JAKARTA - PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV) resmi mengubah fokus bisnis menjadi penyedia layanan pusat data kecerdasan buatan (AI data center).Perubahan tersebut mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang digelar di Jakarta, Senin (7/9).NexAI, yang sebelumnya bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk memperoleh persetujuan untuk memperkuat permodalan melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan berencana menerbitkan maksimal 285.732.512 saham biasa baru. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung pengembangan arah bisnis baru perseroan.Presiden Direktur MGLV, Ahmad Zulfikar, mengatakan persetujuan pemegang saham menjadi dasar bagi perseroan untuk mempercepat ekspansi di sektor infrastruktur digital."Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan pemegang saham. Persetujuan ini menjadi landasan bagi kami untuk mengakselerasi penetrasi ke sektor infrastruktur digital, sekaligus membangun fondasi pertumbuhan yang solid di industri AI data center yang berkembang sangat cepat,” tulis Zulfikar dalam keterangan resmi.Selain rights issue, pemegang saham menyetujui penataan kembali portofolio usaha. NexAI akan melepas kepemilikan pada sejumlah anak usaha yang masih terkait dengan lini bisnis sebelumnya kepada pihak ketiga, termasuk pengalihan aset dan liabilitas terkait.Dalam RUPS Independen, pemegang saham independen juga menyetujui rencana akuisisi saham PT Nextier Askara Center (NAC) dan PT Nextier GenAi Center (NGC) oleh NexAI. Akuisisi tersebut mencakup piutang terkait dari PT Nextier Datamate Center (NDC), salah satu pemegang saham perseroan."Divestasi sejumlah anak usaha dan akuisisi NAC dan NGC merupakan langkah konkret menata kembali portofolio Perseroan sesuai fokus usaha yang baru. Kedua perusahaan ini akan memperkuat pondasi operasional dan strategi pengembangan bisnis AI data center kami," ujar Zulfikar.Perubahan fokus bisnis NexAI berlangsung di tengah prospek pertumbuhan infrastruktur AI di Indonesia. Riset CGS Internasional Sekuritas Indonesia menyebut Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan infrastruktur AI di Asia Tenggara seiring meningkatnya kebutuhan pusat data.Dalam keterbukaan informasi perseroan, World Bank juga memperkirakan kebutuhan kapasitas pusat data di Indonesia akan meningkat signifikan hingga mencapai 3,06 gigawatt pada 2034. (DH)

MGLV menyiapkan rights issue maksimal 285,7 juta saham dan mendukung ekspansi bisnis AI data center.

Direstui pemegang saham, MGLV resmi buka babak baru AI data centre

JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) kini tengah melakukan studi mengenai potensi penyediaan listrik berbasis tenaga panas bumi untuk green data centre di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kamojang, Jawa Barat, yang ditargetkan rampung pada 2026.Ahmad Yani, Direktur Utama PGEO, menilai bahwa karakter tenaga panas bumi sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan listrik baseload untuk data centre—yang mensyaratkan pasokan listrik yang stabil dan tersedia 24 jam, sekaligus rendah emisi.“Karakter tersebut sulit dipenuhi sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten,” imbuh manajemen PGEO dalam siaran resmi yang diterima IDNFinancials.com, Jumat (4/9).Menurut Ahmad Yani, elektrifikasi green data centre di Area Kamojang dirancang sebagai pilot project dan proof of concept untuk memvalidasi model bisnis, menjajaki kebutuhan calon pengguna, dan menyiapkan pasar.Corporate Secretary PGEO Muhammad Taufik menjelaskan bahwa hasil studi ini akan digunakan untuk menentukan apakah pemenuhan kebutuhan elektrifikasi green data centre akan menggunakan aset panas bumi eksisting, optimalisasi, atau pengembangan baru.Di sisi lain, baik Muhammad Taufik maupun Ahmad Yani meyakini bahwa PGEO memiliki kapasitas yang cukup, disertai dengan pipeline pengembangan yang terukur.Saat ini, kapasitas terpasang PGEO mencapai sekitar 727 megawatt (MW), dengan potensi sumber daya sekitar 3 gigawatt (GW). Perseroan juga memiliki roadmap pertumbuhan menuju sekitar 1 GW pada 2028 dan sekitar 1,8 GW pada 2034.“Artinya, PGE memiliki basis kapasitas yang cukup besar dan pipeline terukur untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk peluang untuk elektrifikasi green data centre,” tegas Muhammad Taufik dalam wawancara terpisah dengan IDNFinancials.com.Meski demikian, kesiapan pasokan panas bumi menjadi tantangan tersendiri. Pengembangan pembangkit geothermal membutuhkan waktu jauh lebih panjang dibanding pembangunan data centre.Pasalnya, dari tahap eksplorasi hingga pembangkit beroperasi, Perseroan membutuhkan rata-rata waktu sekitar 7 tahun—meskipun pengembangan di wilayah kerja eksisting dapat berjalan lebih cepat karena reservoir dan infrastruktur sudah teruji.“Untuk data centre yang umumnya dibangun dalam 1-2 tahun, kesenjangan waktu ini menjadi salah satu hal yang dikaji dalam studi elektrifikasi green data centre PGE,” kata Taufik.Tak hanya soal pasokanPersoalan PGEO bukan hanya soal kesiapan pasokan. Kepastian penyerapan listrik juga menjadi faktor penting dalam menjaga keekonomian proyek panas bumi.Selain itu, menurut Taufik, keekonomian panas bumi ini juga dipengaruhi risiko eksplorasi, besarnya investasi awal, tarif, akses pembiayaan, perizinan, dan kesiapan infrastruktur.“Pemerintah saat ini sedang menyempurnakan kebijakan melalui revisi Perpres No. 112/2022, dan PGE bersama Asosiasi Panasbumi Indonesia mendukung proses tersebut agar iklim investasi dan kepastian usaha semakin baik,” ujar Taufik.Sebelumnya, IDNFinancials.com melaporkan PGEO tengah mengusulkan penerapan skema feed-in tariff bagi listrik berbasis geothermal sebagai bagian dari revisi Perpres No 112/2022 untuk mempercepat pengembangan proyek geothermal.Taufik juga meyakini bahwa pengembangan panas bumi, termasuk untuk elektrifikasi green data centre, membutuhkan kolaborasi antara stakeholders terkait.Senada dengan hal ini, Ahmad Yani juga menegaskan bahwa diperlukan empat langkah kunci untuk mendukung optimalisasi pengembangan data centre berbasis energi hijau, termasuk panas bumi.Salah satunya adalah penyempurnaan regulasi tarif agar lebih kompetitif, transparan, dan predictable. Selain itu, ia memandang perlunya perluasan pemanfaatan insentif fiskal dan green financing.“Ketiga, memperkuat sinkronisasi WKP, RUPTL, jaringan, PPA, dan target COD. Keempat, diperlukan penyesuaian strategi dengan kebijakan pemerintah dalam blueprint pengembangan data center sekaligus panas bumi nasional,” pungkas Ahmad Yani. (ZH)

Kaji elektrifikasi green data centre, PGEO hadapi isu timeline, tarif, kepastian penyerapan listrik.

