JAKARTA - Opini publik di sejumlah sekutu utama Amerika Serikat mulai bergeser. Survei yang digelar Politico bersama Public First menunjukkan responden di Kanada, Inggris, Prancis, dan Jerman semakin melihat China sebagai mitra yang lebih dapat diandalkan.
Dikutip&nbsp;news.cgtn, hasil survei memperlihatkan tren penurunan kepercayaan terhadap peran global Amerika Serikat. Responden menilai posisi AS sebagai kekuatan super mulai melemah, sekaligus mendorong pengurangan ketergantungan terhadap Washington.
Sebaliknya, responden menilai ketergantungan terhadap China sulit dikurangi. Posisi China dalam rantai pasok global dan perdagangan internasional memperkuat persepsi tersebut.
Analis mengaitkan perubahan ini dengan kebijakan luar negeri AS dalam beberapa tahun terakhir yang memicu ketegangan dengan sekutu. Di sisi lain, China memperluas kerja sama ekonomi dengan Eropa melalui peningkatan perdagangan dan kesepakatan bilateral.
Kelompok usia muda mencatat dukungan paling kuat terhadap hubungan yang lebih dekat dengan China. Pengaruh platform digital dan interaksi lintas negara mendorong pemahaman yang lebih luas terhadap China di kalangan generasi ini.
"Seiring semakin renggangnya hubungan antara Washington dan sekutunya, persepsi tentang AS sebagai kekuatan dunia yang dominan semakin menurun, meskipun sebagian besar warga Amerika tidak melihatnya seperti itu," menurut Politico.
"Sekitar setengah dari semua responden di Kanada, Jerman, Prancis, dan Inggris percaya bahwa Tiongkok dengan cepat menjadi negara adidaya yang lebih berpengaruh. Hal ini terutama berlaku di antara mereka yang mengatakan bahwa AS bukan lagi kekuatan positif bagi dunia," lanjutnya.
Survei juga mencatat persepsi kuat terhadap keunggulan China di sektor teknologi strategis, seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Faktor ini memperkuat posisi China dalam persaingan pengaruh global.(DH)

Sekutu AS makin percaya China, survei tunjukkan penurunan kepercayaan pada Washington

Beberapa sekutu AS beralih ke China, kepercayaan ke Washington turun?

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperpanjang izin tambang Freeport Indonesia melampaui tahun 2041.
Freeport Indonesia saat ini mengelola tambang tembaga, perak, dan emas di Papua, terutama Tambang Grasberg, salah satu&nbsp;tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, dengan&nbsp;Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku hingga 2041.
Berdasarkan perjanjian divestasi 2018, Indonesia menguasai 51,23% saham Freeport Indonesia melalui MIND ID, sementara Freeport-McMoRan memegang sisanya.
"Ini adalah perpanjangan umur tambang, dan kami tidak sabar untuk melakukan pengeboran delineasi terhadap tambang bijih tersebut untuk beberapa dekade ke depan,&rdquo; ujar Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, dikutip dari Reuters.
MoU ini masih bersifat awal dan menjadi dasar pembahasan lanjutan antara pemerintah dan perusahaan, termasuk terkait kepastian investasi jangka panjang, kelanjutan operasi tambang bawah tanah Grasberg, serta komitmen hilirisasi mineral.
Richard Adkerson mengungkapkan kesepakatan tersebut dalam acara makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar oleh US Chamber of Commerce di Washington, Rabu (18/2).
Sebagai catatan, Presiden Prabowo tengah mengunjungi Amerika Serikat untuk&nbsp;membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara serta kerja sama strategis di berbagai bidang,&nbsp;termasuk upaya memangkas tarif impor ke AS.
Kunjungan Prabowo ke Washington juga dilakukan untuk menghadiri undangan pertemuan Board of Peace yang dikirim&nbsp;Presiden Trump.
&ldquo;Kami menginginkan hubungan terbaik dengan Amerika Serikat di semua bidang - politik maupun ekonomi,&rdquo; kata Prabowo dalam pidatonya. (DH/ZH)

Pemerintah dan Freeport sepakati MoU perpanjangan izin tambang pasca-2041 di Washington.

