JAKARTA &ndash; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali mengalami kerugian sebesar Rp9,7 triliun pada 2025, lebih tinggi 4,28 kali lipat dari kerugian pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,26 triliun.
Meningkatnya kerugian emiten konstruksi milik pemerintah Indonesia ini, terjadi seiring kinerja pendapatan yang turun 30,7% secara tahunan menjadi Rp13,32 triliun pada 2025.
Selain itu, penghasilan lain-lain WIKA turun 78,7% secara tahunan menjadi Rp1,5 triliun dan bagian rugi ventura bersama naik lebih dari 2 kali lipat menjadi Rp1,44 triliun pada 2025.
Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menyampaikan bahwa perseroan tetap fokus meningkatkan kinerja operasi dan memperbaiki struktur modalnya, dengan 8 stream penyehatan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
&ldquo;Di tahun ini, perseroan akan terus berupaya melakukan restrukturisasi komprehensif untuk menurunkan beban keuangan atas penugasan yang dikerjakan dan divestasi atas aset yang belum dapat memberikan laba bagi perseroan,&rdquo; jelas Ngatemin, dalam keterangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dari sisi liabilitas, WIKA telah menurunkan utang usahanya sebesar 29,5% menjadi Rp1,79 triliun pada 2025. Utang berbunga perseroan juga diturunkan 5,9% menjadi Rp2,08 triliun.
Total liabilitas WIKA secara konsolidasi pada 2025 pun turun 6,07% secara tahunan, menjadi Rp48,4 triliun.
Namun dengan penurunan total aset sebesar 20,99% menjadi Rp50,1 triliun, jumlah ekuitas atau kekayaan bersih WIKA pun menyusut dan tersisa Rp1,68 triliun di akhir 2025.
Saat ini pemerintah Indonesia mengendalikan 90,11% saham WIKA lewat PT Danantara Asset Management. Investor publik memiliki 8,96% saham, dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Sisanya dimiliki oleh sejumlah direktur perseroan.
Harga saham WIKA parkir di level Rp204 per lembar selama lebih dari 1 tahun, sejak BEI menyuspensi perdagangan sahamnya pada Februari 2025. (KR)

Kerugian WIKA meningkat lebih dari 4 kali lipat pada 2025, seiring penurunan pendapatan.

Kerugian WIKA bengkak, kekayaan menyusut sisa Rp1,68 triliun

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia melanjutkan penghentian sementara perdagangan efek&nbsp;PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)&nbsp;di seluruh pasar. Keputusan ini diambil menyusul penundaan pembayaran bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk yang jatuh tempo pada 18 Februari 2026.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/02), suspensi merujuk pada surat perseroan tertanggal 30 Januari 2026 terkait informasi pembayaran bunga obligasi dan bagi hasil sukuk, serta surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tertanggal 13 Februari 2026 mengenai penundaan pembayaran instrumen utang tersebut.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan, Pande Made Kusuma Ari A, menjelaskan WIKA menunda pembayaran bunga ke-16 Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 untuk Seri A, B, dan C, serta pendapatan bagi hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 Seri B dan C. Seluruh pembayaran tersebut semula dijadwalkan pada 18 Februari 2026.
Bursa menilai penundaan pembayaran ini mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. Atas dasar itu, &ldquo;BEI memutuskan untuk melanjutkan suspensi perdagangan saham WIKA hingga ada pengumuman lebih lanjut,&rdquo; ujar Pande.
Sebagai informasi, Emiten konstruksi pelat merah WIKA telah disuspensi oleh BEI sejak 18 Februari 2025. Penghentian sementara perdagangan saham dilakukan setelah perseroan menunda pembayaran pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada tanggal tersebut. Perpanjangan terbaru diumumkan pada 3 November 2025, menyusul kembali terjadinya penundaan pembayaran pokok sukuk lainnya. (DH)

BEI melanjutkan suspensi saham WIKA setelah perseroan menunda pembayaran bunga obligasi dan sukuk.