PGEO incar green data centre, tapi pasokan geothermal tak bisa instan

JAKARTA – Ambisi Indonesia memperbesar kapasitas data centre hingga skala gigawatt menghadirkan konsekuensi baru: kebutuhan modal belasan miliar dolar AS yang tak lagi realistis jika hanya ditopang oleh kredit perbankan.Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia atau IDPRO memperkirakan data centre membutuhkan investasi sekitar US$10 juta tiap megawatt (MW).Dengan asumsi tersebut, target kapasitas 1,7 GW hingga akhir 2026 dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan investasi hingga sekitar US$17 miliar, di luar biaya akuisisi lahan dan operasional.Beberapa proyek data centre masif di Indonesia sudah mengantongi pembiayaan jumbo dari sindikat perbankan nasional dan multinasional.Berdasarkan data IDNFinancials, Bank DBS Indonesia dan Bank UOB Indonesia menyalurkan kredit hingga Rp6,7 triliun untuk proyek kampus data centre DayOne-INA di Batam pada tahun 2025 lalu.PT DCI Indonesia Tbk (DCII) juga mendapat kredit hingga Rp17 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada Mei 2026.Sebulan kemudian, STT GDC Indonesia turut mengungkap pendanaan Rp8,8 triliun dari sindikat perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), PT Bank HSBC Indonesia and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).Sederet transaksi tersebut menunjukkan bahwa perbankan sudah berani membiayai proyek data centre. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan ketersediaan modal dapat terus mengimbangi lonjakan skala proyek.Pasalnya, menurut pandangan Gioshia Ralie, CEO dan Senior Country Officer JPMorgan Indonesia, kapasitas perbankan sebagai pihak pemberi pinjaman untuk proyek skala masif ini memiliki keterbatasan limit atau plafon kredit.“Jadi, financingnya ini, kalau hanya dari bank market aja, itu terbatas. Karena setiap bank ada yang namanya limit. Jadi, financing ini harus di combine dengan capital market,” jelasnya dalam sesi Media Briefing JPMorgan Indonesia, Kamis (3/9).Di sisi lain, Hendra Suryakusuma, Chairman IDPRO, menegaskan bahwa pembiayaan bank masih berperan penting dalam pengembangan data centre, terutama pada tahap konstruksi.“Tetapi setelah aset beroperasi dan cash flow-nya semakin predictable, capital market, institutional investors, infrastructure funds, green financing, maupun instrumen lainnya dapat ikut mengambil peran,” jelasnya pada IDNFinancials saat diwawancara, Jumat (4/9).Struktur pembiayaan yang mengombinasikan bank dan capital market ini bukanlah hal yang asing di luar negeri. Gioshia menyebutkan bahwa struktur seperti ini sudah terbentuk dan diterapkan di Amerika Serikat, dan dapat direplikasi di Indonesia.“Sudah ada. Bisa di-copy-and-paste. Tidak ada masalah,” tegas Gioshia.Bagi Gioshia, pertimbangan financing proyek data centre ini sebaiknya tidak semata-mata mengacu pada sumber dana dengan cost paling rendah, melainkan mempertimbangkan struktur pembiayaan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan proyek.“Kalau harganya baik dan bisa membantu proyek untuk berjalan, then do it,” ujarnya.Malaysia dahului rambah pasar sukukMenurut pandangan Gioshia, kini Indonesia dan Malaysia—sebagai kandidat terkuat data centre hub di kawasan ASEAN—kini tengah berlomba untuk mengeluarkan struktur kombinasi bank-capital market tersebut.“Untuk AI infrastructure atau data center itu sudah available, dan sudah di-discuss di Indonesia sekarang, tapi memang yang sudah ada sekarang ini masih early phase,” jelasnya.Namun, berdasarkan penelusuran IDNFinancials.com, Sime Darby Property asal Malaysia, melalui Sime Darby Property NEV, sudah terlebih dahulu mulai merambah capital market untuk alternatif pembiayaan dengan penerbitan green sukuk RM2,6 miliar pada akhir Juli 2026 lalu.Merespon aksi ini, Hendra dari IDPRO menilai bahwa ini merupakan langkah yang menarik. “Karena sudah membawa pembiayaan data center dari traditional bank financing ke debt capital market, sekaligus menggunakan green financing,” jelasnya.Di Indonesia sendiri, IDPRO belum mencatatkan penerbitan bond atau sukuk yang khusus digunakan untuk pembangunan data centre dengan skala sebesar Sime Darby Property tersebut.Hendra menegaskan bahwa masalah pengembangan struktur pembiayaan yang tepat bukanlah terletak pada peraturan, karena Indonesia sudah memiliki kerangka aturan untuk penerbitan green bond, green sukuk, dan instrumen utang lainnya.“Tinggal bagaimana operator data center, investment bank, rating agency, institutional investor, dan regulator bersama-sama membentuk struktur yang cocok dengan karakter aset data center,” jelasnya.Menurutnya, dengan ambisi ekspansi kapasitas data centre Indonesia, sangat tidak realistis untuk menggantungkan kebutuhan investasi hanya dari satu sumber pembiayaan.Tiga kunci proyek data centre yang bankableGioshia dari JPMorgan juga menegaskan pentingnya kredibilitas dan reputasi off-taker atau pelanggan data centre dalam kemudahan mengakses pembiayaan.Namun, dalam pandangan Hendra, operator data centre juga harus mempertimbangkan tiga faktor untuk dapat menekan biaya yang timbul dari pendanaan: ketersediaan listrik, kepastian off-taker atau pelanggan, serta ketepatan pembangunan fasilitas.Semakin rendah ketiga risiko tersebut, semakin bankable proyek tersebut. Hal ini pun akan mampu mendorong struktur pembiayaan menjadi lebih kompetitif.“Bisa dikatakan kualitas off-taker dapat sangat mempengaruhi bankability suatu proyek, meskipun tentunya bukan satu-satunya faktor,” katanya.Pada akhirnya, diversifikasi sumber pembiayaan serta struktur pembiayaan yang matang akan menjadi kunci pengembangan ekosistem infrastruktur digital yang berkelanjutan ke depannya.Karena, seiring berkembangnya industri data centre di Indonesia menuju skala gigawatt, tantangannya bukan hanya menyediakan listrik, lahan, dan konektivitas.“Kita juga perlu memastikan tersedia capital yang scalable dan kompetitif, supaya momentum investasi digital infrastructure Indonesia tidak tertahan oleh keterbatasan financing,” tutup Hendra. (ZH)

Bank tetap jadi tulang punggung pembiayaan, tetapi pasar modal dibutuhkan untuk ekspansi berikutnya.

Data centre Indonesia ke skala gigawatt, tak bisa hanya andalkan bank?

JAKARTA – PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV) kerahkan empat aksi korporasi sebagai persiapan masuk ke industri data centre usai diakuisisi PT Nextier Datamate Center (NDC) pada Februari 2026, yaitu divestasi, akuisisi, serta pinjaman jumbo dan rights issue.Keempat aksi korporasi tersebut merupakan upaya restrukturisasi portofolio usaha MGLV—menyesuaikan kegiatan usaha dan aset yang dimiliki dengan berfokus pada pengembangan usaha yang baru.Divestasi 13 anak usahaLangkah pertama transformasi MGLV adalah menyusun ulang struktur grup dengan aksi divestasi.Dalam keterbukaan informasi, Jumat (4/9), manajemen MGLV mengumumkan rencana Perseroan untuk menjual 13 entitas anak usaha beserta aset dan liabilitasnya kepada PT Trijaya Wisesa Makmur (TWM) senilai Rp123,4 miliar.Sebagai catatan, 13 anak usaha tersebut merupakan entitas yang sebelumnya dinaungi MGLV sebelum diakuisisi NDC, saat Perseroan masih dikenal dengan nama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk.Rencana divestasi ini, menurut manajemen MGLV, merupakan bagian dari strategi transformasi usaha Perseroan, seiring perubahan arah bisnis menjadi penyedia layanan data center.“Langkah ini diharapkan dapat menyederhanakan struktur grup usaha, meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis, serta memungkinkan Perseroan mengalokasikan sumber daya dan investasi secara lebih optimal untuk mendukung pengembangan usaha di bidang data center,” jelas manajemen lebih lanjut.Manajemen mengakui bahwa divestasi besar-besaran ini akan berdampak pada sumber pendapatan MGLV.Namun, Perseroan meyakini bahwa keberlanjutan bisnis masih mampu ditopang aksi akuisisi PT Nextier Askara Center (NAC), operator data centre yang telah beroperasi secara komersial.Akuisisi dua operator data centreUsai menjadi bagian dari Grup NexAI Data Center, MGLV akan mengakuisisi saham dua operator data centre—NAC dan PT Nextier GenAi Center (NGC)—dari pengendali barunya, NDC.Pengembangan lebih lanjut kedua data centre tersebut akan baru mulai dijalankan MGLV pada Januari 2027 mendatang.Menurut keterangan resmi, NAC akan mengembangkan MettaDC dengan kapasitas 36 MW di Jababeka Industrial Estate. Sementara itu, NGC dipersiapkan untuk membangun data centre 60 MW di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.Sebagai catatan, NAC kini telah mengoperasikan data centre dengan kapasitas 6 megawatt (MW), bahkan telah membukukan pendapatan sejak Mei 2026. Kontribusi pendapatan per Juni 2026 tercatat mencapai Rp36,3 miliar, dengan laba bersih Rp9,49 miliar.Rencana ini juga mencakup pengalihan piutang kedua entitas tersebut dari NDC, yang disertai opsi konversi penyertaan modal. Hal ini akan membawa total nilai akuisisi mencapai Rp670,6 miliar.“Sumber pendanaan untuk melaksanakan rencana jual beli piutang akan menggunakan dana dari PMHMETD I, adapun untuk rencana jual beli saham NAC dan NGC, Perseroan akan menggunakan pinjaman pemegang saham,” imbuh manajemen.Dua aksi penguatan modal: Pinjaman dan rights issueManajemen MGLV berencana memenuhi modal untuk kebutuhan investasi bisnis baru ini melalui kombinasi 70% pinjaman bank, serta 30% modal mandiri.IDNFinancials telah melaporkan rencana MGLV untuk menggelar rights issue 285,73 juta saham baru dengan asumsi awal harga pelaksanaan sebesar Rp8.400 per lembar – atau setara dengan Rp2,4 triliun.Selain untuk pengambilalihan piutang NAC dan NGC, Perseroan juga akan menggunakan dana segar hasil rights issue ini untuk modal kerja, capex, serta kebutuhan lain untuk pengembangan data centre ke depannya.Berdasarkan pantauan IDNFinancials, proyeksi harga rights issue tersebut lebih rendah 31,59% dari harga penutupan MGLV pada Jumat (4/9) di level Rp12.275 per lembar.Harga saham MGLV ini memang telah meroket 407,23% sejak awal tahun, di tengah tren IHSG yang lesu.Sementara itu, untuk keperluan akuisisi saham NAC dan NGC, Perseroan akan mengajukan pinjaman pemegang saham kepada NDC sebesar Rp4 triliun.“Dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2028 … di mana setiap jumlah pinjaman yang dicairkan akan dikenakan bunga sebesar 7% per tahun,” jelas manajemen dalam dokumen resminya.Di sisi lain, dalam laporan studi kelayakan, Perseroan memproyeksikan akan baru dapat mengembalikan modal investasi dan mencetak arus kas dari pengembangan bisnis data centre ini—atau payback period—setelah 8 tahun 9 bulan.Namun, untuk melangsungkan keempat aksi korporasi ini—termasuk perubahan kegiatan usaha—MGLV harus terlebih dahulu mendapat restu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 7 September 2026. (ZH)

MGLV bidik dana segar Rp2,4 triliun dari rights issue dan pinjaman pemegang saham Rp4 triliun.

MGLV sasar rights issue dan pinjaman jumbo untuk garap data centre

JAKARTA – Usai menyambut pengendali baru, PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) siap bertransformasi menjadi pemain ekosistem AI dengan membidik pasar data centre dan infrastruktur penunjangnya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai sumber energi bersih.“Kami melihat ada potensi pasar yang sangat besar di Indonesia, sehingga akan amat disayangkan jika kami tidak merespon potensi pasar tersebut,” jelas manajemen DOOH dalam gelaran Public Expose Insidentil, Jumat (4/9).Menurut manajemen Perseroan, DOOH akan mengembangkan ekosistem AI melalui entitas anak yang berfokus pada lima pilar: Data Center, High Speed Internet, Fiber Optic, Submarines Cable, dan PLTS.“Kami sudah melakukan asesmen, di mana kebutuhan data centre di Indonesia diproyeksikan akan naik signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” imbuh manajemen.DOOH juga akan mencari potensi bisnis di sektor konektivitas internet, yang menjadi tulang punggung dari ekosistem AI tersebut.Tak hanya itu, manajemen juga menyadari bahwa kebutuhan energi dari ekosistem AI yang berkembang di Indonesia akan memicu kebutuhan energi hijau, yang dapat diakomodasi oleh PLTS.Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan untuk menambah 100 GW kapasitas PLTS hingga 2029. Presiden Prabowo Subianto juga baru meresmikan 14 proyek PLTS dengan taksiran nilai investasi mencapai US$7,62 miliar, atau sekitar Rp135 triliun, pada akhir Agustus lalu.Selain pengembangan bisnis secara organik, manajemen juga mempertimbangkan untuk berekspansi secara non-organik, melalui penyertaan modal atau akuisisi perusahaan yang mendukung visi baru DOOH.“Perseroan memiliki strategi, yaitu berencana untuk mengakuisisi perusahaan yang memiliki bisnis ataupun yang sudah menjalankan kelima-limanya, sehingga nanti kita bisa melakukan proses percepatan,” jelas manajemen.Peluang rights issue?Dengan rencana pengembangan bisnis ini, manajemen DOOH pun mengaku membuka peluang aksi korporasi untuk memperkuat struktur modal.“Aksi korporasi ini sedang didiskusikan dan dipertimbangkan atas beberapa opsi pendanaan, termasuk salah satunya pendanaan bersifat ekuitas, seperti right issue,” kata manajemen dalam Public Expose, Jumat (4/9).Namun, untuk saat ini, aksi korporasi tersebut masih dalam tahap diskusi.Di sisi lain, seiring perubahan arah bisnis ini, manajemen DOOH menegaskan bahwa Perseroan tidak lantas “mengesampingkan kegiatan usaha yang sebelumnya.”Menurut data IDNFinancials.com, DOOH dahulu lebih dikenal sebagai perusahaan periklanan Out-of-Home (OOH) dengan jenama SSPACE.Pada Maret 2026 lalu, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) bahkan menggandeng Perseroan untuk mengoptimalkan pemasaran berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung target 40 juta pelanggan program Internet Rakyat (IRA) murah miliknya.Sebagai catatan, usai akuisisi oleh PT Sinergi Internasional Investama, DOOH belum mengungkapkan rencana tender offer wajib. Data IDNFinancials mencatat bahwa kini, pemilik manfaat akhir kepemilikan saham DOOH dan WIFI merupakan sosok yang sama, yaitu Tinawati. (ZH)

Usai diakuisisi pengendali baru, DOOH siap ekspansi organik dan inorganik ke ekosistem AI.

Transformasi DOOH: Bidik data centre hingga PLTS, siap rights issue?

JAKARTA – PT Indointernet Tbk (EDGE), emiten pengelola data centre, telah memperpanjang tender offer sukarela (voluntary tender offer/VTO) dalam rangka aksi delisting dan go-private dari Bursa Efek Indonesia (BEI).Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Rabu (26/8), Digital Edge (Hongkong) Ltd sebagai pengendali EDGE memperpanjang masa VTO untuk kedua kalinya.Entitas induk asal Hong Kong tersebut akan menggelar VTO EDGE Periode III selama sebulan ke depan, mulai dari 24 Agustus hingga 22 September 2026.“Dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Publik yang belum memutuskan untuk berpartisipasi dalam VTO,” jelas Jennifer Tiurland, Corporate Secretary EDGE, dalam keterangan resmi.VTO pertama EDGE berlangsung pada 25 Juni – 24 Juli 2026. Perseroan menyasar untuk menebus 159,60 juta lembar saham EDGE dari 1.573 single investor identification (SID)—atau setara dengan 7,90% saham EDGE.Namun, dari pelaksanaan VTO Periode I tersebut, masih ada 654 pemegang saham yang belum berpartisipasi, dengan kepemilikan atas 152,48 juta lembar.EDGE kemudian melanjutkan VTO Periode II pada 25 Juli – 23 Agustus 2026. Namun, pada akhir aksi korporasi tersebut, masih tersisa 409 SID dengan 152,12 juta lembar saham EDGE yang harus ditebus pihak pengendali.Seperti yang pernah diberitakan IDNFinancials, EDGE dan entitas induk telah menetapkan harga tender 140% lebih tinggi dari harga pasar, yaitu di level Rp11.500 per lembar.Dengan demikian, Digital Edge (Hongkong) Ltd telah menggelontorkan sekitar Rp86,01 miliar untuk membeli kembali saham EDGE.Namun, dengan sisa 152,12 juta lembar saham yang harus ditebus, entitas pengendali masih harus menggelontorkan Rp1,75 triliun untuk merampungkan tender offer seluruh saham publik EDGE ke depannya.Penguatan operasional dan kapital terus berjalan“Perpanjangan Masa VTO dan hasil sementara pelaksanaan VTO tidak memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” tegas Jennifer lebih lanjut.Di sisi lain, selama EDGE berada di tengah proses VTO, Perseroan masih terus menyuntikkan modal untuk anak-anak usahanya.Pada 21 Juli 2026, EDGE menyalurkan modal Rp25 miliar untuk PT Digital Gayana Ekatama, kemudian kembali mengalokasikan penambahan modal Rp161 miliar untuk PT Digital Gayana Ekagrata pada 31 Juli 2026.Sebagai catatan EDGE dikenal sebagai pemilik data centre Digital Edge Data Centre, atau EDGE DC.Jaringan EDGE DC milik Perseroan kini memiliki dua fasilitas data centre yang berlokasi di pusat Jakarta, disebut EDGE1 dan EDGE2, dengan total kapasitas 4.600 rak dan 29 MW.Selain itu, induk EDGE kini juga tengah mengerjakan proyek terbarunya, yaitu salah satu kampus pusat data terbesar di Indonesia di Bekasi, Kampus CGK.Berlokasi di GIIC di Cikarang, Bekasi, Kampus CGK akan menjadi AI-hyperscale data centre berkapasitas 500 MW dengan empat bangunan terpisah. Kapasitasnya juga disebut dapat ditingkatkan menjadi 1 GW. (ZH)

Sasar 409 SID yang belum lepas kepemilikan, pengendali harus borong saham senilai Rp1,75 triliun.

