KAIRO/WASHINGTON &ndash; Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat setelah Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain pada Minggu.
Seperti dikutip Reuters (28/06), serangan tersebut terjadi setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan Washington dapat kembali menempuh opsi militer apabila Iran terus melanggar kesepakatan sementara yang dicapai kedua negara.
Iran menyatakan serangan itu merupakan balasan atas operasi militer AS terhadap sejumlah fasilitas rudal, drone, radar, dan pertahanan udara Iran. Sebelumnya, militer AS juga menyerang target Iran beberapa jam setelah sebuah kapal tanker berbendera Panama diserang di Selat Hormuz.
Kesepakatan sementara AS-Iran yang terdiri atas 14 poin ditandatangani kurang dari dua pekan lalu untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama empat bulan, membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, serta membuka jalan bagi pembahasan program nuklir Iran.
Kedua negara bahkan sempat menggelar perundingan di Swiss yang dimediasi Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, disusul pelonggaran sebagian sanksi AS terhadap Teheran.
Namun, kesepakatan tersebut kini kembali terancam akibat eskalasi terbaru. "Mungkin akan tiba saatnya ketika kita tidak lagi dapat bersikap masuk akal dan akan dipaksa menyelesaikan pekerjaan itu secara militer," tulis Trump di media sosial.
Ia menambahkan bahwa apabila kondisi tersebut terjadi, "Republik Islam Iran tidak akan ada lagi."
Tak lama setelah pernyataan Trump, militer Kuwait mengumumkan sistem pertahanan udaranya mencegat rudal dan drone yang disebut bersifat bermusuhan. Bahrain juga mengaktifkan sirene peringatan setelah mendeteksi ancaman serangan.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) kemudian mengonfirmasi bahwa angkatan laut dan angkatan udaranya melancarkan operasi gabungan terhadap pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain sebagai respons atas serangan Washington.
Seorang pejabat AS membenarkan insiden tersebut, namun mengatakan hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan besar di fasilitas militer AS di kawasan.
Di sisi lain, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan serangan terbarunya ditujukan ke fasilitas pengawasan, komunikasi, pertahanan udara, penyimpanan drone, serta instalasi ranjau militer Iran.
"Iran diberi kesempatan untuk menghormati perjanjian gencatan senjata tetapi memilih untuk tidak melakukannya," kata CENTCOM.
Menurut militer AS, operasi tersebut merupakan respons langsung atas serangan Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz.
Media pemerintah Iran melaporkan ledakan di wilayah Sirik setelah serangan AS. IRGC menegaskan serangan Washington tidak akan mengakhiri kendali Iran atas Selat Hormuz dan memperingatkan bahwa pangkalan AS di kawasan akan menghadapi konsekuensi lebih besar apabila operasi militer berlanjut.
Eskalasi terbaru kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan Selat Hormuz, jalur yang mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum konflik pecah.
Ketegangan juga memunculkan persaingan mengenai rute pelayaran, dengan AS mendorong kapal melintasi jalur selatan di dekat Oman, sementara Iran mengarahkan kapal menggunakan jalur utara yang berada dalam pengawasannya.
Di luar Teluk, Iran juga menuduh AS gagal memenuhi komitmennya menjaga gencatan senjata di Lebanon.
Meski Israel dan Lebanon kembali menyepakati kerangka gencatan senjata yang dimediasi AS pada Jumat, ketegangan masih berlanjut karena Israel belum menarik pasukannya dari wilayah Lebanon, sementara Hizbullah menolak melucuti senjata selama pasukan Israel tetap berada di kawasan tersebut. (SF)

Iran menyerang pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain, memicu ancaman militer baru dari Trump.

Iran serang pangkalan AS, Trump ancam aksi militer lanjutan

WASHINGTON &ndash; Kesepakatan sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Iran menuai kritik, termasuk dari sebagian pendukungnya sendiri.
Seperti dikutip Reuters pada Sabtu (27/06), sejumlah pemilih Trump menilai konsesi yang diberikan kepada Teheran berpotensi merugikan Partai Republik pada pemilihan sela (midterm) November mendatang.
Berdasarkan wawancara Reuters dengan 18 pemilih Trump pada Pemilu 2024, mayoritas menyatakan keberatan terhadap isi kesepakatan yang membuka kembali Selat Hormuz, mencabut sementara sanksi minyak AS terhadap Iran, serta memberikan akses pendanaan rekonstruksi senilai US$300 miliar melalui investasi swasta.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos juga menunjukkan hanya sekitar seperempat warga Amerika yang menilai perang dengan Iran sepadan dengan biayanya. Mayoritas responden meragukan gencatan senjata dengan Teheran dapat bertahan lama.
Dari 18 pemilih yang diwawancarai, sebanyak 14 orang mengkritik berbagai aspek nota kesepahaman (MoU) yang disepakati pada pertengahan Juni. Mereka mempertanyakan pemberian akses pendanaan rekonstruksi dan meragukan komitmen Iran terhadap perdamaian.
"Kita perlu benar-benar melemahkan rezim Iran, bukan memukul mereka sebentar lalu membiarkan mereka membangun kembali," kata Terry Alberta, seorang pilot asal Michigan.
Juan Rivera, pemilih Trump dari San Diego, menilai Trump kini mengambil pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya.
"Bernegosiasi dengan teroris," ujarnya, seraya mengatakan sebagian pendukung Trump di komunitasnya mulai kehilangan semangat mendukung Partai Republik pada pemilu sela.
Kritik juga muncul dari sisi ekonomi. Steve Egan, pelaku usaha dari Tampa, mengatakan perang telah mendorong kenaikan harga bahan bakar dan barang, sementara tujuan perubahan rezim di Iran tidak tercapai.
Ia bahkan menyebut dukungan Trump terhadap kandidat tertentu dapat menjadi "ciuman kematian" (kiss of death) bagi pilihannya pada pemilu sela mendatang.
Di Negara Bagian Washington, Robert Billups menilai perang justru memicu lebih banyak permusuhan terhadap AS. Ia juga mengaku kepercayaannya terhadap Wakil Presiden JD Vance, yang memimpin proses negosiasi, ikut menurun.
Menanggapi kritik tersebut, Gedung Putih membela kebijakan Trump. Juru bicara Gedung Putih menyatakan keberhasilan Trump, baik di medan perang maupun di meja perundingan, akan memperkuat keamanan Amerika Serikat dalam jangka panjang.
Meski demikian, sebagian pendukung Trump tetap memberikan dukungan. Enam responden mengatakan mereka percaya Trump masih memiliki strategi yang lebih besar dalam menghadapi Iran.
Kate Mottl dari wilayah Chicago meyakini "ada rencana yang lebih besar" di balik kesepakatan tersebut. Sementara Rich Somora dari North Carolina percaya Trump masih memiliki strategi yang lebih agresif terhadap pemerintahan Iran.
Di sisi lain, sejumlah analis dan diplomat menilai konflik justru memperkuat posisi elite penguasa Iran.
Sementara itu, pensiunan Joyce Kenney dari Arizona mengatakan dirinya mendukung pelonggaran sanksi demi perdagangan, tetapi menolak pendanaan rekonstruksi bagi Iran. "Itu bukan tanggung jawab kita," tegasnya. (SF)

Pendukung Trump menilai kesepakatan Iran merugikan AS dan dapat melemahkan peluang Partai Republik.

Pemilih Trump kecewa soal Iran, khawatir Republik kalah pemilihan sela

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Donald Trump menyiapkan pinjaman senilai US$17,5 miliar untuk mempercepat pembangunan 10 reaktor nuklir skala besar di Amerika Serikat.
Seperti dikutip CNBC, Departemen Energi AS (DOE) menyatakan pendanaan tersebut akan mendukung lima proyek pembangkit listrik tenaga nuklir yang masing-masing akan mengoperasikan dua reaktor besar. Dana pinjaman difokuskan untuk membiayai komponen-komponen utama yang membutuhkan waktu produksi dan pengiriman panjang.
Menteri Energi AS, Chris Wright, mengatakan program tersebut dirancang untuk memangkas biaya konstruksi sekaligus mempercepat penyelesaian proyek hingga tiga tahun lebih cepat dibandingkan jadwal normal.
"Mereka tersebar secara geografis di seluruh negeri," ujar Wright saat menjelaskan lokasi proyek yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat.
Seluruh proyek akan menggunakan teknologi reaktor AP1000 milik Westinghouse yang memiliki kapasitas sekitar 1,1 gigawatt per unit atau cukup untuk memasok listrik bagi lebih dari 800.000 rumah tangga.
Westinghouse akan menggandeng hingga lima perusahaan utilitas atau energi yang memenuhi syarat untuk mengembangkan proyek tersebut. Perusahaan itu juga telah menandatangani letter of intent dengan tujuh calon mitra yang telah mengidentifikasi lokasi pembangunan reaktor.
Meski demikian, pemerintah AS belum mengungkap lokasi final penerima pendanaan. Wright menegaskan proses seleksi masih berlangsung dan keputusan akhir belum ditetapkan.
Skema pendanaan juga dirancang untuk memastikan keterlibatan sektor swasta. Kepala Kantor Program Pinjaman DOE, Greg Beard, menjelaskan dana pinjaman tidak akan disalurkan langsung kepada Westinghouse, melainkan kepada lima entitas proyek khusus atau special purpose vehicle (SPV).
Menurut Beard, Westinghouse dan mitranya wajib menyetor hampir US$1 miliar dalam bentuk ekuitas pada setiap SPV untuk memperoleh akses terhadap fasilitas pinjaman pemerintah tersebut.
Pemerintahan Trump juga berharap perusahaan-perusahaan teknologi besar menandatangani kontrak pembelian listrik jangka panjang guna mendukung kelayakan finansial proyek nuklir tersebut.
Lonjakan kebutuhan energi dari pusat data AI mendorong sektor teknologi semakin aktif mencari sumber listrik yang andal dan rendah emisi. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi menjadi salah satu pendorong utama kebangkitan industri nuklir di Amerika Serikat.
Microsoft dan Google diketahui telah mendukung pengaktifan kembali pembangkit nuklir Three Mile Island di Pennsylvania dan Duane Arnold di Iowa. Namun hingga saat ini belum ada perusahaan teknologi yang menandatangani perjanjian untuk mendukung pembangunan pembangkit nuklir besar yang benar-benar baru.
Program percepatan pembangunan reaktor ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Mei 2025. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan konstruksi 10 reaktor nuklir besar dimulai sebelum 2030.
Westinghouse kemudian menyatakan komitmennya untuk membantu merealisasikan target tersebut. Saat ini, AP1000 menjadi satu-satunya desain reaktor nuklir skala besar yang telah mengantongi izin operasi di Amerika Serikat.
Pengumuman DOE langsung mendapat respons positif dari pasar. Saham Cameco Corp., induk usaha Westinghouse, menguat lebih dari 1% setelah pemerintah mengumumkan paket pembiayaan tersebut.(DH)

AS mempercepat proyek nuklir guna memenuhi lonjakan kebutuhan listrik pusat data AI.

