JAKARTA - Grab Indonesia mengumumkan penerapan skema bagi hasil sebesar 8% untuk mitra ojek daring (ojol) roda dua yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.
"Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat," kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/6).
Seperti dikutip Antara, Neneng mengatakan perusahaan akan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi daring.
"Grab Indonesia perlu menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak mudah, sehingga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem, serta peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap terjaga," katanya.
Selain menerapkan skema bagi hasil 8%, Grab menyebut telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade beroperasi di Tanah Air.&nbsp;
Di antaranya melalui kontribusi sekitar 50% terhadap industri ride-hailing dan layanan pengantaran daring, serta menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM.
Perusahaan juga telah merealisasikan berbagai program bagi mitra pengemudi dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
"Ke depan, Grab akan senantiasa memperkuat komitmennya untuk Indonesia dan terus berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Neneng.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi 8 persen.
"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%, harus di bawah 10%," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).
Presiden menegaskan kebijakan tersebut diambil untuk melindungi hak para pengemudi ojek daring yang setiap hari bekerja keras di jalan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang berlaku selama ini belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.
Prabowo menjelaskan bahwa sebelumnya perusahaan aplikator memotong hingga 20% dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan batas potongan yang lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.
"Enak aje, lo yang keringat dia yang dapat duit, sorry aje. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah usaha di Indonesia," tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh. (DK)

Grab menerapkan bagi hasil 8% bagi mitra ojol mulai 1 Juli 2026 sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2026

Grab terapkan skema bagi hasil 8% untuk mitra ojol mulai 1 Juli 2026

JAKARTA - Expert Council of the MSME Development Institute (LPUMKM) PP Muhammadiyah, Aries Muftie mengusulkan pembentukan Apex Takaful sebagai lembaga induk perlindungan bagi koperasi, UMKM, dan ekosistem mikrofinance syariah di Indonesia.Menurutnya, keberadaan Apex diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa sekaligus mengurangi risiko ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional."Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat paling rentan," ujarnya dalam acara Symposium Menara Syariah dan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertema Reimagining Takaful for a Sustainable World di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) 2, Banten, Senin (22/6).
[[ Apex Takaful adalah lembaga induk (Apex Institution) yang mengoordinasikan, mendukung, dan memberikan perlindungan berbasis takaful (asuransi syariah) kepada jaringan koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan mikro syariah. Istilah ini bukan nama lembaga yang sudah resmi berdiri di Indonesia, melainkan sebuah konsep atau usulan kelembagaan.]]
Ia menuturkan Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%,mun rasio gini telah mendekati 0,4.Dalam ilmu ekonomi, kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena mencerminkan ketimpangan yang semakin tinggi.Menurut Aries, pembangunan ekonomi di tingkat desa, pemberdayaan perempuan di wilayah pedesaan, serta keberlangsungan usaha mikro saat ini sangat bergantung pada institusi mikrofinance seperti koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).Namun kelompok tersebut kerap tidak memperoleh perlindungan yang memadai."Masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, dan koperasi sering kali hanya diingat saat terjadi krisis atau menjelang pemilu. Padahal mereka merupakan bagian penting dari perekonomian nasional," ujarnya.Karena itu, ia mengusulkan agar takaful tidak lagi dipandang semata-mata sebagai produk komersial untuk masyarakat perkotaan, melainkan sebagai lembaga apex yang menjadi pusat perlindungan risiko dan penguatan permodalan bagi seluruh ekosistem mikrofinance syariah.Menurut Aries, konsep apex akan menyatukan ribuan kelompok masyarakat dan lembaga keuangan mikro yang selama ini berjalan sendiri-sendiri ke dalam satu sistem perlindungan yang terintegrasi dan kuat.Ia menilai Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain karena belum memiliki apex untuk sektor mikrofinance dan koperasi."Di berbagai forum mikrofinans dunia selalu disebutkan bahwa negara yang tidak memiliki apex menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan masyarakat miskin. Indonesia hingga saat ini belum memiliki apex untuk mikrofinance dan koperasi," katanya.Aries menjelaskan sektor perbankan memiliki perlindungan berlapis dari berbagai lembaga, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Kementerian Keuangan.Sebaliknya, koperasi belum memiliki sistem perlindungan yang setara sehingga lebih rentan ketika menghadapi krisis.Ia mencontohkan sejumlah koperasi besar mengalami kesulitan saat pandemi Covid-19 karena tidak memiliki lembaga penyangga yang dapat memberikan perlindungan ketika terjadi tekanan keuangan.Dalam kerangka yang diusulkannya, dana yang dihimpun melalui skema takaful dapat diinvestasikan pada instrumen syariah seperti green sukuk atau sukuk hijau.Hasil investasi tersebut kemudian digunakan untuk membiayai perlindungan bagi keluarga rentan, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan tanpa harus menanggung beban biaya yang besar.Selain itu, Aries mengusulkan tata kelola yang melibatkan Dewan Syariah Nasional, komite manajemen risiko, serta perwakilan koperasi dan masyarakat desa.Menurutnya, struktur tersebut penting untuk memastikan apex tetap berorientasi pada perlindungan sosial dan kepentingan masyarakat.Dalam paparannya, Aries juga menyoroti besarnya potensi infrastruktur ekonomi syariah Indonesia. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 4.500 BMT dan puluhan ribu pesantren yang dapat menjadi fondasi pengembangan Apex Takaful.Di sisi lain, Malaysia dinilai unggul dalam aspek regulasi dan tata kelola, sementara negara-negara Teluk memiliki kekuatan permodalan yang besar.
Karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan kekuatan populasi dan jaringan ekonomi akar rumput yang dimiliki untuk membangun sistem perlindungan yang lebih kuat.Aries memperkirakan pembentukan Apex Takaful akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.Dalam simulasi yang dipaparkannya, konsolidasi 1.000 koperasi dengan 5 juta pengguna mikro dan kontribusi sebesar 0,5% dapat menghasilkan dana sekitar Rp250 miliar.Dana tersebut dapat digunakan untuk melindungi portofolio pembiayaan mikro senilai Rp50 triliun.Selain itu, surplus lebih dari Rp100 miliar dapat dialokasikan kembali ke ekonomi sirkular, termasuk pembiayaan energi surya dan penguatan rantai pasok koperasi.Menurut Aries, kebutuhan pendanaan untuk memperluas perlindungan ke sekitar 83.000 desa di Indonesia diperkirakan mencapai Rp400 triliun secara bertahap.Ia menegaskan bahwa reimajinasi takaful bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif."Kita harus membangun ekosistem keuangan yang memastikan tidak ada desa yang tertinggal, tidak ada koperasi yang tidak terlindungi, dan semangat gotong royong menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi," ujarnya.Aries menambahkan dana perlindungan tersebut harus dapat mengalir hingga ke desa-desa dan koperasi agar mampu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. (DK)

Apex Takaful diusulkan jadi perlindungan mikrofinance syariah dengan kebutuhan dana Rp400 triliun.