EDGE perpanjang tender offer kedua kali, siapkan Rp1,75 triliun

JAKARTA - Indonesia berpeluang mengejar ketertinggalan industri data centre dari negara tetangga. Namun, lonjakan kebutuhan energi bersih menghadirkan tantangan penyaluran listrik dari sumber energi terbarukan ke data centre.Hingga semester I 2026, kapasitas terpasang data centre Indonesia mencapai 600–650 MW. Angka ini diproyeksikan meroket menjadi 1,7 GW pada akhir tahun, melampaui kapasitas Singapura sekitar 1,4 GW dan menekati Johor Bahru yang berada di kisaran 1,7–3,8 GW.Menurut Hendra Suryakusuma, Chairman IDPRO, Indonesia bahkan berpotensi menjadi pusat data centre dengan kapasitas hingga 11,7 GW pada akhir 2030.Perkiraan ini mencerminkan potensi masuknya CoreWeave, Oracle AI, DAMAC Digital, hingga rencana pemerintah Uni Emirat Arab untuk membangun disaster recovery data centre di Indonesia.IDPRO juga mulai memproyeksikan derasnya aliran investasi yang masuk dari sektor data centre ini, dengan estimasi tiap 100 MW data centre yang dibangun, akan membutuhkan investasi sekitar US$1 miliar dolar.“Artinya kalau kita bisa capai 1,7 GW akhir tahun ini, hanya dari 1 GW saja, PLN itu bisa mendapatkan pendapatan Rp1,7 triliun per bulan,” ujar Hendra.Namun, jika tidak berhati-hati dan direncanakan dengan matang, kebutuhan listrik yang melonjak ini juga dapat melahirkan risiko kelangkaan energi.“Pada dasarnya, industri data centre ini sangat power-hungry dan water-thirsty,” aku Hendra dalam sesi diskusi panel Peluncuran Sustainability Shift Report oleh Bank DBS Indonesia dan Tenggara Strategics, Kamis (20/8).Dari segi pasokan, PLN memang tercatat masih memiliki surplus hingga 6,8 GW. Namun, persoalan industri data centre bukan hanya seberapa besar listrik yang tersedia, tetapi juga dari mana listrik tersebut berasal.Pasalnya, 60% operator data centre anggota IDPRO harus memenuhi target net-zero emission pada tahun 2030 mendatang.Hendra juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa operator data centre yang datang ke Indonesia yang mulai mensyaratkan energi terbarukan sebagai sumber listriknya – terutama dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara.Salah satu “jalan pintas” adalah membeli REC atau Renewable Energy Certifcate dari PLN. “Masalahnya dengan REC, lebih tinggi demand daripada supply,” jelas Hendra.Dengan demikian, energi terbarukan kini menjadi jawaban agar industri data centre ini dapat dikembangkan (scalable) dengan metode yang ramah lingkungan (sustainable).Potensi dan hambatan adopsi energi bersih di IndonesiaPermintaan terhadap sumber energi terbarukan ini bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk dipenuhi.Hendra mengakui bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, mulai dari panas bumi (geothermal), tenaga surya (solar PV), hingga energi pasang surut (tidal wave).Namun, terdapat hambatan adopsi energi terbarukan akibat sentralisasi kelistrikan di Indonesia.“Salah satu yang mungkin menahan [adopsi energi terbarukan] ini, karena berdasarkan regulasi, PLN memonopoli bisnis produksi, transmisi, dan distribusi listrik,” tegas Hendra.Kebijakan ini menyulitkan perizinan operator data centre untuk membangun on-site power generation yang dikelola secara mandiri.Fenomena ini dibuktikan dengan lambatnya pembangunan gardu induk untuk data centre BDx di Jatiluhur – yang harus memakan waktu 2-3 tahun, hingga penyediaan infrastruktur listrik tersebut harus dibantu BUMD Jawa Barat.Selain itu, terpusatnya izin kelistrikan ini juga menekan kontribusi penyedia listrik independen (IPP) berbasis energi terbarukan, karena terhambat izin untuk mendirikan jaringan transmisi listrik.Tenaga panas bumi atau geothermal, misalnya, yang memiliki potensi hingga lebih dari 24 GW, biasanya berlokasi di area yang jauh dari kawasan industri.“Salah satu solusinya adalah bagaimana kita unlock transmission, yang saat ini semuanya ada di ranah PLN,” tegas William Simadiputra, Indonesia Head of Research Bank DBS Indonesia.Power wheeling jadi taruhanDi sisi lain, Hendra menegaskan bahwa IDPRO juga tengah menanti pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), terutama menyangkut klausul power wheeling.Melalui skema power wheeling, IPP dapat menjual tenaga listrik langsung pada konsumen dengan “menumpang” pada infrastruktur jaringan milik PLN – mempermudah industri membeli listrik berbasis energi terbarukan terlepas dari lokasi pembangkitnya.Hendra menyebutkan bahwa RUU ini masih tertahan di Prolegnas sejak tahun 2019.Namun, melansir laman resmi DPR RI, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita telah menyampaikan komitmennya untuk mengesahkan RUU ini pada tahun 2026.Ratna menambahkan, setelah RUU EBET berhasil disahkan, Komisi XII akan langsung beralih memfokuskan energi legislasi pada revisi UU Ketenagalistrikan untuk menyelaraskan keandalan pasokan listrik nasional dengan target dekarbonisasi industri.Selagi menanti pengesahan RUU tersebut, IDPRO juga berharap pemerintah dapat memberikan insentif bagi data centre yang menggunakan energi terbarukan.Menurut Hendra, perusahaan data centre tentu akan mempertimbangkan biaya yang lebih tinggi dalam proses adopsi energi bersih untuk fasilitasnya.Lambatnya adopsi energi terbarukan juga dapat mendorong risiko meluasnya pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan industri data centre. “Apalagi kita banyak batu bara, kan,” imbuhnya.“Kalau kita bangun data centre, tapi masih pake fossil fuel, ya, pastinya anak cucu kita jadi batuk-batuk. Environmental impact-nya tinggi,” jelasnya. (ZH)

Kebutuhan data centre meningkat, namun akses listrik terbarukan masih terbentur regulasi.

Data centre Indonesia kejar Johor, tapi kendali listrik jadi kendala

JAKARTA – Citi Indonesia membukukan laba bersih merosot hingga 25,45% secara tahunan pada akhir semester I 2026, tertekan realisasi penjualan aset keuangan, serta pendapatan bunga bersih yang merosot 5,06%.Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Citi Indonesia mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp2,02 triliun, dan laba bersih mencapai Rp993,89 miliar.CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menegaskan bahwa arus pendapatan Citi Indonesia masih tampak kuat, namun kondisi market yang tidak kondusif berdampak negatif pada kinerja aset keuangan tersebut.“Kalau melihat penghasilan, underlying dari top line kami cukup kuat … Jadi itu [penurunan laba] karena volatilitas pasar yang berdampak pada aset keuangan tersebut,” jelasnya dalam sesi Konferensi Pers Pemaparan Kinerja Citi Indonesia Semester I 2026, Kamis (20/8).DPK, Kredit, dan sektor data centreDi sisi lain, kinerja intermediasi Citi Indonesia bertumbuh subur, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Juni 2026 melonjak 23,29% menjadi Rp72,6 triliun.Ini didukung pertumbuhan giro (current account) hingga 36,54% menjadi Rp60,4 triliun, yang kemudian mendorong rasio CASA naik dari 75,16% menjadi 83,23%.Menurut Batara, derasnya aliran masuk ke DPK bank merupakan salah satu keuntungan dari status bank multinasional Citi Indonesia. “Sekitar 80-90% DPK kami itu datangnya dari multinational business,” ungkapnya.Menurutnya, aliran dana asing yang masuk dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, hingga berbagai koridor Asia, kini semakin deras, terutama didukung minat investasi data centre.“Aliran investasi itu cukup deras, ya. Banyak investasi untuk data centre, sehingga banyak masuk ke DPK,” imbuhnya lebih lanjut.Batara mengaku Citi Indonesia menyambut hangat antusiasme investasi data centre di Indonesia, dan menantikan berbagai peluang bisnis yang akan masuk melalui sektor tersebut.Sejalan dengan ini, ia menegaskan bahwa telco, atau infrastruktur telekomunikasi, menjadi sektor prioritas utama bagi penyaluran kredit Citi Indonesia di paruh kedua tahun 2026 ini.Sektor tersebut, disusul sektor keuangan, kemudian pertambangan dan konstruksi, serta retail dan bahan kimia, termasuk di dalam pipeline kredit Citi Indonesia untuk semester II 2026 sebesar Rp5 triliun.“Jadi untuk semester kedua ini, our pipeline is very, very strong, dan kita harapkan ini akan juga mendongkrak performance untuk semester yang kedua,” ujar Batara.Hingga akhir Juni 2026, meski DPK meroket, pertumbuhan kredit Citi Indonesia masih tertahan di level 8,05%, dan menyentuh Rp29,9 triliun. Namun, kinerja ini membaik dari penurunan tipis kredit 2,21% per kuartal I 2026.Citi Indonesia sendiri mengaku telah merevisi target pertumbuhan kredit dan DPK untuk tahun buku 2026 menjadi high single-digit, atau di kisaran 7-9%, di tengah volatilitas ekonomi global dan domestik. (ZH)

Penyaluran kredit akan berfokus pada sektor telco, sektor keuangan, serta tambang dan konstruksi.

