WASHINGTON - Seorang hakim Amerika Serikat pada Selasa memberikan persetujuan awal terhadap kesepakatan revisi senilai US$38 miliar antara Visa dan Mastercard dengan para pedagang (merchant) yang menuduh kedua jaringan kartu tersebut mengenakan biaya pemrosesan pembayaran kartu kredit yang terlalu tinggi.
Hakim Distrik AS, Brian Cogan, di Brooklyn, New York, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut "adil, masuk akal, dan memadai", serta mengindikasikan kemungkinan besar akan memberikan persetujuan final di kemudian hari.
[[ Kesepakatan awal US$38 miliar ini adalah nilai ekonomi dari paket penyelesaian (settlement package) yang telah direvisi dan mendapat persetujuan awal hakim. Angka tersebut atau nilai manfaat atau nilai ekonomis kesepakatan,&nbsp;berasal dari perhitungan bahwa pemotongan interchange fee, pembatasan tarif, dan fleksibilitas tambahan bagi merchant akan menghemat biaya mereka sekitar US$38 miliar hingga 2031 ]]
Seperti dikutip Reuters, putusan itu keluar hampir dua tahun setelah hakim lain menolak usulan penyelesaian senilai US$30 miliar karena dinilai terlalu kecil.
Kesepakatan yang diumumkan pada November tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa hukum yang telah berlangsung sejak 2005.&nbsp;
Saat itu, para pedagang menuduh Visa, Mastercard, dan sejumlah bank bersekongkol melanggar hukum antimonopoli AS, termasuk melalui penerapan biaya transaksi kartu atau "swipe fee".
Dalam kesepakatan tersebut, Visa dan Mastercard sepakat memangkas swipe fee atau biaya interchange sebesar 0,1 poin persentase selama lima tahun.&nbsp;
Selain itu, tarif standar untuk konsumen akan dibatasi maksimal 1,25% selama delapan tahun.
Para pedagang juga akan memperoleh lebih banyak keleluasaan untuk mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pelanggan. Mereka dapat memilih menerima kartu berdasarkan kategori tertentu, seperti kartu komersial, kartu konsumen premium, termasuk banyak kartu dengan program hadiah (rewards), serta kartu konsumen standar.
Ketentuan ini secara efektif mengakhiri aturan lama "Honor All Cards", yang mewajibkan pedagang menerima seluruh kartu Visa dan Mastercard atau tidak menerima sama sekali.
Saham Visa naik 1,7% pada perdagangan Selasa, sementara saham Mastercard menguat 2%.
Sejumlah kelompok perdagangan, termasuk National Retail Federation, Merchants Payments Coalition, dan National Association of Convenience Stores, menentang kesepakatan yang direvisi tersebut.
Mereka menilai kesepakatan itu tetap memaksa pedagang memilih antara membayar biaya tinggi untuk menerima kartu rewards yang mendominasi pasar atau kehilangan pendapatan jika menolak kartu-kartu tersebut.
Para penentang juga menyatakan pedagang masih harus mematuhi prinsip "honor all issuers" dalam satu jaringan kartu.&nbsp;
Artinya, mereka tidak bisa menerima kartu dari satu bank penerbit sambil menolak kartu dari bank penerbit lainnya.
Walmart termasuk salah satu pihak yang mengajukan keberatan.&nbsp;
Perusahaan itu menilai kesepakatan tersebut memungkinkan Visa dan Mastercard mempertahankan praktik antipersaingan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.
Meski mengakui banyak keberatan memiliki dasar yang kuat, Cogan menegaskan bahwa sebuah penyelesaian perkara tidak harus sempurna.
"Para penentang menunjukkan sejumlah hal yang ingin mereka lakukan tetapi tidak bisa, seperti menolak kartu berdasarkan penerbit atau mengenakan biaya tambahan berdasarkan penerbit.&nbsp;
Namun pertanyaannya bukan apakah kesepakatan yang diamendemen ini merupakan hasil terbaik yang mungkin dicapai, melainkan apakah ini adalah hasil terbaik yang realistis jika dibandingkan dengan potensi keuntungan dan risiko apabila perkara dilanjutkan ke persidangan," ujarnya.
Baik kelompok dagang maupun Walmart belum memberikan komentar resmi.
Visa menyebut putusan tersebut sebagai langkah penting untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pedagang dalam menerima pembayaran. Sementara Mastercard mengatakan kesepakatan itu "menyeimbangkan kepentingan semua pihak".
Menurut Merchants Payments Coalition, total swipe fee yang dibayarkan kepada Visa dan Mastercard di Amerika Serikat mencapai US$118,8 miliar pada 2025, naik dari US$111,2 miliar pada 2024 dan US$25,6 miliar pada 2009. Rata-rata biaya yang dikenakan mencapai 2,36%.
Pendukung kesepakatan tersebut antara lain Electronic Payments Coalition, yang anggotanya mencakup jaringan kartu dan bank besar seperti Bank of America, Capital One, Chase, dan Citibank.
Dua ahli yang dipekerjakan oleh pihak penggugat, yakni ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz dan profesor Keith Leffler, memperkirakan perubahan tersebut dapat menghemat biaya pedagang hingga US$38 miliar pada 2031 dan menghasilkan manfaat ekonomi total sebesar US$224 miliar, termasuk bagi konsumen.
Sebagai perbandingan, usulan penyelesaian senilai US$30 miliar sebelumnya hanya akan memangkas swipe fee sebesar 0,07 poin persentase selama lima tahun serta memberikan fleksibilitas surcharge yang lebih terbatas.
Saat menolak kesepakatan tersebut pada Juni 2024, Hakim Distrik AS Margo Brodie menyatakan biaya yang dikenakan masih akan berada di atas tingkat yang seharusnya berlaku jika tidak terjadi pelanggaran antimonopoli, dan para pedagang tetap terikat oleh aturan "Honor All Cards". (DK)