Trump kucurkan US$17 miliar untuk bangun 10 reaktor nuklir

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali merombak kebijakan perdagangannya dengan membangun skema tarif baru setelah Mahkamah Agung memutuskan tarif global yang diberlakukannya pada awal masa jabatan kedua melanggar hukum.
Meski menggunakan instrumen hukum yang berbeda, tujuan Gedung Putih tetap sama, yakni melindungi industri dalam negeri melalui pengenaan tarif impor terhadap mitra dagang utama Amerika Serikat.
Kali ini, pemerintahan Trump mengandalkan investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 dengan fokus pada dugaan praktik perdagangan tidak adil, termasuk isu kerja paksa dan kelebihan kapasitas industri.
Pendekatan tersebut memungkinkan Washington mempertahankan tekanan perdagangan tanpa mengulangi model tarif menyeluruh yang sebelumnya dibatalkan pengadilan.
Namun, struktur tarif baru itu tidak akan berdampak sama bagi seluruh negara. Ketika tarif sementara sebesar 10% berakhir pada akhir Juli, sejumlah negara berpotensi menikmati tarif lebih rendah dibandingkan skema " Hari Pembebasan" yang diumumkan Trump pada April 2025.
Sebaliknya, negara lain justru menghadapi risiko beban tarif yang lebih tinggi.
Selain itu, ketidakpastian masih membayangi sejumlah negara yang telah menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk India, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris.
Pemerintah AS sejauh ini berupaya meyakinkan mitra dagang bahwa kesepakatan yang telah dicapai tetap berlaku.
Kunjungan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer ke India pekan ini dipandang sebagai indikator arah kebijakan tarif berikutnya.
Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal menegaskan negaranya menginginkan perlakuan yang lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing.
"Masalah yang sedang dibahas saat ini adalah bea masuk kita harus lebih rendah dibandingkan dengan bea masuk negara-negara pesaing," ujar Goyal, seperti dikutip TheEdgeMalaysia.
Filipina dan Afrika Selatan Berpotensi Untung
Filipina menjadi salah satu negara yang diperkirakan memperoleh keuntungan terbesar dari perubahan kebijakan tarif AS. Jika sebelumnya dikenakan tarif 19% pada April 2025, negara Asia Tenggara tersebut diproyeksikan hanya menghadapi tarif 12,5% setelah investigasi kerja paksa selesai.
Karena tidak masuk dalam penyelidikan terkait kelebihan kapasitas industri, Filipina berpeluang mempertahankan tarif yang lebih rendah secara permanen. Kondisi ini dapat memperkuat daya saing ekspornya ke pasar Amerika Serikat.
Afrika Selatan juga berpotensi memperoleh keringanan serupa. Negara itu sebelumnya dikenai tarif 30% setelah Trump berulang kali menuduh pemerintah Pretoria mendiskriminasi warga kulit putih Afrikaner. Kini tarif tersebut diperkirakan turun menjadi 12,5%.
Sejumlah negara dengan volume perdagangan relatif kecil bersama Amerika Serikat juga diperkirakan diuntungkan. Pakistan, Myanmar, Laos, dan Lesotho berpotensi menikmati penurunan tarif signifikan, membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan rantai pasok guna menghindari tarif yang lebih tinggi di negara lain.
Singapura Terancam Kehilangan Keunggulan
Di sisi lain, Singapura dipandang sebagai salah satu pihak yang berpotensi dirugikan oleh rezim tarif baru Trump.
Sebelumnya, negara kota tersebut hanya menghadapi tarif umum sebesar 10% tanpa terkena tarif darurat khusus negara. Namun dalam skema baru, Singapura berpotensi menghadapi tarif 12,5% terkait isu kerja paksa ditambah tarif tambahan dari investigasi kelebihan kapasitas industri.
Menurut Kepala Kebijakan Perdagangan Hinrich Foundation, Deborah Elms, perubahan tersebut menjadi tantangan serius bagi Singapura yang selama ini menikmati posisi relatif aman dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat.
"Mereka sebelumnya berada pada angka 10% yang nyaman dan terkendali, dan sekarang, mereka berisiko terdorong ke posisi yang lebih buruk," kata Elms.
Singapura sebagai salah satu pusat transshipment terbesar dunia, tempat berbagai bahan baku masuk sebelum diekspor kembali dalam bentuk produk jadi.
Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa Masih Menunggu Kepastian
Kanada dan Meksiko masih menghadapi ketidakpastian di tengah negosiasi lanjutan perjanjian dagang Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA).
Meski sejumlah barang tetap memperoleh pengecualian tarif, industri logam Kanada masih tertekan oleh kebijakan tarif sektoral. Trump juga terus mengancam menarik diri dari USMCA, sehingga meningkatkan risiko dalam proses renegosiasi yang akan berlangsung pada paruh kedua tahun ini.
Meksiko juga masih berupaya mendapatkan keringanan tarif untuk sektor otomotif. Washington bahkan mendorong aturan baru yang mewajibkan sedikitnya 50% komponen kendaraan di kawasan Amerika Utara berasal dari Amerika Serikat.
Sementara itu, Uni Eropa menghadapi tekanan untuk segera meratifikasi kesepakatan perdagangan dengan AS sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Trump pada 4 Juli. Trump mengancam menaikkan tarif mobil Eropa menjadi 25% jika kesepakatan gagal diselesaikan tepat waktu.
Ketegangan juga meningkat setelah Washington meluncurkan investigasi Section 301 terhadap Jerman terkait kebijakan harga produk farmasi.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan keyakinannya bahwa Amerika Serikat akan menghormati komitmen dagang yang telah disepakati bersama Uni Eropa.
China Keluar dari Tekanan Terbesar
Di antara seluruh mitra dagang utama AS, China justru berada dalam posisi yang relatif lebih baik dibandingkan awal masa jabatan kedua Trump.
Saat kampanye pemilu 2024, Trump sempat berjanji mengenakan tarif hingga 60% terhadap produk China. Namun berdasarkan perhitungan Bloomberg Economics, tarif efektif saat ini berada di kisaran 21%.
Hubungan dagang kedua negara masih memasuki fase gencatan senjata tarif dan akan kembali dibahas pada musim gugur tahun ini.
Meski demikian, Beijing telah menunjukkan pengaruhnya terhadap ekonomi Amerika Serikat melalui pembatasan ekspor mineral tanah jarang yang menjadi komponen penting bagi berbagai industri strategis AS.(DH)

Tarif baru Trump mengancam banyak negara, posisi China dinilai lebih kuat dari sebelumnya.

Trump rombak tarif impor AS, siapa untung  dan siapa rugi?

JAKARTA - Trump kembali memicu perhatian terhadap politik Inggris setelah menyatakan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, akan mengundurkan diri di tengah spekulasi yang berkembang mengenai masa depan kepemimpinan pemimpin Partai Buruh tersebut.
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Minggu, Presiden Amerika Serikat itu menyampaikan keyakinannya bahwa Starmer tidak akan bertahan lama di jabatannya.
&ldquo;Keir Starmer akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Britania Raya,&rdquo; tulis Trump.
Namun, belum ada indikasi apakah pernyataan tersebut didasarkan pada informasi yang dimilikinya atau sekadar komentarnya terhadap spekulasi yang berkembang di Inggris.
Laporan PA Media menyebut Trump belum berbicara dengan Starmer sejak keduanya bertemu dalam KTT G7 di Prancis pekan ini.
Dalam unggahan yang sama, Trump melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Starmer. Menurutnya, kegagalan menangani isu imigrasi dan energi menjadi faktor yang dapat mengakhiri karier politik pemimpin Inggris tersebut.
&ldquo;Dia gagal dalam dua bidang yang sangat penting - IMIGRASI DAN ENERGI,&rdquo; tulis Trump,&nbsp;seperti dikutip dari CNN.
Trump juga kembali mendorong pemerintah Inggris untuk membuka eksplorasi minyak dan gas di Laut Utara.
&ldquo;(BUKA MINYAK LAUT UTARA!).&rdquo;
Presiden AS, itu sebelumnya beberapa kali mengkritik kebijakan energi Inggris, termasuk pembekuan izin eksplorasi migas baru di Laut Utara dan pengembangan pembangkit listrik tenaga angin.
Hubungan Trump dan Starmer sempat dianggap relatif baik, bahkan Starmer pernah dijuluki "Trump whisperer" karena kemampuannya menjaga komunikasi dengan Presiden AS.
Namun, hubungan keduanya belakangan dinilai memburuk, terutama setelah perbedaan pandangan terkait konflik Iran.
Menanggapi pernyataan Trump, Juru Bicara Downing Street merujuk pada komentar terbaru Starmer yang disampaikan pada Jumat lalu.
&ldquo;Masih banyak yang harus dilakukan, dan itulah yang menjadi fokus saya, itulah yang menjadi tugas saya setelah terpilih, yaitu melayani negara saya,&rdquo; kata Starmer.
Juru bicara tersebut menambahkan pemerintah tidak memiliki komentar tambahan terkait spekulasi mengenai pengunduran diri sang perdana menteri.
Sementara itu, Menteri Bisnis Inggris Peter Kyle mengatakan Starmer tengah mempertimbangkan berbagai realitas politik yang dihadapi pemerintahannya.
Meski demikian, ia menegaskan setiap keputusan yang diambil akan berorientasi pada kepentingan nasional.
Menurut Kyle, Starmer akan melakukan apa yang dianggapnya sebagai langkah terbaik bagi Inggris di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintahannya.(DH)

Tump menyebut Starmer akan mundur saat spekulasi pergantian PM Inggris menguat.

Trump: Gagal di energi dan imigrasi, PM Inggris akan segera mundur

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden China, Xi Jinping dan Presiden Rusia, Vladimir Putin karena memilih tidak terlibat dalam perang Iran.
Menurut Trump, sikap kedua pemimpin tersebut membantu upayanya menekan ambisi nuklir Teheran dan mempercepat tercapainya gencatan senjata.
Seperti dikutip Reuters, pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers usai pertemuan Kelompok Tujuh (G7) di Evian-les-Bains, Prancis, Rabu (17/6), setelah kesepakatan gencatan senjata dalam konflik Iran disepakati.
"Saya hanya ingin berterima kasih kepada mereka karena mereka telah membuat semuanya jauh lebih baik," kata Trump.
Trump secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Xi dan Putin yang dinilainya tidak mengambil langkah yang dapat memperkeruh situasi.
"Saya ingin berterima kasih kepada China, Presiden Xi. Saya bersamanya, dan dia tetap netral, benar-benar netral, dan saya menghargainya," ujar Trump. "Dan saya ingin berterima kasih kepada Vladimir Putin, dia sangat netral. Mereka bisa saja mempersulit kami."
Pernyataan tersebut berbeda dengan sikap Trump terhadap sejumlah sekutu Amerika Serikat, mulai dari Jepang hingga negara-negara Eropa.
Trump sebelumnya mengkritik mereka karena tidak memberikan dukungan dalam operasi militer maupun upaya membuka kembali Selat Hormuz yang sempat diblokade Iran.
Meski memiliki hubungan dekat dengan Teheran, Moskow dan Beijing tidak mengambil langkah yang berpotensi memperluas konflik.
Rusia sebelumnya memperingatkan perang tersebut dapat memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Sementara, China mengecam serangan Washington terhadap Iran sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.
Di saat yang sama, pejabat intelijen AS menilai Beijing tetap memasok sejumlah barang yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer Iran. Kilang-kilang independen China juga tercatat menjadi pembeli utama minyak Iran selama konflik berlangsung, meski menghadapi sanksi AS.
Namun, di Evian Trump menilai Xi berperan positif dalam meredakan ketegangan dan tidak mengirim bantuan militer yang dapat mengubah jalannya konflik.
"Mereka bisa saja mengirimkan kapal tanker minyak dengan enam kapal perusak di sampingnya, di setiap sisi. Mereka tidak melakukan itu. Presiden Xi membantu saya. Dia mencoba membantu, dan saya pikir dia mungkin membantu menyelesaikan masalah ini," kata Trump.
Kedutaan Besar China di Washington menyatakan posisi Beijing tetap konsisten dan terus mendorong penghentian pertempuran serta terciptanya perdamaian. Adapun Kedutaan Besar Rusia di Washington belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait pernyataan Trump.(DH)

Trump menyebut sikap netral Beijing dan Moskow membantu meredakan perang.

Trump puji Xi Jinping dan Putin tidak terlibat perang Iran

JAKARTA - Harga bensin di Amerika Serikat turun di bawah US$4 per galon untuk pertama kalinya sejak Maret.
Seperti dikutip Bloomberg, Data American Automobile Association (AAA) menunjukkan harga rata-rata bensin reguler tanpa timbal secara nasional berada di level US$3,999 per galon pada Kamis (18/6).
Penurunan terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang serta membuka kembali Selat Hormuz.
Harga bahan bakar di SPBU telah turun signifikan dari puncaknya yang menembus US$4,50 per galon pada Mei. Koreksi tersebut didorong melemahnya harga minyak mentah dunia yang kini bergerak di bawah US$80 per barel.
Tekanan terhadap harga minyak muncul seiring meningkatnya ekspor minyak AS ke level rekor, perlambatan permintaan China yang lebih dalam dari perkiraan, serta tetap mengalirnya pasokan energi melalui Selat Hormuz.
Meski demikian, harga bensin saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik pecah. Sejumlah analis menilai harga kemungkinan belum akan kembali ke level sebelum perang hingga tahun depan.
Selama periode kenaikan harga energi, rumah tangga AS menghadapi tekanan pengeluaran yang lebih besar karena ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi. Kenaikan biaya bahan bakar turut mendorong inflasi dan mengurangi ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan non-primer.
Penurunan harga bensin juga memberi keuntungan politik bagi Gedung Putih dan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, Trump berulang kali menyatakan harga energi akan turun setelah perang berakhir.
Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, isu harga bahan bakar menjadi salah satu tema utama dalam persaingan politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat.
Pemerintah AS sebelumnya mengambil sejumlah langkah untuk menahan kenaikan harga energi, termasuk memberikan pengecualian terhadap penerapan Jones Act serta melepas cadangan minyak dari Strategic Petroleum Reserve (SPR).(DH)

Kesepakatan geopolitik dan melemahnya minyak dunia menekan harga BBM di Amerika Serikat.

