<p>JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengidentifikasi potensi denda hingga US$8,5 miliar yang dapat dipungut pada 2026 dari perusahaan kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, potensi penerimaan tersebut berasal dari penertiban besar-besaran yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bentukan Presiden Prabowo Subianto.Satgas ini melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, serta kementerian dan lembaga terkait.Sepanjang tahun ini, satgas melakukan penindakan terhadap perkebunan dan tambang yang berada di wilayah yang seharusnya merupakan kawasan hutan. Langkah ini dinilai sebagai operasi penertiban terbesar yang pernah dilakukan pemerintah.&ldquo;Untuk 2026, terdapat potensi penerimaan negara dari denda administratif perkebunan sawit di kawasan hutan sebesar Rp109,6 triliun dan dari sektor pertambangan sebesar Rp32,63 triliun,&rdquo; ujar Burhanuddin.Ia menambahkan, hingga saat ini satgas telah mengambil alih 4,1 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal, atau setara dengan luas wilayah Belanda.Selain itu, pemerintah telah mengumpulkan denda sebesar Rp2,34 triliun dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel, yang kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan.Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin juga menyerahkan lebih dari 240.500 hektare lahan perkebunan kepada BUMN Agrinas Palma Nusantara.Perusahaan yang dibentuk pada awal 2025 itu kini mengelola total 1,7 juta hektare lahan, menjadikannya perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia berdasarkan luas area.Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, kampanye penertiban yang didukung militer ini menimbulkan kekhawatiran di industri sawit.&nbsp;Sejumlah analis menilai, kebijakan tersebut, jika dikombinasikan dengan program biodiesel ambisius Indonesia, berpotensi menekan produksi dan mendorong kenaikan harga global.Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut memuji kinerja satgas dan menegaskan komitmennya untuk melindungi kekayaan nasional.Ia juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai telah merugikan Indonesia, termasuk kekuatan asing yang mencoba melemahkan pemerintahannya.&ldquo;Perjalanan ini memang berat, tetapi insting saya mengatakan pada 2026 kita akan melangkah lebih berani. Kita akan menyelamatkan kekayaan bangsa ini tanpa ragu,&rdquo; kata Prabowo.Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk minyak sawit, batu bara termal, nikel, dan timah. (DK)</p>

Pemerintah menyiapkan denda US8,5 miliar bagi sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan.