JAKARTA &ndash; Pelaku pasar aset kripto di Indonesia mendesak pemerintah untuk memperjelas Pasal 221A dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Amandemen UU P2SK), yang baru saja disahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2026 Nomor 26.
Aturan terbaru ini dikhawatirkan dapat mengubah lanskap bisnis kripto tanah air secara drastis karena mewajibkan seluruh perdagangan dikelola terpusat oleh bursa.
Kekhawatiran ini disampaikan oleh Robby Bun, Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), di sela-sela acara ulang tahun ke-3 Bursa CFX pada 9 Juni 2026 -- sepekan sebelum amandemen UU P2SK tersebut resmi diundangkan pada 17 Juni 2026.
Saat itu, Robby mengaku belum memegang naskah resminya. "Saya belum memiliki UU itu, hanya dengar-dengar bahwa bursa yang mengatur transaksi kripto di Indonesia," ujarnya kala itu.
IDNFinancials baru memperoleh salinan resmi LNRI Tahun 2026 Nomor 26 tersebut pada 20 Juni 2026.
&nbsp;Setelah dikonfirmasi ulang hari Senin (22/06/26), Robby menegaskan kembali bahwa pandangannya tersebut tetap berlaku terhadap rumusan final pasal itu.
&nbsp;Pasal 221A ayat (8) huruf c pada halaman 135 menyebutkan:
"...bursa aset kripto dan bursa aset keuangan digital selain aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221A ayat (1) huruf b dan Pasal 221F wajib menyelenggarakan perdagangan dan mempertemukan penawaran jual dan beli aset kripto dan aset keuangan digital selain aset kripto pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan aset kripto dan aset keuangan digital selain aset kripto di antara mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan&hellip;"
&nbsp;Menurut Robby, pasal tersebut memang tidak secara eksplisit menyebut sistem single orderbook. Namun, frasa "wajib menyelenggarakan perdagangan dan mempertemukan penawaran jual dan beli... di antara mereka" bisa ditafsirkan ke arah itu, yakni mewajibkan seluruh transaksi kripto dilakukan melalui bursa tunggal.
&nbsp;"Kalau benar diterapkan, exchange-exchange yang sekarang punya harga dan likuiditas sendiri-sendiri bisa turun kelas menjadi sekadar 'pintu masuk' ke satu sumber harga yang dikelola bursa itu," kata Robby.
Ia menjelaskan, praktik perdagangan kripto di berbagai negara umumnya dilakukan melalui exchange, seperti Binance, misalnya, di mana setiap platform memiliki harga sendiri untuk aset kripto yang listing.
Perbedaan harga antar-exchange ini bukanlah anomali, melainkan mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya arbitrase dan price discovery secara independen.
&nbsp;Jika fungsi itu dipindahkan ke satu bursa tunggal, kata Robby, hasilnya adalah semacam single orderbook yang menyamakan harga setiap aset kripto di seluruh platform.
Pola ini dinilai tidak lazim dalam praktik internasional, di mana variasi harga antar-exchange adalah hal biasa.
Robby juga menyoroti bahwa dengan keberadaan dua bursa di Indonesia saat ini, mekanisme penerapan sistem single orderbook, jika benar diarahkan ke sana, belum jelas pengaturannya.
&nbsp;"Ini hanya menurunkan level bursa menjadi fungsi exchange. Sementara exchange berubah jadi agen penjualan," ujarnya.
&nbsp;Ia menyayangkan ketentuan ini karena kurang memberikan kepastian perlindungan bagi keberlangsungan model bisnis exchange yang sudah berjalan, termasuk soal investasi infrastruktur dan likuiditas yang telah dibangun masing-masing platform sejauh ini.
&nbsp;Single Point Failure
Praktisi kripto yang juga Juru Bicara Asosiasi Blockchain Indonesia, Wan Iqbal, dari segi teknis sentralisasi bursa justru menciderai nilai dari industri aset digital dan aset kripto itu sendiri yang berlandaskan desentralisasi.
Desentralisasi dalam hal ini bukanlah berarti aset kripto tidak mau diatur, itu pemahaman yang salah, dengan desentralisasi, aset kripto memberikan kebebasan individu untuk memiliki dan mengontrol aset mereka sendiri.
&nbsp;Artinya, kata dia, jika dilakukan sentralisasi hanya di bursa, akan berpotensi memiliki risiko single point failure yang cukup besar apalagi dengan berbagai resiko digital seperti hacking, transfer aset, dan pengelolaan single custody.
Selain itu, dengan sentralisasi akan memberikan potensi biaya tambahan ke pengguna (user) atau beban operasional PAKD, baik itu dalam bentuk biaya transaksi, biaya transfer aset, dan biaya lainnya.
Ini juga membuat Pedagang Aset Kripto dan Aset Digital dalam negeri susah bersaing dengan PAKD (Pedagang Aset Keuangan Digital) di level internasional, memberikan ruang bergerak yang lebih sedikit dan likuiditas yang tidak fleksibel.
&nbsp;&ldquo;Belum lagi kalau kita bicara sejak 2018 sampai sekarang inovasi aset kripto dalam negeri dalam segi produk dan inovasi masih kalah tertinggal dari produk yang tersedia di pasar internasional,&rdquo; kata Wan Iqbal.
Selain itu, potensi resiko capital outflow yang besar jika produk dalam negeri baik melalui PAKD atau bursa tidak bisa bersaing dalam segi produk dan inovasi dan juga biaya termasuk pajak, yang menyebabkan banyak masyarakat yang masih menggunakan exchange kripto internasional yang tidak memiliki lisensi di Indonesia.
&nbsp;Padahal fungsi bursa, kliring dan custody yang sudah berjalan di industri saat ini sudah cukup kompleks tapi masih dapat diterapkan dengan baik.
&nbsp;&ldquo;Oleh karena itu saya melihat belum adanya urgensi untuk adanya perubahan fundamental mengenai fungsi bursa dan penerapan Single orderbook.&rdquo;
&nbsp;Justru yang harus dibantu pemerintah adalah bagaimana industri aset kripto lokal dapat bersaing dengan pasar internasional dengan inovasi produk, dan melayani pengguna luar negeri untuk membawa capital inflow.
&ldquo;Serta bantuan keringanan pajak transaksi untuk menumbuhkan transaksi lokal menjadi lebih sehat dengan likuiditas yang memadai.&rdquo; (MT)
Terkait: BI turunkan batas beli dolar US$10.000, bagaimana dengan stablecoin?

