BANGKOK - Thailand tengah menghadapi persimpangan penting dalam sektor energinya.
Para pelaku industri memperingatkan bahwa negara tersebut diperkirakan telah kehilangan hingga 120 miliar baht dalam enam tahun terakhir akibat pengelolaan stok minyak sawit yang dinilai tidak efisien.
Di tengah percepatan transisi energi bersih global, industri biodiesel Thailand menyerukan intervensi pemerintah yang lebih tegas untuk menstabilkan stok serta menghadirkan arah regulasi yang lebih jelas dan konsisten.
Para ahli industri menilai, jika pengelolaan dilakukan lebih efisien, beban subsidi dari Oil Fund nasional sebenarnya bisa ditekan hingga sekitar 50 miliar baht, mengutip dari The nation.
Dana tersebut dinilai dapat dialihkan untuk mendukung agenda transisi energi hijau Thailand.
Menurut laporan Kanyanat Butdee dari&nbsp;Krungthep Turakij, kondisi ini digambarkan oleh Sanin Triyanond, Presiden Asosiasi Produsen Biodiesel Thailand, sebagai peluang besar yang belum dimanfaatkan optimal.
Ia menyebut Thailand seperti &ldquo;penyerang yang sudah diberi umpan tepat di depan gawang&rdquo;, namun belum mampu mengeksekusi peluang karena lemahnya kebijakan.
Thailand sendiri berada dalam posisi unik sebagai negara dengan ketahanan pangan dan energi sekaligus.
Dengan produksi minyak sawit mentah sekitar 3,9 juta ton per tahun, kebutuhan domestik dan energi dapat terpenuhi, bahkan masih menyisakan surplus ekspor sekitar 30%.
Namun sebagai produsen terbesar ketiga dunia, Thailand menghadapi tekanan harga dari kompetitor regional seperti Indonesia dan Malaysia.
Sanin menegaskan, jika stok dikelola lebih baik dan harga diselaraskan dengan pasar global dalam enam tahun terakhir, negara itu berpotensi menghemat hingga 120 miliar baht.
Di luar sektor bahan bakar, industri biodiesel Thailand kini mendorong transformasi menuju model &ldquo;biorefinery&rdquo; bernilai tambah tinggi. Kebijakan sebelumnya seperti mandat B10 dan B20 dinilai berhasil menarik investasi asing ke industri kimia berbasis bio.
Tahap berikutnya adalah pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), di tengah meningkatnya permintaan global terhadap minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).
Tantangan utama Thailand adalah memastikan pengelolaan bahan baku yang transparan dan memenuhi standar keberlanjutan internasional.
Pelaku industri menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah.
Tanpa arah regulasi yang stabil, investor akan ragu menanamkan modal jangka panjang, terutama untuk pengembangan SAF dan biorefinery.
Jika berhasil, Thailand berpeluang naik kelas dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat bioenergi regional, dengan integrasi kuat antara sektor pertanian, energi, dan industri kimia sebagai motor pertumbuhan ekonomi masa depan. (DK)

Thailand rugi 120 miliar baht akibat pengelolaan biodiesel lemah dan tak efisien.

Biodiesel Thailand krisis, kerugian capai 120 miliar baht

JAKARTA - Pemerintah mendorong Uni Eropa untuk mematuhi putusan World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit Indonesia, setelah periode implementasi 12 bulan berakhir pada Selasa.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa periode waktu wajar (reasonable period of time/RPT) yang diberikan WTO telah habis, dan Indonesia kini siap meninjau penyesuaian kebijakan Uni Eropa, khususnya aturan Indirect Land Use Change (ILUC) dalam Renewable Energy Directive II (RED II) beserta peraturan turunannya.
&ldquo;Kami mendesak Uni Eropa segera mematuhi putusan panel WTO agar akses pasar produk minyak sawit Indonesia di Eropa dapat segera dipulihkan,&rdquo; ujar Budi pada 24 Februari, mengutip asianews.network.
Putusan WTO pada 10 Januari tahun lalu dalam kasus DS593 menyatakan bahwa kebijakan UE diskriminatif terhadap biodiesel berbasis minyak sawit Indonesia, memperlakukan produk Indonesia kurang menguntungkan dibandingkan produk dari UE dan negara lain, sehingga melanggar prinsip nondiskriminasi WTO.
Selama 12 bulan implementasi, Jakarta memantau perkembangan kebijakan di Brussels. Dengan berakhirnya RPT, pemerintah akan menilai apakah Uni Eropa telah menghapus aturan diskriminatif, termasuk perubahan regulasi, metodologi, dan dampak nyata pada arus perdagangan.
Budi mencatat bahwa dalam sesi rutin WTO Dispute Settlement Body (DSB) pada 27 Januari, UE mengakui bahwa penyesuaian kebijakannya belum sepenuhnya memenuhi putusan.
&ldquo;Indonesia telah menyiapkan berbagai skenario jika UE belum sepenuhnya patuh setelah RPT berakhir,&rdquo; tambahnya.
&ldquo;Pemerintah siap berdiskusi dengan UE untuk memastikan kesiapan hukum dan teknis jika langkah lebih lanjut diperlukan.&rdquo;
Pemerintah bekerja sama dengan asosiasi bisnis dan pemangku kepentingan untuk memastikan kepastian hukum bagi industri sawit domestik.
Budi menegaskan komitmen Indonesia pada keberlanjutan lingkungan dan transisi energi global, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tindakan proteksionis.
Uni Eropa, sebagai tujuan ketiga ekspor minyak sawit Indonesia dan pasar utama biodiesel, memberlakukan bea tambahan 8&ndash;18% sejak 2019 dengan dalih subsidi dan harga bahan baku di bawah pasar.
WTO menilai pungutan ekspor Indonesia bukan subsidi, dan Komisi Eropa gagal membuktikan biodiesel Indonesia merugikan produsen Eropa.
Setelah kemenangan hukum di WTO, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor biodiesel ke UE sebesar 6,7% pada 2026. Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan target ini sejalan dengan pertumbuhan rata-rata ekspor biodiesel empat tahun terakhir. (DK)