Aries Muftie usulkan Apex Takaful untuk lindungi koperasi dan desa

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tidak hanya berorientasi mengejar keuntungan, tetapi juga memperluas akses pembiayaan ke masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pesan itu setelah menghadiri pertemuan di Istana Negara pada Kamis (18/6) bersama pimpinan lima bank Himbara.
Kelimanya bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
Menurut Rosan, Presiden menilai Himbara merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, bukan semata-mata berfungsi sebagai entitas bisnis.
&ldquo;Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat dan rakyat, dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, dari UMKM, komersial maupun korporasi,&rdquo; kata Rosan saat memberi keterangan pada Kamis.
Rosan menambahkan, Presiden juga menyoroti adanya UMKM yang kena bunga kredit lebih tinggi dibandingkan debitur korporasi. Padahal menurutnya, kelompok UMKM harusnya memperoleh bunga kredit yang setara atau bahkan lebih rendah.
&ldquo;Karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM,&rdquo; ujar Rosan.
Meskipun demikian, Rosan menegaskan Prabowo tetap meminta bank agar tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.
Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menyangkal rumor bahwa Prabowo meminta Himbara agar menahan suku bunga kredit, setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Kamis (18/6) kemarin.
&ldquo;Oh tidak ada, tidak ada,&rdquo; kata Rosan menanggapi kabar tersebut. (KR)

Presiden Prabowo juga meminta Himbara tak menekan UMKM dengan beban kredit yang tinggi.

Prabowo minta bank milik negara tak hanya cari untung

JAKARTA &ndash; Di tengah kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI), PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) memutuskan untuk memantau pasar dan permintaan kredit dari nasabah sebelum ikut menaikkan suku bunga pinjaman.
&ldquo;Jadi kita tidak akan langsung menyesuaikan suku bunga kita, namun kita bagaimana agar tetap kompetitif &hellip; Karena kalau kita langsung menaikkan suku bunga, tentu hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,&rdquo; jelas David Wirawan, SVP Finance AMAR.
Sebagai catatan, AMAR diketahui sebagai bank digital yang memiliki fokus segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ritel, melalui platform Amar Bank Bisnis dan Tunaiku.
Hingga kuartal I 2026, AMAR menyalurkan 55% kredit untuk segmen UMKM, dengan 86% tercatat sebagai kredit produktif, serta 56% kredit untuk sektor riil.
&ldquo;Kita harus balance, antara menyesuaikan suku bunga tersebut untuk keuntungan bank, namun juga bagaimana kita menyesuaikan juga dengan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; imbuh David dalam gelaran Paparan Publik 2026, Kamis (18/6).
Di sisi lain, setelah menyentuh modal inti Rp3 triliun pada 2022 lalu, AMAR mencatatkan capital adequacy rate (CAR) yang tinggi di level 99,2%, jauh lebih tinggi dari level CAR ideal yang dianjurkan otoritas di level 15-20%.
&ldquo;Mungkin yang menjadi challenge buat kita adalah bagaimana kita me-leverage modal tersebut &hellip; minimum ada sekitar lima kali lipat yang bisa sebenarnya kita leverage,&rdquo; ungkap David.
Namun, Benyamin Tampubolon, Special Project Retail Banking Function Head AMAR, menegaskan bahwa permintaan dan penyaluran kredit AMAR terus naik secara konsisten.
Meski demikian, AMAR lebih memilih pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. &ldquo;Kami tidak mengedepankan pertumbuhan at all cost &hellip; kami lebih baik bertumbuh dengan steady,&rdquo; imbuhnya.
Seperti yang telah diberitakan IDNFinancials sebelumnya, AMAR berhasil membukukan pertumbuhan kredit 30,62% secara tahunan menjadi Rp4,16 triliun.
Namun, di tengah pelemahan kredit UMKM secara industri dan tingkat NPL yang tinggi di segmen tersebut, AMAR justru membukukan penurunan non-performing loan (NPL) yang cukup signifikan, dari 1,48% menjadi 0,86% pada kuartal I 2026.
Benyamin mengatribusikan penurunan NPL ini pada sistem credit scoring bank yang senantiasa diperbaharui mengikuti tren perilaku terbaru nasabah, serta komunikasi aktif dengan pelaku UMKM.
Selain itu, manajemen AMAR menyatakan akan terus memperhatikan dampak pelemahan rupiah terhadap aktivits impor-ekspor, yang berpotensi mempengaruhi nasabah UMKM-nya.
&ldquo;Secara tidak langsung, kita akan terus berhati-hati, terutama untuk menjaga NPL bank supaya tetap aman,&rdquo; tegas David. (ZH)

Manajemen pilih jaga keseimbangan profitability dan pertumbuhan ekonomi UMKM sebagai segmen utama.

AMAR tak buru-buru naikkan bunga kredit usai BI Rate naik

JAKARTA - Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menetapkan sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas pembiayaan bagi bank-bank milik negara.
Dikutip dari Antara, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa dukungan pembiayaan perlu terus diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian nasional juga akan tetap menjadi fokus penyaluran pembiayaan bank BUMN.
Dony mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para komisaris utama dan direktur utama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/6).
Selain membahas arah kebijakan pembiayaan, pertemuan tersebut juga meninjau kinerja bank-bank BUMN.
Dony, yang juga menjabat sebagai pejabat di Danantara Indonesia, menilai kinerja positif yang dibukukan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan dan aktivitas ekonomi nasional.
Ia mendorong bank BUMN untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan melalui pembiayaan yang produktif, inklusif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
"Bank BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Dony.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi dalam menjaga ketahanan dan daya saing bank BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
BP BUMN, Danantara, dan bank-bank Himbara kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan bank BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Mereka juga menilai sinergi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan target pembangunan nasional. (ARF)

BP BUMN menetapkan empat sektor prioritas pembiayaan bank BUMN.