Masih ada pipeline Rp5 triliun, Citi Indonesia sasar kredit naik 7-9%

JAKARTA – Laju ekspansi industri data centre di Indonesia semakin pesat, bahkan mendorong investasi asing masuk dalam jumlah yang signifikan. Namun, isu keterbatasan pasokan listrik dan infrastruktur penunjangnya masih mengintai industri.Menurut Farazia Basarah, Country Head and Head of Industrial &amp; Logistics JLL Indonesia, sektor data centre merupakan salah satu penopang utama penanaman modal asing di Indonesia di kuartal II 2026 ini.“FDI (foreign direct investment) kita naik 7% year-on-year … sektor kedua terbesar adalah jasa lainnya, yang pada dasarnya terkait dengan data centre,” jelasnya dalam acara JLL Media Briefing H1 2026, Selasa (18/8).Data JLL Indonesia mencatat bahwa 80% dari permintaan lahan industrial kini berasal dari perusahaan data centre, karena satu data centre kini dapat memakan lahan minimal 10 hektare hingga 30 hektare – 2-6 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan 2-3 tahun lalu.Tak hanya dari segi lahan, permintaan kapasitas listrik data centre kini juga melonjak, terutama didorong perkembangan dan maraknya adopsi AI, sehingga data centre harus mampu mengakomodasi teknologi tersebut, dengan bayaran kapasitas listrik yang tinggi.“Sekitar 100-200 megawatt (MW) setiap data centre – ini sangat besar sekali,” jelas Farazia.Tren serupa juga sempat disorot oleh Ivana Susilo, Senior Director, Industrial, CBRE Indonesia, yang mencatat bahwa kebutuhan listrik data center hyperscale kini sudah mencapai 500 MW lebih dalam satu proyek.Permintaan kapasitas listrik yang meroket ini menjadi tantangan tersendiri. Masalahnya bukan semata-mata ketersediaan listrik, melainkan kemampuan infrastruktur jaringan untuk menyalurkan kapasitas listrik tersebut ke lokasi data centre.Meskipun pasokan listrik PLN masih banyak, hambatannya terletak di proses procurement, atau infrastruktur pendukung jaringan listrik, termasuk gardu induk dan trafo listrik.Farazia mengungkapkan bahwa kini PLN dapat membutuhkan waktu lead-time hingga dua tahun untuk mengakomodasi kebutuhan listrik satu data centre – yang semakin hari kian tinggi.“Ini memang membutuhkan waktu, karena demand dari data centre untuk [mengakomodasi] AI ini sangat besar, dan pertumbuhannya sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan tahunan, namun per kuartal, demand-nya sangat tinggi,” jelas Farazia.Ia juga menyebutkan bahwa PLN kini tengah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai adopsi sumber energi terbarukan untuk membantu menopang suplai dan pemenuhan kebutuhan listrik dari sektor data centre, termasuk Independent Power Provider (IPP).Farazia mengungkapkan bahwa kini sudah terdapat pelaku industri renewable energy yang bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan sekitar 16 gigawatt (GW) di tahun 2026—bahkan 100 GW dalam dua tahun ke depan.“Nah, tapi memang tantangannya adalah berapa persen renewable energy tersebut yang bisa dipakai,” tegas Farazia.Bagi pelaku industri, termasuk data centre, mereka harus menggunakan sekitar 70% listrik yang bersumber dari PLN, sementara sisanya boleh diambil dari energi terbarukan kelolaan IPP, termasuk solar, geothermal, hingga angin dan air.“Tapi IPP juga harus berkolaborasi dengan PLN juga. Jadi, ini menjadi PR bersama semua stakeholder, sih,” jelas Farazia. Ia berharap pemerintah dapat segera mengeksekusi rumusan bauran energi yang lebih akomodatif dan fleksibel bagi industri data centre.“Karena kebutuhan listriknya sudah sangat banyak, dan mungkin agak kurang mencukupi, jika dilihat dari requirement yang sudah masuk sekarang ini,” imbuhnya.Kawasan khusus data centreDi sisi lain, pengembangan data centre di Indonesia umumnya terpusat di beberapa kawasan industri khusus, termasuk di Batam, dan di koridor timur Jakarta – Cikarang dan Karawang.Hal ini berpotensi mengeliminasi isu keterbatasan pasokan listrik serta isu sustainability, dua hambatan yang menghentikan dan menghambat perkembangan data centre di Singapura dan Johor Baru, Malaysia.Singapura, meski sempat menjadi hub data centre di kawasan Asia Tenggara sekitar 5-7 tahun lalu, kini telah mengeluarkan moratorium untuk data center, karena kebutuhan listrik yang tak lagi disanggupi negara-kota tersebut.Setelah itu, perkembangan industri data centre sempat bergeser ke Johor Baru, Malaysia, namun pemerintah setempat akhirnya juga mengeluarkan moratorium – meski lebih ringan – usai menerima keluhan dari masyarakat lokal.“Di Johor Baru, pembangunanya itu tidak di dalam kawasan industri, sehingga mereka merambah ke daerah komersial dan residensial. Terdapat beberapa umpan balik dari komunitas bahwa pembangunan data centre ini cukup mengganggu,” jelas Farazia.Dengan demikian, perusahaan data centre tak lagi bisa berekspansi secara masif di Malaysia, dan kembali berpindah, kali ini ke Indonesia – yang memusatkan pengembangan data centre di kawasan industri, seperti di GIIC (Greenland International Industrial Centre) di Cikarang milik PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS).Model kawasan industri ini memang dapat mempermudah penyediaan infrastruktur penunjang dibanding pembangunan data centre secara terpisah.Namun, hal ini tidak serta-merta menghilangkan tantangan lead-time infrastruktur yang tinggi, serta kebutuhan energi bersih sebagai pendukung ketahanan energi untuk industri data centre ini. (ZH)

Data centre bergeser dari Singapura-Johor ke Indonesia, namun isu kesiapan listrik masih mengintai.

Indonesia tampung spillover data center, siapkah listriknya?

NEW YORK &mdash; Perusahaan penyedia layanan komputasi awan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), CoreWeave, akan membangun tiga pusat data di Indonesia. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi pusat data pertama perusahaan di kawasan Asia Pasifik.
Dikutip dari Reuters, ketiga fasilitas tersebut akan memiliki total kapasitas listrik terkontrak sebesar 360 megawatt (MW). CoreWeave akan memiliki sekaligus mengoperasikan seluruh pusat data tersebut.
Perusahaan menyebut kebutuhan komputasi AI di Asia terus meningkat. Permintaan datang dari perusahaan, pelaku industri AI, hingga pemerintah yang membutuhkan infrastruktur komputasi lebih dekat dengan lokasi data dan pengguna.
Menurut CoreWeave, kebutuhan tersebut didorong oleh aplikasi AI yang menuntut latensi rendah serta aturan penyimpanan data pada wilayah tertentu (data locality).
Selain membangun pusat data, CoreWeave juga akan merekrut dan melatih tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. Langkah tersebut sekaligus mendukung upaya pengembangan ekosistem AI di Indonesia.
Ekspansi tersebut memperluas jaringan pusat data global CoreWeave. Hingga Maret lalu, perusahaan telah mengoperasikan 49 pusat data di berbagai negara.
Lonjakan permintaan terhadap infrastruktur AI menjadi pendorong utama ekspansi CoreWeave dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan terus menambah kapasitas pusat data untuk memenuhi kebutuhan komputasi dari perusahaan teknologi yang mengembangkan dan menjalankan sistem AI.
Pada Mei lalu, CoreWeave meningkatkan batas bawah proyeksi belanja modal (capital expenditure/capex) tahun 2026 menjadi US$31 miliar hingga US$35 miliar. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya harga komponen di tengah kelangkaan cip memori.
Sepanjang tahun ini, CoreWeave juga mengamankan sejumlah kontrak layanan komputasi awan bernilai miliaran dolar AS. Di antaranya perluasan kerja sama senilai US$21 miliar dengan Meta serta kontrak jangka panjang dengan Anthropic, pengembang model AI Claude.&nbsp;
Bisnis CoreWeave
CoreWeave merupakan penyedia layanan komputasi awan yang berfokus pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). CoreWeave menyediakan platform yang mencakup infrastruktur, teknologi, perangkat, dan dukungan teknis untuk membantu pelanggan membangun serta mengembangkan sistem AI.
CoreWeave menyebut platformnya dirancang oleh pelaku industri AI untuk mendukung pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Layanan perusahaan telah digunakan oleh berbagai laboratorium AI, perusahaan rintisan, hingga korporasi global.
CoreWeave memadukan infrastruktur komputasi berperforma tinggi dengan keahlian teknis untuk mempercepat pengembangan teknologi AI.
Didirikan pada 2017, CoreWeave resmi melantai di bursa Nasdaq dengan kode saham CRWV pada Maret 2025. (ARF)