Pemerintah dorong UE hapus aturan diskriminatif agar ekspor biodiesel Indonesia pulih.

Indonesia dorong Uni Eropa patuhi putusan WTO soal minyak sawit

KUALA LUMPUR - Harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) Malaysia diperkirakan akan lebih rendah pada 2026 akibat peningkatan pasokan dari negara produsen utama serta permintaan biofuel yang relatif lemah.
Menurut&nbsp;estimasi median dari 14 pelaku pasar, analis, dan pelaku industri, harga acuan CPO Malaysia (FCPOc3) diproyeksikan berada di rata-rata RM4.125 per ton pada 2026, turun sekitar 2,55% dibandingkan 2025.
Seperti dikutip dari reuters.com, pada 2025, harga penutupan rata-rata CPO naik 2,54% menjadi RM4.233 ringgit per ton dari RM4.128 ringgit pada tahun sebelumnya, terlepas dari kelebihan pasokan CPO global.
Kenaikan tersebut didukung oleh penerapan kewajiban biodiesel B40 di Indonesia, yang mengandung 40% minyak sawit.
Indonesia, sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, sebelumnya berencana menaikkan mandat biodiesel menjadi B50 pada 2026.
Namun, rencana tersebut dibatalkan awal bulan ini, dan pemerintah memilih mempertahankan B40 karena kendala teknis dan pendanaan.
&ldquo;Pasar sebelumnya memperkirakan harga akan naik karena Indonesia diperkirakan membutuhkan lebih banyak minyak sawit untuk campuran biodiesel,&rdquo; ujar seorang pelaku pasar di perusahaan perdagangan global di New Delhi, India.
&ldquo;Namun, karena kebutuhan tersebut tidak bertambah, perhatian pasar kini kembali tertuju pada sisi pasokan.&rdquo;
Produksi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia, produsen terbesar kedua dunia, dalam beberapa bulan terakhir tercatat lebih tinggi dari perkiraan berkat kondisi cuaca yang mendukung. Hal ini mendorong stok minyak sawit Malaysia ke level tertinggi dalam hampir tujuh tahun.
Anilkumar Bagani, Kepala Riset di Sunvin Group, Mumbai, India, mengatakan volatilitas harga minyak sawit pada paruh pertama 2026 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di Asia Tenggara, kebijakan biofuel Amerika Serikat, serta hasil panen kedelai di Amerika Selatan.
Sementara itu, CEO Malaysian Palm Oil Association, Roslin Azmy Hassan, menyebutkan bahwa sejak pertengahan tahun lalu harga minyak sawit kembali kompetitif dibandingkan minyak kedelai, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap harga.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan produksi CPO Indonesia pada 2025 akan mencapai rekor 51 juta ton, naik dari 48,16 juta ton pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan jajak pendapat tersebut, produksi Indonesia diperkirakan kembali meningkat menjadi 51,2 juta ton pada 2026, atau naik sekitar 0,39%.
Ketua GAPKI, Eddy Martono, mengatakan produksi di Indonesia berpeluang terus meningkat seiring masa panen sawit yang telah diremajakan, dengan asumsi kondisi cuaca tetap mendukung operasional.
Di sisi lain, produksi Malaysia diperkirakan sedikit menurun akibat keterbatasan tenaga kerja dan usia tanaman yang menua, meskipun tingkat produktivitas diperkirakan masih berada di atas rata-rata.
Malaysia diproyeksikan menghasilkan 19,75 juta ton minyak sawit pada 2026, turun sekitar 2,61% dari rekor produksi tahun lalu sebesar 20,28 juta ton.
Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi 10 tahun terakhir sebesar 19,05 juta ton.
Secara keseluruhan, pasokan minyak sawit diperkirakan tetap melimpah, dengan stok Malaysia meningkat menjadi sekitar 3,05 juta ton, dari 1,7 juta ton pada tahun sebelumnya. (DK/ZH)

Harga CPO 2026 diproyeksi turun karena pasokan kuat dan permintaan biodiesel yang melemah.