Dony Oskaria perintahkan bank BUMN fokus pembiayaan 4 sektor

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif pajak bagi pelaku UMKM.
Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Menurut Maman, pemerintah tetap mempertahankan berbagai insentif perpajakan bagi UMKM guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha kecil di seluruh Indonesia.
&ldquo;Tidak ada perubahan maupun kenaikan pajak UMKM. Insentif perpajakan bagi UMKM tetap sama seperti sebelumnya,&rdquo; ujar Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6).
Ia menjelaskan bahwa skema perpajakan yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pajak.
Sementara itu, UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari total omzet.
Perubahan utama dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 justru memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pelaku usaha.
Jika sebelumnya fasilitas tarif PPh Final 0,5% harus diperpanjang secara berkala, kini kebijakan tersebut ditetapkan berlaku secara permanen.
&ldquo;Dulu fasilitas ini diperpanjang setiap tahun. Sekarang tidak lagi dibatasi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih fokus mengembangkan usaha tanpa khawatir terhadap perubahan regulasi tahunan,&rdquo; kata Maman.
Meski demikian, pemerintah tetap memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan.
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan praktik pemecahan badan usaha menjadi beberapa entitas kecil untuk memperoleh tarif PPh Final 0,5%.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menetapkan aturan yang lebih tegas. Usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif PPh Final 0,5%.
Sementara itu, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) akan dikenakan pajak berdasarkan laba bersih.
Khusus bagi PT dan CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak normal badan usaha yang saat ini sebesar 22%.
&ldquo;Insentif ini ditujukan bagi pelaku usaha yang benar-benar masuk kategori UMKM. Sedangkan usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku secara proporsional,&rdquo; tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan permanen tarif PPh Final 0,5% dapat memperkuat iklim usaha dan investasi UMKM nasional.
Selain itu, kepastian regulasi ini diharapkan membantu pelaku usaha dalam menyusun strategi dan rencana bisnis jangka panjang secara lebih optimal. (DK)

Pemerintah menegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh final 0,5% tetap dan kini berlaku permanen hari ini

Pemerintah tegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh 0,5% permanen

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, pengembangan ekonomi daerah dinilai menjadi kunci dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan antarwilayah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya peran daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
&ldquo;Kita memiliki target besar menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai target tersebut, daerah harus terus didorong karena pertumbuhan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan daerah,&rdquo; ungkap Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema&nbsp;&ldquo;Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor&rdquo;&nbsp;di Jakarta.
Airlangga juga menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih tergolong solid, baik dari sisi korporasi maupun perekonomian secara umum.
&ldquo;Inflasi nasional tercatat berada di level 2,4%, sementara depresiasi rupiah sekitar 2,6% dan dinilai lebih baik dibandingkan periode tekanan ekonomi sebelumnya,&rdquo; ujarnya dalam siaran pers di laman resmi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Senin (25/5).
Dari sisi penguatan ekonomi daerah, pemerintah terus mengakselerasi peran UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan alokasi sekitar Rp300 triliun, program tersebut disebut mampu meningkatkan kapasitas UMKM hingga sekitar 34% serta berkontribusi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18&ndash;27%.
Hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai sekitar Rp111 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi digital melalui kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah.
Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini diperkirakan mencapai US$150 miliar dan berpotensi meningkat hingga US$400 miliar pada 2030.
Bahkan, jika integrasi ekonomi digital ASEAN berjalan optimal, potensi kawasan dapat mencapai US$2 triliun dengan Indonesia berpeluang memperoleh sekitar US$600 miliar.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi berbasis silika di daerah-daerah potensial sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri semikonduktor. (DK)

Pemerintah dorong UMKM serta ekonomi digital untuk tumbuh berkelanjutan.

Airlangga Hartarto: UMKM dan digitalisasi dorong pertumbuhan ekonomi

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat dan stabil, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% secara tahunan hingga 31 Maret 2026."Peningkatan baki debet dan jumlah debitur dinilai mencerminkan fungsi intermediasi yang optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi serta memperluas akses pembiayaan," ujar Haryo, dalam siaran pers, Minggu (19/4).Dari sisi struktur, Haryo menyebut pertumbuhan kredit ditopang segmen korporasi, komersial, dan konsumer.&ldquo;Kredit korporasi tumbuh 14,29% sebagai pendorong utama, diikuti kredit konsumer 13,97%, dan kredit komersial 11,11%,&rdquo; tulisnya.Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57%.Meski demikian, Pemerintah menilai kondisi tersebut tetap terkendali. &ldquo;Kontraksi UMKM merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya.Penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor mikro.&ldquo;KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan 0,21% dan baki debet mencapai Rp522 triliun hingga Triwulan I 2026,&rdquo; katanya.Program ini ditegaskan sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi. Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) juga menunjukkan perkembangan positif.&ldquo;Baki debet KPP mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026,&rdquo; ungkapnya.Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah tumbuh 3,23%, mencerminkan komitmen menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.Dari sisi risiko, Pemerintah mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menjadi 4,55%.Namun, kualitas KUR tetap terjaga. &ldquo;NPL KUR relatif rendah sebesar 2,16%, menunjukkan desain kebijakan yang prudent,&rdquo; jelasnya.Haryo juga menekankan pentingnya skema penjaminan. &ldquo;Cakupan penjaminan mencapai 70 persen dari portofolio KUR dengan rasio klaim 62,8% dan NPG 2,8%,&rdquo; tulisnya.Skema ini dinilai mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan.Dalam merespons bencana, Pemerintah menerapkan kebijakan KUR Pascabencana."Debitur mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan tenor, grace period, serta subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027,&rdquo; ungkapnya.Kebijakan ini juga memberi kemudahan akses pembiayaan baru. Hasilnya, penyaluran KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.&ldquo;Capaian ini menunjukkan stabilitas pembiayaan meski dalam kondisi bencana,&rdquo; tegasnya.Ke depan, Haryo menambahkan, Pemerintah akan memperkuat sinergi KUR dengan program prioritas.
&ldquo;KUR diarahkan mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah,&rdquo; ujarnya.Melalui kebijakan terintegrasi, Pemerintah menegaskan komitmennya. &ldquo;Kami tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Kredit tumbuh 10,42%, KUR tetap stabil menopang pembiayaan UMKM di tengah risiko global.

Fungsi itermediasi mulai jalan, kredit perbankan tumbuh 10,42%

JAKARTA &ndash; PT Pertamina (Persero) memfasilitasi 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang Januari&ndash;Maret 2026, mencakup NIB, sertifikasi halal, HaKI, SPPL, dan lainnya, sebagai upaya memperkuat daya saing serta membuka akses pasar UMKM ke ritel modern.
Program ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan bahwa fasilitasi sertifikasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM.
&ldquo;Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif,&rdquo; ujar Baron.
Salah satu kisah sukses datang dari UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan. UMKM yang bergerak di bidang makanan sehat ini berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulannya berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.
Didirikan pada tahun 2022 oleh Minie Sudjarwo, mantan atlet nasional yang telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai instruktur body builder, MiniesQ lahir dari inspirasi tren gaya hidup sehat yang terus berkembang di masyarakat. Berawal dari satu varian produk healthy cookies, MiniesQ kini terus berinovasi menghadirkan camilan sehat yang tidak hanya lezat, tetapi juga bernutrisi.
&ldquo;Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati,&rdquo; ujar Minie.
Momentum penting terjadi setelah MiniesQ berhasil mengantongi sertifikasi halal. Kepercayaan pasar meningkat, membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket dan 1 supermarket di Jakarta untuk distribusi produk brownies dan oat. Selain itu, MiniesQ juga telah menjalin kemitraan distribusi dengan 90 pusat kebugaran (gym) di wilayah Depok dan sekitarnya, memperkuat posisinya di segmen healthy lifestyle.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen.
Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 serta mendorong program yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen ini diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Upaya tersebut didukung dengan penerapan prinsip Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (YS)

Pertamina fasilitasi 1.346 sertifikasi UMKM 2026 untuk dorong daya saing dan akses ritel.

