TEHERAN - Israel dilaporkan mengirimkan sistem pertahanan udara berbasis laser Iron Beam ke Uni Emirat Arab (UEA) selama konflik terbaru dengan Iran, untuk membantu melindungi negara Teluk tersebut dari serangan rudal dan drone.
Langkah ini disebut sebagai perkembangan penting dalam kerja sama pertahanan antara kedua negara, mengutip dari THE TIMES OF ISRAEL.
Menurut laporan Financial Times, Israel juga mengirimkan sistem pengawasan canggih bernama Spectro yang mampu mendeteksi drone Iran dari jarak hingga sekitar 20 kilometer.
Laporan tersebut muncul setelah Axios sebelumnya menyebut bahwa Israel telah mengerahkan baterai Iron Dome ke UEA dan mengirim puluhan personel militer untuk mengoperasikannya.
Sumber yang mengetahui situasi itu mengatakan bahwa Israel turut mengirim sejumlah sistem senjata tambahan yang tidak disebutkan secara rinci, dan menyebut bahwa kehadiran pasukan di lapangan &ldquo;bukan jumlah kecil&rdquo;.
Selain itu, Israel juga disebut memberikan intelijen waktu nyata mengenai peluncuran rudal Iran yang menuju wilayah UEA.
Kerja sama militer ini disebut sebagai salah satu bentuk keterbukaan publik pertama yang menunjukkan kolaborasi pertahanan lebih jauh di luar latihan bersama, sejak kedua negara menormalisasi hubungan pada 2020 melalui Abraham Accords, yang salah satunya dipicu oleh kekhawatiran terhadap Iran.
Laporan juga menyebut bahwa sebagian besar sistem yang dikirim masih berupa prototipe atau belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem militer Israel, karena dilakukan dalam kondisi perang yang bergerak cepat.
Iron Beam sendiri adalah sistem laser berdaya tinggi yang baru mulai dioperasikan militer Israel pada akhir 2025.
Sistem ini dirancang untuk menembak jatuh proyektil kecil dan melengkapi sistem lain seperti Iron Dome, David&rsquo;s Sling, dan Arrow.
Keunggulannya adalah biaya operasional rendah karena tidak menggunakan amunisi konvensional, melainkan energi laser.
Menurut laporan Axios, pengiriman ini dilakukan setelah komunikasi antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Sejak konflik dimulai, ratusan rudal dan ribuan drone diluncurkan Iran ke berbagai target di kawasan, menjadikan UEA salah satu negara yang paling terdampak. Meski sebagian besar serangan berhasil dicegat, beberapa tetap mengenai target militer dan sipil, sehingga mendorong Abu Dhabi meminta bantuan tambahan dari sekutunya. (DK)

Israel kirim sistem Iron Beam, Spectro ke UEA untuk menangkal rudal dan drone Iran.