AS-Iran sepakat damai, harga bensin AS kembali di bawah US$4

JAKARTA - Sejumlah pemimpin G7 mengeaskan dukungan terhadap Ukraina dan menilai sikap Amerika mulai berubah terhadap negara yang diserang Rusia tersebut.
Seperti dikutip Channelnewsasia, dalam pertemuan yang berlangsung pada 15-17&nbsp; Juni itu, para pemimpin G7 mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan dukungan kepada Ukraina. Langkah tersebut dinilai memperkuat posisi Kyiv dalam setiap potensi perundingan damai dengan Moskow.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, sebelumnya berupaya meyakinkan Trump bahwa serangan balasan Ukraina telah mengubah dinamika perang dan membuat Rusia tidak berada dalam posisi untuk menentukan syarat perdamaian secara sepihak.
Sejumlah pemimpin G7 menilai sikap Washington terhadap perang Ukraina mulai berubah.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pendekatan terbaru Amerika Serikat sebagai perubahan nyata, sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan para pemimpin G7 berhasil menemukan titik temu dengan Trump. Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga memuji perubahan sikap Presiden AS tersebut.
Meski demikian, upaya mendorong Rusia ke meja perundingan masih sangat bergantung pada langkah yang akan diambil Trump.
Saat memasuki sesi pembahasan keamanan ekonomi global, Trump menyampaikan kepada para pemimpin G7 dan wartawan, "Saya bosnya."
Tekanan Baru ke Rusia
Perubahan perhitungan Washington juga dipengaruhi perkembangan di Timur Tengah. Para pemimpin G7 menyambut kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik dan memulihkan pasokan energi global.
Trump menegaskan nota kesepahaman dengan Teheran belum bersifat final.
"Kalau saya tidak menyukainya, kalau mereka tidak berperilaku baik, kami akan kembali menjatuhkan bom tepat di atas kepala mereka, oke?" kata Trump.
Meredanya konflik Iran berpotensi mengembalikan pasokan minyak Timur Tengah ke pasar internasional. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Washington untuk kembali memberlakukan sanksi terhadap ekspor minyak Rusia yang sebelumnya dilonggarkan demi menjaga stabilitas pasokan energi dunia.
Departemen Keuangan AS pada Rabu tidak menerbitkan perpanjangan pengecualian sanksi terhadap pengiriman minyak Rusia melalui jalur laut yang berakhir pada tengah malam. Namun hingga kini pemerintah AS belum memastikan apakah sanksi tersebut akan diberlakukan kembali.
Selama konflik Iran berlangsung, pemerintahan Trump memberikan pengecualian terhadap sejumlah sanksi minyak Rusia guna membantu negara-negara yang rentan terhadap gejolak energi.
Trump mengatakan pemerintahannya masih mengkaji langkah tersebut.
"Kami sedang mempertimbangkannya. Kami melihat seberapa jauh harga minyak turun. Harganya benar-benar merosot," ujar Trump kepada wartawan di sela-sela KTT G7.
Sehari sebelumnya, Trump juga mengisyaratkan bahwa Washington segera memiliki ruang untuk mengakhiri pengecualian sanksi tersebut.
"Sebentar lagi kami akan bisa melakukannya karena minyak kini sudah kembali mengalir," kata Trump merujuk pada pulihnya pasokan minyak dari Timur Tengah.
Pemerintahan Trump tahun lalu menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan energi Rusia Rosneft dan Lukoil sebagai bagian dari upaya menekan Moskow agar mengakhiri perang di Ukraina.
Rusia merupakan salah satu eksportir minyak terbesar dunia bersama Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Di sisi lain, seorang pejabat senior AS mengatakan Iran dapat segera kembali mengekspor minyak setelah penandatanganan resmi kesepakatan yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Namun normalisasi penuh produksi dan ekspor energi Iran diperkirakan masih membutuhkan waktu beberapa bulan.
Sementara itu, utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner yang memimpin upaya diplomasi Washington terkait Ukraina dijadwalkan mengunjungi Rusia dalam waktu dekat, menurut Kremlin.
Selain membahas Ukraina dan Iran, para pemimpin G7 juga sepakat memperkuat koordinasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap China dalam pasokan mineral kritis.
Mereka turut membahas perkembangan kecerdasan buatan (AI), termasuk tanggung jawab hukum agen AI dan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan.(DH)

G7 dukung Ukraina, Trump buka peluang kembalikan sanksi minyak Rusia usai kesepakatan Iran.

Pemimpin G7 menilai sikap Amerika terhadap Ukraina berubah

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di &Eacute;vian-les-Bains, Prancis, di tengah memburuknya hubungan dengan sejumlah pemimpin negara anggota kelompok tersebut.
Seperti dikutip Cnn, dalam beberapa bulan terakhir, Trump melontarkan berbagai kritik dan sindiran kepada sebagian besar pemimpin G7. Ketegangan terbaru dipicu oleh penolakan sejumlah negara sekutu AS untuk terlibat dalam perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Meski isu Iran menjadi perhatian utama dalam pertemuan kali ini, hubungan Trump dengan para pemimpin G7 sebenarnya telah lama diwarnai gesekan sejak masa jabatan pertamanya.
Selama bertahun-tahun, para pemimpin negara sekutu AS berupaya meredam ketegangan, namun sebagian mulai memberikan respons terbuka terhadap serangan verbal Trump.
Hubungan Trump dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron menjadi salah satu yang paling kompleks.
Keduanya kerap menunjukkan kedekatan di depan publik, namun tidak jarang saling melontarkan kritik. Setelah bertahun-tahun mengklaim mampu menjalin komunikasi efektif dengan Trump, Macron belakangan menunjukkan sikap yang lebih frustrasi terhadap Presiden AS tersebut.
Di Kanada, hubungan Trump dengan Perdana Menteri Mark Carney awalnya terlihat lebih baik dibanding relasinya dengan mantan Perdana Menteri Justin Trudeau.
Namun perselisihan terkait perdagangan dan pidato Carney di Forum Ekonomi Dunia Davos mengubah dinamika tersebut.
Trump bahkan mulai menyebut Carney sebagai &ldquo;Governor Carney,&rdquo; merujuk pada gagasannya menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menghadapi perubahan sikap dari Trump. Upaya Starmer membangun hubungan dekat dengan Presiden AS sempat membuahkan hasil, tetapi penolakannya mendukung perang terhadap Iran memicu ketegangan baru.
Trump kemudian meremehkan Starmer dengan menyebutnya &ldquo;Tidak ada Winston Churchill.&rdquo;
Kanselir Jerman Friedrich Merz yang sebelumnya mendapat sambutan positif dari Trump saat berkunjung ke Gedung Putih juga mulai kehilangan posisinya sebagai salah satu pemimpin Eropa yang disukai Presiden AS.
Kritik Merz terhadap perang Iran dan pernyataannya bahwa AS sedang &ldquo;dipermalukan oleh kepemimpinan Iran&rdquo; memicu ketidaksenangan Trump.
Bahkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang selama ini dianggap salah satu sekutu terdekat Trump di Eropa, tidak luput dari kritik. Ketegangan muncul setelah Meloni menolak terlibat dalam perang melawan Iran.
Hubungan keduanya semakin memburuk ketika Meloni menyebut serangan Trump terhadap Paus Leo XIV sebagai &ldquo;Tidak dapat diterima.&rdquo;
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menjadi satu-satunya pemimpin G7 yang relatif berhasil menghindari konflik terbuka dengan Trump. Takaichi berupaya membangun hubungan personal dengan Presiden AS melalui kedekatan historis dengan mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.(DH)

KTT G7 berlangsung di tengah memburuknya hubungan Trump dengan sekutu utama AS.

KTT G7 dibayangi retaknya hubungan Trump dengan para pemimpin dunia

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran yang mencakup penghentian permusuhan antara kedua negara serta pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran internasional tanpa biaya.
Kesepakatan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi pada Minggu (14/6).
Seperti dikutip Aljazeera, Trump menyatakan kesepakatan itu mengakhiri konflik yang memicu gangguan terhadap jalur pelayaran energi global dan meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir.
&ldquo;Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai,&rdquo; tulis Trump di Truth Social.
Trump juga mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut yang sebelumnya diterapkan Amerika Serikat.
&ldquo;Selamat kepada semuanya! Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan, bersamaan dengan itu, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!&rdquo;
Dalam unggahan terpisah, Trump menyebut kesepakatan tersebut akan membuka jalan bagi stabilitas kawasan dan mendorong terciptanya perjanjian yang lebih luas antara Washington dan Teheran.
&ldquo;Kesepakatan besar ini akan membawa perdamaian dan keamanan ke seluruh kawasan.&rdquo;
Pengumuman Trump muncul setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif lebih dahulu menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan operasi militer di seluruh front konflik, termasuk yang berkaitan dengan situasi di Lebanon.
&ldquo;Setelah pembicaraan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah TERCAPAI.&rdquo;
Sharif menyebut Qatar, Arab Saudi, dan Turki berperan dalam proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan tersebut. Menurutnya, para mediator akan memfasilitasi serangkaian pertemuan lanjutan sebelum penandatanganan resmi dilakukan.
Qatar turut menyambut tercapainya nota kesepahaman antara Washington dan Teheran. Kementerian Luar Negeri Qatar menilai kesepakatan itu sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz serta mendukung stabilitas ekonomi regional dan global.
Dukungan serupa datang dari sejumlah pemimpin dunia. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas pasar energi internasional.
&ldquo;Perhatian sekarang harus beralih ke implementasi penuh nota kesepahaman untuk memastikan Selat kembali terbuka dan tetap terbuka sepenuhnya dan secara permanen.&rdquo;
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyambut positif kesepakatan tersebut dan mendesak seluruh pihak segera melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Menurut Macron, normalisasi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz menjadi faktor penting bagi stabilitas ekonomi global.
Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menilai kesepakatan tersebut berpotensi membuka babak baru hubungan antara Barat dan Iran. Ia menyebut langkah yang ditempuh Trump menciptakan ruang diplomatik baru di Timur Tengah sekaligus mengurangi risiko ketegangan yang selama ini membayangi kawasan.
&ldquo;Apa yang telah dilakukan presiden adalah menciptakan ruang nyata untuk mentransformasi kawasan itu. Dan sekarang, mudah-mudahan era baru bersama Iran,&rdquo; kata Vance. (DH)

Kesepakatan Amerika dan Iran dorong pemulihan perdagangan dan pasokan minyak global.

Trump akhiri konflik 3,5 bulan, AS dan Iran capai kesepakatan

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Prancis pada Senin (15/6), ketika belum tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah yang telah mengguncang stabilitas politik dan ekonomi global.
Seperti dikutip CNBC, pertemuan pemimpin tujuh negara ekonomi maju yang berlangsung selama tiga hari itu digelar di &Eacute;vian-les-Bains, wilayah timur Prancis yang berbatasan dengan Swiss. Trump akan bertolak ke lokasi KTT setelah menghadiri pertandingan UFC yang digelar di halaman Gedung Putih pada Minggu malam.
KTT G7 tahun ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa.
Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya menegaskan keinginannya agar G7 memprioritaskan pengurangan ketimpangan ekonomi, penguatan multilateralisme, serta penyelesaian konflik perdagangan dan geopolitik.
Agenda tersebut berpotensi berbenturan dengan kebijakan " Amerika Pertama" yang menjadi landasan pemerintahan Trump. Dalam masa jabatan keduanya, Trump memperluas kebijakan tarif perdagangan, meningkatkan tekanan terhadap sejumlah negara mitra, serta mengambil langkah yang memperlebar jarak dengan sekutu tradisional Washington.
Hubungan Amerika Serikat dengan Eropa juga menjadi sorotan setelah Trump berulang kali mempertanyakan komitmen negaranya terhadap NATO, aliansi pertahanan utama yang menghubungkan Amerika Utara dan Eropa.
Selain membahas perkembangan perang Iran, para pemimpin G7 diperkirakan akan menyoroti konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, termasuk berbagai dampaknya terhadap keamanan dan ekonomi global.
Para pemimpin juga dijadwalkan membahas kecerdasan buatan (AI), keamanan digital, dan upaya memerangi kejahatan terorganisasi lintas negara.
Perbedaan sikap terkait regulasi AI diperkirakan menjadi salah satu isu paling sensitif dalam pertemuan tersebut. Negara-negara Eropa mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan teknologi besar dan pengembangan AI, sementara pemerintahan Trump cenderung menolak regulasi yang dianggap dapat menghambat pertumbuhan industri.
Presiden Departemen Geopolitik dan Kebijakan Luar Negeri Center for Strategic and International Studies (CSIS), Victor Cha, menilai perdebatan mengenai AI berpotensi memicu ketegangan di antara para pemimpin G7.
&ldquo;Bahkan dalam kondisi baik sekalipun, Trump memasuki G7 di mana negara-negara Eropa tidak menyukai cara Trump berbicara tentang Eropa,&rdquo; kata Cha.
&nbsp;&ldquo;Dengan semua isu lain yang ada dalam agenda, saya yakin ini akan menjadi percakapan yang sangat jujur, terbuka, dan berapi-api,&rdquo; lanjutnya.
Meski demikian, perhatian utama tetap tertuju pada upaya mengakhiri perang Iran.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan kesepakatan damai berpotensi tercapai dalam beberapa hari ke depan, meski belum ada kepastian penuh mengenai hasil negosiasi.
Trump bahkan menyatakan kesepakatan dengan Iran akan ditandatangani pada Minggu dan diikuti pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, media pemerintah Iran membantah jadwal tersebut.
Hingga kini kedua pihak belum menentukan lokasi penandatanganan kesepakatan. Sejumlah opsi di Eropa tengah dipertimbangkan, sementara laporan sebelumnya menyebut Swiss menjadi salah satu kandidat lokasi perundingan final.(DH)

KTT G7 dibuka saat dunia menanti kesepakatan AS-Iran dan memanasnya isu geopolitik.