Gagal bayar bunga, perdagangan saham WIKA tetap disuspensi

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali merilis daftar Perusahaan Tercatat yang berpotensi delisting&nbsp;akibat suspensi perdagangan saham yang berkepanjangan.Berdasarkan keterbukaan informasi di website Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/12), sejumlah saham berkapitalisasi besar hingga BUMN&nbsp;tercatat masih berada dalam status penghentian sementara (suspensi) selama berbulan-bulan.Dari dokumen BEI tersebut, dua emiten konstruksi pelat merah menjadi sorotan utama, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)&nbsp;dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).Keduanya telah mengalami suspensi cukup lama akibat tekanan likuiditas, restrukturisasi utang, hingga penurunan kinerja keuangan yang signifikan.WIKA tercatat disuspensi sejak 18 Februari 2025, sementara WSKT bahkan telah mengalami penghentian perdagangan sejak 8 Mei 2023, menjadikannya salah satu saham BUMN dengan masa suspensi terpanjang di papan perdagangan BEI.Kondisi ini menempatkan saham-saham tersebut dalam kategori berisiko tinggi delisting, sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N.Selain BUMN, sejumlah emiten lain dari berbagai sektor juga masuk dalam daftar potensi delisting, mulai dari sektor energi, properti, infrastruktur, hingga basic materials.Sebagai informasi, saham yang disuspensi selama enam bulan berturut-turut atau lebih&nbsp;dapat diumumkan ke publik sebagai kandidat delisting, dan jika suspensi berlangsung hingga 24 bulan, maka penghapusan pencatatan dapat dilakukan.Delisting dapat terjadi apabila perusahaan tidak mampu menunjukkan indikasi pemulihan usaha yang memadai, baik dari sisi keuangan maupun kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan.Berikut ini daftar 70 emiten yang berpotensi delisting BEI, Selasa (30/12):&nbsp;
<ul>
<li>WIKA&nbsp;&ndash; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</li>
<li>WSKT&nbsp;&ndash; PT Waskita Karya (Persero) Tbk</li>
<li>ALMI&nbsp;&ndash; PT Alumindo Light Metal Industry Tbk</li>
<li>ARMY&nbsp;&ndash; PT Armidian Karyatama Tbk</li>
<li>ARTI&nbsp;&ndash; PT Ratu Prabu Energi Tbk</li>
<li>BEBS&nbsp;&ndash; PT Berkah Beton Sadaya Tbk</li>
<li>BIKA&nbsp;&ndash; PT Binakarya Jaya Abadi Tbk</li>
<li>BOSS&nbsp;&ndash; PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk</li>
<li>BTEL&nbsp;&ndash; PT Bakrie Telecom Tbk</li>
<li>CBMF&nbsp;&ndash; PT Cahaya Bintang Medan Tbk</li>
<li>COWL&nbsp;&ndash; PT Cowell Development Tbk</li>
<li>CPRI&nbsp;&ndash; PT Capri Nusa Satu Properti Tbk</li>
<li>DEAL&nbsp;&ndash; PT Dewata Freightinternational Tbk</li>
<li>DUCK&nbsp;&ndash; PT Jaya Bersama Indo Tbk</li>
<li>ENVY&nbsp;&ndash; PT Envy Technologies Indonesia Tbk</li>
<li>ETWA&nbsp;&ndash; PT Eterindo Wahanatama Tbk</li>
<li>FASW&nbsp;&ndash; PT Fajar Surya Wisesa Tbk</li>
<li>GAMA&nbsp;&ndash; PT Aksara Global Development Tbk</li>
<li>GOLL&nbsp;&ndash; PT Golden Plantation Tbk</li>
<li>HKMU&nbsp;&ndash; PT HK Metals Utama Tbk</li>
<li>HOME&nbsp;&ndash; PT Hotel Mandarine Regency Tbk</li>
<li>HOTL&nbsp;&ndash; PT Saraswati Griya Lestari Tbk</li>
<li>IIKP&nbsp;&ndash; PT Inti Agri Resources Tbk</li>
<li>INAF&nbsp;&ndash; PT Indofarma Tbk</li>
<li>IPPE&nbsp;&ndash; PT Indo Pureco Pratama Tbk</li>
<li>JSKY&nbsp;&ndash; PT Sky Energy Indonesia Tbk</li>
<li>KAYU&nbsp;&ndash; PT Darmi Bersaudara Tbk</li>
<li>KBRI&nbsp;&ndash; PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk</li>
<li>LCGP &ndash; PT Eura Prima Jakarta Tbk</li>
<li>LMAS&nbsp;&ndash; PT Limas Indonesia Makmur Tbk</li>
<li>LMSH&nbsp;&ndash; PT Lionmesh Prima Tbk&nbsp;&nbsp;</li>
<li>MABA&nbsp;&ndash; PT Marga Abhinaya Abadi Tbk</li>
<li>MAGP&nbsp;&ndash; PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk</li>
<li>MFMI&nbsp;&ndash; PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk</li>
<li>MKNT&nbsp;&ndash; PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk&nbsp;</li>
<li>MTRA &ndash; PT Mitra Pemuda Tbk</li>
<li>MTSM&nbsp;&ndash; PT Metro Realty Tbk</li>
<li>MYTX&nbsp;&ndash; PT Asia Pacific Investama Tbk</li>
<li>NUSA&nbsp;&ndash; PT Sinergi Megah Internusa Tbk</li>
<li>PLAS&nbsp;&ndash; PT Polaris Investama Tbk</li>
<li>PLIN&nbsp;&ndash; PT Plaza Indonesia Realty Tbk</li>
<li>POLL&nbsp;&ndash; PT Pollux Properties Indonesia Tbk</li>
<li>POOL&nbsp;&ndash; PT Pool Advista Indonesia Tbk</li>
<li>POSA&nbsp;&ndash; PT Bliss Properti Indonesia Tbk</li>
<li>PPRO&nbsp;&ndash; PT PP Properti Tbk</li>
<li>PTMR&nbsp;&ndash; PT Master Print Tbk</li>
<li>PURE&nbsp;&ndash; PT Trinitan Metals and Minerals Tbk</li>
<li>RIMO&nbsp;&ndash; PT Rimo International Lestari Tbk</li>
<li>RSGK&nbsp;&ndash; PT Kedoya Adyaraya Tbk</li>
<li>SBAT&nbsp;&ndash; PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk</li>
<li>SIMA&nbsp;&ndash; PT Siwani Makmur Tbk</li>
<li>SKYB&nbsp;&ndash; PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk</li>
<li>SMCB&nbsp;&ndash; PT Solusi Bangun Indonesia Tbk</li>
<li>SMRU&nbsp;&ndash; PT SMR Utama Tbk</li>
<li>SRIL&nbsp;&ndash; PT Sri Rejeki Isman Tbk</li>
<li>SUGI&nbsp;&ndash; PT Sugi Energy Tbk&nbsp;</li>
<li>SUPR&nbsp;&ndash; PT Solusi Tunas Pratama Tbk</li>
<li>TDPM &ndash; PT Tridomain Performance Materials Tbk</li>
<li>TECH&nbsp;&ndash; PT Indosterling Technomedia Tbk</li>
<li>TELE&nbsp;&ndash; PT Omni Inovasi Indonesia Tbk</li>
<li>TGRA &ndash; PT Terregra Asia Energy Tbk</li>
<li>TGUK&nbsp;&ndash; PT Platinum Wahab Nusantara Tbk</li>
<li>TOPS&nbsp;&ndash; PT Totalindo Eka Persada Tbk</li>
<li>TOYS&nbsp;&ndash; PT Sunindo Adipersada Tbk</li>
<li>TRAM&nbsp;&ndash; PT Trada Alam Minera Tbk</li>
<li>TRIL&nbsp;&ndash; PT Triwira Insanlestari Tbk</li>
<li>TRIO&nbsp;&ndash; PT Trikomsel Oke Tbk</li>
<li>UNIT&nbsp;&ndash; PT Nusantara Inti Corpora Tbk</li>
<li>WICO&nbsp;&ndash; PT Wicaksana Overseas International Tbk</li>
<li>WMPP&nbsp;&ndash;&nbsp;PT Widodo Makmur Perkasa Tbk&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;(DK/ZH)

Puluhan saham berpotensi delisting karena suspensi berkepanjangan, saham BUMN ini ikut disorot.