Ketentuan ini mengakhiri "Honor All Cards", yang mewajibkan pedagang terima kartu Visa dan Master.

Hakim AS setujui awal kesepakatan Visa-Mastercard senilai US$38 miliar

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang para CEO dari Nvidia, Apple, Exxon, Boeing, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya untuk mendampingi kunjungannya ke China pekan depan, lapor Semafor pada Kamis.
Seperti dikutip Reuters, Jum'at, para eksekutif dari Qualcomm, Blackstone, Citigroup, dan Visa juga masuk dalam daftar undangan tersebut.
Seseorang yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi bahwa CEO Citigroup Jane Fraser diundang.
"CEO Qualcomm Cristiano Amon akan hadir selama perjalanan itu berjalan sesuai rencana," kata sumber itu.
Reuters belum dapat mengonfirmasi daftar lengkap perusahaan yang diundang, namun sumber lain mengatakan beberapa CEO menerima undangan pada Rabu malam.
Dalam wawancara dengan Jim Cramer dari CNBC, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan, &ldquo;Kita sebaiknya membiarkan presiden mengumumkan apa pun yang ingin diumumkannya. Jika diundang, itu akan menjadi sebuah kehormatan besar untuk mewakili Amerika Serikat.&rdquo;
Gedung Putih, Apple, Citigroup, Exxon, dan Visa belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Blackstone dan Boeing menolak berkomentar.
Laporan ini muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan tercapainya sejumlah kesepakatan selama kunjungan Trump pekan depan ke Beijing untuk bertemu pemimpin China Xi Jinping.
CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan kepada Reuters pada April lalu bahwa perusahaan mengandalkan pemerintahan Trump untuk membantu membuka jalan bagi pesanan besar yang telah lama dinantikan dari China.
China dan produsen pesawat asal AS itu telah melakukan pembicaraan panjang terkait kesepakatan yang menurut sumber industri dapat mencakup 500 pesawat 737 MAX, ditambah puluhan pesawat berbadan lebar (widebody).
Ini akan menjadi pesanan besar pertama China kepada Boeing sejak 2017, dan pengumuman pesanan tersebut akan dipandang sebagai kemenangan besar bagi pertemuan puncak kedua pemimpin tersebut. (YS)

