JAKARTA &ndash; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Acset Indonusa Tbk (ACST), emiten konstruksi milik Grup Astra.
ACST mendapat vonis setelah sebelumnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, atau yang dikenal sebagai Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ).
&ldquo;Menyatakan terdakwa PT Acset Indonusa Tbk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair,&rdquo; ungkap Ketua Majelis Hakim, Lucy Ermawati, yang membacakan amar hasil sidang putusan pekan lalu.
Majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp350 juta kepada ACST. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, aset perusahaan dapat disita dan dilelang atau mendapat sanksi pembekuan usaha.
Selain itu, hakim menghukum ACST agar membayar uang pengganti sebesar Rp179,99 miliar sebagai pengganti kerugian negara, membuat total denda yang harus dibayar sekitar Rp180 miliar.
Menanggapi putusan tersebut, manajemen ACST menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan, sambil mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh.
Sekretaris Perusahaan ACST, Kadek Ratih Paramitha A., menekankan bahwa perkara ini berkaitan dengan proyek kerja sama operasi pembangunan Tol Layang MBZ antara ACST dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).
&ldquo;Perseroan sudah melakukan penitipan dana kepada Kejaksaan Agung sebagai jaminan pembayaran uang pengganti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; jelas Kadek, dalam klarifikasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/6).
Namun ia memastikan hingga saat ini, putusan tersebut tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan, operasional maupun keberlangsungan bisnis perusahaan.
Sepanjang kuartal pertama tahun ini, kinerja ACST masih menghadapi tekanan. Pendapatan perseroan turun 34,7% secara tahunan menjadi Rp466,1 miliar, membuat kerugiannya membengkak 105,1% menjadi Rp8 miliar. (KR)

Pengadilan menjatuhkan denda ke Acset sebesar Rp180 miliar atas perkara pidana korupsi di Tol MBZ.

Emiten konstruksi milik Astra divonis bersalah di proyek Tol MBZ

JAKARTA -&nbsp;PT PP Properti Tbk (PPRO)&nbsp;menegaskan kesiapan menyesuaikan strategi internal seiring rencana merger tujuh BUMN Karya oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari agenda restrukturisasi industri konstruksi.
&ldquo;PPRO memandang Program Danantara sebagai bagian dari agenda restrukturisasi BUMN Karya yang bertujuan memperkuat fundamental industri konstruksi secara keseluruhan,&rdquo; ujarnya paparnya dalam paparan publik Jumat (28/11)
PPRO kini menata ulang portofolio proyek, dengan fokus pada segmen berarus kas cepat seperti landed house, serta mendorong efisiensi dan kontrol biaya. Dyah menegaskan peningkatan tata kelola dilakukan untuk memastikan kesiapan perusahaan menghadapi proses konsolidasi.
Ia berharap restrukturisasi di level BUMN Karya dapat berjalan baik dan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan.
Sekretaris Perusahaan PT PP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa seluruh BUMN Karya bersama konsultan sedang mengevaluasi proses penggabungan tersebut. &ldquo;Proses merger saat ini masih dalam proses kajian,&rdquo; katanya.
Evaluasi mencakup kinerja operasional, keuangan, proyeksi proyek, hingga potensi risiko. Joko menambahkan bahwa pembahasan berlangsung intensif dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.
Dari sisi Waskita Karya, Direktur Utama Muhammad Hanugroho mengatakan proses integrasi masih berjalan dan ditargetkan rampung pada 2026, mencakup penyatuan aset, SDM, dan kepatuhan. Sambil menunggu keputusan final, Waskita mempercepat divestasi guna menekan beban utang.
&ldquo;Sambil menjaga dukungan berkelanjutan selama proses integrasi dengan Danantara dan BP BUMN,&rdquo; ujarnya.
Hanugroho menekankan pentingnya disiplin finansial karena sebagian besar pendanaan Waskita bersifat komersial. Ia menyebut divestasi proyek KLBM dan Becakayu sebagai prioritas, sekaligus menjaga ekuitas agar tidak negatif melalui mitigasi risiko dan optimalisasi piutang anak usaha.(DH)

Dirut PPRO Dyah Rahadyannie jelaskan startegi jelang merger 7 BUMN Karya