.
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lebih dari satu abad di beberapa titik yang belum ditandai, dengan bentrokan besar sebelumnya terjadi pada Juli dan pertukaran artileri seminggu pada 2011.(DH)

Bentrokan meletus, satu tentara tewas, ratusan ribu warga dievakuasi di perbatasan Thailand-Kamboja.