Israel kirim laser beam anti drone Iran ke UAE

WASHINGTON - Pejabat Uni Emirat Arab (UEA), Anwar Gargash, menyatakan bahwa setiap penyelesaian konflik antara AS dan Iran harus menjamin akses bebas melalui Selat Hormuz.
Ia memperingatkan bahwa kesepakatan yang gagal mengendalikan program nuklir, rudal, dan drone Iran akan menciptakan &ldquo;Timur Tengah yang lebih berbahaya dan tidak stabil.&rdquo;
Seperti dikutip Reuters, Gargash, penasihat diplomatik presiden UEA, menegaskan dalam briefing akhir pekan bahwa Selat Hormuz, jalur minyak vital dunia, tidak boleh digunakan sebagai senjata.
Keamanan jalur tersebut, menurutnya, bukan alat tawar-menawar regional, melainkan kebutuhan ekonomi global.
&ldquo;Selat Hormuz tidak dapat disandera oleh negara manapun,&rdquo; kata Gargash. Ia menambahkan bahwa kebebasan navigasi harus menjadi bagian integral dari setiap kesepakatan yang menyelesaikan konflik dengan jelas.
Meski UEA menginginkan perang segera berakhir, Gargash memperingatkan agar gencatan senjata tidak meninggalkan akar ketidakstabilan.
&ldquo;Kami tidak ingin eskalasi meningkat, tetapi juga tidak ingin gencatan senjata yang gagal mengatasi isu-isu utama, seperti program nuklir Iran serta serangan rudal dan drone yang terus menghujani kami dan negara lain,&rdquo; ujarnya.
Presiden AS Donald Trump mengancam akan menyerang Teheran lebih jauh jika Iran tidak membuat kesepakatan dan membuka kembali Selat Hormuz sebelum tenggat waktu pada hari Selasa.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyinggung serangan terhadap infrastruktur energi dan transportasi Iran, yang menurut kritikus dapat dianggap kejahatan perang.
Selama lebih dari lima minggu, AS dan Israel telah melakukan serangan rudal dan udara terhadap Iran, dengan alasan menghancurkan ancaman dari program senjata nuklir, persenjataan rudal balistik, dan dukungan Tehran terhadap milisi proksi regional.
Gargash menegaskan bahwa UEA siap bergabung dalam upaya internasional yang dipimpin AS untuk mengamankan jalur pengiriman melalui Selat Hormuz.
Sekitar 20% pasokan minyak dan gas cair global melewati selat ini setiap hari, tetapi tindakan Iran telah membatasi lalu lintas dan memicu krisis energi global.
Konflik pecah pada 28 Februari setelah negosiasi kesepakatan nuklir antara Washington dan Teheran gagal, memicu serangan AS dan Israel terhadap Iran. Iran membalas dengan gelombang rudal dan serangan drone ke Israel, pangkalan militer AS di kawasan, serta infrastruktur energi Teluk, termasuk bandara, pelabuhan, dan pusat komersial.
Menurut pejabat regional, UEA menerima serangan Iran lebih berat dibanding negara Teluk lainnya.
Gargash menuturkan bahwa meski skenario serangan penuh Iran adalah yang paling buruk bagi UEA, negara ini mampu menanganinya dengan baik, menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi.
Ia menambahkan bahwa fundamental ekonomi UEA tetap kuat, memposisikan negara itu untuk pemulihan meski membutuhkan usaha.
Strategi Iran, kata Gargash, kemungkinan justru akan memperkuat aliansi keamanan Teluk dengan AS, memperluas peran militer AS di kawasan, dan meningkatkan pengaruh Israel.
AS akan tetap menjadi mitra keamanan utama UEA, dan Abu Dhabi akan memperkuat hubungan tersebut di tengah meningkatnya ancaman regional. (DK)

Gargash: Akses Selat Hormuz harus dijamin, gencatan senjata tak boleh biarkan ketidakstabilan.

Pejabat UEA: Selat Hormuz jadi kunci perdamaian AS-Iran

NEW YORK - Sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan semakin mendekati keputusan untuk terlibat dalam perang melawan Iran.The Wall Street Journal melaporkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mulai condong bekerja sama dengan AS dan Israel setelah serangan Iran berulang kali mengganggu perekonomian mereka dan berpotensi memperkuat pengaruh Teheran atas Selat Hormuz.Dilansir Anadolu Anjasi, langkah terbaru negara-negara Teluk dinilai memperkuat kemampuan AS melakukan serangan udara sekaligus membuka jalur baru untuk menekan sumber pendanaan Iran.Meski begitu, mereka belum secara terbuka mengerahkan pasukan militer ke medan perang.Negara-negara Teluk sebelumnya menyatakan enggan terlibat langsung dalam konflik dengan Iran, namun tekanan meningkat seiring ancaman Teheran untuk memperluas pengaruhnya di kawasan kaya energi tersebut.Arab Saudi dilaporkan mulai membuka akses bagi militer AS untuk menggunakan Pangkalan Udara King Fahd di wilayah barat Semenanjung Arab.Sikap ini menandai perubahan setelah sebelumnya Riyadh menolak fasilitas dan wilayah udaranya dipakai untuk menyerang Iran. Perubahan posisi ini terjadi di tengah serangan rudal dan drone Iran terhadap Riyadh serta fasilitas energi Saudi.Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, menegaskan kesabaran negaranya terhadap serangan Iran tidak tanpa batas.Sementara itu, Putra Mahkota Mohammed bin Salman disebut ingin memulihkan efek penangkal (deterrence) dan semakin dekat mengambil keputusan untuk bergabung dalam serangan.Di sisi lain, UEA mulai menekan aset milik Iran, yang selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi aktivitas ekonomi Teheran.Dubai dilaporkan menutup Iranian Hospital dan Iranian Club sebagai bagian dari langkah yang menargetkan institusi yang dianggap terkait dengan pemerintah Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).UEA, yang telah lama menjadi pusat finansial bagi bisnis Iran, juga memperingatkan bahwa mereka dapat membekukan miliaran dolar aset Iran.Langkah tersebut berpotensi membatasi akses Iran terhadap valuta asing dan jaringan perdagangan global, sehingga dapat semakin menekan ekonominya yang sudah terdampak inflasi dan sanksi.Serangan terbaru terhadap fasilitas energi di Arab Saudi, Kuwait, UEA, dan Qatar meningkatkan kekhawatiran kawasan, sekaligus memperkuat sikap bersama negara-negara Teluk terhadap Iran.Qatar bahkan mengecam serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan nasionalnya.Para sekutu AS di Timur Tengah terus berkomunikasi dengan pemerintahan Presiden Donald Trump mengenai langkah selanjutnya dalam konflik dengan Iran.Para analis menilai, jika serangan Iran terhadap negara-negara Teluk terus berlanjut, mereka kemungkinan akan terdorong untuk ikut terlibat langsung dalam perang. (DK)

