JAKARTA &mdash; Apple dan Google menghadapi tekanan dari koalisi hampir 30 kelompok advokasi yang mendesak kedua raksasa teknologi itu menghapus platform media sosial X dan aplikasi kecerdasan buatan (AI) Grok dari toko aplikasi mereka. Menurut laporan CBS News (16/1), desakan ini muncul setelah Grok dilaporkan memungkinkan pengguna membuat gambar seksualisasi terhadap anak di bawah umur dan perempuan.Kelompok-kelompok yang fokus pada keselamatan anak, hak perempuan, dan privasi tersebut menyampaikan kekhawatiran mereka melalui surat yang dikirimkan kepada CEO Apple Tim Cook dan CEO Google Sundar Pichai. Mereka menilai konten yang dihasilkan Grok melanggar kebijakan internal Apple dan Google terkait perlindungan pengguna.Dalam surat itu, koalisi tersebut secara tegas meminta Google dan Apple mengambil langkah cepat. Mereka menuntut agar Grok dan X segera dihapus dari Play Store dan App Store guna mencegah penyalahgunaan lebih lanjut serta potensi aktivitas kriminal yang merugikan anak-anak dan perempuan.Hingga berita ini diturunkan, Apple dan Google belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar.Sementara itu, xAI selaku pengembang Grok menyatakan telah mengambil sejumlah langkah pengamanan tambahan. Dikutip dari CBS News (16/1), perusahaan tersebut akan menerapkan kebijakan &ldquo;geoblocking&rdquo; yang mencegah pengguna di wilayah tertentu menghasilkan gambar orang nyata dengan pakaian seperti bikini atau pakaian dalam, apabila hal tersebut melanggar hukum setempat. Selain itu, fitur pembuatan gambar Grok hanya akan tersedia bagi pelanggan berbayar.xAI juga mengklaim telah menerapkan teknologi untuk mencegah pengeditan gambar orang sungguhan dengan busana yang dianggap terlalu terbuka. Pembatasan tersebut diberlakukan untuk seluruh pengguna, termasuk pelanggan berbayar.Di sisi lain, Elon Musk selaku pemilik X dan xAI membantah tudingan bahwa Grok menghasilkan gambar telanjang anak di bawah umur.Dalam sebuah unggahan, Musk menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya konten semacam itu dan menegaskan bahwa Grok menolak permintaan untuk menghasilkan gambar ilegal. Ia juga mengakui kemungkinan adanya upaya peretasan prompt yang dapat memunculkan hasil tak terduga, namun mengeklaim setiap celah langsung diperbaiki.Gelombang kritik terhadap Grok meningkat sejak awal Januari, setelah aplikasi AI generatif tersebut memungkinkan pembuatan gambar anak di bawah umur dengan pakaian minim. Dalam salah satu responsnya, Grok mengakui adanya kelemahan dalam sistem pengamanan digital yang diterapkan.Temuan serupa juga diungkapkan oleh Copyleaks, perusahaan pendeteksi plagiarisme dan konten AI. Copyleaks menyebut telah menemukan ribuan gambar eksplisit seksual yang dihasilkan oleh Grok. Dalam analisis pada Desember, organisasi tersebut memperkirakan chatbot ini menciptakan sekitar satu gambar seksual nonkonsensual setiap menit.Kekhawatiran juga datang dari Internet Watch Foundation (IWF), organisasi yang berfokus memberantas kekerasan seksual terhadap anak di internet. Menurut laporan CBS News (16/1), IWF menilai kemudahan dan kecepatan pembuatan gambar fotorealistis pelecehan seksual anak melalui alat AI seperti Grok berisiko membawa konten tersebut ke arus utama.Tekanan terhadap Grok tidak hanya datang dari kelompok masyarakat sipil. Jaksa Agung California Rob Bonta telah membuka penyelidikan terkait materi seksual eksplisit nonkonsensual yang diproduksi menggunakan Grok. Bonta menilai maraknya laporan mengenai konten tersebut sangat mengkhawatirkan karena digunakan untuk melecehkan perempuan dan anak-anak di dunia maya.Di tingkat internasional, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyebut kemungkinan pelarangan X di Inggris akibat penggunaan Grok untuk menghasilkan gambar seksual tanpa persetujuan.Selain itu, Komisi Eropa dilaporkan tengah memantau langkah-langkah yang diambil X untuk mencegah Grok menghasilkan konten tidak pantas terhadap anak-anak dan perempuan. (SA)

Koalisi advokasi minta Apple dan Google hapus X dan Grok terkait konten seksual AI.


