JAKARTA &ndash; Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengemban jabatannya setelah mengucap sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/3).
Tujuh ADK OJK tersebut terdiri dari lima pejabat baru yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Maret 2026 lalu, beserta Wakil Menkeu dan Wakil Gubernur Bank Indonesia &mdash; Juda Agung dan Thomas Djiwandono &mdash; sebagai ADK ex-officio.
Seperti yang telah diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, lima pejabat tersebut adalah:
<ol start="1">
<li>Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;</li>
<li>Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;</li>
<li>Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032; serta</li>
<li>Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031.</li>
</ol>
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, ADK OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Dengan pengangkatan ketujuh ADK OJK baru, DK OJK kini beranggotakan 11 orang. Empat lainnya adalah:
<ol>
<li>Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan periode 2022-2027;</li>
<li>Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya periode 2022-2027;</li>
<li>Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya periode 2022-2027; serta</li>
<li>Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit periode 2022-2027.</li>
</ol>
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, juga menegaskan komitmen OJK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan &ndash; yang sempat goyah diterpa berbagai sentimen eksternal.
Ia juga menyatakan bahwa OJK akan memperkuat pengawasan&nbsp;terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
&ldquo;OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan," imbuh Friderica dalam siaran pers, Rabu (25/3). (ZH)

Terdapat 11 anggota DK OJK yang bertugas tahun ini, termasuk keponakan Presiden, Thomas Djiwandono.

Kiki Widyasari hingga Thomas Djiwandono ucap sumpah jabatan ADK OJK

JAKARTA &ndash; Mahkamah Agung (MA) melantik Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan posisi Juda Agung, yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI menyampaikan pengucapan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur BI berlngsung di hadapan Ketua MA Sunarto.
Thomas A.M. Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI mengacu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026. Saat pelantikannya tampak sejumlah pejabat MA, BI, dan Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra.
Sosoknya meraih gelar sarjana di Haverford College, Amerika Serikat (AS) pada 1994 gelar master Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, AS pada 2003.
Susunan Dewan Gubernur BI saat ini sebagai berikut;
<ul>
<li>Gubernur: Perry Warjiyo</li>
<li>Deputi Gubernur Senior: Destry Damayanti</li>
<li>Deputi Gubernur:</li>
<li>Aida S. Budiman</li>
<li>Filianingsih Hendarta</li>
<li>Ricky Perdana Gozali</li>
<li>Thomas A.M. Djiwandono.</li>
</ul>
Sebelumnya, Thomas A.M. Djiwandono menjabat sebagai Wamenkeu merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Kementerian Keuangan. (LK)
&nbsp;

Thomas Djiwandono bertukar posisi dengan Juda Agung, yang kini menjabat Wamenkeu.

Mahkamah Agung lantik Thomas Djiwandono sebegai Deputi Gubernur BI

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan posisi Thomas Djiwandono, yang telah diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pelantikan Wamenkeu Juda Agung bersamaan dengan pelantikan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Adies Kadir di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2).
Sosok Juda Agung merupakan Deputi Gubernur BI, yang mengajukan surat pengunduran diri pada 13 Januari 2026. Dia dilantik sebagai Deputi Gubernur BI pada 6 Januari 2022. Sebelum itu, pernah menjabat kepala Group Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter dan kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, dan Asisten Gubernur BI Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial.
Meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1987, gelar master di bidang keuangan dan perbankan di Universitas Birmingham pada 1995, dan doktor (Ph.D) di Universitas Birmingham pada 1999. (LK)

Juda Agung bertukar jabatan dengan Thomas Djiwandono.

Prabowo Subianto lantik Juda Agung sebagai Wamenkeu 

JAKARTA &ndash; Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan lima tahun mendatang.
Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun mengumumkan hasil fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Dari tiga kandidat yang diuji, Thomas Djiwandono unggul atas Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro. Keputusan ini diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI DPR, Senin (26/1/2026). Thomas ditetapkan sebagai pengganti Juda Agung yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI.
Misbakhun menegaskan, Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima seluruh fraksi DPR. Dalam paparannya, Thomas mengungkapkan pokok-pokok pikirannya mengenai kebijakan moneter yang bakal menjadi strateginya saat menduduki kursi Deputi Gubernur BI. Ia merangkum strateginya dengan satu kata: &lsquo;GERAK&rsquo;.
Berbagai tantangan, kata Thomas, masih akan menghadang ke depan, antara lain ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi.
Kendati demikian, ia yakin kondisi ekonomi domestik dapat didorong ke arah yang lebih positif. Inflasi yang rendah dan berada di kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen akan memberi ruang bagi penguatan ekonomi Indonesia ke depan.
Data lainnya juga cukup positif, seperti neraca perdagangan yang tercatat mengalami surplus selama 67 bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi. Cadangan devisa juga mendekati rekor tertinggi.
&ldquo;Ini memberikan beberapa peluang untuk kita, terutama nanti dari segi sinergi antara fiskal dan moneter,&rdquo; ujar Thomas dalam paparan fit and proper test di DPR.
Melihat kondisi global serta ekonomi domestik, Thomas mengajukan sebuah konsep yang dinamakan &lsquo;GERAK&rsquo;.
Konsep tersebut meliputi lima strategi tematik sebagai sinyal arah kebijakan ke depan.
<ul>
<li>Pertama, &lsquo;G&rsquo; adalah governance, yaitu kebijakan yang kuat dan kredibel.</li>
<li>Kedua, &lsquo;E&rsquo; adalah efektivitas kebijakan.</li>
<li>Ketiga, &lsquo;R&rsquo; adalah resiliensi sistem keuangan.</li>
<li>Keempat, &lsquo;A&rsquo; adalah akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan.</li>
<li>Kelima, &lsquo;K&rsquo; adalah keberlanjutan transformasi keuangan.</li>
</ul>
&ldquo;Lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan agile,&rdquo; jelasnya.
Mengenai poin governance, Thomas menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang kuat dan kredibel. Fondasi tersebut antara lain independensi BI yang telah dibangun sejak 1999, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada 2023.
Ia menyampaikan highlight pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi strategi untuk mewujudkan negara maju dalam jangka menengah dan panjang.
&ldquo;Kalau kita melihat di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian, diperlukan dorongan menuju tingkat suku bunga yang lebih kompetitif serta dorongan agar lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM,&rdquo; ujarnya.
Ia menekankan, stabilitas nasional juga diciptakan melalui sinergi antara BI dan Pemerintah, antara lain melalui pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
&ldquo;Saya tekankan bahwa sinergi tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, dan menurut saya penting untuk dilanjutkan karena fondasinya sudah ada melalui UU yang berlaku.&rdquo;
Ia menegaskan, BI sebagai otoritas moneter memiliki beberapa tugas, yakni pengelolaan sistem pembayaran dan otoritas makroprudensial. Dalam UU P2SK, BI juga ditugaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sementara itu, otoritas fiskal, yaitu Kementerian Keuangan, berperan sebagai pengelola keuangan negara, pemberi kebijakan umum sektor keuangan, serta dukungan modal dan pinjaman.
Sebagai contoh konkret, ia menyinggung kebijakan burden sharing yang dijalankan pada masa pandemi Covid-19. &ldquo;Saat ini kita sedang menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, dan di situlah pentingnya sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dari masa pandemi,&rdquo; ujarnya.
Sedangkan mengenai &lsquo;E&rsquo;, yakni efektivitas kebijakan, Thomas menekankan bahwa efektivitas kebijakan bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan tren penurunan suku bunga yang telah dilakukan sepanjang 2025, dari posisi suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6 persen menjadi 4,75 persen.
Namun, pada praktiknya penurunan BI Rate tersebut belum optimal mendorong perbankan menurunkan suku bunganya. &ldquo;Sehingga saya ingin mendorong agar transmisi kebijakan tersebut bisa lebih maksimal ke depannya, guna membuat aktivitas ekonomi lebih menggeliat.&rdquo;
Di samping itu, pertumbuhan uang beredar, yang berkaitan dengan likuiditas sebesar Rp 200 triliun yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan, dinilai memberi dampak positif.
&ldquo;Penurunan BI Rate yang dilakukan selama ini, ditambah atau ditopang oleh penempatan dana Rp 200 triliun pada bulan September, membuat komponen giro bank umum meningkat. Artinya, likuiditas dan suku bunga, jika dikelola secara bersama dengan baik, akan menopang pertumbuhan ekonomi,&rdquo; jelasnya.
Mengenai poin &lsquo;R&rsquo;, yakni resiliensi, ia menekankan bahwa pendalaman pasar keuangan perlu terus dilakukan untuk target jangka panjang. Pendalaman sektor keuangan dinilai harus ditopang oleh penguatan intermediasi sektor keuangan, penguatan basis pendanaan, serta peningkatan inklusi keuangan. Ia juga mengemukakan gagasan perlunya konsep ketahanan atau keamanan keuangan (financial security).
&ldquo;Mungkin kita perlu mempertimbangkan konsep financial security. Kita memiliki istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi, tetapi alangkah baiknya jika kita bersama-sama memikirkan ketahanan sektor keuangan. Saya rasa financial security sangat diperlukan apabila kita ingin tumbuh lebih cepat sekaligus berkelanjutan,&rdquo; jelasnya.
Adapun poin &lsquo;A&rsquo;, yaitu akselerasi, Thomas menginginkan adanya percepatan sinergi fiskal dan moneter. Terdapat tiga program kunci, yakni kebijakan fiskal-moneter dari sisi sinkronisasi kebijakan suku bunga serta koordinasi pengelolaan utang dan pasar SBN. Selanjutnya, penguatan peran KSSK, serta kebijakan pembiayaan pembangunan.
&ldquo;Sinergi ini sebenarnya sudah terbangun, namun saya melihat masih bisa diakselerasi, ditambah, dan dikuatkan. BI memberikan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih ekspansif, Kemenkeu terus meningkatkan produktivitas kas negara, OJK memberikan insentif bagi perbankan, dan tentunya LPS menciptakan kepercayaan nasabah melalui stabilitas sistem keuangan,&rdquo; kata Thomas.
Terakhir, mengenai &lsquo;K&rsquo; atau keberlanjutan transformasi keuangan, Thomas menjelaskan terdapat tiga program kunci, yaitu implementasi UU P2SK, transformasi digital keuangan, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
&ldquo;Ke depan, peran UMKM harus terus ditingkatkan. Masyarakat luas maupun UMKM perlu diberi dukungan atas usaha-usahanya, baik dari pemerintah maupun otoritas keuangan lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan pemerintah lewat KUR, insentif likuiditas makroprudensial dari bank sentral, serta relaksasi mikroprudensial oleh OJK,&rdquo; pungkasnya. (YS)