Indonesia menjadi lokasi pusat data pertama CoreWeave di kawasan Asia Pasifik

CoreWeave ekspansi ke Indonesia, bangun tiga pusat data

WASHINGTON &mdash; Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan aturan yang akan melarang impor model baru komponen pusat data asal China ke Amerika Serikat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat keamanan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dari perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Seperti dikutip Reuters, Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (Federal Communications Commission/FCC) sedang menyusun aturan yang melarang impor model baru optical transceiver buatan China.
Komponen tersebut berfungsi untuk mengirimkan data melalui kabel serat optik berkecepatan tinggi di dalam pusat data.
Pemerintah AS menargetkan agar aturan tersebut dapat diterbitkan tahun ini dan langsung berlaku setelah diresmikan.
Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah perusahaan China melakukan pencurian data, menyisipkan malware, atau mengganggu operasional pusat data di Amerika Serikat.
Fasilitas tersebut menjadi lokasi penyimpanan cip yang digunakan untuk melatih dan menjalankan model AI.
Meski demikian, empat sumber Reuters menyebutkan bahwa FCC masih dapat mengubah atau bahkan membatalkan aturan tersebut.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Trump dalam membatasi masuknya teknologi China ke industri strategis Amerika Serikat sebelum menjadi bagian dari rantai pasok.
"Optical transceiver memang berisiko. Seiring pesatnya pembangunan pusat data, rantai pasoknya juga harus dipastikan aman sejak awal," kata pakar kebijakan AI dari Beacon Global Strategies, Divyansh Kaushik.
Respon China
Gedung Putih dan FCC belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Kedutaan Besar China di Washington mendesak Amerika Serikat agar mendengarkan pandangan dunia usaha dari kedua negara. Beijing juga meminta Washington menghentikan tuduhan terhadap perusahaan-perusahaan China dan ancaman sanksi.
"China akan mengambil semua langkah yang diperlukan sebagai respons terhadap setiap tindakan yang secara nyata merugikan kepentingannya," demikian pernyataan kedutaan.
Sejumlah pejabat di pemerintahan Trump ingin menghindari terulangnya kasus Huawei. Peralatan telekomunikasi buatan perusahaan tersebut sempat digunakan secara luas di Amerika Serikat sehingga proses pencabutannya berlangsung lama, memakan biaya besar, dan tidak sepenuhnya tuntas.
Larangan tersebut diperkirakan juga berdampak pada Zhongji Innolight, salah satu produsen optical transceiver terbesar di dunia.
Perusahaan itu masuk dalam daftar perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan militer China versi Departemen Pertahanan AS pada Juni lalu. Daftar tersebut kerap menjadi sinyal awal sebelum pemerintah menjatuhkan pembatasan yang lebih ketat.
Sejauh ini, Zhongji Innolight belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Aturan baru juga berpotensi meningkatkan biaya bagi perusahaan komputasi awan Amerika Serikat, seperti Amazon Web Services (AWS). Mereka kemungkinan harus beralih ke pemasok lain, termasuk Coherent dan Lumentum yang berbasis di Amerika Serikat.
Menurut Counterpoint Research, Zhongji Innolight menguasai sekitar 27% pasar global optical transceiver untuk pusat data.
Sementara itu, laporan Foundation for American Innovation menyebut Coherent dan Lumentum memiliki teknologi yang mampu bersaing, tetapi kapasitas produksinya belum cukup besar untuk menggantikan pemasok asal China. Laporan itu juga menyebut sekitar 90% pendapatan Zhongji Innolight berasal dari pasar di luar China.
AWS, Coherent, dan Lumentum juga belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, FCC telah menerapkan pembatasan serupa terhadap drone, router, robot, dan inverter buatan China.
Berdasarkan rancangan aturan terbaru, seluruh model baru optical transceiver asal China akan dilarang masuk ke Amerika Serikat. Di sisi lain, banyak pemasok dari negara lain akan dikecualikan dari aturan tersebut.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump menyoroti dugaan pencurian kekayaan intelektual oleh perusahaan-perusahaan China serta tuduhan aktivitas spionase yang melibatkan Huawei. Perusahaan tersebut membantah tuduhan itu.
Namun, pada masa jabatan keduanya, pendekatan Trump terhadap China sempat lebih lunak setelah Beijing memberlakukan pembatasan ekspor mineral tanah jarang pada tahun lalu.
Reuters juga melaporkan pada Februari bahwa Departemen Perdagangan AS sempat membatalkan sejumlah rencana pembatasan impor teknologi asal China, termasuk yang menyasar peralatan pusat data, setelah kedua negara mencapai gencatan perang dagang pada Oktober tahun lalu.
Meski demikian, FCC tetap melanjutkan langkah pembatasan. Lembaga tersebut lebih dulu melarang model baru drone dan router asal China melalui Covered List, yaitu daftar yang dibentuk Kongres AS untuk memblokir penjualan peralatan asing yang dinilai berisiko terhadap keamanan nasional. Pekan lalu, pembatasan serupa juga diberlakukan terhadap inverter dan robot asal China. (ARF)

AS menyiapkan larangan impor komponen pusat data China demi lindungi infrastruktur AI.

Trump susun aturan baru untuk blokir komponen pusat data China

JAKARTA - Pengembang kawasan modern terpadu Kota Deltamas, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), meraih pra-penjualan sebesar Rp1,15 triliun pada semester pertama tahun 2026, sekitar 55% dari target pra-penjualan tahun 2026 sebesar Rp2,08 triliun.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan DMAS, Tondy Suwanto, mengungkapkan bahwa pada semester pertama tahun 2026, perolehan pra-penjualan Perseroan terutama berasal dari penjualan lahan industri.
&ldquo;Selain itu, prapenjualan Perseroan tahun ini didukung pula oleh penjualan produk hunian serta produk komersial,&rdquo; ujarnya dalam keterbukaan informasi, Senin (27/7).
Ia juga menjelaskan bahwa&nbsp;semakin banyak permintaan akan lahan industri di kawasan GIIC Kota Deltamas yang berasal dari industri data center, terutama didukung sejumlah infrastruktur berteknologi tinggi, seperti pasokan listrik dengan layanan premium, instalasi serat optik dengan tingkat redudansi yang handal, looping sistem pada ketersediaan air bersih maupun air daur ulang, serta pusat komando keamanan.
&ldquo;Pada pipeline kami sekitar 70% dari 85 hektar permintaan lahan industri, berasal dari segmen data center.&rdquo; Ujar Tondy Suwanto.
Ia juga menegaskan Perseroan berkomitmen untuk tetap mengupayakan layanan terbaik bagi konsumennya dan mengembangkan kawasan industri, hunian, dan komersialnya untuk mewujudkan misi jangka panjang Perseroan.
Dari segi kinerja saham, pada perdagangan saham hari ini, Senin (27/7), harga saham DMAS naik tipis 0,73% ke level Rp138 per lembar.
Dalam sebulan terakhir saja, saham DMAS naik 1,47% dan sejak awal 2026 melonjak hingga 6,98%. (DK)

Pada pipeline kami sekitar 70% dari 85 hektar permintaan lahan industri, dari segmen data center.