Pertamina dorong 1.346 sertifikasi UMKM, MiniesQ tembus ritel

JAKARTA &ndash; Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap bahwa transaksi ekonomi digital diproyeksikan melesat pada tahun 2026, ditopang transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS yang dapat menembus Rp4,2 triliun tahun ini.
Selain itu, Nailul Huda, Diretur Ekonomi Digital CELIOS, menyebutkan bahwa transaksi digital dan adopsi mobile banking juga memberikan dampak positif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari segi pembiayaan.
Pasalnya, ia menyoroti tren penurunan pada bentuk pinjaman dari individu, termasuk pihak rentenir, dalam sepuluh tahun terakhir, dari 41% di tahun 2014 menjadi sekitar 30% di tahun 2024.
&ldquo;Artinya, peminjaman dari individu, seperti bank, rentenir dan sebagainya, itu semakin menurun.&nbsp;Yang naik adalah yang menggunakan handphone, atau perbankan digital,&rdquo; tambah Nailul Huda.
Berdasarkan data CELIOS, tren pinjaman daring diproyeksikan akan terus tumbuh dari tahun 2024 hingga 2026 dengan kenaikan rata-rata sekitar 14,5% per tahun, dan dapat mencapai Rp395,1 miliar per akhir 2026 mendatang.
Hal ini didukung data pertumbuhan akun bank digital serta pinjaman dari bank digital, yang naik hingga masing-masing 37% dan 26,4% pada tahun 2024.
&ldquo;Memang kita tengah mengalami pergeseran&nbsp;untuk proses peminjaman, dari yang individu atau rentenir, kepada perbankan yang berbasis mobile banking,&rdquo; tegas Nailul Huda dalam acara Digital Banking &amp; Economic Outlook 2026 yang digelar PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) di Jakarta, Selasa (10/3).
-
Peran Bank Digital dalam Menghidupkan UMKM
Lebih lanjut, Nailul Huda menyebutkan bahwa pelaku UMKM merupakan salah satu segmen pasar yang dapat ditangkap bank digital, karena bank konvensional kini mulai menarik diri dari pelayanan kredit untuk UMKM.
Porsi kredit UMKM ditargetkan mencapai 30% dari total kredit yang disalurkan di Indonesia. Namun nyatanya, Nailul Huda mengungkap bahwa kini angkanya masih di level 20%&mdash;lebih rendah dibandingkan saat pandemi.
Di sisi lain, pelaku UMKM menyebutkan beberapa faktor penghambat untuk menjajaki opsi pembiayaan dari bank konvensional, termasuk suku bunga yang dinilai tinggi dan masalah administrasi, mulai dari prosedur hingga ketersediaan agunan.
Menurut Josua Sloane Solagracia, Senior Vice President of MSME AMAR, digitalisasi perbankan seharusnya dapat melahirkan inovasi perbankan untuk melayani masyarakat lebih baik dan lebih luas, misalnya dengan credit scoring dan proses&nbsp;onboarding yang lebih unggul.
Nailul Huda juga mengharapkan ke depannya, segmen UMKM dapat mendapatkan pembiayaan lebih inklusif &ndash; yang didorong peran digital banking &ndash; melalui kemudahan layanan dan credit scoring, tanpa mengorbankan kualitas kredit.
&ldquo;Saya rasa sebenarnya itu bisa meng-catch up peluang untuk menjadi UMKM yang lebih tinggi,&rdquo; ujarnya.
Dari sisi Amar Bank, Josua mengungkap bahwa 60% portofolio kredit AMAR kini terdiri dari usaha mikro, dengan total nasabah hingga sekitar 400 ribu.
Kemudian, menurut Yosua Sulivan, Head of Finance AMAR, per 2025, AMAR mencatatkan pertumbuhan kredit hingga 35% secara tahunan, dengan estimasi NPL net terjaga di kisaran 1%. (ZH)

Digitalisasi dapat mendorong kemudahan layanan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

CELIOS: Digital banking bisa cegah pelaku UMKM pinjam ke rentenir

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan 10 UMKM binaannya dalam pameran Dhawa Festival (Dhawafest) Pesona 2026 di Jakarta. Keikutsertaan ini bertujuan memperluas akses pasar, meningkatkan branding produk, serta mendorong peningkatan transaksi bagi pelaku usaha binaan.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Carnalies mengatakan partisipasi BNI dalam Dhawafest merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk mendorong UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing lebih tinggi.
&ldquo;Partisipasi BNI dalam Dhawafest Pesona 2026 merupakan bentuk nyata komitmen perseroan dalam mendorong UMKM binaan agar semakin naik kelas, memiliki daya saing, serta mampu memperluas jaringan pasar melalui kolaborasi lintas institusi,&rdquo; ujar Corina dalam keterangan tertulis.
Dhawafest Pesona 2026 diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan (DWP Kemenkeu) sebagai wadah promosi produk kreatif dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini telah berlangsung selama tiga hari, pada 4&ndash;6 Maret 2026 lalu, di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta.
Tahun ini, Dhawafest menghadirkan sekitar 240 peserta yang terdiri dari pengrajin, produsen, serta pelaku UMKM binaan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, institusi swasta, hingga perwakilan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Mengusung tema &ldquo;Persembahan Elok Nusantara &ndash; Dukung UMKM Lebih Berkelas Menuju Indonesia Emas&rdquo;, pameran ini menampilkan beragam produk di bidang fashion, kerajinan tangan, dan kuliner yang mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun ini, Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai ikon Dhawafest dengan simbol Tari Piring yang merepresentasikan nilai kerja sama dan sinergi.
Dalam pameran tersebut, BNI menghadirkan berbagai UMKM binaan dari beragam sektor. Di antaranya Fenny Permata dengan produk perhiasan berbahan mutiara dan permata, Rafi Ridwan x ManZieRa yang menghadirkan karya pengrajin disabilitas berupa jilbab dan tenun, Jeara Sleep Wear dengan produk busana tidur, Polka Clothes dengan batik dan tenun bercorak polkadot, serta Bagora dengan produk bawang goreng.
BNI juga membawa sejumlah UMKM binaan lainnya seperti Rendang Asese dengan kuliner khas Nusantara, Artha Boutique dengan produk batik, Wong Perfume dengan parfum lokal, Lemari Lawas dengan koleksi vintage dan batik lawas, Rumah BUMN Bekasi dengan busana muslim, Abit Kain dengan produk baju, ulos, dan tas, serta FIEF dengan koleksi batik dan tenun.
Selain menghadirkan produk UMKM unggulan, BNI juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai serta meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha. Upaya ini sejalan dengan komitmen BNI untuk mendukung transformasi digital di sektor UMKM sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih modern dan berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam Dhawafest Pesona 2026, BNI berharap UMKM binaan dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas serta memperkuat jaringan bisnis dengan berbagai mitra. Sinergi antara perbankan, pemerintah, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional menuju Indonesia Emas. (YS)

BNI membawa 10 UMKM binaan tampil di Dhawafest Pesona 2026 guna memperluas pasar dan promosi produk.

