JAKARTA – Ambisi Indonesia memperbesar kapasitas data centre hingga skala gigawatt menghadirkan konsekuensi baru: kebutuhan modal belasan miliar dolar AS yang tak lagi realistis jika hanya ditopang oleh kredit perbankan.Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia atau IDPRO memperkirakan data centre membutuhkan investasi sekitar US$10 juta tiap megawatt (MW).Dengan asumsi tersebut, target kapasitas 1,7 GW hingga akhir 2026 dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan investasi hingga sekitar US$17 miliar, di luar biaya akuisisi lahan dan operasional.Beberapa proyek data centre masif di Indonesia sudah mengantongi pembiayaan jumbo dari sindikat perbankan nasional dan multinasional.Berdasarkan data IDNFinancials, Bank DBS Indonesia dan Bank UOB Indonesia menyalurkan kredit hingga Rp6,7 triliun untuk proyek kampus data centre DayOne-INA di Batam pada tahun 2025 lalu.PT DCI Indonesia Tbk (DCII) juga mendapat kredit hingga Rp17 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada Mei 2026.Sebulan kemudian, STT GDC Indonesia turut mengungkap pendanaan Rp8,8 triliun dari sindikat perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), PT Bank HSBC Indonesia and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).Sederet transaksi tersebut menunjukkan bahwa perbankan sudah berani membiayai proyek data centre. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan ketersediaan modal dapat terus mengimbangi lonjakan skala proyek.Pasalnya, menurut pandangan Gioshia Ralie, CEO dan Senior Country Officer JPMorgan Indonesia, kapasitas perbankan sebagai pihak pemberi pinjaman untuk proyek skala masif ini memiliki keterbatasan limit atau plafon kredit.“Jadi, financingnya ini, kalau hanya dari bank market aja, itu terbatas. Karena setiap bank ada yang namanya limit. Jadi, financing ini harus di combine dengan capital market,” jelasnya dalam sesi Media Briefing JPMorgan Indonesia, Kamis (3/9).Di sisi lain, Hendra Suryakusuma, Chairman IDPRO, menegaskan bahwa pembiayaan bank masih berperan penting dalam pengembangan data centre, terutama pada tahap konstruksi.“Tetapi setelah aset beroperasi dan cash flow-nya semakin predictable, capital market, institutional investors, infrastructure funds, green financing, maupun instrumen lainnya dapat ikut mengambil peran,” jelasnya pada IDNFinancials saat diwawancara, Jumat (4/9).Struktur pembiayaan yang mengombinasikan bank dan capital market ini bukanlah hal yang asing di luar negeri. Gioshia menyebutkan bahwa struktur seperti ini sudah terbentuk dan diterapkan di Amerika Serikat, dan dapat direplikasi di Indonesia.“Sudah ada. Bisa di-copy-and-paste. Tidak ada masalah,” tegas Gioshia.Bagi Gioshia, pertimbangan financing proyek data centre ini sebaiknya tidak semata-mata mengacu pada sumber dana dengan cost paling rendah, melainkan mempertimbangkan struktur pembiayaan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan proyek.“Kalau harganya baik dan bisa membantu proyek untuk berjalan, then do it,” ujarnya.Malaysia dahului rambah pasar sukukMenurut pandangan Gioshia, kini Indonesia dan Malaysia—sebagai kandidat terkuat data centre hub di kawasan ASEAN—kini tengah berlomba untuk mengeluarkan struktur kombinasi bank-capital market tersebut.“Untuk AI infrastructure atau data center itu sudah available, dan sudah di-discuss di Indonesia sekarang, tapi memang yang sudah ada sekarang ini masih early phase,” jelasnya.Namun, berdasarkan penelusuran IDNFinancials.com, Sime Darby Property asal Malaysia, melalui Sime Darby Property NEV, sudah terlebih dahulu mulai merambah capital market untuk alternatif pembiayaan dengan penerbitan green sukuk RM2,6 miliar pada akhir Juli 2026 lalu.Merespon aksi ini, Hendra dari IDPRO menilai bahwa ini merupakan langkah yang menarik. “Karena sudah membawa pembiayaan data center dari traditional bank financing ke debt capital market, sekaligus menggunakan green financing,” jelasnya.Di Indonesia sendiri, IDPRO belum mencatatkan penerbitan bond atau sukuk yang khusus digunakan untuk pembangunan data centre dengan skala sebesar Sime Darby Property tersebut.Hendra menegaskan bahwa masalah pengembangan struktur pembiayaan yang tepat bukanlah terletak pada peraturan, karena Indonesia sudah memiliki kerangka aturan untuk penerbitan green bond, green sukuk, dan instrumen utang lainnya.“Tinggal bagaimana operator data center, investment bank, rating agency, institutional investor, dan regulator bersama-sama membentuk struktur yang cocok dengan karakter aset data center,” jelasnya.Menurutnya, dengan ambisi ekspansi kapasitas data centre Indonesia, sangat tidak realistis untuk menggantungkan kebutuhan investasi hanya dari satu sumber pembiayaan.Tiga kunci proyek data centre yang bankableGioshia dari JPMorgan juga menegaskan pentingnya kredibilitas dan reputasi off-taker atau pelanggan data centre dalam kemudahan mengakses pembiayaan.Namun, dalam pandangan Hendra, operator data centre juga harus mempertimbangkan tiga faktor untuk dapat menekan biaya yang timbul dari pendanaan: ketersediaan listrik, kepastian off-taker atau pelanggan, serta ketepatan pembangunan fasilitas.Semakin rendah ketiga risiko tersebut, semakin bankable proyek tersebut. Hal ini pun akan mampu mendorong struktur pembiayaan menjadi lebih kompetitif.“Bisa dikatakan kualitas off-taker dapat sangat mempengaruhi bankability suatu proyek, meskipun tentunya bukan satu-satunya faktor,” katanya.Pada akhirnya, diversifikasi sumber pembiayaan serta struktur pembiayaan yang matang akan menjadi kunci pengembangan ekosistem infrastruktur digital yang berkelanjutan ke depannya.Karena, seiring berkembangnya industri data centre di Indonesia menuju skala gigawatt, tantangannya bukan hanya menyediakan listrik, lahan, dan konektivitas.“Kita juga perlu memastikan tersedia capital yang scalable dan kompetitif, supaya momentum investasi digital infrastructure Indonesia tidak tertahan oleh keterbatasan financing,” tutup Hendra. (ZH)