Sekutu AS di Teluk makin dekat terlibat perang Iran usai serangan energi meningkat.

Arab Saudi dan UEA makin dekat ikut AS terlibat perang Iran

DUBAI - Gerakan separatis selatan Yaman menyatakan akan menggelar referendum kemerdekaan dari wilayah utara dalam dua tahun ke depan.Pernyataan ini muncul di tengah pertempuran sengit, saat pasukan yang didukung Arab Saudi berupaya merebut kembali wilayah yang dikuasai separatis sejak bulan lalu.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) yang didukung Uni Emirat Arab (UEA).Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, hal ini menjadi sinyal paling jelas sejauh ini mengenai niat STC untuk memisahkan diri dari Yaman, langkah yang dipandang sebagai eskalasi oleh pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan pendukungnya, Arab Saudi.Pernyataan STC disampaikan hanya beberapa jam setelah pemerintah Yaman mengumumkan operasi militer untuk merebut kembali Provinsi Hadramout, wilayah strategis yang kaya minyak dan dikuasai STC sejak Desember lalu. Operasi tersebut dilaporkan mendapat dukungan militer Arab Saudi.Kemajuan mendadak pasukan separatis pada awal Desember telah mengubah peta kekuatan di Yaman, yang telah dilanda perang selama lebih dari satu dekade.Perkembangan ini memecah koalisi anti-Houthi dan menyingkap perbedaan kepentingan antara dua sekutu Teluk, Arab Saudi dan UEA.Selama bertahun-tahun, Yaman terbelah antara wilayah utara yang dikuasai kelompok Houthi yang didukung Iran, dan wilayah lain yang berada di bawah kendali pemerintah serta kelompok-kelompok yang didukung negara-negara Teluk, termasuk separatis selatan.Pemerintah Yaman dan Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan STC.Namun, media pemerintah Saba melaporkan Ketua Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Saudi, Rashad al-Alimi, telah meminta Riyadh menjadi tuan rumah forum dialog untuk menyelesaikan persoalan selatan.Al-Alimi berharap forum tersebut dapat mempertemukan seluruh faksi selatan tanpa pengecualian, termasuk STC. Usulan ini muncul setelah sejumlah tokoh dan kelompok politik selatan mengecam langkah sepihak STC, khususnya oleh pemimpinnya Aidarous Al-Zubaidi, terkait arah masa depan wilayah selatan.Sementara itu, di Hadramout, gubernur setempat mengatakan pasukannya telah melancarkan operasi dan merebut pangkalan militer penting.
STC menyatakan pasukannya dalam siaga penuh dan siap merespons keras, di tengah kekhawatiran Arab Saudi yang memandang penguasaan Hadramout oleh separatis sebagai ancaman strategis. (DK)

Hal ini menjadi sinyal paling jelas sejauh ini mengenai niat STC untuk memisahkan diri dari Yaman