BNI bawa 10 UMKM binaan tampil di Dhawafest Pesona 2026

JAKARTA &ndash; Momentum Ramadan membawa berkah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero). Melalui ajang SMEXPO Ramadan 2026, sejumlah UMKM binaan Pertamina mencatatkan peningkatan penjualan signifikan bahkan hingga dua kali lipat dibandingkan hari biasa.
SMEXPO Ramadan yang diselenggarakan di Grha Pertamina Jakarta pada 2&ndash;6 Maret 2026 ini menghadirkan sekitar 20 UMKM binaan Pertamina dengan berbagai produk unggulan, mulai dari fashion, kerajinan (craft), hingga makanan dan minuman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan.
Vice President Corporate Social Responsibility &amp; SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, mengatakan bahwa SMEXPO menjadi salah satu upaya Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM binaan.
&ldquo;Melalui SMEXPO Ramadan ini, Pertamina ingin memberikan ruang bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penjualan, khususnya pada momentum Ramadan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat,&rdquo; ujar Rudi.
Menurut Rudi, kehadiran SMEXPO tidak hanya membantu promosi produk UMKM, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat.
&ldquo;Ketika UMKM mengalami peningkatan penjualan, maka dampaknya juga dirasakan oleh para pekerja dan keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,&rdquo; tambah Rudi.
Pertamina sendiri menjalankan pembinaan UMKM secara terintegrasi melalui Pertamina UMK Academy, yang memberikan berbagai pelatihan mulai dari manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, penentuan harga produk, hingga strategi pemasaran digital.
Selain itu, Pertamina juga memfasilitasi UMKM untuk memperoleh berbagai sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, BPOM, hingga standar internasional seperti HACCP dan GACC guna meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menambahkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menghadirkan energi kebaikan bagi masyarakat.
&ldquo;SMEXPO menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan UMKM dengan pelanggan sehingga mereka dapat berkembang, naik kelas, dan semakin berdaya saing,&rdquo; ujar Baron.
Baron menambahkan bahwa Pertamina terus mendorong agar UMKM binaan mampu memperluas jangkauan pasar, termasuk melalui pemanfaatan platform digital dan peluang ekspor.
&ldquo;Melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan, Pertamina berharap UMKM binaan dapat tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia,&rdquo; tambah Baron.
Salah satu UMKM binaan yang merasakan dampak positif adalah Meat Story, produsen olahan daging beku seperti bakso frozen dan sosis homemade. Pemilik Meat Story, Hilda, mengatakan bahwa penjualan produknya meningkat signifikan selama Ramadan.
&ldquo;Selama Ramadan biasanya ada peningkatan penjualan hingga sekitar 50 persen bahkan bisa mendekati dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Kehadiran bazar seperti SMEXPO ini sangat membantu meningkatkan penjualan kami,&rdquo; ujar Hilda.
Meat Story yang berbasis di Keranggan, Cibubur ini mulai bergabung sebagai Mitra Binaan Pertamina sejak 2024 dan telah mendapatkan berbagai dukungan, mulai dari pendampingan bisnis hingga hibah peralatan produksi.
&ldquo;Sejak menjadi Mitra Binaan Pertamina, kami mendapatkan banyak pendampingan mulai dari manajemen bisnis, perluasan relasi, hingga dukungan peralatan seperti vacuum chamber untuk pengemasan produk,&rdquo; jelas Hilda.
Selain Meat Story, produsen mukena Shokha juga merasakan dampak positif dari pembinaan Pertamina. Dengan kapasitas produksi hingga 1.000 mukena per bulan dan pemasaran di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, Shokha mencatatkan peningkatan penjualan sekitar 20 persen setelah menjadi mitra binaan Pertamina.
&ldquo;Selain peningkatan penjualan, kami juga mendapatkan berbagai pelatihan offline dan online yang membantu meningkatkan kemampuan kami dalam mengelola usaha,&rdquo; ujar Shofiya.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan&nbsp;https://www.danantaraindonesia.co.id/. (ys)

Sejumlah UMKM binaan Pertamina mencatat peningkatan  penjualan signifikan pada SMESCO Ramadhan 2026

