JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington akan menjatuhkan langkah yang belum pernah terlihat sebelumnya terhadap Teheran mulai pekan depan.
Seperti dikutip Reuters, AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Uni Eropa telah menjatuhkan berbagai sanksi, embargo perdagangan, serta pembekuan aset terhadap Iran sejak akhir 1970-an.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan program nuklir, pelanggaran hak asasi manusia, dan dukungan Iran terhadap kelompok militan.
Sejak perang Iran dimulai pada Februari, Washington menambah sanksi terhadap sektor maritim, energi, dan keuangan Iran serta memberlakukan blokade laut.
Data Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS menunjukkan lebih dari 1.000 individu, kapal, dan pesawat telah masuk daftar sanksi sejak Trump memulai masa jabatan kedua.
Sanksi terbaru menyasar armada minyak bayangan Iran, perusahaan asuransi pelayaran, entitas dan individu yang membantu Iran memperoleh senjata, serta bursa aset digital. Langkah tersebut membekukan aset kripto terkait Iran yang diperkirakan mencapai US$500 miliar.
Di tengah tekanan tersebut, sejumlah pakar melihat masih ada beberapa opsi yang dapat digunakan pemerintahan Trump.
Sanksi untuk Kilang China
Salah satu opsi adalah menjatuhkan sanksi sekunder terhadap kilang independen China atau kilang minyak skala kecil yang membeli minyak Iran.
Kilang independen tersebut mencakup sekitar seperempat kapasitas penyulingan China. China membeli lebih dari 80% minyak Iran yang dikirim melalui laut berdasarkan data Kpler 2025, dengan kilang independen menyerap sebagian besar volume tersebut.
Sanksi AS terhadap pembeli minyak Iran sebelumnya telah membuat kilang independen berukuran besar mengurangi pembelian. Namun, kilang "teapot" relatif lebih tahan karena memiliki keterpaparan yang terbatas terhadap sistem keuangan AS.
Washington juga dapat memperluas sanksi sekunder terhadap bank-bank di China yang membantu transaksi minyak Iran atau mendukung pengadaan senjata.
OFAC telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah entitas kecil di China dan Hong Kong yang dituduh memproses miliaran dolar hasil penjualan minyak Iran.
Departemen Keuangan AS juga telah memperingatkan dua bank China berukuran lebih besar mengenai potensi sanksi sekunder jika dana Iran ditemukan bergerak melalui sistem mereka.
Menjatuhkan sanksi terhadap bank tersebut dapat membuat lembaga keuangan besar China lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan Iran. Namun, langkah tersebut juga berisiko memicu tindakan balasan Beijing.
Pemerintahan Trump sebelumnya berupaya menjaga hubungan dengan China menjelang pertemuan Trump dan Presiden Xi Jinping yang diperkirakan berlangsung akhir tahun ini.
Washington juga mengkhawatirkan kemungkinan China membatasi ekspor mineral kritis yang dibutuhkan industri teknologi maju AS dan negara-negara Barat.
Perluas Sanksi terhadap Penghindar
AS juga dapat terus menargetkan individu dan perusahaan Iran serta pihak di China dan negara-negara Teluk yang membantu Teheran menghindari sanksi dan mengumpulkan pendapatan untuk membiayai perang.
Departemen Keuangan AS baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang diyakini membantu Iran menukar pendapatan minyak dengan barang impor.
Namun, pendekatan tersebut dinilai seperti 'permainan pukul tikus' karena Iran dapat membentuk entitas baru untuk menggantikan perusahaan yang terkena sanksi.
Pakar sanksi dari Foundation for Defense of Democracies, Miad Maleki, menilai pernyataan Bessent kemungkinan mengindikasikan pengetatan penegakan sanksi terhadap pengangkut minyak, pembeli, dan penukar mata uang yang membantu Iran membiayai impor.
AS juga berpotensi memperluas sanksi terhadap sektor penerbangan untuk mengurangi kemampuan Iran menjalankan perdagangan setelah Washington memblokade pelayaran melalui Selat Hormuz.
Opsi Blokade Darat
Sejumlah pejabat AS dan Israel juga membuka kemungkinan blokade darat terhadap Iran. Langkah tersebut membutuhkan kerja sama dengan negara-negara tetangga Iran, yakni Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Armenia.
Pemerintahan Trump memiliki tingkat hubungan yang berbeda dengan negara-negara tersebut. Washington juga memiliki pengaruh ekonomi terhadap Pakistan yang baru-baru ini meminta fasilitas swap mata uang senilai US$10 miliar dari Departemen Keuangan AS.
Turki juga tengah berupaya kembali masuk ke program jet tempur F-35 AS.
Namun, blokade darat dinilai sulit diterapkan. Langkah tersebut dapat menghambat impor makanan, energi, dan tekstil ke Iran, tetapi belum tentu memicu protes atau tekanan politik dari masyarakat Iran.
Ancaman Tarif Sekunder
Trump juga berulang kali mengancam mengenakan tarif terhadap negara yang melakukan perdagangan dengan Iran. Namun, Mahkamah Agung AS telah membatalkan dasar hukum yang sebelumnya digunakan untuk menerapkan tarif tersebut.
Senat AS pada pekan lalu meloloskan rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia yang juga memuat sanksi baru terhadap Iran.
RUU tersebut memberikan kewenangan tarif tambahan kepada Trump yang berpotensi digunakan terhadap negara yang membantu perdagangan dan pengadaan senjata Iran.
Namun, rancangan tersebut masih harus mendapat persetujuan DPR AS. Proses tersebut berpotensi menghadapi hambatan karena sejumlah anggota Demokrat dan Republik menentang ketentuan tarif dalam RUU tersebut.
Dengan berbagai opsi tersebut, Trump masih memiliki ruang untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran.
Namun, perluasan sanksi terhadap China dan blokade perdagangan juga berisiko meningkatkan ketegangan Washington-Beijing serta mengganggu rantai pasok global.(DH)

Strategi itu dinilai seperti 'permainan pukul tikus' karena Iran dapat membentuk entitas baru. 