Separatis Yaman STC akan gelar referendum merdeka 2  tahun ke depan

DUBAI &ndash; Pasar tenaga kerja di Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi diperkirakan tetap tumbuh pesat dan membutuhkan lebih dari 1,5 juta pekerja tambahan hingga 2030, meskipun penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terus meningkat.Hal ini terungkap dalam studi tenaga kerja global yang dirilis pada 2025.Seperti dikutip&nbsp;geo.tv, riset tersebut menunjukkan bahwa kehadiran AI tidak mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia di kawasan Teluk.Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang kuat, proyek pembangunan berskala besar, serta ekspansi layanan publik dan swasta justru mendorong permintaan tenaga kerja yang berkelanjutan.Di Arab Saudi, kebutuhan tenaga kerja didorong oleh program reformasi ekonomi Vision 2030 yang mencakup investasi besar di sektor konstruksi, infrastruktur, pariwisata, manufaktur, logistik, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru.Studi itu memperkirakan, tanpa peningkatan produktivitas dari AI, Arab Saudi memerlukan sekitar 650.000 pekerja tambahan untuk menopang rencana ekspansinya.Bahkan setelah memperhitungkan otomatisasi, kerajaan tersebut masih akan menghadapi kesenjangan tenaga kerja yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.Sementara itu, permintaan tenaga kerja di Uni Emirat Arab diproyeksikan meningkat lebih cepat.Total jumlah tenaga kerja UEA diperkirakan tumbuh 12,1% hingga 2030, menjadikannya salah satu pasar tenaga kerja dengan pertumbuhan tercepat di antara negara-negara yang diteliti.&ldquo;Peningkatan 12,1% tenaga kerja manusia ini merupakan salah satu yang tertinggi di antara pasar yang dikaji.Arab Saudi diperkirakan mencatat pertumbuhan 11,6%, jauh di atas negara-negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat (2,1%) dan Inggris (2,8%),&rdquo; demikian isi laporan tersebut.Analisis ini dilakukan oleh ServiceNow, perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat, bersama Pearson, perusahaan pendidikan global berbasis di Inggris yang fokus pada pengembangan keterampilan dan penilaian tenaga kerja.Menurut laporan tersebut, fokus kuat UEA pada teknologi, AI, dan transformasi digital layanan justru diperkirakan menciptakan lapangan kerja baru, bukan menghilangkannya.Modernisasi di sektor pemerintahan dan swasta mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja di bidang manufaktur, pendidikan, ritel, kesehatan, jasa keuangan, serta layanan berbasis teknologi.AI diperkirakan akan mengambil alih tugas-tugas rutin dan berulang. Namun, peran manusia tetap krusial untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis, pengawasan, interaksi dengan pelanggan, pemecahan masalah, dan penyediaan layanan.Sektor-sektor yang diproyeksikan terus merekrut tenaga kerja di UEA dan Arab Saudi antara lain konstruksi, transportasi, logistik, kesehatan, perhotelan, ritel, pendidikan, energi, jasa keuangan, dan teknologi informasi.Temuan ini juga memiliki arti penting bagi pekerja migran, termasuk dari Pakistan. Jutaan warga Pakistan saat ini bekerja di UEA dan Arab Saudi, terutama di sektor konstruksi, transportasi, ritel, kesehatan, dan pekerjaan teknis.Studi tersebut menegaskan bahwa peluang kerja bagi tenaga asing masih terbuka luas, khususnya bagi mereka yang memiliki keterampilan teknis, keahlian vokasional, literasi digital, serta pengalaman di sektor jasa.Kesimpulannya, AI akan meningkatkan produktivitas, tetapi tidak sepenuhnya mampu menutup kekurangan tenaga kerja yang muncul akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Teluk. (DK)

UAE dan Arab Saudi diproyeksi tetap butuh 1,5 juta pekerja hingga 2030 meski AI meningkat.

AI masif, UAE dan Arab Saudi tetap butuh lebih dari 1,5 juta pekerja

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan peluncuran proyek energi terbarukan senilai US$1 miliar di Yaman, untuk mendukung pemulihan sektor energi di negara tersebut.
Perusahaan asal Abu Dhabi, Global South Utilities (GSU), akan menjadi pelaksana proyek tersebut. GSU akan mengelola portofolio proyek yang mencakup energi surya dan angin, serta pengembangan jaringan distribusi listrik di Yaman, menurut pernyataan perusahaan. Menurut laporan reuters.com, Yaman menghadapi krisis listrik hampir 30 tahun akibat kekurangan bahan bakar dan infrastruktur yang rusak akibat konflik, termasuk perang saudara sejak 2014. Namun situasi mulai membaik setelah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar pertama mulai beroperasi, yang juga mendapat pendanaan dari UEA.
International Energy Agency (IEA) mencatat kontribusi PLTS hanya menyumbang 10,4% dari total produksi listrik Yaman. Namun kontribusinya diproyeksi meningkat, dengan pembangunan fase kedua PLTS Aden pada 2026 mendatang.
&ldquo;Portofolio senilai satu miliar dolar ini memperluas sistem energi yang mampu mendukung ekonomi lebih besar dan pasar yang lebih aktif di Yaman,&rdquo; ujar CEO GSU, Ali Alshimmari. Perdana Menteri Yaman, Salem bin Braik, sebelumnya menyatakan bahwa UEA telah berkomitmen mendukung sektor energi negara itu, dengan nilai investasi US$1 miliar. (DK/KR)

UEA menunjuk GSU dalam menggarap proyek energi bernilai $1 miliar di Yaman.