UMKM binaan Pertamina raih Omzet 2 kali lipat di SMEXPO Ramadhan 2026

JAKARTA&nbsp; &ndash; Memanfaatkan momen Ramadan, PT Pertamina (Persero) mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pemasaran produknya melalui partisipasi aktif di berbagai pameran strategis. Di Jabotabek, puluhan UMKM binaan Pertamina terlibat dalam tiga kegiatan besar. Aktifnya UMKM ini mengantarkan penghargaan bagi Pertamina, atas partisipasi dan kepedulian terhadap pengembangan UMKM agar semakin berdaya dan kompetitif.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan bahwa Ramadan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Di momen Ramadan, konsumsi masyarakat relatif meningkat, seperti lauk pauk untuk berbuka puasa, busana, alat ibadah, hingga pembelian hampers atau bingkisan Lebaran.
&ldquo;Dengan mengikuti pameran selama Ramadan ini, Pertamina meyakini produk-produk UMKM lebih mudah diterima masyarakat. Sehingga, partisipasi UMKM membuka akses pasar yang lebih luas agar produk lokal semakin dikenal dan memiliki daya saing tinggi,&rdquo; ujarnya.
Pada 2&ndash;6 Maret 2026, sebanyak 20 UMKM binaan serta 6 UMKM lain mengikuti Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Ramadan di Grha Pertamina, Jakarta. UMKM bergerak di bidang kuliner, fesyen, dan perhiasan, sehingga banyak diminati oleh ribuan Pekerja Pertamina. "Pameran di gedung perkantoran seperti ini memanfaatkan peluang, untuk menawarkan produk makanan dan minuman bagi pekerja yang tidak sempat menyiapkan hidangan makanan dan minuman di rumahnya. Produk fesyen dan perhiasan juga laris manis, untuk persiapan Lebaran ataupun berlibur," jelas Baron.
Partisipasi pameran UMKM berlanjut pada Pameran Dhawafest di Kementerian Keuangan (4&ndash;6 Maret 2026) dengan melibatkan 12 UMKM sektor craft, F&amp;B, dan fashion Muslim. Pameran diselenggarakan di lingkungan kementerian, tidak hanya dikunjungi oleh pekerja di lingkungan kementerian, namun juga tamu-tamu di gedung tersebut.
Pada saat pembukaan Dhawafest, Rabu (4/3), Pertamina juga menerima penghargaan atas partisipasi dan kepedulian terhadap pengembangan UMKM. Penghargaan diserahkan oleh Ida Yulidina Purbaya kepada Priscilia Simon Mantiri selaku Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pertamina.
Pada 5-8 Maret 2026, Pertamina juga berpartisipasi dalam Indonesia International Furniture Expo (IFEX) di ICE BSD City, Tangerang. Sebanyak enam UMKM sektor furnitur dan kerajinan berorientasi ekspor ikut dan menjajakan produknya, termasuk untuk potensi pemasaran partai besar maupun ekspor ke mancanegara.
Pertamina juga akan terlibat pada Bazaar Ramadan Kementerian ESDM, 10&ndash;12 Maret 2026, atau menjelang libur Lebaran. Pameran ini akan menghadirkan enam UMKM sektor makanan dan minuman serta fesyen busana muslim. Partisipasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BUMN dan kementerian dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan peluang penjualan selama momentum Ramadan.
"Melalui rangkaian pameran tersebut, Pertamina berharap UMKM binaan memperoleh manfaat nyata berupa peningkatan omzet, perluasan jejaring bisnis, serta peningkatan kapasitas dalam memenuhi standar pasar yang lebih luas. Program pemberdayaan UMKM ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Baron.
Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat langsung adalah Kartini, pemilik UMKM Pempek Syamil asal Palembang, yang berpartisipasi dalam SMEXPO Ramadan di Grha Pertamina. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan peluang besar untuk memperkenalkan produk khas daerah kepada pasar yang lebih luas.
&ldquo;Keikutsertaan kami dalam SMEXPO Ramadan sangat membantu memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dukungan Pertamina tidak hanya membuka akses pasar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri kami untuk terus berkembang dan bersaing,&rdquo; ujar Kartini.
Dengan semangat Ramadan Berkah, Lokal Berdaya, Pertamina optimistis UMKM Indonesia dapat terus tumbuh menjadi pilar penting perekonomian nasional sekaligus membawa produk lokal semakin dikenal di tingkat global.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan&nbsp;https://www.danantaraindonesia.co.id/. (YS)

 PT Pertamina (Persero) mendorong UMKM untuk meningkatkan pemasaran produk melalui berbagai pameran 

Pertamina ajak puluhan UMKM aktif dan berdaya di bulan Ramadhan

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp5 triliun, bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana Rp20 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan, Jumat (27/2), obligasi ini dibagi tiga seri dengan kupon tetap 4,85%&ndash;5,95% per tahun, ditawarkan 100% dari nilai pokok, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Riciannya sebagai berikut: Seri A Rp1,23 triliun, tenor 370 hari, kupon 4,85%; Seri B Rp2,66 triliun, tenor 3 tahun, kupon 5,70%; Seri C Rp1,09 triliun, tenor 5 tahun, kupon 5,95%.
Pembayaran kupon dilakukan tiap kuartal, dimulai 17 Juni 2026, dan pokok dibayarkan penuh saat jatuh tempo: 27 Maret 2027 (Seri A), 17 Maret 2029 (Seri B), 17 Maret 2031 (Seri C).
Obligasi dijamin seluruh aset BRI tanpa agunan khusus, dengan hak pemegang paripassu kecuali untuk kreditur dengan jaminan khusus.
Penerbitan ini memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo hingga 1 September 2026, mencerminkan kemampuan perseroan memenuhi kewajiban keuangannya.
Dana hasil obligasi, setelah biaya emisi, akan difokuskan untuk proyek sosial, sekitar 50% untuk penciptaan lapangan kerja dan pembiayaan UMKM, sisanya untuk pemberdayaan sosial ekonomi.
Penawaran umum dijadwalkan 11&ndash;12 Maret 2026, penjatahan 13 Maret 2026, dan pencatatan di BEI 25 Maret 2026. BRI menunjuk beberapa penjamin pelaksana emisi dengan skema full commitment. (DK)

BBRI luncurkan obligasi sosial Rp5 triliun, kupon 4,85%-5,95%, dana untuk UMKM & proyek sosial.

Fokus pembiayaan UMKM, BBRI terbitkan obligasi sosial Rp5 triliun

JAKARTA &ndash; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dukungan terhadap kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk UMKM yang digelar di Laboratorium Smesco, Jakarta.
Kegiatan kolaboratif antara Smesco Indonesia, Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI), MWX, dan BNI tersebut diikuti oleh 56 pelaku UMKM. Para peserta memperoleh pembekalan terkait pemanfaatan teknologi AI dalam operasional usaha, digitalisasi transaksi keuangan, hingga peluang pengembangan bisnis menuju pasar ekspor.
Direktur Commercial Business BNI Muhammad Iqbal mengatakan, BNI berkomitmen menghadirkan solusi digital yang dapat mempercepat transformasi UMKM agar lebih adaptif dan berdaya saing. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui layanan BNIdirect bisnis yang membantu pelaku usaha mengelola transaksi keuangan secara cepat, aman, dan efisien.
"BNI terus memperluas dukungan kepada UMKM melalui solusi digital, akses pembiayaan, serta program pembinaan yang terintegrasi. Kami ingin UMKM Indonesia tumbuh berkelanjutan dan mampu bersaing, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar global," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis.
Iqbal menjelaskan peran BNI dalam mendorong UMKM menembus pasar ekspor melalui platform BNI Xpora yang berfokus pada tiga pilar utama, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Program tersebut mencakup edukasi, pendampingan, hingga fasilitasi business matching dan akses ke pasar internasional.
Direktur Business dan Pemasaran Smesco Indonesia Rizky Firdaus menambahkan, kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis kepada UMKM mengenai penerapan AI dan digitalisasi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Menurutnya, kolaborasi dengan BNI menjadi langkah strategis dalam memperluas akses edukasi UMKM, mulai dari pencatatan transaksi digital, pemasaran berbasis AI, hingga kesiapan ekspor.
"Kami mengapresiasi dukungan dan sinergi BNI yang turut menyukseskan kegiatan ini, sehingga UMKM memperoleh wawasan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan bisnis mereka," kata Rizky.
Apresiasi serupa disampaikan Ketua Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) Tri Hastuti Anjarsari. Dia menilai materi yang disampaikan memberikan perspektif baru bagi pelaku usaha perempuan untuk meningkatkan skala dan kualitas bisnis.
"Pemanfaatan AI dari MWX, pengembangan ekspor melalui BNI Xpora, serta penggunaan BNIdirect bisnis untuk digitalisasi transaksi membuka peluang bagi pelaku usaha perempuan untuk naik kelas," jelas Tri.
Dalam sesi pemaparan, perwakilan MWX Tresna Manggala memperkenalkan pemanfaatan teknologi AI melalui platform SMEwhiz.ai dan FinanceWhiz. Teknologi ini membantu UMKM dalam pembuatan konten otomatis, analisis pemasaran, pencatatan transaksi, hingga pengelolaan laporan keuangan secara digital sehingga operasional usaha menjadi lebih efisien dan terukur.
Melalui kolaborasi lintas institusi ini, BNI berharap semakin banyak UMKM memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi peningkatan daya saing. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan usaha Indonesia yang lebih berkelanjutan dan berorientasi global. (YS/KR)

BNI dorong UMKM manfaatkan AI untuk digitalisasi usaha dan memperluas peluang ekspor.

