JAKARTA - Pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai sekitar 13% secara tahunan terus berada di atas pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang sebesar 7,7%. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan loan to deposit ratio (LDR) sekaligus memperkuat persaingan likuiditas antarbank.Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), Irman Faiz, menilai kondisi tersebut belum menunjukkan kelangkaan likuiditas secara sistemik. Menurutnya, tekanan lebih banyak berasal dari distribusi likuiditas dan persaingan penghimpunan dana antarbank.“Menurut saya, kesenjangan antara pertumbuhan kredit sekitar 13% YoY dan DPK 7,7% YoY memang akan mendorong LDR industri naik dan membuat likuiditas terasa lebih ketat, terutama bagi bank yang pertumbuhan kreditnya jauh melampaui pertumbuhan funding. Namun, kami melihat ini lebih sebagai persoalan distribusi dan kompetisi likuiditas antarbank, bukan kelangkaan likuiditas secara sistemik,” ujar Irman melalui WhatsApp kepada IDNFinancials, Kamis (31/8).Irman memperkirakan penempatan dana pemerintah serta kebijakan Bank Indonesia (BI) yang lebih akomodatif melalui instrumen non-suku bunga dapat memberikan tambahan likuiditas bagi perbankan.“Ke depan, tambahan likuiditas dari penempatan dana pemerintah serta kebijakan BI yang lebih akomodatif melalui instrumen non-suku bunga dapat memberikan bantalan. Meski demikian, selama pertumbuhan kredit masih konsisten lebih tinggi dibandingkan DPK, kompetisi funding kemungkinan tetap cukup kuat hingga akhir tahun,” ungkapnya.Bank Perlu Perkuat Dana MurahMenurut Irman, bank perlu memperkuat dana murah atau current account savings account (CASA) melalui peningkatan transaksi nasabah, bukan hanya dengan menawarkan bunga deposito lebih tinggi.Strategi tersebut penting untuk menjaga cost of fund (CoF) agar tidak meningkat dan menekan net interest margin (NIM).Dalam kondisi seperti ini, lanjutnya, strategi CASA tidak cukup hanya mengandalkan pricing. Justru kalau bank terlalu agresif menawarkan bunga deposito untuk mengejar DPK, CoF akan naik dan pada akhirnya menekan NIM. Strategi yang lebih sustainable adalah memperkuat transactional banking dan ekosistem nasabah, sehingga dana murah terbentuk dari aktivitas pembayaran, payroll, cash management, dan transaksi nasabah sehari-hari. “Jadi, kompetisinya perlu bergeser dari sekadar price competition menjadi ecosystem and service competition,” katanya.Tekanan likuiditas juga berpotensi mendorong kenaikan suku bunga kredit. Namun, Irman memperkirakan bank akan melakukan penyesuaian secara selektif berdasarkan risiko, tenor, dan profitabilitas nasabah.Bank, lanjutnya, akan lebih dahulu melakukan repricing secara selektif berdasarkan risiko, tenor, dan profitabilitas nasabah, sekaligus mengoptimalkan komposisi funding. “Karena itu, risiko yang lebih besar menurut kami bukan kenaikan suku bunga kredit secara agresif, melainkan perlambatan marginal ekspansi kredit dan semakin selektifnya underwriting. Jika funding tetap tumbuh jauh di bawah kredit, ruang mempertahankan pertumbuhan kredit dua digit pada kecepatan saat ini akan semakin terbatas,” tutup Irman.(DH)

Pertumbuhan kredit 13% melampaui DPK 7,7% dan memperkuat persaingan likuiditas antarbank.

Kredit ngebut, DPK melambat, likuiditas perbankan makin ketat?

JAKARTA &mdash; Pemerintah Indonesia akan memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga Juli 2027. Kebijakan tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.&nbsp;
Namun,&nbsp;mengutip Reuters, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun ini.
Pasalnya, keputusan tersebut diambil di tengah perlambatan ekonomi Indonesia menjadi 5,3% pada kuartal II, dari 5,6% pada kuartal sebelumnya. Perlambatan dipicu oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
Pada Juni lalu, Purbaya mengumumkan tambahan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN. Tambahan itu membuat total dana yang akan ditempatkan pemerintah mencapai Rp400 triliun.
Sehari sebelum mengumumkan perpanjangan tersebut, Purbaya juga telah mengisyaratkan bahwa penempatan dana tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga tahun depan.
Selama ini, pemerintah mengelola cadangan kas melalui Bank Indonesia (BI). Namun, sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya memindahkan sebagian dana ke bank-bank BUMN karena menilai likuiditas perbankan belum memadai untuk mendukung ekspansi ekonomi.
Menurut sumber Reuters, kebijakan tersebut telah memicu perbedaan pandangan antara pemerintah dan Bank Indonesia selama beberapa bulan. Perbedaan tersebut bahkan sudah muncul sebelum Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri bulan lalu. (ARF/ZH)

Dana pemerintah di bank BUMN tetap dipertahankan untuk mendorong penyaluran kredit.

Pemerintah lanjutkan penempatan dana Rp200 triliun di bank BUMN

JAKARTA - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mencabut pembatasan terbaru terhadap deposito milik warga negara asing dan cabang perusahaan luar negeri yang beroperasi di Rusia.
Kebijakan tersebut membuka kembali akses terhadap dana yang sebelumnya dibekukan melalui mekanisme rekening khusus tipe C.
Seperti dikutip Reuters, keputusan itu dituangkan dalam dekret yang ditandatangani Putin pada Selasa.
Melalui aturan baru tersebut, pemerintah Rusia mengecualikan deposito milik individu asing serta cabang, kantor perwakilan tetap, dan unit usaha perusahaan asing yang terdaftar di Rusia dari pembatasan penarikan dana yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026.
Sebelumnya, Rusia mewajibkan dana milik individu dan entitas dari negara-negara yang dikategorikan sebagai " negara-negara tidak bersahabat" ditempatkan dalam rekening Type C, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahkan secara bebas.
Mekanisme rekening Type C diperkenalkan Moskow pada 2022 sebagai respons terhadap sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara Barat atas invasi Rusia ke Ukraina.
Skema tersebut secara efektif membekukan aset milik investor asing, perusahaan multinasional Barat, hingga berbagai lembaga investasi internasional yang berada di Rusia.
Mulai 1 Juni 2026, kebijakan itu diperluas dengan memasukkan deposito bank milik warga negara asing dari negara-negara yang dianggap tidak bersahabat ke dalam rekening Type C.
Namun, melalui amendemen terbaru, pembatasan tersebut tidak lagi berlaku bagi individu asing maupun deposito yang ditempatkan oleh cabang dan kantor perwakilan perusahaan asing yang telah terdaftar secara resmi di Federasi Rusia.
Berdasarkan dekret tersebut, kelompok deposan yang mendapat pengecualian kini dapat mengelola dan menarik dana mereka secara bebas dalam bentuk rubel yang sebelumnya dikreditkan ke rekening Type C selama periode 1 Juni hingga 4 Agustus 2026.(DH)

Dekret baru memberi kelonggaran penarikan deposito bagi individu dan cabang perusahaan asing. 