Apple dan Google didesak hapus X dan Grok dari toko aplikasi

JAKARTA &mdash; Jerman tengah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk memerangi manipulasi gambar berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai semakin berbahaya dan berpotensi melanggar hak pribadi.Menurut laporan Reuters (11/1), Kementerian Kehakiman Jerman akan mempresentasikan serangkaian kebijakan dalam waktu dekat agar otoritas dapat bertindak lebih efektif terhadap penyalahgunaan teknologi AI dalam manipulasi visual.Rencana tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait penggunaan chatbot AI Grok, yang terintegrasi di platform media sosial X milik Elon Musk. Fitur yang dikenal sebagai &ldquo;spicy mode&rdquo; memungkinkan pengguna menghasilkan gambar dengan konten seksual eksplisit dan kini tengah diselidiki oleh otoritas Eropa.Investigasi Reuters menemukan bahwa teknologi pembuatan gambar Grok disalahgunakan untuk menciptakan visual perempuan dan anak-anak dengan pakaian minim, sering kali tanpa persetujuan pihak yang digambarkan.Temuan ini memicu sorotan tajam dari pemerintah Jerman terhadap dampak sosial dan hukum dari pengembangan AI yang tidak terkendali.Tekanan juga datang dari Menteri Media Jerman yang mendesak Komisi Eropa agar segera mengambil tindakan hukum untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai &ldquo;industrialisasi pelecehan seksual&rdquo; di platform X.Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara Kementerian Kehakiman Jerman Anna-Lena Beckfeld menyatakan pemerintah siap membawa isu manipulasi gambar AI ke ranah pengadilan domestik.Ia menilai praktik manipulasi berskala besar yang berujung pada pelanggaran sistematis hak pribadi tidak dapat ditoleransi dan perlu dihadapi dengan instrumen hukum pidana yang lebih kuat.Beckfeld juga mengungkapkan bahwa kementerian sedang menyusun regulasi yang lebih ketat terhadap deepfake serta menyiapkan undang-undang khusus mengenai kekerasan digital guna memberikan perlindungan dan dukungan hukum bagi para korban. Pemerintah ingin mempermudah masyarakat untuk mengambil langkah langsung ketika hak mereka dilanggar di ruang digital.Meski demikian, dikutip dari Reuters (11/1), rincian kebijakan tersebut belum dipaparkan secara menyeluruh. Pemerintah Jerman menyatakan proposal konkret akan diumumkan dalam waktu dekat seiring pematangan aturan yang disiapkan.Di sisi lain, perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, telah membatasi fitur pembuatan gambar Grok hanya untuk pelanggan berbayar setelah sebelumnya menepis berbagai kritik.Musk menegaskan bahwa pengguna yang memanfaatkan chatbot tersebut untuk menghasilkan konten ilegal akan menghadapi konsekuensi hukum yang sama seperti jika mengunggah materi terlarang secara langsung. 
Sebelumnya,&nbsp;Indonesia sementara memblokir chatbot Grok milik Elon Musk pada hari Sabtu (13/1), karena risiko konten pornografi yang dihasilkan oleh AI, sehingga menjadi negara pertama yang menolak akses terhadap alat AI tersebut.
Langkah ini diambil setelah pemerintah dan regulator dari Eropa hingga Asia mengecam, dan sebagian telah membuka penyelidikan, terkait konten bernuansa seksual di aplikasi tersebut.
xAI, perusahaan rintisan di balik Grok, mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka membatasi fitur pembuatan dan pengeditan gambar hanya untuk pelanggan berbayar, seiring upaya memperbaiki celah pengamanan yang sebelumnya memungkinkan keluaran seksual, termasuk penggambaran anak-anak dengan pakaian minim.
&ldquo;Pemerintah memandang praktik deepfake seksual tanpa persetujuan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, dan keamanan warga negara di ruang digital,&rdquo; kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam sebuah pernyataan.
Kementerian tersebut juga telah memanggil pejabat X untuk membahas masalah ini. (SA)

Jerman siapkan langkah hukum lawan manipulasi gambar AI, soroti Grok, deepfake, dan hak pribadi.