AS dan Iran dekati kesepakatan, Évian les Bains jadi sorotan

DUBAI/WASHINGTON&nbsp;&ndash; Presiden Amerika Serikat&nbsp;Donald Trump&nbsp;dan negara mediator&nbsp;Pakistan&nbsp;pada Sabtu menyatakan bahwa kesepakatan awal untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada Minggu (14/6/26), meskipun Iran membantah bahwa penandatanganan akan terjadi secepat itu.
Perdana Menteri Pakistan&nbsp;Shehbaz Sharif&nbsp;mengatakan kedua pihak telah menyetujui kerangka kerja untuk sebuah perjanjian damai dan bahwa Islamabad sedang mempersiapkan penandatanganan secara elektronik pada Minggu, yang akan diikuti oleh pembicaraan teknis pada pekan depan.
Trump menulis di media sosial bahwa kesepakatan dengan Iran dijadwalkan ditandatangani pada Minggu dan bahwa&nbsp;Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak dunia yang selama ini diblokade Iran, akan segera dibuka untuk semua piha" setelah perjanjian itu ditandatangani.
Sebelumnya pada Sabtu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran,&nbsp;Esmaeil Baghaei, mengingatkan agar tidak berspekulasi mengenai waktu penandatanganan.
"Kita harus menunggu dan melihat tanggal pasti penandatanganan nota kesepahaman itu, meskipun hal tersebut tidak akan terjadi besok," kata Baghaei, seperti dikutip media pemerintah.
"Kemungkinan itu terjadi dalam beberapa hari ke depan tidak bisa dikesampingkan. Namun, karena masih adanya keraguan dari pihak lain, kita harus berhati-hati dalam memberikan komentar mengenai proses ini."
Seorang pejabat AS yang kemudian berbicara kepada wartawan enggan mengomentari jadwal penandatanganan, tetapi mengatakan, "Ini adalah kesepakatan yang sangat baik dan sangat kuat."
Ini bukan pertama kalinya kedua pihak tampak hampir mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari dengan serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran. Sharif menulis di platform X:&nbsp;"Kita lebih dekat dengan kesepakatan damai dibanding sebelumnya."
Perang tersebut telah mendorong harga energi global naik tajam dan menewaskan ribuan orang, terutama di Iran dan Lebanon, di mana konflik itu kembali memicu bentrokan antara Israel dan kelompok militan&nbsp;Hezbollah&nbsp;yang bersekutu dengan Iran.
Protes di Iran&nbsp;
Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Iran&nbsp;Abbas Araqchi&nbsp;mengatakan bahwa meskipun perubahan terhadap isi kesepakatan masih mungkin terjadi, rancangan perjanjian itu menunjukkan bahwa negaranya keluar dari konflik dalam posisi yang lebih kuat.
Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, pasukan AS menembak jatuh beberapa drone serang satu arah milik Iran yang bergerak menuju Selat Hormuz, kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, yang pertama kali melaporkan insiden itu.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa drone-drone tersebut mengancam lalu lintas komersial.
Komando Pusat AS (CENTCOM) kemudian mengonfirmasi tindakan itu dan menyatakan bahwa selat tersebut terbuka untuk pelayaran.
Selama berbulan-bulan Iran secara efektif memblokade Selat Hormuz, sementara Angkatan Laut AS memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk mengurangi ekspor minyak negara itu.
Ketika aksi unjuk rasa malam yang mendukung pemerintah terus berlangsung di berbagai kota di Iran selama lebih dari 100 malam berturut-turut, warga dan kantor-kantor berita melaporkan adanya slogan-slogan yang diteriakkan oleh penentang kesepakatan dengan AS.
Seorang warga di kota timur laut&nbsp;Mashhad&nbsp;mengatakan kepada Reuters di Dubai bahwa sebagian demonstran meneriakkan:&nbsp;"Mati bagi mereka yang berkompromi."
Tampaknya teriakan itu merujuk pada Menteri Luar Negeri Araqchi. Mereka juga meneriakkan,&nbsp;"Pengkhianat, mundur, mundur."
Menurut sumber dari semua pihak yang terlibat dalam perundingan, nota kesepahaman yang diusulkan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut AS. Negosiasi mengenai program nuklir Iran, yang disebut Trump sebagai alasan utama memulai perang, akan dilakukan setelahnya.
"Iran akan membuka Selat Hormuz, itu adalah syaratnya. Bahkan bisa dibuka tanpa pungutan biaya. Ketika mereka melakukannya, kami akan mencabut blokade kami," kata pejabat AS tersebut pada Sabtu.
"Hal itu akan dilakukan secara bersamaan, dan bagian dari tahap berikutnya adalah pembersihan ranjau di selat tersebut," katanya, seraya mengisyaratkan bahwa negara-negara anggota&nbsp;G7&nbsp;dapat berperan dalam proses tersebut.
Trump juga membahas upaya mengakhiri konflik Iran dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Inggris&nbsp;Keir Starmer, menurut pernyataan Downing Street pada Sabtu.
Aset yang Dibekukan
Draf ketentuan yang dijelaskan kepada Reuters oleh beberapa sumber menunjukkan bahwa AS akan mulai mencairkan miliaran dolar aset Iran yang dibekukan serta memberikan pengecualian sanksi terhadap ekspor minyak Iran, sebagai imbalan atas pembukaan Selat Hormuz.
Kantor berita Iran&nbsp;Fars&nbsp;mengutip Baghaei yang mengatakan bahwa pencairan aset Iran yang dibekukan merupakan bagian integral dari kesepakatan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Iran tetap harus mengenakan biaya atas layanan di Selat Hormuz.
Fars juga mengutip pernyataannya bahwa pangkalan-pangkalan militer asing di kawasan itu harus diakhiri, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Program nuklir Iran akan dibahas dalam periode negosiasi selama 60 hari. Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pada akhirnya kesepakatan tersebut akan mengarah pada pembongkaran program nuklir Iran, dengan persediaan uranium yang diperkaya tingkat tinggi dihancurkan dan dipindahkan.
Namun, Araqchi mengatakan bahwa Iran&mdash;yang menurut sejumlah sumber belum menyetujui pembongkaran program nuklirnya&mdash;ingin tetap mempertahankan uranium tersebut dalam bentuk yang telah diencerkan.
Usulan-usulan itu juga mencakup pembahasan kemungkinan reparasi perang untuk Teheran serta pencabutan tuntutan lama AS agar Iran membatasi program misilnya, menurut sumber-sumber tersebut. Pejabat AS membantah klaim itu.
Respons Netanyahu&nbsp;
Perdana Menteri Israel&nbsp;Benjamin Netanyahu&nbsp;mengatakan negaranya tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.
Ia sebelumnya berselisih dengan Trump terkait desakan AS agar Israel mengurangi aksi militernya di Lebanon demi memberi ruang bagi Washington mencapai kesepakatan dengan Teheran.
Araqchi mengatakan bahwa perjanjian itu akan mengakhiri perang di Lebanon, yang mengindikasikan adanya penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki.
Namun, Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa negaranya tidak akan menarik pasukan. Seorang pejabat senior Israel menambahkan bahwa Israel berharap tetap memiliki kebebasan untuk bertindak menghadapi ancaman.
Pemimpin tertinggi Iran,&nbsp;Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara pada hari pertama perang dan kemudian posisinya digantikan oleh putranya,&nbsp;Mojtaba Khamenei.
Media pemerintah Iran pada Sabtu melaporkan bahwa prosesi pemakaman Khamenei akan dimulai di Teheran pada 4 Juli dan berakhir dengan pemakamannya di kota kelahirannya, kota suci Mashhad di timur laut Iran, pada 9 Juli. (SA)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya tidak akan itu dalam perjanjian itu.

Trump sebut kesepakatan damai ditandatangani Minggu, Iran bantah

ZURICH --&nbsp;Perusahaan-perusahaan Swiss telah menanamkan investasi senilai US$27 miliar di Amerika Serikat antara Januari hingga April 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari janji Swiss untuk meningkatkan investasi secara besar-besaran di Amerika sebagai syarat agar produk Swiss tidak dihantam tarif tinggi oleh pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump.
Seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7.6/26), angka tersebut terungkap dari email internal Kamar Dagang Swiss-Amerika (Swiss Amcham) kepada para anggotanya, yang dilihat oleh surat kabar NZZ am Sonntag.
Kenapa Swiss Harus Investasi di AS?
Pada 14 November lalu, Swiss dan AS mencapai kesepakatan awal: perusahaan-perusahaan Swiss berkomitmen untuk menanamkan total $200 miliar di AS selama lima tahun ke depan.
Sebagai imbalannya, Trump bersedia memangkas tarif impor barang Swiss dari 39% menjadi 15%. Sebelumnya, tarif setinggi 39% itu diberlakukan Trump sejak awal Agustus, angka yang cukup mencekik bagi eksportir Swiss.
Sejumlah perusahaan besar Swiss sudah bergerak:
<ul>
<li>Novartis&nbsp;(farmasi raksasa) membangun pusat riset biomedis di San Diego dan fasilitas produksi obat kanker di Texas.</li>
<li>Roche&nbsp;(farmasi) memperluas kapasitas produksinya di North Carolina.</li>
<li>Ypsomed&nbsp;(alat kesehatan) sedang membangun pabrik baru di North Carolina.</li>
<li>MSC&nbsp;(perusahaan pelayaran terbesar dunia) membuka kantor pusat Amerika Utara di Miami &mdash; termasuk operasi kapal pesiar dan logistiknya.</li>
<li>Pfiffner Group&nbsp;dan&nbsp;Elma&nbsp;(perusahaan industri dan elektronik) memperluas kapasitas produksi di AS.</li>
</ul>
&nbsp;"Kami adalah murid teladan dan kami menepati janji," ujar Rahul Sahgal, CEO Swiss Amcham, menanggapi soal investasi perusahaan-perusahaan Swiss di Amerika.
Namun, meski Swiss sudah patuh dan menjadi 'murid teladan' yang bahkan melampaui jadwal komitmen, Washington pekan ini tetap mengumumkan tarif baru terhadap negara-negara yang dianggap kurang serius memberantas praktik kerja paksa (forced labour).
Dalam daftar itu, Swiss justru dikenai tarif 12,5%,&nbsp;lebih tinggi&nbsp;dari tarif 10% yang dikenakan ke negara-negara Uni Eropa. (YS)
&nbsp;

Namun, Swiss justru dikenai tarif 12,5% oleh Amerika, lebih tinggi dari tarif 10% yang dikenakan UE.