BNI ajak UMKM pakai AI demi tembus pasar global

JAKARTA - Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Ahmad Hasan menegaskan bahwa konsep halal kini telah berkembang jauh melampaui sekadar kepatuhan terhadap aturan agama.
&nbsp;Di tingkat global, halal telah dipahami sebagai simbol kesehatan, kualitas, dan gaya hidup modern yang diterima lintas negara dan budaya.Pernyataan tersebut disampaikan Haikal dalam International Halal Symposium bertajuk &ldquo;Halal Beyond Compliance: A Strategic Pathway to Global Leadership&rdquo; yang digelar di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk 2, Banten, Rabu (21/1).&ldquo;Halal hari ini bukan hanya milik umat Islam. Di Amerika, halal diposisikan sebagai simbol health. Di Korea, halal identik dengan kualitas dan lifestyle. Ini adalah peradaban modern,&rdquo; ujar Haikal.Ia menjelaskan bahwa persepsi halal berbeda di tiap negara, namun memiliki benang merah yang sama, yakni jaminan kebersihan, keamanan, dan mutu produk.
Di China, halal bahkan dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara di Eropa dan Inggris, halal semakin diterima sebagai standar umum dalam industri pangan.Menurut Haikal, perubahan paradigma global tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, untuk tampil sebagai pemimpin industri halal internasional. Namun realitas di dalam negeri menunjukkan potensi besar itu belum sepenuhnya tergarap.Saat ini, nilai transaksi industri halal global mencapai sekitar Rp21.000 triliun. Sementara kontribusi Indonesia baru sekitar Rp680 triliun atau setara 3,5%. Dari sekitar 60 juta pelaku usaha nasional, baru 3&ndash;4% yang telah memiliki sertifikat halal.&ldquo;Padahal dengan persentase sekecil itu saja, nilai ekonominya sudah sangat besar. Artinya peluang kita masih terbuka sangat lebar,&rdquo; katanya.Haikal juga menyoroti tantangan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil, khususnya UMKM kuliner tradisional seperti warteg. Ia menyebut banyak produk lokal kalah bersaing bukan karena kualitas, melainkan karena belum tersertifikasi halal.&ldquo;Produk luar negeri bisa masuk dengan label halal, sementara produk kita sendiri tertinggal. Ini bukan soal rasa, tapi soal standar dan kepercayaan,&rdquo; ujarnya.Ia menegaskan perlunya pendekatan sertifikasi halal yang lebih sederhana, inklusif, dan adaptif agar pelaku UMKM tidak terbebani. Menurutnya, sertifikasi halal justru harus menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat.Dalam kesempatan yang sama, Haikal mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius pada penguatan ekosistem halal nasional.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kata Haikal, aktif mendorong pengembangan industri halal, sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi rujukan halal dunia.
&ldquo;Presiden Prabowo menantang Indonesia untuk menjadi standar halal internasional. Halal adalah masa depan, dan Indonesia harus berada di depan,&rdquo; tegasnya.Haikal pun optimistis bahwa dengan regulasi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia mampu menjadikan halal sebagai kekuatan ekonomi sekaligus identitas peradaban modern.&ldquo;Halal itu bersih, sehat, berkualitas, dan inklusif. Itulah nilai universal yang sedang dicari dunia hari ini,&rdquo; pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Muhammad Fuad Nasar, Director of Halal Product Guarantee, Ministry of Religious Affairs menyampaikan harapannya agar simposium halal yang digelar hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama pengembangan konsep halal secara global.Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penelitian fundamental dan prinsip halal yang dikembangkan melalui pendekatan ilmiah, edukasi, relasi, serta inovasi.
Salah satu rujukan utama dalam pengembangan tersebut adalah riset yang diinspirasi oleh Dr. Anthony Susan, yang menempatkan proses aplikasi dan penelitian halal pada berbagai tahap kompetensi dalam konteks budaya sosial dan realitas yang beragam.Menurutnya, isu halal tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara teks dan konteks, termasuk hubungan antara lembaga, manusia, serta dinamika sosial yang menyertainya.
Meski konsep halal bersumber dari Al-Qur&rsquo;an dan Sunnah, penerapannya dapat memiliki makna dan proses yang berbeda di setiap wilayah, seiring dengan perbedaan budaya dan reformasi sosial yang berlangsung.&ldquo;Keseimbangan strategis menjadi kunci, karena halal hanya bisa dijalankan melalui prinsip halal itu sendiri,&rdquo; ujarnya. (DK)

Isu halal tak dapat lepas dari interaksi antara teks dan konteks, termasuk hubungan lembaga.

Haikal Ahmad: Regulasi halal belum berpihak pada usaha kecil

JAKARTA - Kinerja kredit perbankan kembali menunjukkan perlambatan pada Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36%, turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 7,7%, dengan total penyaluran mencapai Rp 8.220,2 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDK November 2025 mengatakan, &ldquo;Pada Oktober 2025, kredit tumbuh sebesar 7,36%, sementara September yang lalu adalah 7,7%, menjadi sebesar Rp 8.220,2 triliun.&rdquo;
Dari sisi penggunaan, kredit investasi menjadi motor utama dengan peningkatan 15,72%, lebih tinggi dibanding September yang tercatat 15,18%. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 7,03%, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 7,42%. Kredit modal kerja mengalami tekanan lebih besar setelah hanya naik 2,39%, lebih rendah dari 3,37% pada September.
Dari kelompok debitur, OJK mencatat kredit korporasi masih bertumbuh solid sebesar 11,02%, sedangkan kredit UMKM justru mengalami kontraksi tipis 0,11%.
Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatat pertumbuhan 11,48% atau lebih tinggi dibanding September yang berada pada 11,18%, dengan total dana tersimpan Rp 9.756,6 triliun.
Dian menambahkan bahwa stabilitas suku bunga mulai terlihat, seiring tren penurunan bunga kredit dan simpanan. Penurunan tertinggi terjadi pada bunga kredit investasi dan kredit modal kerja. Sementara itu, bunga simpanan rupiah ikut melemah, terutama dari instrumen deposito.
Likuiditas perbankan juga tetap longgar. Rasio ALNCD berada di posisi 130,97% dan ALDPK mencapai 29,47%, keduanya jauh di atas batas ketentuan. Liquidity coverage ratio (LCR) berada pada level tinggi, yakni 210,43%.
Dari sisi risiko, kualitas kredit terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,25%, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya 2,24%. NPL net berada pada 0,90%.
Posisi loan at risk (LAR) justru membaik setelah turun menjadi 9,41% dari 9,52% pada September.
Ketahanan industri perbankan masih kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 26,38%, naik dibanding posisi September yang berada pada 26,15%.(DH)

Pertumbuhan kredit turun, UMKM tertekan, sementara likuiditas dan modal bank masih kuat.