Jerman siapkan langkah hukum bagi AI yang bisa buat manipulasi gambar

JAKARTA -- CEO Tether Paolo Ardoino menanggapi S&amp;P Global Ratings setelah lembaga tersebut menurunkan peringkat stabilitas stablecoin USDT Theter.
Seperti dikutip dari The Daily Hodl pada hari Jumat (28/11), dalam sebuah unggahan di X, Ardoino mengatakan kepada S&amp;P bahwa Tether menerima kebencian itu dengan bangga, sambil menyatakan bahwa model penilaian klasik dibuat untuk institusi keuangan lama dan secara historis justru mengarahkan investor pada perusahaan-perusahaan yang kemudian runtuh.
S&amp;P mengatakan penurunan peringkat tersebut disebabkan oleh meningkatnya eksposur terhadap aset yang lebih berisiko dalam cadangan Tether, termasuk Bitcoin, emas, obligasi korporasi, dan pinjaman terjamin.
Reuters melaporkan bahwa S&amp;P juga mencatat keterbatasan pengungkapan publik mengenai kelayakan kredit para kustodian, pihak lawan transaksi, dan entitas penyimpan cadangan.
Ardoino berpendapat bahwa kegagalan-kegagalan tersebut mendorong regulator mempertanyakan independensi dan objektivitas lembaga pemeringkat besar.
&ldquo;Kepada S&amp;P mengenai peringkat Tether Anda, kami menerima kebencian Anda dengan bangga."
Model penilaian klasik yang dibangun untuk institusi keuangan lama secara historis membuat investor swasta dan institusional menempatkan kekayaan mereka ke perusahaan yang meskipun diberi peringkat layak investasi, justru runtuh sehingga mendorong regulator di seluruh dunia untuk menantang model tersebut, serta independensi dan objektivitas semua lembaga pemeringkat besar.
Mesin propaganda keuangan tradisional mulai khawatir ketika ada perusahaan yang mencoba menentang gaya gravitasi dari sistem keuangan yang rusak. "Tidak ada perusahaan yang boleh berani melepaskan diri darinya.&rdquo;
Ardoino menegaskan bahwa struktur dan cadangan Tether menunjukkan ketahanan, dan mengatakan bahwa model perusahaan tersebut menantang asumsi-asumsi yang dipegang oleh keuangan tradisional.
&ldquo;Tether justru membangun perusahaan pertama yang kelebihan modal di industri keuangan, tanpa cadangan beracun. Dan tetap sangat menguntungkan. Tether adalah bukti nyata bahwa sistem keuangan tradisional begitu rusak hingga membuat para &lsquo;kaisar tanpa busana&rsquo; ketakutan.&rdquo;
Ardoino menanggapi S&amp;P Global Ratings yang menurunkan peringkat stabilitas untuk USDT, stablecoin yang mencerminkan harga dolar Amerika Serikat (AS) milik Tether, ke level terendah dalam skala penilaian mereka.
Penurunan ini dipicu oleh meningkatnya eksposur Tether terhadap aset berisiko seperti bitcoin (BTC), serta kurangnya transparansi terkait cadangan yang mendukung USDT.
Dalam laporan yang dirilis Rabu, S&amp;P menurunkan skor kemampuan USDT mempertahankan patokan harga terhadap dolar AS, dari 4 (constrained) menjadi 5 (weak), menggantikan penilaian sebelumnya yang diberikan pada Desember 2023. (BS)

CEO Tether Paolo Ardoino: Model penilaian klasik S&P dibuat untuk institusi keuangan lama.