Thomas Djiwandono mengungkapkan strateginya dengan satu singkatan, 'GERAK'.

Thomas Djiwandono terpilih jadi Deputi Gubernur BI, apa strateginya?

JAKARTA &mdash; Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono dan Dicky Kartikoyono, pada Senin sore.
Uji kelayakan tersebut mencakup tiga kandidat, yakni Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan dan merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Dicky Kartikoyono (Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia) serta Solikin M. Juhro (Direktur Eksekutif Bank Indonesia).
Seperti dikutip dari Reuters, Komisi XI DPR telah lebih dulu melakukan uji kelayakan terhadap Solikin pada Jumat pekan lalu. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan visi kebijakan, strategi, serta menjawab pertanyaan dari anggota DPR.
Pencalonan Thomas menjadi sorotan pelaku pasar karena memicu kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia. Sentimen tersebut sempat menekan nilai tukar rupiah hingga mencetak rekor terendah pekan lalu, sebelum kembali menguat setelah Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh mencuatnya&nbsp;kabar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono&nbsp;akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Purbaya menilai spekulasi tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. "Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana (BI). Wow, orang spekulasi independensinya hilang. Saya pikir enggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1)
Setelah Komisi XI menetapkan satu nama yang disetujui, hasil keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memperoleh pengesahan akhir. Pemungutan suara penuh dijadwalkan berlangsung Selasa, dan secara tradisional parlemen cenderung mengesahkan keputusan yang telah diambil oleh komisi.&nbsp;(DH)

Thomas Djiwandono uji kelayakan sore ini, besok DPR diputuskan siapa yang jadi Deputi Gubernur BI.

Thomas Djiwandono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI sore ini

JAKARTA - Istana membenarkan Wakil Menteri Keuangan&nbsp;Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono&nbsp;ikut dalam proses seleksi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut saat ditanya mengenai adanya kabar bahwa Thomas Djiwandono akan masuk menjadi Deputi Guber BI, seperti diberitakan IDNFinancials, Minggu (18/1)&nbsp;
Dia menjelaskan, proses seleksi dilakukan menyusul pengunduran diri salah satu Deputi Gubernur BI, Juda Agung.
Menurut Prasetyo, sesuai ketentuan yang berlaku, jabatan yang ditinggalkan harus segera diisi melalui mekanisme yang telah diatur.
Namun, ia tidak merinci lebih jauh mengenai alasan pengunduran diri maupun penugasan lanjutan Juda Agung.
&ldquo;Itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan harus dilakukan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,&rdquo; ujar Prasetyo saat menemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/1).
Prasetyo menambahkan, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Dalam Surpres tersebut, terdapat sedikitnya tiga nama calon yang diajukan, meski belum diungkapkan secara detail ke publik.
Ia pun memastikan bahwa Thomas Djiwandono termasuk salah satu nama yang diusulkan dalam proses seleksi tersebut.
&ldquo;Ada beberapa nama dan salah satu nama yang diusulkan memang Pak Wamenkeu, Pak Tommy,&rdquo; kata Prasetyo.
Sebelumnya sumber IDNFinancials mengungkapkan bahwa pemerintah dikabarkan akan merotasi salah satu Wakil Menteri Keuangan ke Bank Indonesia dalam waktu dekat. Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
&ldquo;Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, semacam magang terlebih dahulu sebelum suatu hari nanti menjadi Gubernur Bank Indonesia,&rdquo; ujar sumber IDNFinancials.
Menurut sumber tersebut, proses&nbsp;fit and proper test&nbsp;kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. &ldquo;Itu jika tidak ada perubahan. Karena rotasi ini diperkirakan dilakukan pada Februari,&rdquo; katanya. (DK)
&nbsp;
&nbsp;

Istana memastikan nama Wamenkeu Thomas Djiwandono masuk Surpres calon Deputi Gubernur BI.