Hindari tarif Trump, perusahaan Swiss investasi US$27 miliar di AS 

JAKARTA - Harga minyak dunia turun sekitar 3% pada perdagangan Kamis setelah muncul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump enggan kembali membawa AS ke konflik terbuka dengan Iran meski ketegangan di kawasan Timur Tengah masih berlangsung.
Seperti dikutip CNBC, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 3,1% dan ditutup pada level US$93,04 per barel. Sementara itu, Brent yang menjadi acuan global melemah 2,8% ke US$95,03 per barel.
Penurunan harga terjadi setelah laporan The Wall Street Journal menyebut Trump mengatakan kepada para penasihatnya bahwa gencatan senjata antara AS dan Iran yang telah berlangsung selama beberapa pekan masih bertahan meskipun terjadi sejumlah bentrokan sporadis.
Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, laporan tersebut menyebut Trump hanya akan mempertimbangkan mengakhiri gencatan senjata apabila Iran menyebabkan korban dari pihak militer Amerika Serikat.
Gedung Putih menolak mengomentari laporan tersebut. Namun seorang pejabat pemerintah menyatakan Trump tetap mengedepankan jalur diplomatik dalam menghadapi Iran.
"Ia selalu lebih menyukai solusi diplomatik, dan ia telah menjelaskan dengan gamblang konsekuensi jika Iran menolak untuk mencapai kesepakatan."
Sebelumnya, gencatan senjata sempat berada dalam kondisi rapuh setelah media pemerintah Iran melaporkan Teheran menghentikan pembicaraan dengan Washington sebagai respons terhadap operasi militer Israel di Lebanon.
Iran diketahui mendukung kelompok Hezbollah di Lebanon yang selama ini terlibat konflik dengan Israel dan melancarkan serangan rudal ke wilayah negara tersebut.
Pada Rabu, Israel dan Lebanon mencapai kesepakatan untuk menerapkan gencatan senjata. Perkembangan itu dinilai dapat membuka ruang bagi kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran.
Meski demikian, sejumlah pihak masih meragukan keberlangsungan kesepakatan tersebut mengingat Hezbollah beroperasi secara independen dari pemerintah Lebanon.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya tetap akan berupaya menghilangkan kemampuan militer Hezbollah. "Kita harus melucuti senjata Hizbullah dan kita harus melakukan demiliterisasi Lebanon."
Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan politik yang semakin besar terkait konflik tersebut. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik mulai menunjukkan penolakan terhadap keterlibatan militer AS yang berkepanjangan.
Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu meloloskan resolusi yang meminta Trump menarik pasukan Amerika dari konflik atau memperoleh persetujuan Kongres untuk melanjutkan operasi militer.
Resolusi tersebut masih harus mendapat persetujuan Senat sebelum dapat berlaku. Namun jika lolos, Trump diperkirakan akan menggunakan hak veto untuk menggagalkannya.(DH)

Pasar merespons sinyal Trump yang dikabarkan enggan kembali bawa AS ke konflik terbuka dengan Iran.

Trump disebut enggan teruskan konflik dengan Iran, harga minyak turun

JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengalokasikan dana sebesar US$700 juta untuk industri batu bara melalui penggunaan, undang-undang era Perang Dingin yang memberi kewenangan kepada pemerintah mempercepat produksi sektor strategis dalam kondisi tertentu.
Trump menyatakan dana tersebut akan digunakan untuk mempertahankan operasi 14 pembangkit listrik tenaga batu bara dan 42 tambang batu bara, sekaligus membangun dua pembangkit baru serta satu terminal ekspor batu bara.
&ldquo;Hari ini, kita mengambil tindakan bersejarah untuk menurunkan harga energi dan biaya hidup bagi seluruh warga Amerika dengan kekuatan batu bara yang bersih dan indah,&rdquo; kata Trump dalam konferensi pers, seperti dikutip TheGuardian.
Menurut Trump, investasi tersebut akan mendukung pembangunan terminal ekspor batu bara baru di Oakland, California, mengaktifkan kembali fasilitas yang sudah ada di Maryland, serta mempertahankan operasional pembangkit di 10 negara bagian, yakni West Virginia, Kentucky, North Carolina, Indiana, Tennessee, Arkansas, Arizona, Oklahoma, North Dakota, dan Wisconsin.
&ldquo;Sebagai hasil dari investasi sebesar 700 juta dolar AS yang saya umumkan hari ini, kita akan melindungi 14 pembangkit listrik tenaga batu bara dan 42 tambang batu bara, jumlah yang sangat besar, serta membangun dua pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan satu terminal ekspor baru yang sangat besar,&rdquo; ujarnya.
Dua pembangkit baru akan dibangun di Alaska dan West Virginia. Pemerintahan Trump juga terus memperluas dukungan terhadap industri batu bara melalui berbagai kebijakan, termasuk subsidi, dukungan terhadap pembangkit tua, serta pelonggaran sejumlah aturan lingkungan.
Gedung Putih bahkan menjalankan kampanye promosi batu bara yang mencakup peluncuran maskot bernama "Coalie" dan materi kampanye di media sosial yang menampilkan batu bara sebagai simbol industri energi nasional.
&ldquo;Anda tidak diperbolehkan menyebut &lsquo;batu bara&rsquo; di dalam pemerintahan Trump kecuali jika didahului oleh kata-kata &lsquo;bersih, indah&rsquo;,&rdquo; kata Trump. &ldquo;Mempersulit hidup kita, tetapi itu bagus.&rdquo;
Langkah tersebut memicu kritik dari kelompok lingkungan. Mereka menilai batu bara tetap menjadi sumber energi fosil dengan emisi karbon tertinggi dan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim serta pencemaran udara.
Direktur Kebijakan Iklim Sierra Club, Patrick Drupp, menilai penggunaan dana publik untuk menopang industri batu bara bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
&ldquo;Sungguh menjijikkan dan tercela bahwa presiden Amerika Serikat memberikan uang pajak kita untuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang mematikan dan mahal yang akan membuat warga Amerika semakin sakit dan semakin menaikkan harga listrik,&rdquo; kata Drupp.
&ldquo;Pemberian dana ini mengkhianati semua yang dijanjikan Donald Trump dan hanya menguntungkan teman-teman besarnya di industri batu bara yang memanjakan egonya dan memberinya piala-piala berkilauan.&rdquo;
Sejumlah pakar energi juga mempertanyakan klaim Trump bahwa batu bara dapat menurunkan biaya listrik. Mereka menilai biaya pembangunan dan operasional pembangkit batu bara saat ini lebih tinggi dibandingkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.
Di sisi lain, industri batu bara menyambut positif kebijakan tersebut. Asosiasi Pertambangan Nasional AS menilai peningkatan produksi batu bara diperlukan untuk memenuhi lonjakan kebutuhan listrik, terutama akibat pesatnya perkembangan industri kecerdasan buatan (AI).
&ldquo;Pembangkit listrik tenaga batu bara melindungi konsumen dari dampak fluktuasi harga energi dan tantangan pasokan,&rdquo; kata Kepala Eksekutif Asosiasi Pertambangan Nasional, Rich Nolan.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Environmental Protection Agency (EPA) juga menyampaikan rencana untuk merevisi kebijakan pengurangan emisi era Presiden Barack Obama yang berpotensi memperpanjang operasional sejumlah pembangkit batu bara.
Trump kembali mengkritik kebijakan energi pemerintahan Obama dan Joe Biden yang dinilainya melemahkan industri batu bara AS.
&ldquo;Selama empat tahun pemerintahan Sleepy Joe Biden dan Demokrat sayap kiri radikal di Kongres, tidak satu pun izin disetujui untuk proyek penambangan batu bara baru, tetapi dalam lebih dari satu tahun pemerintahan kami, kami telah menyetujui 76 izin untuk batu bara yang bersih dan indah,&rdquo; kata Trump.(DH)

Trump memakai kewenangan darurat untuk menopang tambang dan pembangkit batu bara AS.

Trump kucurkan US$700 juta untuk hidupkan industri batu bara

JAKARTA - Senat Amerika Serikat menggagalkan upaya Partai Demokrat untuk memblokir rencana Presiden Donald Trump membentuk dana senilai US$1,8 miliar yang dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada para sekutunya.
Seperti dikutip Theguardian, usulan yang diajukan Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer itu ditolak dengan selisih tipis 49 berbanding 50 suara setelah proses pemungutan suara yang berlangsung lebih dari tiga jam. Tiga senator Partai Republik memilih mendukung Demokrat dan membelot dari garis partainya.
Schumer mengusulkan klausul yang melarang penggunaan dana tersebut dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang yang didukung Partai Republik untuk mendanai program deportasi massal Trump hingga akhir masa jabatannya.
Perdebatan mengenai dana yang disebut sebagai "dana anti-persenjataan" itu telah memicu perpecahan di kalangan Partai Republik. Dana tersebut berpotensi digunakan untuk memberikan pembayaran kepada individu yang terkait dengan peristiwa penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.
Kontroversi tersebut juga memperumit pembahasan anggaran bagi Immigration and Customs Enforcement (ICE) serta Customs and Border Protection (CBP), dua lembaga yang menjadi ujung tombak kebijakan imigrasi keras pemerintahan Trump.
Di tengah kritik dari kedua partai, Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS Todd Blanche sebelumnya menyampaikan kepada anggota Kongres bahwa pemerintahan tidak akan melanjutkan rencana pembentukan dana tersebut. Namun Schumer menilai jaminan itu belum cukup dan mendesak Kongres menetapkan larangan melalui undang-undang.
&ldquo;Partai Republik mempercayai perkataan Todd Blanche, yang membangun kariernya dengan berbohong, pemerintah akan begitu saja menghapus dana gelap itu,&rdquo; kata Schumer. Ia juga menyoroti pernyataan Trump sehari sebelumnya yang menyebut dana tersebut sebagai program yang penting dan mendapat dukungannya.
&ldquo;Apakah ada di antara kita yang percaya bahwa Donald Trump, yang telah berbohong kepada kita setiap hari, akan mampu menahan diri untuk tidak mengambil uang dari dana gelap yang menguntungkan dirinya dan keluarganya?&rdquo; ujar Schumer.
Tiga senator Republik yang mendukung amendemen tersebut adalah Susan Collins dari Maine, Dan Sullivan dari Alaska, dan Jon Husted dari Ohio. Ketiganya diperkirakan menghadapi persaingan ketat dalam pemilu paruh waktu November mendatang.
Amendemen Schumer diajukan dalam pembahasan RUU anggaran senilai US$70 miliar untuk mendanai ICE dan CBP hingga 2029. Partai Republik berupaya meloloskan aturan tersebut melalui mekanisme rekonsiliasi anggaran yang memungkinkan pengesahan tanpa dukungan Demokrat.
Setelah usulan Schumer gagal, Senator Republik Thom Tillis mengajukan amendemen alternatif yang mengalihkan dana "anti-persenjataan&rdquo; untuk mendukung program pemberantasan penipuan di Departemen Kehakiman.
&ldquo;RUU ini tidak populer. Pemerintahan ini telah mengatakan mereka tidak akan melanjutkannya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyelesaikannya dan juga mendanai divisi penipuan, yang menurut saya sangat penting,&rdquo; kata Tillis. Namun Demokrat menolak usulan tersebut. Senator Jeff Merkley menilai bahwa dana tersebut tidak menyelesaikan masalah karena tetap menempatkan anggaran itu di bawah kendali Jaksa Agung.
&ldquo;Mengambil satu dana gelap dan menghapusnya serta membuat dana gelap baru yang masih di bawah kendali jaksa agung bukanlah cara yang tepat,&rdquo; kata Merkley. &ldquo;Cara yang tepat adalah menyingkirkan dana gelap ini sepenuhnya.&rdquo;(DH)

Senat menolak amendemen Demokrat yang ingin memblokir dana bagi sekutu Trump.