DMAS raih prapenjualan sebesar Rp1,15 triliun pada semester satu 2026

JAKARTA &ndash; CBRE Indonesia, perusahaan manajer dan investasi properti, menyoroti momentum signifikan bagi Indonesia untuk menangkap pasar data centre global, terutama dengan keunggulan kapasitas air dan listrik yang memadai.
Menurut Ivana Susilo, Senior Director, Industrial, CBRE Indonesia, tahun ini bisa menjadi tahun yang baik untuk Indonesia menyambut masuknya investor data centre, yang mulai mangkir dari berbagai negara ASEAN lain.
&ldquo;Singapura sudah tidak bisa bangun, Johor Baru juga electricity dan waternya juga sudah limited. Sebelumnya, kita masih kalah dengan Thailand, tapi Thailand juga sama &ndash; sekarang sudah mulai susah untuk mengamankan pasokan listrik dan air,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya, tahun ini saja, sudah terdapat 100 hektar lahan industrial di koridor timur Jakarta yang dibeli oleh data centre &ndash; meski sebagian besar baru berupa aksi land-banking.
&ldquo;Bisa dibilang, hampir setiap minggu, ada data centre yang [menandatangani] MoU dengan land owner,&rdquo; ujar Ivana dalam Paparan Property Market Outlook Q2 2026, Rabu (23/7).
Di sisi lain, tantangan selanjutnya adalah kemampuan Indonesia dan kawasan industrial untuk mengakomodasi permintaan kapasitas listrik yang masif.
Menurut data CBRE, live capacity listrik di area Jakarta kini mencapai 700 megawatt (MW), dan sudah ada pipeline 1,2 gigawatt (GW) yang menanti.
Hal ini tidak lepas dari kebutuhan listrik data center hyperscale yang semakin tinggi, yang kini sudah mencapai 500 MW lebih dalam satu proyek.
Ia bahkan mengatakan bahwa tahun depan, berbagai investor data centre yang sudah menandatangani MoU dengan PLN membutuhkan total 2 GW.
&ldquo;Dari segi total pasokan listrik, sebenarnya kita oversupply di Pulau Jawa. Jadi, sebenarnya ini potential untuk menang, tapi kita harus bangun transmission line-nya,&rdquo; kata Ivana lebih lanjut.
Ivana juga mengharapkan bahwa kemajuan data centre akan diteruskan ke sektor ekonomi yang lain (trickle-down effect), mengingat besarnya jumlah investasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan data centre.
&ldquo;Dan biasanya kalau foreign investment-nya sudah masuk ke sini, biasanya nanti akan diteruskan ke ekonomi kita, ke pengembangan fasilitas pendukungnya,&rdquo; imbuhnya.
Sebagai catatan, permintaan lahan industrial untuk data centre yang melonjak ini juga turut mengangkat harga tanah di kawasan tersebut, terutama GIIC (Greenland International Industrial Centre) di Cikarang milik PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS).
&ldquo;Itu memang sekarang asking price-nya sudah Rp7 juta per meter persegi &hellip; karena data sentral semua berada di situ,&rdquo; ungkap Ivana.
Berdasarkan riset CBRE Indonesia, harga tanah di kawasan industrial di Cikarang memang melonjak paling tinggi dalam tiga tahun terakhir, diikuti kawasan Karawang dan koridor barat Jakarta &ndash; Tangerang, Serang, dan Cilegon. (ZH)

CBRE Indonesia ungkap hampir setiap minggu, ada data centre yang teken MoU dengan pemilik lahan.

Data centre borong 100 hektare lahan, MoU baru muncul tiap pekan

JAKARTA &ndash; ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) Indonesia mengumumkan aksi ekspansi besar-besaran Kampus STT Jakarta melalui tiga tonggak pencapaian baru dalam konstruksi fasilitas data centre-nya.
Ketiga aksi ekspansi kampus ini diresmikan di kawasan Greenland International Industrial Center, Cikarang, Bekasi, dalam satu hari yang sama, Rabu (10/6). STT GDC Indonesia melangsungkan:
<ol>
<li>Peluncuran STT Jakarta 2, yang sudah siap beroperasi;</li>
<li>Topping-off STT Jakarta 3; serta</li>
<li>Groundbreaking STT Jakarta 5 dan Jakarta 6.</li>
</ol>
STT Jakarta 2, fasilitas terbaru yang siap beroperasi, memiliki kapasitas 24 MW, sedangkan STT Jakarta 3 diproyeksikan siap beroperasi pada akhir tahun 2026, dengan kapasitas 24 MW.
Selanjutnya, Hendrikus Gozali, Country Head STT GDC Indonesia, mengungkapkan bahwa STT Jakarta 5 dan 6 &ndash; yang memiliki kapasitas masing-masing 40 MW &ndash; baru akan beroperasi akhir tahun 2027 mendatang.
Sebagai catatan, pembangunan STT Jakarta 3 akan menggunakan pinjaman yang diraih STT GDC melalui amandemen fasilitas dual-currency berdenominasi dolar AS dan rupiah senilai total Rp8,8 triliun pada 3 Juni 2026 lalu.
Fasilitas tersebut merupakan tranche pinjaman hijau pertama STT GDC di Indonesia, yang diberikan oleh sindikasi perbankan yang terdiri dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), PT Bank HSBC Indonesia, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Melansir laman resminya, STT GDC tak berhenti di tiga unit data centre. Perusahaan ini juga memiliki rencana pembangunan STT Jakarta 4 berkapasitas 48 MW, serta STT Jakarta 7-9 berkapasitas masing-masing 60 MW.
Nantinya, STT GDC Indonesia akan mengoperasikan Kampus STT Jakarta yang terdiri dari total 9 data centre dan berkapasitas 360 MW secara kolektif, dan dapat mengakomodasi kebutuhan AI.
Ekspansi kampus berkesinambungan ini, menurut Hendrikus, merupakan cerminan keyakinan STT GDC Indonesia kepada potensi pasar digital Indonesia.
Ia memperkirakan bahwa kebutuhan kapasitas data centre Indonesia &ndash; terutama yang mampu mengakomodasi AI &ndash; dapat mencapai 1 GW pada tahun 2026. Padahal, proyeksi kapasitas data center di Indonesia baru menyentuh 2,7 GW di tahun 2030.
&ldquo;Itu studi 2 tahun yang lalu. Sekarang mungkin akan meningkat &hellip; pasti akan tinggi sekali,&rdquo; ujarnya saat ditemui setelah Seremoni Ekspansi Kampus STT Jakarta, Rabu (10/6).
Ia optimistis bahwa permintaan data centre akan selalu ada dan terus berkembang seiring adopsi teknologi dan AI yang semakin meluas. &ldquo;Ini hanya permulaan, dan akan sangat menjanjikan di masa depan,&rdquo; katanya.
Untuk menggaet pasar Indonesia, Hendrikus menyoroti keunggulan STT GDC sebagai data centre provider dengan platform global yang memiliki standar internasional. &ldquo;Ini bukan hanya tentang bangunan (data centre), melainkan juga siapa operatornya,&rdquo; imbuhnya.
STT GDC diketahui merupakan perusahaan berbasis di Singapura, dan kini telah beroperasi di berbagai negara, termasuk Inggris, Jerman, India, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.
STT GDC pertama kali masuk ke pasar data centre Indonesia pada Mei 2021 dan memulai pembangunan Kampus STT Jakarta di GIIC melalui usaha patungan (joint venture) antara Temasek dan Triputra Group milik taipan veteran TP Rachmat. (ZH)

Raih amandemen fasilitas hijau hingga Rp8,8 triliun, STT GDC gencar ekspansi kampus STT Jakarta.

STT GDC Indonesia kebut ekspansi dengan empat data centre baru

JAKARTA &ndash; PT Indointernet Tbk (EDGE), perusahaan data centre di bawah Digital Edge Group, merencanakan tender sukarela dengan harga premium hingga Rp11.500 per lembar.
Padahal, rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham EDGE di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya mencapai Rp4.768 per lembar.
Bahkan, meski&nbsp;saham EDGE telah disuspensi sejak 10 Februari lalu, saat itu pun harga saham Perseroan ditutup hanya di level Rp4.790 per lembar.
Dengan kata lain, terdapat premium sekitar 140% dari harga saham EDGE. &ldquo;Harga penawaran sebesar Rp11.500 per saham adalah harga yang lebih menarik dibandingkan harga historis Perseroan,&rdquo; ujar manajemen dalam prospektus.
Keputusan ini masih harus menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 21 April 2026 esok.
Di sisi lain, 92,10% saham EDGE masih dikuasai oleh Digital Edge (Hong Kong) Ltd dan Digital Edge (HK) SPVI Limited, sedangkan sisa 7,9% saham disebut sebagai saham masyarakat.
Namun, berdasarkan data IDNFinancials.com, 7,5% saham EDGE dimiliki oleh UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.
Dengan kata lain, saham yang benar-benar dapat ditransaksikan dengan bebas oleh publik hanya 0,4%, menjadikan EDGE salah satu saham tidak likuid di BEI.
Sebagai catatan, EDGE didirikan sebagai perusahaan penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) pada 1994, sebelum akhirnya berubah haluan menjadi perusahaan data centre pada tahun 2020.
EDGE kini merupakan bagian dari ekosistem Digital Edge, yang merupakan mitra dan investor strategis Perseroan sejak debutnya di pasar modal Indonesia pada 2021 lalu.
Namun, kini terdapat perubahan strategi dalam grup Digital Edge, yang membuat kegiatan usaha EDGE akan ditopang oleh grup usaha tersebut, dan&nbsp;tak lagi memerlukan pendanaan publik.
Hal ini pada akhirnya mendorong Perseroan memutuskan untuk menghapus sahamnya dari papan BEI dan menjadi perusahaan tertutup.
Dengan aksi delisting ini, BEI akan kehilangan salah satu emiten data centre. Selain EDGE, hanya terdapat&nbsp;PT DCI Indonesia Tbk (DCII)&nbsp;dan&nbsp;PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA)&nbsp;yang fokus bergerak di sektor data centre.
Meski beberapa emiten konglomerasi besar masuk ke segmen tersebut&mdash;termasuk&nbsp;PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA),&nbsp;PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG),&nbsp;PT Astra International Tbk (ASII)&mdash;umumnya lini data centre hanya dikelola lewat usaha patungan.
Misalnya, SM+&nbsp;Data&nbsp;Centers yang dikelola DSSA dengan&nbsp;Korea Investment Real Asset Management (KIRA), Digital Realty Bersama milik konsorsium&nbsp;Saratoga dan Provident Capital, serta&nbsp;Equinix Indonesia milik JV ASII dan Equinix.&nbsp;(ZH)&nbsp;

Harga rata-rata saham EDGE sebelum disuspensi awal Februari hanya sekitar Rp4.768 per lembar.