"Ini hanya turunkan level bursa menjadi exchange. Sementara exchange berubah jadi agen penjual."

UU P2SK wajibkan transaksi kripto 'single orderbook' via bursa?

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko melanjutkan pelemahan pada perdagangan Selasa (23/6), di tengah sikap wait and see investor menjelang pengumuman Annual Market Classification Review oleh MSCI pada 24 Juni 2026.
Analis CGS International Sekuritas Indonesia menilai sentimen negatif datang dari pelemahan mayoritas indeks saham di Wall Street pada Senin, berlanjutnya aksi jual investor asing, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun di sisi lain, kenaikan harga sejumlah komoditas dinilai berpotensi menjadi penopang bagi IHSG.
&ldquo;IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung melemah dengan kisaran support 6.015/5.915 dan resist 6.218/6.320,&rdquo; jelas analis CGS International Sekuritas.
Sebelumnya pada perdagangan Senin (22/6), IHSG melemah 0,98% ke level 6.116,69 setelah sempat bergerak di zona hijau pada awal sesi.
Analis Phintraco Sekuritas menilai investor cenderung menahan posisi menjelang pengumuman MSCI, untuk memastikan apakah Indonesia tetap bertahan di Emerging Market. Selain itu, pasar juga dinilai menantikan hasil peninjauan peringkat kredit Indonesia oleh S&amp;P Global.
Dari sisi teknikal, analis Phintraco menilai IHSG berada di bawah rata-rata pergerakan lima hari atau MA5, namun masih bertahan di atas MA10 dan MA20. Histogram MACD masih berada di area positif, sementara indikator Stochastic RSI melanjutkan pembalikan arah menuju area pivot.
Phintraco memperkirakan IHSG berpotensi menguji level psikologis 6.000 apabila ditutup di bawah 6.100. &ldquo;Namun jika masih bertahan ditutup di atas level 6.100, diperkirakan konsolidasi IHSG masih akan berlanjut di kisaran 6.050-6.220,&rdquo; jelas analis Phintraco Sekuritas.
Sementara itu, BRI Danareksa Sekuritas menilai pasar juga mencermati sejumlah ketidakpastian terkait implementasi perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), termasuk ketentuan yang mewajibkan Bank Indonesia (BI) mendapat persetujuan dari DPR atas anggaran tahunannya.
Secara teknikal, IHSG dinilai masih bergerak di area konsolidasi dengan kecenderungan terbatas. &ldquo;Selama bertahan di atas area support 6.070&ndash;5.930, peluang rebound masih terbuka dengan target resistance 6.300&ndash;6.350,&rdquo; jelas analis BRI Danareksa Sekuritas. (KR)

Pelaku pasar masih mencermati hasil tinjauan MSCI serta sejumlah sentimen domestik.

IHSG rawan koreksi lanjutan, investor tunggu kepastian MSCI

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,98% atau 60,45 poin ke 6.116,69 pada perdagangan Senin (22/6), setelah sempat menguat tipis di awal sesi.
Total transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 45% menjadi Rp13,49 triliun, dari rata-rata transaksi harian pekan lalu yang mencapai Rp24,8 triliun.
Volume saham yang diperdagangkan di bursa mencapai 22,5 miliar lembar. Sementara sebanyak 450 saham mencatat penurunan harga, 219 saham menguat dan 144 lainnya stagnan.
Analis Phintraco Sekuritas menjelaskan sektor barang baku menghadapi tekanan paling dalam, dengan penurunan 2,49%. Sedangkan sektor energi paling unggul, dengan kenaikan 1,47%.
&ldquo;Investor cenderung bersikap wait and see menjelang pengumuman mengenai Annual Market Classification Review pada 24 Juni 2026,&rdquo; jelas analis Phintraco, dalam catatan yang disampaikan kepada investor.
&ldquo;Selain itu beberapa isu mengenai UU P2SK menimbulkan ketidakpastian di pasar,&rdquo; imbuhnya.
Dari kawasan emerging market Asia Pasifik, mayoritas indeks saham memang menghadapi tekanan, dengan penurunan paling dalam pada PCOMP Filipina yang turun 1,64%. Namun indeks TWSE Taiwan dan KOSPI Korea Selatan tetap unggul dengan kenaikan masing-masing 2,75% dan 0,69%.
Dari pasar valuta asing, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,22% ke Rp17,843/US$, sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan. Baht Thailand jadi satu-satunya mata uang yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS), meskipun hanya 0,17%. (KR)

Transaksi di pasar saham menurun jelang pengumuman MSCI dan ketidakpastian hasil revisi UU P2SK.