JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi persetujuan pemegang saham untuk menjalankan restrukturisasi sebagai bagian dari langkah perseroan memperbaiki kondisi internal dan kinerja keuangan.Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTPP pada Selasa (15/9).Pemegang saham menyetujui usulan restrukturisasi yang diajukan perseroan. RUPSLB juga memberikan wewenang kepada pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan terbesar untuk menyetujui perubahan metode restrukturisasi apabila diperlukan.Keputusan tersebut mendapat dukungan 3.175.987.651 saham atau 98,628095% dari total suara yang diberikan dalam RUPSLB.Seperti diberitakan IDNFinancials sebelumnya, restrukturisasi ini berkaitan dengan kesepakatan PTPP bersama empat bank kreditur melalui Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan nilai total mencapai Rp18,2 triliun.PTPP menandatangani MRA tersebut pada Kamis (10/9/2026) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan hingga Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).PTPP menutup sesi perdagangan dengan tren negatif. Berdasarkan data pasar per 16 September 2026, saham emiten BUMN karya ini melemah 3,47% atau turun 7,00 poin dalam kurun waktu lima hari terakhir.Dalam aktivitas perdagangan terbarunya, PTPP dibuka pada level 198,00. menyentuh level terendahnya di 195,00, yang sekaligus menjadi harga penutupan.(DH)

PTPP mendapat restu pemegang saham untuk merestrukturisasi utang Rp18,2 triliun.

PTPP kantongi restu RUPSLB untuk restrukturisasi Rp18,2 triliun

JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan total nilai Rp18,2 triliun bersama empat bank kreditur.Kesepakatan tersebut ditandatangani pada Kamis (10/9) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan per Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad mengatakan restrukturisasi dilakukan bersamaan dengan transformasi bisnis dan keuangan perseroan.“Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk melakukan restrukturisasi atas utang Perseroan yang disertai dengan transformasi bisnis dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh utang kepada Kreditur,” ujar Faizal, dalam keterbukaan informasi, Jumat (11/9).Dalam skema restrukturisasi tersebut, kewajiban PTPP sebesar Rp18,2 triliun dikelompokkan ke dalam sejumlah fasilitas.Struktur tersebut mencakup utang atau pembiayaan yang dikecualikan, Tranche A dengan tenor hingga 15 tahun, Tranche B dengan tenor hingga lima tahun, serta Tranche C yang pembayarannya dilakukan secara bertahap selama 18 bulan.“Restrukturisasi ini diharapkan memberikan ruang bagi PTPP untuk memperbaiki struktur keuangannya sekaligus menjalankan transformasi bisnis,” ujarnya.Menurut Faizal, kesepakatan dengan para kreditur diharapkan memberikan dampak positif terhadap proses restrukturisasi keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha perseroan.“Dengan dilakukannya penandatanganan MRA ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan serta bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan ke depannya,” katanya.Pada perdagangan sesi satu hari ini, Jumat (11/9), harga saham PTPP turun 2,48% ke level Rp197 per lembar.Dalam sebulan terakhir saja, saham PTPP turun 3,43% dan merosot hingga 52,42% sejak awal 2026. (DK)

Restrukturisasi utang Perseroan dilakukan seiring transformasi bisnis perusahaan.