Indonesia - Freeport teken MoU perpanjangan izin tambang lampaui 2041

JAKARTA &ndash; Hubungan antara industri teknologi&nbsp;Silicon Valley&nbsp;dan Washington kembali memanas dalam sebuah ujian kasus (test case) krusial bagi masa depan peperangan modern.
Pentagon, yang di bawah pemerintahan Presiden Trump telah berganti nama menjadi Departemen Perang (Department of War), kini terlibat perselisihan tajam dengan perusahaan pengembang kecerdasan buatan,&nbsp;Anthropic.
Negosiasi kontrak senilai hingga US$200 juta dilaporkan macet total (standstill) akibat penolakan&nbsp;Anthropic&nbsp;untuk melonggarkan batasan etika yang mencegah teknologinya digunakan untuk pengawasan domestik dan penargetan senjata otonom.
Dikutip dari&nbsp;Reuters&nbsp;(30/1/2026), enam sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa inti perdebatan terletak pada kontrol penggunaan. Pejabat Pentagon, yang berpegang pada memo strategi AI tertanggal 9 Januari, bersikeras bahwa militer memiliki hak mutlak untuk menyebarkan teknologi AI komersial sesuai kebutuhan operasional mereka terlepas dari kebijakan internal perusahaan&mdash;selama hal itu mematuhi hukum Amerika Serikat.
Sebaliknya,&nbsp;Anthropic&nbsp;menuntut jaminan tertulis bahwa alat canggih mereka tidak akan digunakan untuk memata-matai warga negara AS sendiri atau membantu sistem senjata memilih target tanpa pengawasan manusia yang memadai (sufficient human oversight).
Posisi tawar&nbsp;Anthropic&nbsp;cukup kuat karena faktor teknis yang unik. Model AI mereka secara mendasar dilatih dengan protokol keamanan ketat untuk menghindari tindakan berbahaya.
Oleh karena itu, agar AI tersebut bisa berfungsi untuk misi militer ofensif, staf&nbsp;Anthropic&nbsp;sendiri yang harus melakukan modifikasi ulang (retool) pada sistemnya. Tanpa kerja sama langsung dari insinyur&nbsp;Anthropic, Pentagon tidak dapat mengoperasikan sistem tersebut secara efektif.
Situasi ini menempatkan&nbsp;startup&nbsp;yang berbasis di San Francisco tersebut dalam posisi dilematis, mengingat mereka tengah bersiap untuk penawaran umum perdana (public offering) dan harus bersaing dengan raksasa lain seperti&nbsp;Google,&nbsp;xAI&nbsp;milik Elon Musk, dan&nbsp;OpenAI&nbsp;yang juga memegang kontrak militer.
Perseteruan ini juga diwarnai oleh ketegangan ideologis yang kian meruncing di era administrasi baru. CEO&nbsp;Anthropic, Dario Amodei, baru-baru ini menulis esai di blog pribadinya yang memperingatkan bahwa meskipun AI harus mendukung pertahanan nasional, penggunaannya tidak boleh menjadikan AS "lebih mirip dengan musuh otokratis kita" (autocratic adversaries).
Amodei juga secara terbuka mengkritik insiden penembakan fatal terhadap warga AS yang memprotes penegakan imigrasi di Minneapolis, menyebutnya sebagai "horor".
Sikap vokal pimpinan perusahaan terhadap potensi kekerasan negara ini memperdalam jurang pemisah dengan administrasi Trump yang menuntut kepatuhan penuh dari sektor teknologi pertahanan. (SF)

Kontrak US$200 juta dari Pentagon macet karena Anthropic tolak longgarkan batasan etika pengawasan.