OJK: Pertumbuhan kredit lesu di Oktober, UMKM justru alami kontraksi

JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menghentikan sementara proses produksi, pemanenan, dan pengangkutan kayu sejak Kamis, 11 Desember 2025.Berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan, Kamis (11/12), keputusan ini diambil setelah perseroan menerima Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan, tertanggal 8 Desember 2025, yang memerintahkan penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan di wilayah PBPH Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Selain itu, INRU juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Desember 2025 yang meminta seluruh aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR), dihentikan.&nbsp;Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi potensi banjir dan cuaca ekstrem.Manajemen INRU menyatakan bahwa penghentian operasional merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi pemerintah pusat dan daerah.Secara finansial, perseroan berpotensi mengalami penundaan penerimaan pendapatan selama masa penangguhan.Penghentian sementara ini juga berdampak pada rantai pasok, termasuk pemasok, kontraktor, UMKM, jasa transportasi, serta masyarakat yang menggantungkan ekonomi pada aktivitas perusahaan.Manajemen INRU menyebut akan menyiapkan langkah mitigasi sosial-ekonomi bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.Meski pabrik berhenti beroperasi, perusahaan tetap menjalankan pemeliharaan aset, perawatan tanaman, dan kegiatan operasional esensial lainnya untuk menjaga kesiapan produksi hingga kebijakan pemerintah dipulihkan.Manajemen INRU menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, DLHK Sumatera Utara, dan otoritas terkait mengenai perkembangan situasi ini. (DK)

Pemerintah minta Toba Pulp Lestari (INRU) hentikan sementara operasional 

Pemerintah minta Toba Pulp (INRU) hentikan sementara operasional 

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), memaparkan sejumlah faktor yang masih menahan laju penyaluran kredit meski kondisi likuiditas perbankan mulai pulih.Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam Macro Economic Outlook Q4 2025 menjelaskan bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see akibat ketidakpastian ekonomi global dan domestik.Selain itu, porsi kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) masih tinggi di kisaran 25&ndash;29%.Menurut laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, kredit modal kerja, yang mencakup 53% portofolio kredit, mengalami perlambatan karena dunia usaha menunda ekspansi di tengah prospek ekonomi yang belum kuat.Suku bunga kredit yang tidak turun secepat BI Rate juga menjaga minat kredit tetap rendah.Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil membuat perbankan lebih selektif, cenderung memilih debitur berisiko rendah.Sektor UMKM pun masih tertekan sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan kredit belum maksimal.Banyak perusahaan memilih menggunakan pembiayaan internal ketimbang mengambil kredit baru.Meski demikian, Andry optimistis prospek kredit akan membaik. Ia menilai stabilitas geopolitik, pelemahan dolar AS, dan pelonggaran kebijakan moneter dapat mendorong arus modal serta permintaan kredit.Perbaikan belanja pemerintah dan inflasi yang terjaga dalam target BI turut memperkuat daya beli dan kredit konsumsi."Arah kebijakan pemerintah untuk 2026 semakin jelas, setelah sepanjang semester II 2025 langkah kebijakan mulai konsisten," mengutip dari Antara, Kamis (4/12).Ia berharap konsistensi kebijakan fiskal dapat memperkuat ekspansi kredit ke depan.
Data Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit Oktober 2025 melambat menjadi 7,36% (year-on-year/yoy), turun dari 7,70% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara tahun berjalan, pertumbuhan mencapai 4,96% (year-to-date/ytd), lebih rendah dibanding 7,04% pada periode sama tahun lalu. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,48% yoy, ditopang oleh likuiditas sektor swasta serta insentif pemerintah dan Bank Indonesia.
Stabilitas likuiditas perbankan tetap terjaga, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di level 84,26%.
Data Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit Oktober 2025 melambat menjadi 7,36% yoy, turun dari 7,70% sebelumnya.
Secara tahun berjalan, pertumbuhan mencapai 4,96% ytd, lebih rendah dibanding 7,04% ytd pada periode sama tahun lalu. (DK)

Bank Mandiri ungkap penyebab laju kredit masih lambat meski likuiditas perbankan mulai pulih. 


Laju penyaluran kredit masih lambat, apa kata Bank Mandiri?

JAKARTA &ndash; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)&nbsp;atau BNI memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendorong UMKM naik kelas melalui partisipasi aktif pada National Financial Health Event (NFHE) 2025 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Acara tersebut digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11/2025), dan turut dihadiri Ratu Maxima selaku UN Secretary-General&rsquo;s Special Advocate for Financial Health.
NFHE menjadi wadah strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait kesehatan finansial serta mendorong perilaku keuangan yang lebih bijak, khususnya di kelompok rentan.
Direktur Operations BNI Ronny Venir menjelaskan, keikutsertaan BNI adalah wujud kontribusi nyata dalam menghadirkan ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.
"BNI hadir untuk memberikan edukasi keuangan dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, UMKM, pekerja migran, dan komunitas peduli lingkungan," ujar Ronny dalam keterangan tertulis.
Pada kegiatan ini, BNI turut membuka booth interaktif yang menampilkan beragam produk kerajinan tangan, tas, dan dompet hasil karya UMKM binaan. Kehadiran booth tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga media untuk memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.
Ronny menambahkan, partisipasi BNI selaras dengan strategi pemberdayaan UMKM yang terdiri dari tiga tahapan, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas penetrasi pasar UMKM hingga tingkat internasional.
Dalam rangkaian NFHE, BNI juga menjadi salah satu narasumber dalam sesi talkshow yang membahas dukungan akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta edukasi keuangan bagi berbagai segmen seperti UMKM, guru, pekerja migran, mahasiswa, serta komunitas peduli lingkungan.
Menurut Ronny, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus mempercepat UMKM naik kelas. "Partisipasi ini sekaligus menunjukkan peran BNI sebagai Agent of Development yang mendukung program pemerintah dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada profit berkelanjutan," ujarnya.
Dengan kontribusi dalam NFHE 2025, BNI menegaskan komitmennya dalam memperluas edukasi keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, serta memfasilitasi digitalisasi dan perluasan pasar UMKM. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya BNI memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Edukasi finansial dan dukungan UMKM jadi fokus utama partisipasi BNI.