Rencana ini muncul di tengah spekulasi kemungkinan tercapainya sejumlah kesepakatan selama di China 

Trump ajak CEO perusahaan raksasa AS bertemu Xi Jinping minggu depan

JAKARTA - Seorang hakim federal Amerika Serikat menolak gugatan kelompok bisnis terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang menaikkan biaya visa kerja H-1B menjadi US$100 ribu, sehingga membuka jalan bagi penerapan aturan tersebut.
Hakim Distrik AS Beryl Howell di Washington, DC, pada Selasa (23/12/2025), menolak gugatan yang diajukan U.S. Chamber of Commerce, yang menilai kenaikan biaya visa tersebut melanggar hukum imigrasi federal dan berpotensi memaksa perusahaan serta rumah sakit memangkas tenaga kerja dan layanan, dikutip thenews.com.
Dalam putusannya, Howell menyatakan kebijakan tersebut berada dalam kewenangan presiden. Ia menegaskan bahwa perintah Trump diterbitkan berdasarkan &ldquo;pemberian kewenangan undang-undang yang secara tegas diberikan kepada presiden&rdquo;, sebagaimana dilaporkan Reuters.
&ldquo;Perdebatan sengit para pihak mengenai kebijaksanaan akhir dari keputusan politik ini bukanlah ranah pengadilan,&rdquo; tulis Howell.
&ldquo;Selama tindakan yang diperintahkan oleh keputusan kebijakan tersebut dan dituangkan dalam Proklamasi berada dalam batas-batas hukum, maka Proklamasi itu harus dipertahankan,&rdquo; tambahnya.
Program H-1B selama ini menjadi jalur utama bagi perusahaan Amerika Serikat untuk merekrut tenaga kerja asing berketerampilan tinggi di bidang teknologi, teknik, dan kesehatan. Program ini menyediakan 65.000 visa per tahun, ditambah 20.000 visa bagi pemegang gelar lanjutan, dengan masa berlaku umumnya tiga hingga enam tahun.
Trump menandatangani proklamasi kenaikan biaya H-1B pada September lalu, sekaligus memperketat aturan masuk bagi pekerja asing terampil. Sebelumnya, biaya visa H-1B berada di kisaran US$2.000 hingga US$5.000.
Kelompok penggugat menilai lonjakan biaya tersebut akan memaksa perusahaan memilih antara menaikkan biaya tenaga kerja secara drastis atau mengurangi perekrutan pekerja asing berketerampilan tinggi. Wakil Presiden Eksekutif Kamar Dagang AS, Daryl Joseffer, menyatakan banyak usaha kecil dan menengah tidak akan mampu menanggung beban biaya tersebut.
&ldquo;Kami kecewa dengan keputusan pengadilan ini dan sedang mempertimbangkan langkah hukum lanjutan untuk memastikan program visa H-1B dapat berjalan sebagaimana dimaksudkan oleh Kongres.&rdquo;
Gugatan serupa juga diajukan oleh sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat serta koalisi pemberi kerja, organisasi nirlaba, dan kelompok keagamaan. Namun, Howell menolak argumen bahwa kebijakan tersebut secara melawan hukum mengubah program H-1B yang telah ditetapkan oleh Kongres.
Trump, dalam proklamasinya, menyatakan kebijakan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Howell menilai pemerintah telah cukup mendukung klaim bahwa program H-1B telah menggusur pekerja domestik, termasuk dengan mengutip contoh perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap warga AS sambil tetap mengajukan visa H-1B. (DH)

Pengadilan menolak gugatan bisnis dan menguatkan kewenangan Trump menaikkan biaya visa H-1B.