JAKARTA - Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5% pada 2026 seiring meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal akibat program belanja pemerintah yang ambisius dan membengkaknya biaya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak.
Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang berada pada kisaran 5,4% hingga 6%.
Dikutip dari Reuters, dalam laporannya yang dirilis pada Kamis (11/6), Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini juga menghadapi tekanan akibat arus keluar modal yang besar.
Kondisi tersebut turut menekan nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang sejarah dan memicu pelemahan pasar saham di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana belanja pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bank Dunia, proyeksi tersebut mencerminkan hasil ekonomi terkini yang lebih baik dari perkiraan dan percepatan penyerapan belanja pemerintah, bukan karena membaiknya kondisi eksternal.
Namun, lembaga tersebut menilai pencapaian target pertumbuhan masih sangat bergantung pada efektivitas stimulus fiskal dalam mendorong konsumsi masyarakat.
Bank Dunia menyebut proyeksi tersebut didorong oleh capaian ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan dan percepatan belanja pemerintah, bukan oleh perbaikan lingkungan eksternal maupun berkurangnya risiko ekonomi.
Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan pada stimulus fiskal mengandung risiko karena ruang fiskal pemerintah relatif terbatas.
Lembaga tersebut juga menyoroti kenaikan harga minyak yang meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, sementara pelemahan rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri.
"Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi, sementara depresiasi rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri," tulis Bank Dunia.
Karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan kebijakan subsidi bahan bakar guna meredakan tekanan terhadap fiskal negara.
Selama ini pemerintah mempertahankan harga bahan bakar melalui dukungan APBN sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Namun, pada pekan ini pemerintah menaikkan harga dua jenis BBM yang banyak digunakan masyarakat, langkah tersebut dipandang oleh sejumlah analis sebagai penyesuaian arah kebijakan subsidi energi.
Bank Dunia juga mengingatkan bahwa subsidi yang diberikan secara luas cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.
Di Indonesia, kebijakan harga BBM merupakan isu yang sangat sensitif secara politik dan kerap memicu gelombang protes ketika harga dinaikkan.
Menurut Bank Dunia, lonjakan harga minyak saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereformasi sistem subsidi energi dan mengalihkan dukungan ke program yang lebih tepat sasaran.
Lembaga tersebut merekomendasikan perluasan bantuan langsung kepada 40% rumah tangga berpendapatan terendah serta mengalokasikan penghematan anggaran untuk perlindungan sosial dan investasi produktif. (ARF)

Bank Dunia memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5% pada 2026

Bank Dunia: Pertumbuhan ekonomi RI melambat pada 2026

JAKARTA &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) berpeluang memperoleh pendanaan internasional hingga US$477,87 juta setelah tiga proyeknya terkait pembangkit listrik tenaga panas bumi&nbsp;masuk dalam Green Book 2026, yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Direktur Utama PGEO, Ahmad Yani, mengatakan capaian itu membuka peluang perseroan mengakses berbagai sumber pendanaan internasional.
&ldquo;Pencapaian ini juga meningkatkan visibilitas dan daya tarik proyek-proyek Perseroan di mata calon mitra strategis maupun lembaga pendanaan global,&rdquo; kata Ahmad.
Berdasarkan daftar yang tercantum dalam Green Book 2026, PLTP Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW) berpotensi memperoleh pendanaan US$158,86 juta dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan target beroperasi secara komersial pada 2030.
Sementara PLTP Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 MW berpeluang memperoleh US$148,97 juta dari JICA dengan target operasi komersial mulai 2032.
Adapun PLTP Lahendong Unit 7-8 berkapasitas 50 MW berpotensi mendapatkan pendanaan US$170,04 juta dari Bank Dunia dengan target operasi komersial pada 2030.
Ketiga proyek itu disebut sebagai bagian dari roadmap PGEO untuk mengembangkan kapasitas panas bumi hingga 3 Gigawatt (GW).
Ahmad menambahkan pendanaan itu diyakini akan menjaga struktur pendanaan proyek PGEO tetap sehat, mempertahankan cost of debt yang kompetitif, serta meningkatkan nilai keekonomian proyek untuk jangka panjang.
&ldquo;Sejalan dengan pengembangan tersebut, sebagai world leading geothermal producer, PGE terus berfokus pada pertumbuhan jangka panjang melalui tiga strategi utama, yaitu optimalisasi aset eksisting, ekspansi bisnis, dan diversifikasi sumber pendapatan baru,&rdquo; jelas Ahmad.
Sebelumnya pada kuartal pertama 2026, PGEO menghasilkan laba bersih US$43,9 juta. Perolehan ini meningkat&nbsp;40% secara tahunan, ditopang pendapatan yang mencapai US$116,56 juta. (KR)

Tiga proyek ini berpeluang mendapat pinjaman lunak internasional setelah masuk Green Book 2026.