Suspensi berkepanjangan, saham BUMN ini berpotensi delisting

JAKARTA - PT Jasamarga Akses Patimban (PT JAP) dan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) siap berkolaborasi untuk pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket I.
Ketiga pihak yang terlibat dilaporkan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi di Subang, Kamis (18/12) pekan lalu.
Jalan Tol Akses Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menghubungkan Jalan Tol Cikopo- Palimanan di KM 89+475 dengan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat.
Tol ini memiliki total panjang 37,05 km; 14,11 km akan dikerjakan oleh dua KSO yang berbeda, sedangkan 22,94 km sisanya tengah dikerjakan pemerintah sejak tahun 2023 lalu.
Dari 14,11 km yang ada, Paket I sepanjang 7,10 km akan dikerjakan ADHI dan NRCA, dimulai pada kuartal I 2026 mendatang, dan akan berlangsung hingga 16 bulan ke depan.
&ldquo;Jalan tol Paket I ini akan memiliki Simpang Susun (Interchange) Cipeundeuy yang terhubung dengan Kawasan Industri Subang Smartpolitan,&rdquo; ujar manajemen NRCA dalam siaran resmi, Senin (22/12).
Sebagai catatan, Subang Smartpolitan adalah kawasan terintegrasi yang dikelola oleh induk usaha NRCA, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA).
Sementara itu, Paket II Tol Akses Patimban sepanjang 7,01 km akan digarap oleh KSO antara PT PP Persero Tbk (PTPP), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Marga Konstruksi Nusantara.
&ldquo;Kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat rantai logistik menuju Pelabuhan Patimban dan membuat perjalanan dari koridor Tol Trans Jawa ke kawasan pelabuhan lebih efisien,&rdquo; ujar manajemen Hutama Karya dalam siaran resminya, Sabtu (20/12).
Jalan tol ini diproyeksi dapat memangkas waktu tempuh dari Jalan Tol Cikampek KM 89+475 ke Pelabuhan Patimban dari sekitar 1 jam 52 menit menjadi hanya 40 menit.
Setelah konstruksi selesai, pengoperasian dan pemeliharaan Tol Akses Patimban akan dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Akses Patimban. (ZH)

Paket I akan dibangun kuartal I 2026 mendatang, proyeksikan dapat pangkas waktu tempuh hingga 64%.

