JAKARTA - Pasar obligasi Jepang semakin gelisah setelah Perdana Menteri, Sanae Takaichi menyiapkan anggaran tambahan untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup.
Seperti dikutip CNBC, pemerintah Jepang menyusun anggaran tambahan sekitar 3 triliun yen atau setara US$19 miliar. Nilai tersebut memang masih sejalan dengan ekspektasi pasar, namun muncul di tengah tekanan harga energi yang masih tinggi, membengkaknya biaya subsidi, dan pelemahan yen yang berkepanjangan.
Kekhawatiran investor bertambah karena kebijakan tersebut berbalik arah dari pernyataan Takaichi sebelumnya yang menilai tambahan belanja negara belum diperlukan. Meski demikian, Takaichi menegaskan total penerbitan obligasi sepanjang tahun kalender 2026 tidak akan berubah dari rencana anggaran awal, sebagaimana dilaporkan Bloomberg.
Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun melonjak hingga 2,809% pada 20 Mei, level tertinggi sejak 1996. Kenaikan terjadi setelah muncul laporan bahwa pemerintah berpotensi menerbitkan utang baru untuk membiayai anggaran tambahan tersebut.
"Pasar obligasi mungkin memiliki banyak karakteristik, tetapi mereka tidak bodoh," kata Jesper Koll, Direktur Ahli Monex Group yang berbasis di Tokyo. "Anda tidak bisa meningkatkan belanja tanpa menambah utang."
Menurut Koll, pasar melihat semakin kuatnya kemungkinan kombinasi inflasi yang bertahan tinggi, kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BOJ), serta bertambahnya pasokan obligasi pemerintah.
Di sisi lain, yen masih bergerak dekat level 160 per dolar AS, kawasan yang selama ini dianggap sebagai titik sensitif yang dapat memicu intervensi otoritas Jepang di pasar valuta asing.
Sementara itu, investor menilai ruang fiskal Jepang semakin sempit ketika pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan stimulus ekonomi dengan beban utang publik yang sudah menjadi salah satu yang terbesar di dunia.(DH)

Rencana anggaran tambahan memicu kekhawatiran pasar atas utang dan inflasi Jepang.