Tiga proyek panas bumi PGEO potensi raup pendanaan US$477,9 juta

WASHINGTON - Meski perang di Timur Tengah menjadi fokus utama pertemuan pejabat keuangan global pekan ini di Washington, Banga menyoroti tantangan yang lebih besar dalam jangka panjang, yakni kekurangan lapangan kerja bagi sekitar 1,2 miliar penduduk usia kerja di negara berkembang dalam 10&ndash;15 tahun ke depan.
Seperti dikutip Reuters, dengan tren saat ini, negara-negara tersebut diperkirakan hanya mampu menciptakan sekitar 400 juta pekerjaan, meninggalkan kekurangan hingga 800 juta lapangan kerja.
Banga mengakui bahwa mengarahkan perhatian pada isu jangka panjang bukan hal mudah, di tengah berbagai guncangan ekonomi global sejak pandemi COVID-19, termasuk konflik terbaru di Timur Tengah.
Namun, ia menegaskan pentingnya tetap fokus pada tantangan struktural seperti penciptaan lapangan kerja, akses listrik, dan ketersediaan air bersih.
&ldquo;Kita harus mampu menangani tantangan jangka pendek sekaligus jangka panjang,&rdquo; ujarnya.
Ribuan pejabat keuangan dunia berkumpul dalam pertemuan musim semi International Monetary Fund dan World Bank, di tengah bayang-bayang konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global serta memicu inflasi.
Dampak ekonomi konflik ini turut bergantung pada keberlanjutan gencatan senjata dua pekan yang diumumkan oleh Donald Trump.
Meski meredakan sebagian serangan, ketegangan masih berlanjut, termasuk gangguan pasokan energi global akibat situasi di Selat Hormuz serta konflik paralel antara Israel dan kelompok Hezbollah di Lebanon.
Komite Pembangunan World Bank juga menyiapkan langkah bersama negara berkembang untuk memperbaiki kebijakan dan regulasi yang selama ini menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Fokus pembahasan mencakup transparansi perizinan, pemberantasan korupsi, reformasi hukum tenaga kerja dan lahan, hingga perbaikan sistem perdagangan dan logistik.
Banga optimistis solusi tetap bisa ditemukan untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi generasi muda sekaligus membuka peluang bagi sektor swasta.
Ia memperingatkan bahwa kegagalan mengatasi masalah ini dapat memicu migrasi ilegal dan ketidakstabilan global. Data United Nations menunjukkan lebih dari 117 juta orang telah mengungsi di seluruh dunia hingga 2025.
Selain ketenagakerjaan, isu akses air bersih juga menjadi prioritas.
World Bank bersama lembaga pembangunan lainnya menargetkan peningkatan akses air bersih bagi satu miliar orang, melengkapi inisiatif penyediaan listrik untuk 300 juta rumah tangga di Afrika serta peningkatan layanan kesehatan. (DK)

World Bank peringatkan krisis 800 juta lapangan kerja di negara berkembang ke depan.

World Bank: Dunia hadapi krisis pengangguran meski perang usai

WASHINGTON &ndash; Para pejabat keuangan global berkumpul di Washington di tengah tekanan perang Timur Tengah, yang disebut menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi dunia setelah pandemi COVID-19 dan invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.Seperti dikutip Reuters, IMF dan World Bank pekan lalu menyatakan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan global serta menaikkan perkiraan inflasi akibat konflik tersebut.Negara berkembang dan pasar negara berkembang diperkirakan menjadi yang paling terdampak, terutama karena lonjakan harga energi dan gangguan pasokan.Sebelum perang Iran pecah pada 28 Februari, kedua lembaga sempat optimistis terhadap pemulihan ekonomi global.Namun, konflik yang berlanjut kini diperkirakan akan memperlambat pemulihan pertumbuhan dan upaya menekan inflasi.World Bank kini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 3,65% pada 2026, turun dari 4% sebelumnya, dan bisa merosot hingga 2,6% jika perang berkepanjangan.Inflasi diperkirakan mencapai 4,9% pada 2026 dan berpotensi melonjak hingga 6,7% dalam skenario terburuk.IMF juga memperingatkan sekitar tambahan 45 juta orang yang menghadapi kerawanan pangan akut jika konflik terus mengganggu distribusi pupuk.Kedua lembaga kini berupaya menyiapkan dukungan bagi negara rentan di tengah tingginya utang global dan keterbatasan anggaran.IMF memperkirakan kebutuhan bantuan darurat jangka pendek mencapai US$20&ndash;50 miliar, sementara World Bank menyebut dapat memobilisasi hingga US$25 miliar dalam waktu dekat, dan sampai US$70 miliar dalam enam bulan jika diperlukan.Para ekonom mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan yang terarah dan sementara untuk meredam dampak kenaikan harga, guna menghindari tekanan inflasi yang lebih besar.Di sisi lain, ketegangan geopolitik global, termasuk hubungan antara Amerika Serikat dan China, serta lemahnya koordinasi di forum G20, turut mempersulit respons bersama terhadap krisis ini. (DK)

IMF dan World Bank turunkan proyeksi, perang Iran-Amerika memicu inflasi dan krisis global.