Konsorsium BUMN Karya dan anak usaha SSIA garap Tol Patimban

JAKARTA -&nbsp;PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)&nbsp;membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp10,33 triliun sepanjang Januari hingga November 2025. Nilai tersebut meningkat Rp2,5 triliun dibandingkan capaian hingga Oktober 2025, mencerminkan adanya perbaikan aktivitas proyek di penghujung tahun.
Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, menyampaikan kontrak baru tersebut berasal dari berbagai lini usaha. Sektor infrastruktur dan gedung menjadi kontributor terbesar dengan porsi 49%, disusul industri penunjang konstruksi 44%, sektor EPC 3%, dan properti 3%. &ldquo;Hal ini menunjukkan optimisme mulai menggeliatnya sektor konstruksi di akhir tahun,&rdquo; ucap Ngatemin,dikutip Kontan, Jumat (12/12).
Sepanjang 2025, WIKA juga melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja operasional sekaligus menjalankan proses penyehatan perusahaan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi bisnis di tengah tekanan industri konstruksi nasional.
Memasuki 2026, WIKA menyiapkan strategi pemulihan keuangan melalui tiga pilar utama, yakni restrukturisasi komprehensif, divestasi aset dan pemulihan piutang, serta peningkatan operational excellence. Perseroan juga menargetkan stabilitas keuangan dan arus kas sebagai prioritas.
Pada tahun depan, WIKA menargetkan pertumbuhan nilai kontrak baru sebesar 10% secara tahunan . Target tersebut diharapkan ditopang proyek-proyek strategis di sektor infrastruktur, gedung, industri, dan hilirisasi.
&ldquo;Peningkatan kontrak ini diproyeksikan berasal dari proyek strategis infrastruktur, gedung, industri dan hilirisasi baik dari pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta,&rdquo; pungkasnya.
Di sisi lain, WIKA mengungkapkan adanya penurunan peringkat surat utang perseroan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pefindo menurunkan peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menjadi idD (Default) dari sebelumnya idCCC. Penurunan juga terjadi pada Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I menjadi idD(sy) dari idCCC(sy).
&ldquo;Perseroan menerima peringkat yang telah diterbitkan tersebut, di mana naik atau turunnya peringkat kredit pada suatu perusahaan adalah hal yang wajar mengikuti dinamika kondisi suatu perusahaan dan hal ini tidak bersifat tetap,&rdquo; kata Ngatemin dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/12).
Mengacu pada penjelasan Pefindo, Ngatemin menyebut penurunan peringkat dipicu oleh pelemahan pasar industri konstruksi nasional yang berdampak pada perolehan kontrak baru, penjualan, serta arus kas masuk perseroan.
&ldquo;Hal ini mengakibatkan keterbatasan unrestrictred cash Perseroan untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah tersebut,&rdquo; katanya.
Meski demikian, WIKA mengklaim telah melakukan berbagai langkah transformasi yang mulai membuahkan hasil positif pada kinerja inti usaha, tercermin dari EBITDA operasi di luar entitas pengendalian bersama. Namun, perseroan mengakui masih membutuhkan waktu dan dukungan pemangku kepentingan untuk menyehatkan kondisi usaha dan keuangan, termasuk pemenuhan kewajiban utang.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, WIKA telah menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) pada 4 dan 5 Desember 2025 guna meminta persetujuan penangguhan pembayaran bunga dan bagi hasil. Namun, rapat tersebut belum mencapai kuorum.
&ldquo;Perseroan akan kembali melakukan diskusi dengan Wali Amanat serta para Pemegang Obligasi/Sukuk guna mendapatkan kesepakatan pada RUPO/RUPSU berikutnya,&rdquo; ujarnya.(DH)

WIKA raih kontrak Rp10,33 triliun hingga 2025, namun Pefindo turunkan peringkat obligasi ke default.

Obligasi dapat rating default, WIKA raih kontrak Rp10,33 triliun

JAKARTA -&nbsp;PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)&nbsp;mengumumkan penundaan pembayaran bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah, yang jatuh tempo pada Desember 2025.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Jumat (28/11), enam seri surat utang yang akan jatuh tempo itu mencakup Obligasi Berkelanjutan I dan II, serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dan II.
Direktur Keuangan WIKA, Sumadi, menjelaskan saat ini kondisi pasar industri konstruksi secara nasional mengalami penurunan. Kondisi ini disebut berdampak langsung kepada penurunan perolehan kontrak baru, penurunan penjualan, dan penerimaan kas perseroan.
&ldquo;Hal ini mengakibatkan keterbatasan unrestrictred cash untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.&rdquo;
Meski perseroan berhasil mencatat kinerja positif pada bisnis inti, Sumadi menekankan WIKA masih memerlukan waktu dan dukungan semua pihak untuk menyehatkan kondisi usaha, keuangan, dan pemenuhan utang.
Untuk itu, kata Sumadi, WIKA berencana menunda pembayaran bunga dan pendapatan bagi hasil yang harusnya dibayarkan pada 3, 8, dan 18 Desember 2025.
Sumadi menambahkan, WIKA akan melakukan diskusi dengan Wali Amanat serta para pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah guna menghasilkan kesepakatan, pada RUPO/RUPSU yang akan dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 8 Desember 2025 mendatang. (DH/KR)

WIKA tunda bayar bunga dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang akan jatuh tempo akhir tahun ini.