PTPP restrukturisasi utang Rp18,2 triliun dari 4 bank BUMN

JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), salah satu emiten BUMN Karya, menegaskan bahwa Perseroan akan berfokus pada bisnis intinya sebagai kontraktor, yaitu konstruksi dan engineering, sesuai arahan Danantara Asset Management dan BP BUMN.“Sehingga bisnis yang merupakan yang tidak in-line atau tidak sejalan dengan arahan tersebut, seluruhnya akan dilakukan proses untuk percepatan divestasi,” ungkap Rozi Sparta, Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko ADHI, dalam Public Expose Live, Rabu (9/9).Strategi ini berarti bahwa ADHI akan merampingkan struktur usahanya dengan divestasi beberapa anak usahanya, hingga beberapa entitas SPV (special purpose vehicle) miliknya.Menurut Rozi, ADHI memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di bidang yang tak sesuai dengan kompetensi konstruksi, termasuk bisnis air, energi, jalan tol, hingga hotel yang kini dioperasikan oleh entitas anak.Selain itu, ADHI memiliki 13 SPV di berbagai portofolio bisnis. Berdasarkan pemaparan manajemen, 11 di antaranya akan menjadi target divestasi bertahap hingga 2027.“Untuk streamlining ini, kita akan melakukan divestasi yang berjalan secara terukur. Pada 2026 ini, mungkin akan bisa kita divest paling tidak 3 perusahaan … dalam waktu secepatnya, tidak lewat dari tahun 2027,” kata Moeharmein Zein Chaniago, Presiden Direktur ADHI, pada Public Expose Live, Rabu (9/9).Di sisi lain, manajemen meyakini bahwa arahan para pemegang saham mayoritas tersebut sudah tercermin dalam perolehan kontrak baru ADHI yang melonjak 118,4% secara tahunan menjadi Rp8,3 triliun hingga akhir Juli 2026.Pasalnya, 92% dari kontrak baru Perseroan tersebut berasal dari sektor construction dan engineering, diikuti sektor property &amp; hospitality 3%, manufaktur 3%, dan investment 2%.Kemudian, 80% dari kontrak baru tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur, sementara 14% adalah pembangunan gedung. Pelanggan kontrak baru ADHI juga didominasi pihak swasta 70%, baru diikuti BUMN 29%.“Kalau kita lihat portfolio tersebut ada 5 proyek terbesar. Yang pertama adalah proyek tanggap darurat di Sumatera Utara dan Aceh menyumbang lebih kurang Rp 2,7 triliun, kemudian penambahan kontrak di Tambak Udang Waingapu Rp 1,3 triliun, proyek soda ash Pupuk Kaltim Paket C Rp 600 miliar-an, Sekolah Rakyat Tahap ke-3 Papua, dan Bandara Sentani,” jelas Rozi.Hingga akhir Juni 2026, ADHI mencatat 117 proyek aktif yang berjalan, termasuk Tol Yogya–Bawean dan Solo–Yogya–Kulonprogo, Proyek MRT Jakarta Bundaran HI–Harmoni dan Harmoni–Mangga Besar, hingga Railway Project di Filipina.ADHI mencetak pendapatan merosot 18,4% menjadi Rp3,11 triliun pada akhir semester I 2026, dengan laba yang justru naik 12,6% menjadi Rp8,49 miliar.Total asetnya juga ambles 20% menjadi Rp27,53 triliun, terutama disebabkan ekuitas yang anjlok 65,8% menjadi Rp3,31 triliun usai memperhitungkan impairment anak usaha pada 2025 lalu. (ZH)

ADHI targetkan divestasi anak usaha hingga 2027 untuk kembali fokus pada bisnis konstruksi.

Danantara minta ADHI rampingkan bisnis, kontrak baru justru naik 118%

JAKARTA - Emiten BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan rugi bersih sebesar Rp1,91 triliun pada semester I 2026.
Nilai tersebut menyusut 16,96% dibandingkan rugi bersih Rp2,30 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejalan dengan itu, rugi per saham dasar menjadi Rp66,57, dari Rp80,17 pada semester I 2025.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru, WSKT mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp4,92 triliun, meningkat 58,49% dari Rp3,10 triliun pada semester I 2025.
Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh jasa konstruksi yang mencapai Rp3,87 triliun, naik 83,0% dari Rp2,11 triliun. Pendapatan jalan tol juga meningkat 8,4% menjadi Rp628,36 miliar dari Rp579,82 miliar.
Sementara itu, penjualan infrastruktur lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi dengan lonjakan 332,5% menjadi Rp78,80 miliar, dari Rp18,52 miliar. Pendapatan properti naik 42,1% menjadi Rp45,79 miliar, sedangkan pendapatan hotel meningkat 8,5% menjadi Rp47,37 miliar.
Di sisi lain, pendapatan penjualan precast turun 20,7% menjadi Rp244,16 miliar dari Rp308,55 miliar. Pendapatan sewa gedung juga menyusut 18,6% menjadi Rp5,47 miliar, dibandingkan Rp6,65 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski pendapatan tumbuh, beban pokok pendapatan meningkat lebih tinggi, yakni 80,8% menjadi Rp4,41 triliun dari Rp2,44 triliun. Kondisi tersebut menekan laba bruto perseroan yang turun menjadi Rp504,21 miliar, dari Rp661,33 miliar pada semester I 2025.
Dari sisi neraca, total aset WSKT per 30 Juni 2026 tercatat Rp68,08 triliun, turun 3,7% dari Rp70,73 triliun pada akhir 2025.
Total liabilitas berkurang 0,8% menjadi Rp66,53 triliun, dibandingkan Rp67,06 triliun pada 31 Desember 2025.
Sementara itu, ekuitas merosot 57,8% menjadi Rp1,55 triliun dari Rp3,67 triliun pada akhir 2025.&nbsp;
Adapun kas dan setara kas pada akhir Juni 2026 tercatat Rp2,61 triliun, turun 20,4% dari Rp3,28 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. (DH)

Rugi bersih WSKT turun jadi Rp1,91 triliun, meski beban pokok naik 80,8% dan menekan laba bruto.