JAKARTA - Pejabat Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan kreatif guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ketidakpastian global dan semakin ketatnya anggaran daerah.
Dilansir dari ANTARA, Ia menegaskan daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus mencari sumber pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
&ldquo;Kalau daerah ingin pendanaan yang lebih baik, harus ada terobosan dan inovasi,&rdquo; ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Menurut Fatoni, pembiayaan kreatif dapat dimulai dari reformasi pajak dan retribusi melalui intensifikasi serta perluasan pendapatan asli daerah.
Langkah kedua adalah mengoptimalkan badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia menyoroti bahwa dari total 1.097 BUMD di Indonesia, kurang dari separuh yang saat ini menghasilkan keuntungan.
Ketiga, ia meminta pengelolaan badan layanan umum daerah seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dilakukan lebih fleksibel dan profesional agar mampu menjadi sumber pendapatan daerah.
Keempat, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan aset dengan melakukan inventarisasi dan memanfaatkannya secara produktif melalui kerja sama, sewa, penggunaan bersama, atau penjualan aset yang tidak produktif.
Kelima, Fatoni menekankan pentingnya pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD secara lebih terarah.
Menurutnya, pemanfaatan dana CSR yang terkoordinasi dapat mendukung prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas kerja sama dengan dunia usaha.&nbsp;
Kemitraan tersebut dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pasar, dan berbagai layanan publik lainnya dengan dukungan pembiayaan swasta.
Selain itu, Fatoni menyebut dana zakat juga dapat dioptimalkan untuk mendukung program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan perbaikan hunian masyarakat.
Pembiayaan kreatif lainnya dapat berupa pinjaman daerah, obligasi daerah, hingga sukuk untuk pembangunan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.
Ia juga mendorong penguatan kerja sama antarwilayah dalam pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur lintas daerah.
Fatoni menilai berbagai langkah tersebut dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan regional. (DK)

Daerah diminta cari sumber dana baru agar pembangunan tetap berjalan stabil

Kemendagri dorong daerah gunakan pembiayaan kreatif

JAKARTA - Indonesia mencatat defisit anggaran belanja negara pada Januari, seiring langkah pemerintah mempercepat pengeluaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin (23/2), bahwa defisit fiskal Indonesia mencapai Rp54,6 triliun atau sekitar US$3,25 miliar dolar AS. Hal ini setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB).
Seperti dikutip Bloomberg.com, pasca-pandemi, Indonesia secara historis berhasil mencatat surplus pada awal tahun karena tingginya penerimaan pajak, sementara proyek baru mulai berjalan. &ldquo;Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026,&rdquo; ujar Purbaya, dalam konferensi pers yang digelar. Pasar saham, rupiah, dan obligasi pemerintah acuan 10 tahun mempertahankan kenaikan awal, karena ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump&nbsp;membuat dolar AS melemah. Belanja negara pada Januari melonjak 25,7% secara tahunan menjadi Rp227,3 triliun, jauh lebih tinggi dibanding realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp172,7 triliun.
Ini merupakan pengeluaran tertinggi pemerintah pada Januari sejak 2019, menurut data Bloomberg. Belanja kementerian dan lembaga mencatat lonjakan belanja 129% karena pemerintah mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, serta untuk alokasi bantuan sosial lainnya.
Belanja modal juga meningkat hampir tujuh kali lipat, dengan sebagian investasi disalurkan untuk proyek irigasi, konektivitas, dan inisiatif ketahanan pangan. Purbaya mengaku laju belanja pemerintah akan tetap dipertahankan, dengan target alokasi belanja Rp809 triliun untuk kuartal pertama. Percepatan belanja pemerintah ini diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tumbuh melampaui ekspektasi mencapai 5,39% pada kuartal empat 2025.
Purbaya memperkirakan pertumbuhan bisa meningkat menjadi 5,5%-6% pada kuartal pertama 2026.
Pasar akan memantau ketat jalur fiskal Indonesia tahun ini, karena menteri keuangan berjanji menjaga defisit di bawah batas hukum 3% dari PDB, meski belanja meningkat cepat. Sebelumnya, Moody&rsquo;s Ratings&nbsp;menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena risiko stabilitas fiskal.
Sementara itu, tim dari Fitch Ratings&nbsp;tengah melakukan kunjungan dan bertemu pembuat kebijakan untuk penilaian minggu ini, kata Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. (DK/KR)

Indonesia mengalami defisit Rp54,6 triliun pada Januari 2026, karena belanja negara naik 26%.