JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap berbagai masalah yang menghadapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (11/6) hari ini, Zulkifli menyebut salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah kelebihan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang mencapai 6.877 titik.
&ldquo;Rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah ada pembengkakan 6.877 titik,&rdquo; jelas Zulkifli dalam pemaparannya, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Deyang.
Atas kelebihan jumlah dapur MBG tersebut, Zulkifli memperkirakan beban anggaran program prioritas pemerintah ini bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun.
&ldquo;Nah ini yang perlu penataan untuk agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,&rdquo; imbuh Zulkifli.
Dalam pemaparan terpisah, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah telah sepakat untuk membenahi tata kelola program MBG. Sebagai bagian dari pembenahan ini, pemerintah juga membuka opsi penutupan dapur MBG jika tidak sesuai prosedur yang ditetapkan.
&ldquo;Ya pasti salah satunya arahnya ke sana,&rdquo; kata Prasetyo, yang juga menghadiri pertemuan di kantor Kemenko Pangan.
Meskipun demikian, Prasetyo mengaku saat ini pemerintah belum bisa memastikan mengenai penutupan dapur MBG, karena menunggu proses audit lanjutan sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
Adapun jika memang terjadi penutupan dapur MBG, lanjut Prasetyo, bukan karena alasan kepemilikan yayasan. Namun lebih condong pada tingkat kepatuhan masing-masing dapur dalam mengikuti prosedur dari BGN.
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya mencatat isu MBG kembali menjadi sorotan publik, setelah Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya.
Tak lama setelah dicopot, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN dan menangkap Dadan bersama dua wakilnya, terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan MBG. (KR)

Kelebihan jumlah dapur MBG mencapai 6.877 titik, menambah beban anggaran Rp1 triliun per bulan.

Marak jual beli dapur MBG, pemerintah buka opsi penutupan

JAKARTA &mdash; Badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, melalui PT Danantara Investment Management pada Senin menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE) di enam wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan proyek tersebut akan dikembangkan di Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Bekasi, mengutip dari Antara.
Menurut Zulkifli, kerja sama itu mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara dalam mempercepat penanganan persoalan sampah perkotaan yang semakin mendesak.
Ia menjelaskan, proyek WtE diprioritaskan untuk daerah yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari.&nbsp;
Pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas serupa di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten dan kota yang tengah menghadapi kondisi darurat sampah.
Zulkifli menegaskan, persoalan sampah harus segera diatasi karena tumpukan limbah telah mencemari tanah, air, dan udara serta mengancam kesehatan masyarakat.&nbsp;
Bahkan, di beberapa daerah, tinggi gunungan sampah disebut telah mencapai setara gedung 14 hingga 15 lantai.
&ldquo; Sampah harus diubah menjadi energi bersih dan listrik, tanpa bau serta tanpa racun,&rdquo; ujarnya.
Pemerintah menargetkan proyek-proyek tersebut selesai secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.&nbsp;
Sekitar separuh proyek diharapkan rampung pada 2027, sementara sisanya ditargetkan selesai paling lambat Mei 2028.
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan percepatan proyek membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat karena persoalan sampah kini semakin serius di banyak wilayah.
Ia menambahkan, kebutuhan pendanaan untuk proyek pengelolaan sampah tersebut diperkirakan dapat mencapai US$5 miliar.&nbsp;
Danantara juga terus memantau perkembangan proyek bersama pemerintah agar target penyelesaian dapat tercapai.
Sebagai dasar percepatan proyek, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengembangan pengelolaan sampah berbasis WtE.
Danantara memulai proses tender proyek pada November 2025 dan telah menetapkan pemenang untuk tiga lokasi, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya pada awal Maret 2026.&nbsp;
Dokumen kerja sama untuk ketiga proyek itu ditandatangani pada 21 April, disusul penandatanganan MoU terpisah dengan Pemerintah Provinsi Jakarta pada 4 Mei. (DK)

Danantara dan pemda dorong proyek waste-to-energy senilai US$5 miliar di enam daerah Indonesia.

Danantara percepat proyek waste-to-energy di enam wilayah

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah Indonesia diperkirakan baru akan menjangkau 80 juta penerima hingga April 2025, meleset dari target awal.Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin (29/12).Zulkifli mengatakan, program tersebut sebelumnya ditargetkan menjangkau sekitar 55 juta penerima pada awal Januari.Pernyataan itu disampaikannya usai rapat dengan sejumlah instansi pemerintah yang membahas cadangan pangan untuk tahun 2026.Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, Senin (29/12), program MBG merupakan janji kampanye unggulan Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, dengan sasaran penyaluran bantuan pangan kepada hingga 83 juta anak sekolah dan ibu hamil.Namun, implementasinya menuai kontroversi karena biaya yang besar serta meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan pangan.Sejak diluncurkan pada Januari 2025, lebih dari 11.000 anak di seluruh Indonesia dilaporkan mengalami keracunan makanan, berdasarkan data lembaga yang mengawasi pelaksanaan program tersebut.Prabowo awalnya menargetkan pelaksanaan penuh program rampung pada akhir 2025. Namun, pada Oktober lalu, target itu direvisi turun menjadi sekitar 70 juta penerima akibat keterbatasan jumlah dapur.Zulkifli tidak menjelaskan alasan penurunan target kembali dilakukan.Sebagai informasi, Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (sekitar US$10,19 miliar) bagi program tersebut sesuai target awal.
Sementara, anggaran tahun 2026 direncanakan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp335 triliun. (DK)

Pemerintah menargetkan pada 2026 anggaran untuk MBG naik dua kali lipat menjadi Rp335 triliun.