Senat AS tolak usulan Demokrat blokir dana US$1,8 miliar Trump

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui untuk tidak memiliki senjata nuklir dalam rangkaian pembicaraan yang berlangsung di tengah konflik yang kini mendekati hari ke-100.
Seperti dikutip CNBC, dalam wawancara dengan podcast Pod Force One milik New York Post yang dipublikasikan Rabu (3/6), Trump mengatakan isu nuklir tetap menjadi syarat utama dalam pendekatan Washington terhadap Teheran.
&ldquo;Saya memang harus mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu terhadap Iran, karena terlepas dari seberapa baik kinerja ekonomi kita, kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki senjata nuklir,&rdquo; katanya.
&ldquo;Mereka sudah setuju bahwa mereka tidak akan memiliki senjata nuklir.&rdquo;
Ketika ditanya apakah Iran benar-benar telah menerima syarat tersebut,
Trump menjawab tegas. &ldquo;Oh ya, mereka sudah menyetujuinya.&rdquo; Meski demikian, Trump mengakui posisi Iran masih dapat berubah sewaktu-waktu.
&ldquo;Maksud saya, sekarang mereka bisa berubah pikiran, tetapi itu adalah salah satu hal yang harus mereka setujui, mereka telah menyetujuinya. Itu adalah hal yang penting,&rdquo; katanya.
Pemerintah Iran merespons dingin pernyataan tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menolak memberikan komentar resmi, namun seorang pejabat pemerintah Iran yang enggan disebut namanya menyebut pernyataan Trump menyesatkan.
&ldquo;Iran adalah anggota lama NPT, dan program nuklirnya selalu sepenuhnya bersifat damai. Iran tidak pernah berupaya memiliki senjata nuklir, dan oleh karena itu tidak ada hal baru mengenai Iran yang &lsquo;setuju untuk tidak memilikinya&rsquo;,&rdquo; kata pejabat itu.
Menurut pejabat tersebut, narasi bahwa Iran "setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir" secara keliru mengesankan bahwa Teheran sebelumnya tengah mengembangkan senjata tersebut.
&ldquo;Pengulangan pernyataan bahwa &lsquo;Iran telah setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir&rsquo; secara keliru menyiratkan bahwa Iran sebelumnya mengejar senjata tersebut. Implikasi tersebut tidak akurat dan tidak mencerminkan realitas kebijakan yang dinyatakan Iran dan kewajiban internasionalnya.&rdquo;
Pernyataan Trump muncul ketika upaya mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai permanen masih menemui jalan buntu. Washington dan Teheran belum mencapai kemajuan berarti dalam negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sehari sebelumnya mengatakan komunikasi antara kedua negara masih berjalan meski media pemerintah Iran melaporkan Teheran telah menghentikan kontak dengan Washington beberapa hari lalu.
Rubio juga mengungkapkan bahwa Iran mulai membuka ruang pembahasan terkait program nuklirnya, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
&ldquo;Ada kemungkinan yang terbentang di hadapan kita, yang bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok, bisa terjadi minggu depan, bahwa untuk pertama kalinya, tentu saja dalam ingatan saya, mereka setuju untuk menegosiasikan aspek-aspek program nuklir mereka yang sebulan lalu, setahun lalu, mereka bahkan menolak untuk menyebutkannya, apalagi membahasnya,&rdquo; katanya.
Di tengah ketidakpastian diplomatik, pasar energi tetap mencermati perkembangan di Selat Hormuz yang masih terganggu akibat konflik. Jalur pelayaran tersebut merupakan salah satu rute utama pengiriman minyak dunia.
Media pemerintah Iran pada awal pekan ini melaporkan Teheran siap menutup penuh Selat Hormuz sebagai respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata. Namun Trump menilai situasi tersebut tidak akan berlangsung lama.
&ldquo;Saya pikir itu mungkin saja terjadi, tetapi saya rasa itu tidak mungkin.&rdquo; &ldquo;Saya pikir ini akan terselesaikan dengan cukup cepat,&rdquo; katanya.(DH)

Trump mengklaim Iran sepakat tak memiliki senjata nuklir, namun mengakui sikap itu bisa berubah.

Trump umumkan kesepakatan nuklir, Iran langsung bantah

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok bersenjata Hezbollah dalam upaya menjaga gencatan senjata di Lebanon.
Seperti dikutip Reuters, dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut pembicaraan berlangsung produktif dan menghasilkan komitmen untuk menahan eskalasi militer di kawasan tersebut.
"...tidak akan ada pasukan (Israel) yang pergi ke Beirut, dan pasukan mana pun yang sedang dalam perjalanan telah dipulangkan," kata Trump.
Trump juga menyatakan bahwa Hezbollah, melalui perantara, sepakat menghentikan serangan terhadap Israel. &ldquo;Demikian pula, melalui perwakilan-perwakilan berpangkat tinggi, saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Hizbullah, dan mereka setuju bahwa semua penembakan akan dihentikan,&rdquo; ujarnya.
Namun, di lapangan, serangan tidak berhenti. Israel masih melancarkan serangan ke wilayah selatan Lebanon, sementara Hezbollah terus menyerang pasukan Israel di kawasan yang sama.
Media pemerintah Iran, Tasnim, sebelumnya melaporkan Teheran menghentikan negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat setelah Israel memperluas operasi militernya di Lebanon. Langkah itu disebut memperburuk peluang perdamaian.
Iran kemudian menyebut kemungkinan berakhirnya gencatan senjata dengan AS jika serangan Israel terhadap Hezbollah terus berlanjut. Namun, tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran. Sementara itu, Trump mengatakan kepada NBC bahwa ia belum menerima informasi terkait penghentian pembicaraan tidak langsung dengan Iran.
Di sisi lain, pemerintah Lebanon menyebut Hezbollah telah menyetujui proposal AS mengenai penghentian serangan timbal balik yang akan diperluas ke seluruh wilayah Lebanon. Namun, kesepakatan itu tidak secara eksplisit mencakup wilayah Israel utara yang selama ini juga menjadi target serangan.
Situasi di lapangan tetap memanas. Pasukan Israel dilaporkan masih menguasai sebagian wilayah Lebanon selatan hingga Sungai Litani dan terus bergerak lebih jauh ke utara. Belum pernah ada presiden AS sebelumnya yang diketahui berkomunikasi langsung dengan Hezbollah, yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Washington.(DH)

Trump klaim komunikasi dengan Israel dan Hezbollah untuk dorong gencatan di Lebanon.

Trump klaim bicara dengan Israel dan Hezbollah, berikut penjelasannya

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya tidak membutuhkan bantuan negara lain untuk menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz, meskipun sebelumnya menyerukan pembentukan koalisi internasional guna mengamankan jalur perdagangan energi tersebut di tengah perang melawan Iran.
Berbicara di Gedung Putih saat menerima Perdana Menteri Irlandia Michael Martin, Trump mengatakan AS mampu menangani situasi di Selat Hormuz tanpa dukungan tambahan dari sekutu.
"Kami tidak membutuhkan terlalu banyak bantuan, dan kami juga tidak membutuhkan bantuan sama sekali," kata Trump seperti dikutip Aljazeera. Trump juga melontarkan kritik kepada sejumlah sekutu yang menolak bergabung dalam koalisi yang diusulkannya, termasuk Inggris, Prancis, dan NATO.
"Meskipun kami telah banyak membantu mereka, kami memiliki ribuan tentara di berbagai negara di seluruh dunia mereka tidak ingin membantu kami, yang sungguh menakjubkan,"ujarnya.
Trump menambahkan: "Kami tidak membutuhkan bantuan. Perang itu telah berlangsung lama menurut saya, hampir sejak hari pertama."
Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Trump meminta negara-negara yang berkepentingan terhadap keamanan Selat Hormuz untuk ikut serta dalam misi pengamanan jalur pelayaran internasional.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Sekitar 20% hingga 30% perdagangan minyak global melewati kawasan tersebut. Trump sebelumnya mengklaim sejumlah negara telah menyatakan kesediaan bergabung dalam koalisi tersebut. Namun hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai anggota baru koalisi.
Ia justru memuji sejumlah negara Timur Tengah yang dinilai mendukung upaya Amerika Serikat. "Qatar sangat hebat. UEA benar-benar hebat. Arab Saudi luar biasa. Bahrain sangat baik," kata Trump. "Dan, tentu saja, Israel telah menjadi mitra kami. Israel sangat, sangat kuat bersama kami."
Di sisi lain, Prancis secara terbuka menolak ajakan Washington. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan negaranya tidak akan terlibat dalam operasi militer untuk membuka atau mengamankan Selat Hormuz.
Penolakan serupa juga datang dari sejumlah negara lain, termasuk Jerman, Italia, Spanyol, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Polandia yang belum menunjukkan komitmen untuk bergabung.
Trump secara khusus menyasar NATO dalam kritiknya. Ia menilai aliansi militer tersebut gagal menunjukkan dukungan yang sepadan terhadap Amerika Serikat meski Washington selama ini menjadi kontributor utama pendanaan NATO dan pendukung utama Ukraina. "Saya pikir NATO melakukan kesalahan yang sangat bodoh," kata Trump.
&nbsp;"Dan saya sudah lama mengatakan itu, Anda tahu, saya bertanya-tanya apakah NATO akan pernah ada untuk kita. Jadi ini adalah, ini adalah ujian besar, karena kita tidak membutuhkan mereka, tetapi seharusnya mereka ada di sana."
Meski tidak memberikan jadwal pasti terkait akhir konflik, Trump memperkirakan Iran membutuhkan waktu hingga satu dekade untuk memulihkan diri dari dampak perang.
Namun ia juga mengindikasikan bahwa keterlibatan militer AS tidak akan berlangsung selamanya. "Tapi kami belum siap untuk pergi sekarang, namun kami akan pergi dalam waktu dekat," ujarnya.(DH)

Amerika mengaku mampu mengamankan Selat Hormuz meski tanpa dukungan sekutu barat.

Trump: Amerika banyak bantu NATO, kami tak butuh bantuan mereka

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini terlihat berada dalam posisi sulit saat berupaya mengakhiri perang melawan Iran.
Seperti dikutip dari Reuters, Trump &nbsp;mendapat tekanan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menurunkan harga bensin di AS, tetapi pada saat yang sama menghadapi potensi penolakan dari kubu garis keras anti-Iran di partainya sendiri atas setiap konsesi kepada Teheran.
Dilema Trump terlihat jelas selama sepekan diplomasi yang intens. Ditandai dengan munculnya kabar mengenai kerangka kesepakatan yang sedang dibentuk yang, menurut sumber-sumber, akan memperpanjang gencatan senjata dan melepaskan cengkeraman Iran atas jalur pengiriman minyak vital tersebut, sambil menunda pembahasan mengenai program nuklirnya.
Kesepakatan sementara seperti itu, jika disetujui oleh Trump dan para pemimpin Iran, akan menjadi langkah paling signifikan menuju perdamaian sejak Amerika bergabung dengan Israel menyerang Republik Islam Iran pada 28 Februari, dan dapat meredakan lonjakan harga energi yang dipicu konflik tersebut.
Namun, langkah itu juga dapat memicu ketidakpuasan dari segmen penting basis pendukung Trump, para Republikan berpengaruh yang mendesaknya untuk &lsquo;menyelesaikan pekerjaan&rsquo; dengan melanjutkan serangan guna menutup jalan Teheran menuju senjata nuklir.
Awal pekan ini, beberapa sekutu Trump yang sangat anti-Iran menanggapi laporan tentang kemungkinan kesepakatan dengan kritik. &nbsp;Bahkan &nbsp;ada yang berpendapat bahwa Trump mungkin tidak akan memperoleh lebih banyak dibanding kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang dinegosiasikan mantan Presiden Barack Obama dan kemudian dibatalkan Trump pada masa jabatan pertamanya.
Tokoh senior Partai Republik yang jarang berbeda pendapat dengan Trump, termasuk Senator Lindsey Graham, Roger Wicker, dan Ted Cruz, mendesak presiden agar tidak berkompromi.
Trump membalas dengan menegaskan bahwa ia &lsquo;tidak terburu-buru&rsquo; dan hanya akan menerima kesepakatan yang &lsquo;hebat&rsquo;.
Terjepit di antara tuntutan yang saling bertentangan, solusi cepat untuk harga bensin tinggi dan penghentian ambisi nuklir Iran, Trump memiliki ruang gerak yang sangat terbatas.
&ldquo;Ayunan retorika Trump dan perubahan sikap mendadak selama sepekan terakhir menunjukkan seorang presiden yang mencoba memarkir perang besar di ruang yang sempit,&rdquo; kata Laura Blumenfeld, pakar Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa negosiasi berjalan dengan baik dan ia telah menjelaskan garis merahnya.
&ldquo;Presiden Trump hanya akan membuat kesepakatan yang baik bagi rakyat Amerika, yang harus memastikan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,&rdquo; kata pejabat itu dengan syarat anonim karena membahas persoalan internal yang sensitif.
Masih Jauh dari Tuntutan
Bocoran kepada media pada Kamis mengenai isi &ldquo;memorandum of understanding&rdquo; menunjukkan bahwa kesepakatan yang diusulkan masih menyisakan banyak pertanyaan paling rumit tanpa jawaban.
Itu termasuk bagaimana status jangka panjang selat tersebut, apa yang akan terjadi terhadap stok uranium Iran yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata, dan rincian kemungkinan pelonggaran sanksi.
Kerangka yang sedang dibentuk ini, meski dapat mencegah eskalasi militer, pada tahap ini masih jauh dari tuntutan awal Trump untuk &lsquo;penyerahan tanpa syarat&rsquo; dan janjinya membongkar program nuklir Iran. Iran bersikeras bahwa program tersebut hanya untuk tujuan damai.
&ldquo;Jika syarat-syarat ini akurat dan jika kesepakatan tercapai, Republik Islam Iran tampaknya memperoleh lebih banyak dalam MOU dibanding AS,&rdquo; kata Jason Brodsky, Direktur Kebijakan Organisasi Nirlaba United Against Nuclear Iran, di platform X. &ldquo;Janji untuk lebih banyak pembicaraan nuklir? Waspadalah.&rdquo;
Kantor berita Iran, Tasnim News Agency, mengatakan teks perjanjian tersebut belum final. Trump sebelumnya sudah beberapa kali mengatakan kesepakatan hampir tercapai, dan tidak ada jaminan bahwa upaya terbaru ini akan berhasil ketika upaya-upaya lain gagal.
Gelombang diplomasi pekan ini berlangsung di tengah latar belakang saling serang baru namun terbatas yang membebani gencatan senjata rapuh antara AS dan Iran.
Para analis mengatakan Trump tampaknya berusaha menemukan keseimbangan antara memaksa Iran mengalah pada isu-isu utama sambil sebagai imbalannya hanya menawarkan kompromi terbatas yang tetap memungkinkan ia menggambarkan hasil akhirnya sebagai kemenangan.
Membuka kembali selat tersebut akan disambut baik secara internasional, tetapi Trump pada dasarnya hanya akan memulihkan kelancaran pengiriman yang sudah ada sebelum ia memulai perang.
Sementara itu, jam politik dan ekonomi terus berdetak bagi presiden, yang tingkat persetujuan publiknya mencapai titik terendah baru.
Pemilu sela akan berlangsung pada November, dengan Partai Republik kesulitan mempertahankan kendali Kongres, dan penilaian terbaru menunjukkan bahwa jika konflik berlanjut maka akan terjadi kerusakan besar terhadap ekonomi global.
Trump Abaikan Pemilu Sela?
Iran tampaknya mencari pelonggaran sanksi sejak awal untuk menopang ekonominya yang lumpuh, sesuatu yang menurut para pengkritik Trump mungkin sulit ia tolak demi mencapai kesepakatan penghentian perang.
Namun dalam rapat kabinet pada Rabu, Trump tampaknya menanggapi kritik dengan kembali menegaskan posisi maksimalis dan bersikeras bahwa ia tidak peduli dengan pemilu sela.
Para pembantunya secara pribadi telah menyatakan kekhawatiran bahwa harga bensin tinggi dapat merusak peluang elektoral Partai Republik.
Menurut para analis, Iran menunjukkan keyakinan bahwa mereka berada di posisi unggul, setelah membuktikan mampu bertahan dari serangan militer dan mencekik seperlima pasokan minyak dunia.
&ldquo;Presiden menunjukkan segala tanda ingin ini segera selesai,&rdquo; kata Jon Alterman dari lembaga think tank Center for Strategic and International Studies. &ldquo;Itu membuat Iran semakin keras kepala.&rdquo;
Perubahan sikap drastis selama sepekan terakhir bukanlah hal baru bagi seorang presiden yang berkampanye dengan janji menjauh dari perang yang tidak perlu, tetapi kemudian membawa AS ke keterlibatan asing tanpa menjelaskan alasan secara jelas.
Para analis mengatakan bagaimana ia memutuskan mengakhiri konflik ini diperkirakan akan menjadi faktor utama dalam menentukan warisan kebijakan luar negeri masa jabatan keduanya.
Terlepas dari sisi politik angka-angka rapor ekonomi Amerika jelas menunjukkan Trump harus segera membereskan masalah di Iran, atau ekonomi akan lebih dati hanya sekedar&nbsp;struggle. (YS/MT)
Terkait: &nbsp;Ekonom Moodys Mark Zandi: Ekonomi Amerika sedang struggle
&nbsp;
&nbsp;

