JAKARTA &ndash; PT Bank Danamon Tbk (BDMN) mengungkapkan niatnya untuk mengintegrasikan kegiatan operasionalnya dengan MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch &ndash; atau MUFG Indonesia.
BDMN menyebutkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan induknya yang berasal dari Jepang, MUFG Bank Ltd., terkait rencana ini pada Senin (11/5).
Pihak BDMN meyakini bahwa integrasi ini, jika terlaksana, akan menambah kapabilitas bank sebagai institusi finansial global terdepan dan terbesar di Indonesia.
&ldquo;Intensi untuk melakukan integrasi ini juga sejalan dengan agenda Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka melakukan konsolidasi bank umum,&rdquo; jelas Rita Mirasari, Corporate Secretary BDMN.
Namun, Perseroan belum mengemukakan struktur dan skema integrasi tersebut secara detail, karena masih menunggu respon dari pihak otoritas.
&ldquo;Struktur yang diusulkan untuk integrasi ini akan dituangkan dalam Rancangan Integrasi yang kemudian akan diajukan kepada otoritas terkait, dimumkan ke publik, dan diajukan untuk persetujuan oleh pemegang saham,&rdquo; jelas
Pihak Bank Danamon sendiri memproyeksikan bahwa integrasi operasional ini baru akan efektif berlaku pada 2027 mendatang.
Selama integrasi belum berlangsung, Bank Danamon menegaskan bahwa kegiatan operasional kedua pihak akan tetap berjalan sebagaimana biasanya, dan semua kontrak dengan berbagai mitra akan dilaksanakan sesuai kesepakatan.
Secara struktur saham, MUFG Bank Ltd., secara langsung dan tidak langsung, mencatatkan kepemilikan atas 92,5% saham BDMN per April 2026.
Sementara itu, 7,5% sisanya merupakan porsi free float atau saham yang beredar di publik &ndash; yang masih jauh dari target 15% yang ditetapkan otoritas pasar modal.
Kemudian, dengan market cap sekitar Rp45,9 triliun, maka BDMN harus mengejar free float 12,5% pada tahun 2027 mendatang.
Pada akhir April, beberapa media mengabarkan isu rencana aksi korporasi besar BDMN karena batas free float yang sulit dipenuhi, mulai dari akuisisi hingga delisting atau go private.
Alhasil, harga sahamnya melonjak drastis hingga 89,52% dalam sebulan terakhir. Saham BDMN pun menguat hingga 4,21% pada penutupan perdagangan Senin (11/5) ke level Rp4.700 per lembar. (ZH)

Sebagai catatan, Bank Danamon baru mencatatkan free float 7,5%, masih jauh dari batas 15%.

Danamon usulkan integrasi dengan MUFG, efektif 2027?

INET akhirnya umumkan jadwal rights issue, tetapkan harga Rp250
Harga INET melambung 228,6% persen dalam 3 bulan terakhir, namun harga rights issue tetap Rp250 per lembar.
JAKARTA &ndash; PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) akhirnya mengumumkan jadwal terbaru pelaksanaan rights issue-nya, dengan target dana Rp3,2 triliun.
INET pertama kali mengumumkan rencana aksi korporasi ini pada 26 September 2025 lalu, dengan target pelaksanaan rights issue di awal Desember 2025.
Nyatanya, pelaksanaannya tak kunjung terealisasi hingga akhir Desember, karena masih menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, INET akhirnya kembali menerbitkan prospektus rights issue-nya pada hari ini, Selasa (23/12), dengan skema rights issue yang tidak berubah dari rencana awal.
INET akan menerbitkan 12,8 miliar lembar saham biasa dalam aksi korporasi ini dengan rasio 3:4, yang berarti bahwa setiap pemegang 3 saham lama akan berhak mendapatkan 4 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Tiap HMETD dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250 per lembar, sehingga total dana yang akan diraup INET mencapai Rp3,2 triliun.
Menariknya, sejak pertama kali rencana rights issue diterbitkan pada 26 September hingga hari ini, harga saham INET sudah melonjak 228,95%&mdash;melesat dari Rp228 menjadi Rp750 pada pukul 14.55 WIB, Selasa (23/12).
Berdasarkan prospektus INET, sekitar Rp2,94 triliun dari dana hasil rights issue akan disalurkan sebagai setoran modal untuk anak usaha barunya, PT Garuda Prima Internetindo (GPI).
GPI akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan jaringan Fiber to the Home (FTTH) dengan teknologi WiFi 7 untuk 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok, serta memperkuat modal kerjanya.
Selain itu, Rp215,38 miliar akan dialihkan kepada anak usaha INET yang lain, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut (submarine cable) kepada PT Jejaring Mitra Persada (JMP).
&ldquo;Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan,&rdquo; tambah manajemen INET dalam prospektusnya, Selasa (23/12).
Pemegang saham pengendali INET, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam rights issue kali ini.
Di sisi lain, porsi kepemilikan pemegang saham yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan HMETD akan terdilusi hingga 57,14%.
Sebagai catatan, INET juga akan menerbitkan 2,3 miliar waran seri II bersamaan dengan penerbitan saham baru ini.
&ldquo;Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD I,&rdquo; ujar manajemen dalam prospektusnya.
Tiap pemegang HMETD yang membeli 50 saham baru akan memperoleh 9 waran seri II, yang masing-masing dapat digunakan untuk menebus 1 saham baru dengan harga Rp300 per lembar.
Berikut adalah jadwal lengkap pelaksanaan rights issue serta waran INET:
<ul>
<li>Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Januari 2026</li>
<li>Recording date DPS yang berhak atas HMETD: 6 Januari 2026</li>
<li>Tanggal Distribusi SBHMETD: 7 Januari 2026</li>
<li>Tanggal Pencatatan SBHMETD di BEI: 8 Januari 2026</li>
<li>Periode Pelaksanaan HMETD: 8 &ndash; 22 Januari 2026</li>
<li>Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD: 12 &ndash; 26 Januari 2026</li>
<li>Periode Pelaksanaan Waran Seri II: 13 Juli 2026 &ndash; 13 Juli 2028</li>
</ul>
(ZH)

Harga INET melambung 228,6% persen dalam 3 bulan terakhir, namun harga pelaksanaan tetap Rp250.