Bank tetap jadi tulang punggung pembiayaan, tetapi pasar modal dibutuhkan untuk ekspansi berikutnya.

Data centre Indonesia ke skala gigawatt, tak bisa hanya andalkan bank?

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 1.277 sanksi administratif, larangan, dan/atau perintah tertulis kepada pelaku pasar modal hingga 31 Agustus 2026.Berdasarkan laman resmi ojk.go.id, sanksi tersebut mencakup pelanggaran ketentuan pasar modal dan kewajiban pelaporan yang melibatkan emiten, perusahaan publik, profesi penunjang pasar modal, serta pihak terkait lainnya.Dari total tersebut, OJK menetapkan 93 sanksi atas pelanggaran peraturan pasar modal. Sanksi itu terdiri dari denda Rp73,99 miliar, delapan peringatan tertulis, lima perintah tertulis, 10 larangan, dan enam pembekuan izin.Sanksi tersebut menyasar 23 emiten, enam perusahaan efek, 13 akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, 50 direksi emiten, delapan komisaris emiten, empat pemegang saham dan/atau pengendali, enam direksi perusahaan efek, serta tiga pihak lainnya.Emiten yang disebut dalam dokumen OJK sebagai penerima sanksi administratif hingga 31 Agustus 2026 adalah:<ol><li>PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)</li><li>PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)</li><li>PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)</li><li>PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)</li><li>PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL)</li><li>PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)</li><li>PT Multi Makmur Lemindu Tbk (PIPA)</li><li>PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)</li><li>PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)</li><li>PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)</li><li>PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)</li><li>PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP)</li><li>PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI)</li><li>PT Bakrie &amp; Brothers Tbk (BNBR)</li><li>PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)</li><li>PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)</li><li>PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)</li><li>PT Ifishdeco Tbk (IFSH)</li><li>PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)</li><li>PT Prime Agri Resources Tbk d.h. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO)</li><li>PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)</li><li>PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE)</li><li>PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS)</li></ol>Pelanggaran yang menjadi dasar sanksi antara lain terkait aliran dana hasil penawaran umum, proses penjatahan pasti dalam penawaran umum perdana saham, penyajian dan audit laporan keuangan, serta kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali.OJK juga menemukan pelanggaran terkait transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penyelenggaraan RUPS tahunan, penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, keterbukaan informasi, serta tata kelola emiten.Sanksi kepatuhan pelaporanDi luar penegakan hukum atas pelanggaran peraturan pasar modal, OJK menjatuhkan 1.184 sanksi administratif terkait kepatuhan pelaporan. Sanksi tersebut terdiri dari denda Rp253,07 miliar dan 304 peringatan tertulis.Sebanyak 876 sanksi terkait keterlambatan penyampaian laporan berkala dengan total denda Rp243,33 miliar dan 126 peringatan tertulis.Selanjutnya, OJK menjatuhkan 91 sanksi atas keterlambatan laporan insidentil dengan total denda Rp7,87 miliar. Sebanyak 209 sanksi lainnya terkait keterlambatan laporan tata kelola dengan total denda Rp1,83 miliar dan 178 peringatan tertulis.OJK juga menjatuhkan delapan sanksi berupa denda Rp32,3 juta atas keterlambatan laporan profesi penunjang pasar modal.OJK menyatakan akan terus mengambil tindakan sesuai kewenangannya untuk mendorong kepatuhan pelaku industri dan menjaga pasar modal berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas. (DH/ZH)

OJK menjatuhkan total 1.277 sanksi administratif, larangan, dan perintah tertulis hingga Agustus.