IMF-World Bank turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global

JAKARTA &ndash; World Bank atau Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi yang disampaikan Oktober 2025 lalu di level 4,8%.
Dalam laporan East Asia and Pacific (EAP) Economic Update April 2026 yang disampaikan Kamis (9/4) kemarin, penurunan itu sejalan dengan pandangan Bank Dunia, yang memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih lambat.
&ldquo;Karena hambatan dari lonjakan hanya minyak dan sentimen risk-off dari pendapatan berbasis komoditas, serta insiatif investasi yang dipimpin pemerintah,&rdquo; tulis Bank Dunia, dalam laporan tersebut.
Di sisi lain Bank Dunia juga menyoroti berbagai masalah yang dialami oleh Indonesia, dari pendidikan hingga kebijakan fiskal dan moneter.
Dari sisi pendidikan, Bank Dunia menyebut banyaknya anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan membaca dan berhitung cukup rendah. Meskipun levelnya tidak serendah Vietnam.
Sementara dari sektor perdagangan, posisi Indonesia disebut termaginalkan dari rantai pasok manufaktur global, akibat adanya hambatan non-tarif. Namun realisasi investasi di Indonesia dinilai jadi penyeimbang, karena turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari sektor energi, Bank Dunia menyebut posisi Indonesia cukup rentan karena hanya memiliki kecukupan pasokan sekitar 1-2 bulan, seperti halnya Vietnam. Posisi Indonesia dan Vietnam disebut ada di bawah China dan Thailand, yang lebih dekat dengan standar kecukupan pasokan global.
Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang telah mencapai sekitar 4%.
&ldquo;Ini merupakan dampak dari kekhawatiran pelaku pasar terhadap kebijakan fiskal, capital outflow akibat pembekuan saham Indonesia dalam indeks MSCI, yang kemudian mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi,&rdquo; tulis Bank Dunia.
Pada awal tahun ini, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh mencapai 5,4-5,6%. Untuk mendukung target ini, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat konsumsi domestik dan meningkatkan belanja pemerintah. (KR)

Level pertumbuhan ini lebih rendah dari proyeksi Bank Dunia pada Oktober 2025 lalu di level 4,8%

Bank Dunia turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI ke 4,7%

JAKARTA &ndash; Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tetap di level 5% pada 2026, sama dengan proyeksi pertumbuhan hingga akhir tahun ini.
Lead Economist for the World Bank Indonesia and Timor-Leste, David Knight, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mendapat dukungan dari permintaan domestik yang resilien, serta stimulus dan kinerja ekspor yang meningkat.
Namun peningkatan kinerja ekspor itu, kata Knigth, hanya bersifat sementara dan lebih ditopang oleh faktor yang bersifat temporaldan stabilitasi perdagangan.
&ldquo;Kami tidak mengantisipasi adanya pertumbuhan ekspor yang kuat di masa mendatang, karena pertumbuhan yang terjadi belakangan ini ditopang oleh faktor one-off front loading dan stabilisasi perdagangan,&rdquo; jelas Knight.
Meskipun ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksi tak berubah dari tahun ini, Bank Dunia menyebut peluang pertumbuhan akan terjadi pada dua tahun mendatang.
&ldquo;Kami memperkirakan pertumbuhan untuk tahun ini tetap di level 5% dan meningkat tipis ke 5,2% dalam 2 tahun mendatang,&rdquo; jelas Knight.
Ia menambahkan bahwa prospek pertumbuhan itu telah memperhitungkan faktor konsumsi sektor swasta yang menjadi pendorong dalam setahun terakhir. Namun tingkat konsumsinya, kata Knight, diprediksi melambat karena pasar tenaga kerja di Indonesia melemah.
Sementara itu dari sisi penanaman modal, Bank Dunia memperkirakan realisasi investasi di Indonesia akan tumbuh positif. Pertumbuhan ini sejalan dengan dukungan Danantara dan regulasi yang lebih akomodatif, serta reformasi aturan yang mendukung investasi asing.
Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan penerimaan negara berpotensi menghadapi tekanan dan tak memenuhi target, &ldquo;dan berpotensi menyebabkan pemangkasan anggaran belanja negara.&rdquo;
Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospcets yang dirilis Selasa (16/12) kemarin, Bank Dunia memperkirakan inflasi inti Indonesia akan berada di level 2% untuk tahun 2025 dan 2,6% untuk 2026. Sedangkan defisit fiskal melebar ke level 2,8% untuk 2025 dan 2026. (KR)

Lemahnya pasar tenaga kerja RI jadi sorotan Bank Dunia dalam menyusun outlook ekonomi 2026.