Upaya damai Trump dengan Iran berpotensi meredam krisis energi tapi memicu konflik politik internal.

Kisah sang negosiator terjepit dari dua arah: Perang dan politik

WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pada hari Senin (25/5/26) bahwa Qatar, Pakistan, Mesir, Yordania, dan Turki seharusnya diwajibkan bergabung secara massal dengan platform Abraham Accords sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan dengan Iran.
Sebelumnya, seperti dikutip Reuters, Trump mengatakan bahwa pada hari Sabtu telah berbicara dengan para pemimpin negara-negara tersebut, serta Arab Saudi dan Bahrain yang sudah menandatangani Abraham Accords, serangkaian perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
"Saya menyatakan bahwa, setelah semua pekerjaan yang dilakukan Amerika untuk mencoba menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya menjadi kewajiban bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, untuk menandatangani Abraham Accords," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social pada hari Senin.
Ia menambahkan bahwa negara-negara tersebut akan merasa terhormat jika Iran pun menjadi bagian dari kesepakatan itu setelah tercapai perjanjian untuk mengakhiri perang.
Trump juga menyebut bahwa negosiasi dengan Iran "berjalan dengan baik," namun tidak memberikan indikasi bahwa kesepakatan sudah dekat.
Apa Itu Abraham Accords?
Ini bukan pertama kalinya Trump menyebut Abraham Accords &mdash; tetapi baru kali inilah, sejak pecahnya perang Iran pada 28 Februari 2026 lalu, nama accord itu kembali disebut dalam konteks negosiasi besar.
Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab dan Muslim yang ditandatangani pada masa jabatan pertama Trump, September 2020.
Peserta awalnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Namanya diambil dari Nabi Ibrahim , leluhur spiritual bersama dalam tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen, sebagai simbol rekonsiliasi lintas iman.
Secara historis, Abraham Accords merupakan terobosan karena selama puluhan tahun dunia Arab menolak menormalisasi hubungan dengan Israel selama isu Palestina belum terselesaikan, sebuah prinsip yang dikenal sebagai Resolusi Khartoum 1967.
Abraham Accords membalikkan prinsip itu: normalisasi bisa berjalan lebih dulu, terpisah dari nasib negara Palestina.
Bagi Trump, perjanjian itu adalah mahkota diplomatik masa jabatan pertamanya, dan ia telah mendorong perluasannya sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025.
November lalu, Kazakhstan menjadi negara pertama yang bergabung di masa jabatan kedua Trump, meski para pengamat mencatat bahwa Kazakhstan sejatinya telah mengakui Israel sejak 1992, sehingga nilai simbolisnya lebih besar dari substansinya.
Kini Trump ingin melompat jauh lebih ambisius: membawa masuk Qatar, Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan, negara-negara dengan populasi Muslim besar dan konstituen domestik yang selama ini justru paling keras menolak normalisasi dengan Israel.
Turki misalnya, Presiden Erdoğan telah membangun identitas politik bertahun-tahun di atas retorika pro-Palestina, sementara Pakistan tidak pernah sekalipun mengakui Israel secara resmi sejak berdiri pada 1947.
Apa Reaksi Pemimpin Kawasan?
Pertanyaan yang lebih menarik bukan soal ajakan Trump, melainkan&nbsp;mengapa sekarang, dan&nbsp;mengapa dikaitkan dengan negosiasi Iran.
Menurut Times of Israel, dalam unggahan panjangnya di Truth Social hari Senin itu, Trump sama sekali tidak menyebut nama Israel, sesuatu yang mencolok dalam pernyataan yang secara eksplisit membahas normalisasi dengan Israel.
Selain itu, Times of Israel juga mencatat ambiguitas mendasar: tidak jelas apakah Trump merujuk pada aksesi formal ke Abraham Accords yang sudah ada, atau sedang membayangkan sebuah framework politik yang jauh lebih luas.
Yang terjadi di balik layar,&nbsp;menurut media Timur Tengah Al Bawaba, adalah bagaimana reaksi pemimpin para pemimpin negara di kawasan saat Trump menyampaikan gagasan itu dalam&nbsp;conference call&nbsp;Sabtu lalu.
Reaksi dari&nbsp;MBS&nbsp;(Mohammed bin Salman Al Saud, &nbsp;Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi),&nbsp;Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri Qatar, dan PM Pakistan&nbsp;Mian Muhammad Shehbaz Sharif, adalah... h e n I n g.
Trump dilaporkan sampai bercanda menanyakan apakah mereka masih tersambung di telepon.
Selai itu, Trump juga memberi sinyal yang&nbsp;terdengar seperti ultimatum: "Should start with the immediate signing by Saudi Arabia and Qatar, and everybody else should follow suit. If they don't, they should not be part of this deal, it shows bad intention."
Senator Lindsey Graham langsung memperkuat tekanan itu, memperingatkan bahwa penolakan dari Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan bisa membawa "severe repercussions for future relations." (YS/MT)
&nbsp;

Trump dorong negara Timur Tengah gabung Abraham Accords untuk akhiri konflik Iran. Apa motifnya?

Soal Iran, Trump ajak MBS, Qatar dan Pakistan gabung Abraham Accord  

WASHINGTON, DC &ndash; Presiden Donald Trump mengunggah gambar bendera Amerika Serikat yang menutupi peta Iran disertai tulisan 'United States of the Middle East?' di platform Truth Social.
Seperti dikutip Al Jazeera, Minggu (24/05), unggahan tersebut muncul di tengah negosiasi rapuh antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai gencatan senjata yang lebih permanen dalam perang AS-Israel yang dimulai pada 28 Februari lalu.
Sejumlah analis menilai unggahan itu berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan, mengingat sejarah intervensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk invasi Irak pada 2003&ndash;2011, serta dorongan pemerintahan Trump untuk memperluas pengaruh geopolitik AS.
Unggahan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pernyataan berulang pemerintah Trump yang menegaskan bahwa Washington tidak mencari pendudukan jangka panjang maupun pergantian rezim secara langsung di Iran.
Profesor Urusan Internasional dan Studi Timur Tengah Universitas Johns Hopkins, Vali Nasr, menilai pola pernyataan Trump berpotensi mengganggu proses diplomasi yang sedang berlangsung.
Nasr menyinggung ancaman Trump pada awal April yang menyebut &ldquo;seluruh peradaban akan mati&rdquo; apabila Iran tidak menyetujui kesepakatan saat itu. Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, kedua pihak justru menyepakati jeda konflik sementara.
Menurut Nasr, unggahan terbaru Trump kembali menimbulkan ketidakpastian terkait tujuan sebenarnya dari kebijakan AS terhadap Iran.

First he declared he wanted to eradicate Iran&rsquo;s civilization now he is declaring that he wants to turn Iran into an American property. It is this kind of grotesque behavior that undermines diplomacy and unites Iranians in defense of their country. In the middle of delicate&hellip; pic.twitter.com/YcQl0gYAqi
&mdash; Vali Nasr (@vali_nasr) May 23, 2026
&ldquo;Perilaku seperti ini merusak diplomasi dan justru menyatukan rakyat Iran untuk membela negaranya,&rdquo; tulis Nasr di platform X.
Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait unggahan tersebut.
Meski demikian, proses negosiasi antara Washington dan Teheran masih terus berlangsung. Trump mengatakan kepada CBS News bahwa kedua pihak &ldquo;semakin dekat&rdquo; menuju kesepakatan baru, sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut perkembangan lebih lanjut akan segera diumumkan.
Dari pihak Iran, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan kedua negara tengah menyelesaikan nota kesepahaman dan posisi kedua pihak mulai mendekati titik temu.
Namun, sejumlah isu utama masih menjadi hambatan, termasuk masa depan program nuklir Iran, status cadangan uranium yang diperkaya tinggi, serta pengaruh Teheran terhadap Selat Hormuz.
Secara lebih luas, Trump memang kerap menggunakan Truth Social untuk menyampaikan pengumuman politik, menyerang lawan politik, hingga membagikan gambar berbasis AI sejak kembali aktif di platform tersebut pasca-pemilu 2020.
Kebijakan luar negeri pemerintahan Trump periode kedua juga ditandai dengan dorongan memperluas pengaruh AS di luar negeri melalui pendekatan yang disebut &ldquo;Doktrin Donroe&rdquo;, merujuk pada Doktrin Monroe 1823.
Pendekatan tersebut mencakup tekanan terhadap Venezuela dan Kuba, serta dorongan pengambilalihan Greenland.
Pada hari yang sama, Trump juga mengunggah gambar wajahnya di atas pegunungan Greenland dengan tulisan &ldquo;Hello, Greenland!&rdquo;. (SF)

Trump unggah bendera AS yang tutupi peta Iran disertai tulisan 'United States of The Middle East?'

