JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas kerja sama strategis dengan Universitas Terbuka (UT) melalui implementasi pengelolaan dana penelitian berbasis digital dalam kerangka Campus Financial Ecosystem. Kolaborasi terbaru ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian penggunaan BNI Virtual Account Debit untuk Dana Penelitian di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis UT Hendrian, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT Dewi Artati Padmo Putri, Pemimpin Divisi Institutional Banking 2 BNI Donny Chairuman, Pemimpin Divisi Wholesale Transaction &amp; Value Chain BNI I Gede Widya Anantayoga beserta jajaran.
Kerja sama ini memungkinkan pengelolaan dana penelitian dilakukan secara terpusat, terdigitalisasi, dan tercatat secara real time, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan riset serta pengabdian kepada masyarakat.
Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi BNI dalam memperluas penetrasi layanan keuangan terintegrasi di sektor pendidikan.
"Kerja sama ini merupakan wujud komitmen BNI dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan nasional, sekaligus menghadirkan solusi pengelolaan dana yang lebih transparan, aman, dan akuntabel," ujar Eko dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, digitalisasi pengelolaan dana penelitian menjadi kebutuhan penting bagi institusi pendidikan dengan skala besar dan kompleksitas aktivitas akademik yang tinggi. Melalui sistem berbasis Virtual Account Debit, setiap transaksi dapat dimonitor secara langsung dan terdokumentasi secara sistematis.
UT sebagai perguruan tinggi negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh memiliki lebih dari 768 ribu mahasiswa aktif yang tersebar di dalam dan luar negeri. Skala operasional tersebut dinilai membutuhkan dukungan sistem keuangan yang efisien dan terintegrasi.
"BNI melihat penguatan kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola dana akademik, tetapi juga membuka peluang pengembangan layanan keuangan terintegrasi di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk optimalisasi transaksi digital, pengelolaan dana institusi, serta solusi pembayaran berbasis teknologi," pungkas Eko.
Dengan perluasan kolaborasi ini, BNI mempertegas posisinya sebagai mitra strategis institusi pendidikan dalam mendorong modernisasi pengelolaan keuangan kampus sekaligus memperluas implementasi ekosistem keuangan digital di sektor pendidikan nasional. (ys)

BNI dan UT kerjasama implementasikan pengelolaan dana penelitian berbasis digital

BNI dan Universitas Terbuka Perkuat Digitalisasi Dana Riset

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan praktik penyembunyian omzet bernilai jumbo yang mencapai Rp12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil.&nbsp;
Dana tersebut diduga berasal dari aktivitas ilegal yang disamarkan melalui rekening karyawan maupun rekening pribadi.
&ldquo;Salah satu temuan signifikan terdapat pada sektor perdagangan tekstil, dimana pihak-pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga senilai Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal,&rdquo; demikian seperti dikutip dari keterangan PPATK, Kamis (29/1).
Meski menemukan indikasi tersebut, PPATK belum mengungkap identitas perusahaan maupun individu yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan rekening tersebut.
Di sisi lain, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan nasional mencatat kontribusi signifikan dalam pengamanan penerimaan negara.&nbsp;
Melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, PPATK berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp18,64 triliun sepanjang periode 2020 hingga Oktober 2025.
Sepanjang tahun 2025, PPATK menghasilkan 173 Hasil Analisis, 4 Hasil Pemeriksaan, serta satu Informasi di sektor fiskal, dengan total nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp934 triliun.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keynote speech menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor guna menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Salah satu hasil konkret dari kolaborasi tersebut adalah keberhasilan menekan perputaran transaksi keuangan terkait perjudian online.
&ldquo;Tercatat sebesar Rp 286,84 triliun, menurun 20% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 359,81 triliun,&rdquo; jelas dia.
Ivan menambahkan, penurunan tersebut merupakan yang pertama kali terjadi sejak upaya bersama antara pemerintah dan sektor swasta dilakukan secara intensif untuk menekan aktivitas perjudian online yang berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
&ldquo;Kolaborasi ini merupakan nilai tambah bagi Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF pada tahun 2029/2030,&rdquo; jelas dia.
Meski demikian, PPATK menilai masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi, khususnya terkait kesenjangan antara Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan pihak pelapor dengan hasil National Risk Assessment (NRA) Indonesia.
Kesenjangan tersebut tercermin dari tingginya pelaporan transaksi berisiko rendah atau over-reporting, dibandingkan transaksi berisiko tinggi yang justru minim dilaporkan atau under-reporting.
Untuk mengatasi hal tersebut, PPATK menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat, terpadu, dan berkelanjutan antara PPATK, pihak pelapor, asosiasi, serta Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) guna menekan ketimpangan pelaporan dan memperkuat sistem pencegahan kejahatan keuangan. (DK)

PPATK menemukan dugaan penyembunyian omzet Rp12,49 triliun lewat rekening karyawan sektor tekstil.