Trump tulis 'United States of the Middle East?' di atas peta Iran 

WASHINGTON -- Tulsi Gabbard mengatakan pada hari Jumat (22/5/26) bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Intelijen Nasional Presiden Donald Trump, dengan alasan suaminya didiagnosis menderita jenis kanker tulang langka. Gabbard ingin meninggalkan posisinya untuk mendampingi sang suami.
Seperti dikutip Reuters, Sabtu ( 23/5/26) Gabbard menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Trump dalam pertemuan di Ruang Oval pada hari Jumat, menurut laporan Fox News Digital sebelumnya. Pengunduran dirinya akan efektif pada 30 Juni.
Dalam surat pengunduran dirinya yang diunggah di X, Gabbard mengatakan kepada Trump: "Sangat berterima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada saya dan kesempatan untuk memimpin Kantor Direktur Intelijen Nasional selama satu setengah tahun terakhir."&rdquo;
Ia menyebut diagnosis kanker tulang yang baru diterima suaminya, Abraham Williams.
&ldquo;Saya tidak bisa dengan hati nurani yang baik meminta dia menghadapi perjuangan ini sendirian sementara saya terus menjalankan jabatan yang sangat menuntut dan menyita waktu ini,&rdquo; tulisnya.
Trump mengatakan di platform Truth Social miliknya bahwa Wakil Direktur Utama Intelijen Nasional Aaron Lukas akan menjadi direktur sementara.
Lukas adalah mantan perwira dan analis CIA yang pernah bertugas di Dewan Keamanan Nasional pada masa pemerintahan pertama Trump.
Trump mengatakan Gabbard telah melakukan pekerjaan yang hebat, namun dengan diagnosis kanker suaminya, ia tentu ingin berada di sisi suaminya, membantu memulihkan kesehatannya saat mereka bersama-sama menghadapi perjuangan berat ini.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan bahwa Gabbard sebenarnya dipaksa keluar oleh Gedung Putih.
Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar, namun Juru Bicara Gedung Putih Davis Ingle menulis di X bahwa Gabbard pergi karena kondisi kesehatan suaminya.
Trump sebelumnya pernah memberi isyarat adanya perbedaan pandangan dengan Gabbard terkait Iran. Pada Maret lalu, ia mengatakan Gabbard &ldquo;lebih lunak&rdquo; dibanding dirinya dalam upaya membatasi ambisi nuklir Teheran.
Pada April, beberapa sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Gabbard bisa kehilangan jabatannya dalam perombakan kabinet yang lebih luas.
Seorang pejabat senior Gedung Putih saat itu mengatakan Trump telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap Gabbard dalam beberapa bulan terakhir.
Sumber lain yang mengetahui langsung masalah tersebut mengatakan presiden telah meminta pendapat sekutunya mengenai calon pengganti kepala intelijen tersebut.
Masa Jabatan Kontroversial&nbsp;
Gabbard tidak memiliki pengalaman intelijen yang mendalam ketika Trump menunjuk mantan anggota Kongres dari Partai Demokrat itu untuk memimpin Kantor Direktur Intelijen Nasional, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi 18 badan intelijen AS setelah serangan Al Qaeda pada 11 September 2001.
Sebagai anggota Garda Nasional Hawaii, ia bertugas di Irak pada 2004 hingga 2005, kemudian menjadi perwira, pindah ke Cadangan Angkatan Darat AS, dan mencapai pangkat letnan kolonel.
Setelah meninggalkan Kongres, ia mulai mengadopsi pandangan konservatif, mendukung Trump dalam pemilihan presiden 2024, dan bergabung dengan Partai Republik.
Ia mendapat kritik bipartisan atas komentar yang dianggap menggemakan narasi Rusia yang menyalahkan NATO atas invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, serta karena bertemu mantan Presiden Suriah Bashar Assad dalam kunjungannya ke Damaskus pada 2017 di tengah perang saudara brutal yang didukung Rusia dan Iran.
Setelah menjabat, Partai Demokrat menuduh Gabbard menggunakan posisinya untuk mendukung upaya Trump membalas musuh-musuh politiknya serta mendukung klaim yang telah dibantah bahwa kecurangan menggagalkan kemenangan Trump dalam pemilu 2020.
Tanda-tanda ketegangan dengan Gedung Putih semakin terlihat ketika Trump pada Juni lalu menyatakan bahwa Gabbard keliru saat menilai tidak ada bukti Iran sedang membangun senjata nuklir.
Ia juga disebut absen dari sejumlah pembahasan antara Trump dan penasihat keamanan nasional utama mengenai isu-isu kebijakan luar negeri besar, termasuk operasi militer AS yang menggulingkan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, perang Iran, dan Kuba.
&ldquo;Ia didorong keluar oleh Gedung Putih,&rdquo; kata sumber yang mengetahui pengunduran diri Gabbard kepada Reuters. &ldquo;Gedung Putih sudah lama tidak puas dengannya.&rdquo;
Menurut sumber tersebut, salah satu penyebab ketidakpuasan adalah aktivitas gugus tugasnya yang dikenal sebagai Director&rsquo;s Initiatives Group.
Kelompok itu bekerja membuka dokumen rahasia terkait kematian mantan Presiden John F. Kennedy, menyelidiki keamanan mesin pemilu, dan menelusuri asal-usul COVID-19.
Sumber ketegangan lainnya adalah keputusan Gabbard pada Agustus lalu mencabut izin keamanan 37 pejabat AS aktif maupun mantan pejabat yang mengungkap identitas seorang agen intelijen yang bertugas secara rahasia di luar negeri.
Gabbard memimpin beberapa inisiatif yang menurutnya bertujuan membersihkan politisasi dari komunitas intelijen, termasuk mencabut izin keamanan mantan pejabat intelijen seperti mantan Direktur CIA John Brennan.
Senator Mark Warner, Demokrat teratas di Komite Intelijen Senat sekaligus salah satu pengkritik utama Gabbard, mengatakan kepada wartawan setelah acara di Manassas, Virginia, pada Jumat bahwa jabatan tersebut kini terlalu dipolitisasi.
&ldquo;Posisi ini sekarang, lebih dari sebelumnya, membutuhkan seorang profesional intelijen independen dan berpengalaman,&rdquo; kata Warner.
Menurutnya, pemimpin berikutnya harus memahami bahwa Direktur Intelijen Nasional seharusnya fokus pada intelijen asing dan tidak melibatkan dirinya dalam insiden pemilu domestik. (YS)

Trump menyatakan Gabbard keliru saat menilai tidak ada bukti Iran sedang membangun senjata nuklir.

Tulsi Gabbard mengundurkan diri dari Direktur Intelejen Nasional AS

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (21/5/26) menunda penandatanganan perintah eksekutif terkait AI karena ia tidak menyukai beberapa bagiannya dan tidak ingin mengambil langkah apa pun yang dapat melemahkan posisi AS dalam persaingan AI dengan China.
Seperti dikutip dari Reuters, Jumat (22/5/26), Trump sebelumnya berencana menandatangani perintah tersebut dalam sebuah acara pada Kamis sore yang dihadiri para CEO perusahaan AI.
Media AS termasuk Semafor dan Washington Post melaporkan bahwa rencana pemerintahan tersebut ditunda setelah adanya dorongan dari pendiri xAI Elon Musk, CEO Meta Mark Zuckerberg, serta mantan penasihat AI Trump, David Sacks.
Menanggapi unggahan di X mengenai laporan tersebut, Musk berkata, &ldquo;Ini salah. Saya masih tidak tahu apa isi EO itu dan presiden baru berbicara dengan saya setelah memutuskan tidak menandatanganinya.&rdquo;
Meta dan firma modal ventura milik Sacks, Craft Ventures, tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters di luar jam kerja normal.
Menghambat AI Amerika?
&ldquo;Saya pikir itu justru menghambat, Anda tahu, kita memimpin China, kita memimpin semua orang, dan saya tidak ingin melakukan apa pun yang bisa mengganggu posisi unggul itu,&rdquo; kata Trump kepada wartawan di Oval Office.
Menurut dua sumber yang mengetahui isi perintah itu dan berbicara kepada Reuters pada Rabu, perintah tersebut akan menciptakan kerangka kerja sukarela bagi pengembang AI untuk berinteraksi dengan pemerintah AS sebelum merilis model AI canggih ke publik.
Trump tidak menjelaskan bagian mana dari perintah eksekutif tersebut yang ia tolak. Para pendukung industri teknologi khawatir ketentuan dalam aturan itu dapat mengurangi keuntungan industri jika memperlambat peluncuran model baru atau memaksa perusahaan mengubah cara kerja model mereka demi mengatasi kekhawatiran keamanan.
Presiden juga berencana mengarahkan pemerintah AS untuk menggunakan model AI canggih guna meningkatkan pertahanan keamanan siber sistem pemerintah, termasuk jaringan milik sektor-sektor vital bagi ekonomi seperti bank dan rumah sakit, menurut sumber lain.
Kekhawatiran mengenai risiko keamanan siber dari sistem AI baru yang sangat kuat semakin meningkat di pemerintahan AS maupun sektor swasta, termasuk terhadap model Anthropic bernama Mythos.
Anthropic telah memperingatkan bahwa Mythos dapat memperkuat serangan siber kompleks, meskipun para pakar keamanan siber mengatakan kepada Reuters bahwa kekhawatiran tentang peretasan tanpa batas terlalu dibesar-besarkan.
Sejak kembali berkuasa, Trump mengambil sikap yang lebih lunak terhadap perusahaan Big Tech dibanding pemerintahan pendahulunya, Joe Biden, terutama dengan munculnya AI dan perannya yang sangat besar di pasar saham AS.
Namun, beberapa pendukung utama Trump tetap menyerukan adanya pagar pengaman (guardrails) yang lebih kuat. (YS)

Trump sebelumnya akan menandatangani perintah itu di sebuah acara yang dihadiri CEO perusahaan AI. 

Trump  tunda perintah ekesekutif terkait AI

JAKARTA - Iran menolak tekanan Amerika Serikat untuk memindahkan cadangan uranium yang diperkaya tinggi ke luar negeri.
Sikap keras itu muncul setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei mengeluarkan arahan agar stok uranium Iran tetap berada di dalam negeri.
Keputusan tersebut memperbesar hambatan bagi Presiden AS Donald Trump yang tengah mendorong kesepakatan damai guna mengakhiri perang Iran-Israel sekaligus menekan program nuklir Teheran.
Seperti dikutip Reuters, dua sumber senior Iran mengatakan keputusan Khamenei lahir dari kekhawatiran mendalam elite Teheran bahwa Washington dan Israel dapat kembali melancarkan serangan setelah Iran melepas cadangan uranium strategisnya.
"Arahan Pemimpin Tertinggi, dan konsensus di dalam pemerintahan, adalah bahwa persediaan uranium yang diperkaya tidak boleh meninggalkan negara ini," kata salah satu sumber Iran kepada Reuters.
Trump langsung merespons keras sikap Teheran. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump menegaskan Washington tidak akan membiarkan Iran mempertahankan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi yang dinilai mendekati level senjata nuklir.
"Kita akan mendapatkannya. Kita tidak membutuhkannya, kita tidak menginginkannya. Kita mungkin akan menghancurkannya setelah mendapatkannya, tetapi kita tidak akan membiarkan mereka memilikinya," kata Trump kepada wartawan.
Pemerintah Israel juga memperkeras tekanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan perang belum akan berakhir sebelum uranium yang diperkaya tinggi dikeluarkan dari Iran, dukungan Teheran terhadap kelompok proksi dihentikan, dan kemampuan rudal balistiknya dilumpuhkan.
Negosiasi damai sendiri masih berjalan alot di tengah gencatan senjata rapuh yang terbentuk setelah perang pecah akibat serangan AS-Israel terhadap fasilitas Iran pada Februari lalu.
Selain isu uranium, pembicaraan juga tersendat oleh blokade AS terhadap pelabuhan Iran serta kontrol Teheran atas Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia.
Sumber Iran mengatakan elite pemerintahan percaya jeda konflik saat ini bisa menjadi taktik Washington untuk menciptakan rasa aman sebelum melancarkan serangan udara baru.
Ketua parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf bahkan menyebut adanya &nbsp;&ldquo;langkah-langkah yang terlihat jelas dan tersembunyi dari musuh&rdquo; yang menunjukkan Amerika sedang menyiapkan operasi militer lanjutan.
Meski demikian, kedua pihak disebut mulai menemukan titik temu pada beberapa isu teknis. Salah satu sumber Iran mengatakan masih ada &ldquo;feasible formulas&rdquo; untuk menyelesaikan sengketa uranium, termasuk pengenceran stok uranium di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency.
Berdasarkan data IAEA, Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60% sebelum fasilitas nuklirnya diserang AS dan Israel pada Juni 2025. Jumlah pasti yang tersisa hingga kini masih belum diketahui.(DH)

Khamenei menolak kirim uranium ke luar negeri meski Trump terus menekan Teheran.