EDGE delisting, pengendali pasang harga tender 140% lebih tinggi

JAKARTA &ndash; PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) mengungkapkan lebih banyak detail mengenai anak usaha barunya, PT Sinergi Inti Data Indonesia (SIDI), yang akan memasuki bisnis data centre.
Dalam keterbukaan informasi, Selasa (24/2), SIDI disebut telah mengelola sekitar 200 rak data center di Gedung Cyber I, Jakarta, yang terintegrasi dengan area operasional INET.
SIDI nantinya akan mengelola data centre miliknya sendiri, bahkan kini tengah mempersiapkan proyek green data center di lahan seluas 180&ndash;200 hektare di Purwakarta.
Hal ini sejalan dengan latar belakang pendirian SIDI oleh INET, yang utamanya ditujukan untuk mempersiapkan pembangunan serta pengelolaan fasilitas pusat data (data centre) berskala besar.
&ldquo;Perseroan memproyeksikan bahwa anak usaha ini akan mulai beroperasi secara penuh dan membukukan pendapatan komersial secara resmi pada kuartal ketiga tahun 2026,&rdquo; ungkap manajemen lebih lanjut.
Menurut Perseroan, langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi ekosistem grup perusahaan dalam industri infrastruktur digital nasional secara berkelanjutan.
INET juga mengaku &ldquo;sangat optimis&rdquo; bahwa SIDI akan &ldquo;segera memberikan kontribusi pendapatan yang memadai&rdquo; untuk Perseroan.
&ldquo;Besaran kontribusi ini diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan selesainya target pembangunan fisik di Purwakarta serta bertambahnya volume pelanggan dari kalangan korporasi besar,&rdquo; tutup manajemen.
Sebelumnya, IDNFinancials.com melaporkan bahwa INET telah mendirikan SIDI dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp22 miliar pada awal Februari (6/2) lalu.
INET menyetor Rp18,7 miliar, atau menjadi pemegang 85% saham SIDI, sedangkan 15% sisanya dimliki oleh PT Inti Pusat Data Nusantara (IPDN), yang menyetor Rp3,3 miliar. (ZH)

SIDI ditargetkan beroperasi pada kuartal III 2026, diharapkan bawa kontribusi signifikan bagi INET.

Anak usaha INET siap bangun data centre di Purwakarta

JAKARTA &ndash; PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) mendirikan anak usaha baru, PT Sinergi Inti Data Indonesia (SIDI), sebagai upaya ekspansi ke bisnis data centre, Jumat (6/2) pekan lalu.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), INET mengungkapkan bahwa SIDI didirikan dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp22 miliar.
INET menyetor Rp18,7 miliar, atau menjadi pemegang 85% saham SIDI, sedangkan 15% sisanya dimliki oleh PT Inti Pusat Data Nusantara (IPDN), yang menyetor Rp3,3 miliar.
Menurut situs resmi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), IPDN merupakan perusahaan data centre yang berdiri sejak 2024, dan berkantor di Jakarta Selatan.
&ldquo;Ini merupakan salah satu langkah strategis Perseroan untuk ekspansi usahanya, dengan pendirian anak usaha Perseroan, yaitu PT SIDI, yang akan berfokus untuk menjalankan usaha utamanya sebagai Data Center,&rdquo; jelas Muhammad Arif, Direktur Utama INET, dalam keterangan resminya.
Sebelum ekspansi ke lini bisnis baru tersebut, INET diketahui tengah mengembangkan jaringan FTTH di Bali, Lombok, hingga Kalimantan Barat, didanai oleh hasil penerbitan rights issue dan obligasi senilai total Rp4,2 triliun. (ZH)

INET gaet PT Inti Pusat Data Nusantara untuk mendirikan data centre, PT Sinergi Inti Data Indonesia.

INET ekspansi ke data centre, dirikan anak usaha Rp22 miliar

JAKARTA &ndash; PT Indointernet Tbk (EDGE), perusahaan data centre, telah mengungkapkan rencana aksi go-private atau voluntary delisting, sehingga sahamnya tak lagi terdaftar di papan Bursa Efek Indonesia (BEI).
&ldquo;Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah melakukan pengajuan suspensi saham kepada Bursa Efek Indonesia,&rdquo; ujar Donauly Elena Situmorang, Corporate Secretary EDGE, dalam surat tanggapan kepada BEI, Senin (9/1).
Merespon permintaan EDGE, BEI memberlakukan suspensi atau penghentian perdagangan sementara atas saham EDGE mulai hari ini, Selasa, 10 Februari 2026.
&ldquo;Bursa memutuskan untuk melakukan Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan (EDGE) di Seluruh Pasar efektif mulai Sesi Pra-Pembukaan Perdagangan Efek tanggal 10 Februari 2026,&rdquo; ujar pihak BEI dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/2).
Seminggu sebelum pengumuman aksi delisting, harga saham EDGE memang bergerak volatil.
Harganya melonjak pada awal Februari (2/2) lalu, naik 12,55% dalam sehari, sebelum merosot kembali hingga 7,88% dalam sepekan terakhir, dan ditutup di level Rp4.790 per lembar pada Senin (9/2).
Berdasarkan data BEI, hingga akhir Januari 2026, struktur pengendali saham EDGE terdiri dari Digital EDGE (Hongkong) Ltd dengan porsi 59,1%, serta Digital Edge (HK) SPVI Ltd 33%. Sementara itu, publik hanya memiliki 7,9% dari saham EDGE.
Sebagai catatan, penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham EDGE adalah DEA Top Co Limited &ndash; atau entitas terasosiasi Digital Edge, perusahaan data centre Asia-Pasifik yang berbasis di Singapura.
Sebagai catatan, EDGE didirikan sebagai perusahaan penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) pada 1994, sebelum akhirnya berubah haluan menjadi perusahaan data centre pada tahun 2020.
EDGE kini merupakan bagian dari ekosistem Digital Edge, yang merupakan mitra dan investor strategis Perseroan sejak debutnya di pasar modal Indonesia pada 2021 lalu.
Terbaru, Digital Edge tengah mengembangkan kampus data centre terbaru di Bekasi, yang digadang-gadang akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, dengan kapasitas 500 megawatt (MW).
Gedung pertama dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal IV 2026, sementara gedung kedua dan ketiga ditargetkan siap pada paruh pertama tahun depan (Q1 2027). (ZH)

EDGE melantai di BEI pada 8 Februari 2021 lalu, bagian dari ekosistem Digital Edge asal Singapura.

Emiten data centre EDGE siap delisting setelah lima tahun di bursa

JAKARTA &ndash; PT Indointernet Tbk (EDGE) telah menyuntikkan modal dengan total nilai Rp283 miliar kepada dua anak usahanya, PT PT Digital Gayana Ekagrata (DGE1) dan PT Digital Gayana Ekaprana (DGE2), Kamis (22/1) lalu.
Menurut keterangan resmi Perseroan, peningkatan modal ini kemudian akan digunakan untuk keperluan belanja modal kedua anak usaha tersebut.
&ldquo;Peningkatan modal pada DGE1 sejumlah Rp38 miliar, dan pada DGE2 sejumlah Rp245 miliar,&rdquo; jelas Donauly Elena Situmorang, Corporate Secretary EDGE, Senin (26/1).
Namun, ia menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi ini tak hanya DGE1 dan DGE2, namun juga PT Ekagrata Data Gemilang (EDG).
Sebagai catatan EDGE dikenal sebagai pemilik data centre Digital Edge Data Centre, atau EDGE DC.
Jaringan EDGE DC milik Perseroan kini memiliki dua fasilitas data centre yang berlokasi di pusat Jakarta, disebut EDGE1 dan EDGE2, dengan total kapasitas 4.600 rak dan 29 MW.
Di sisi lain, berdasarkan data IDNFinancials.com, pendapatan EDGE menurun signifikan hingga 22,6% secara tahunan pada akhir September 2025 lalu. Hal ini turut menambah tekanan pada laba bersihnya, yang ambles 53,8% menjadi Rp81,3 miliar. (ZH)

Masing-masing anak usaha EDGE DC terima modal Rp245 miliar dan Rp38 miliar.

EDGE suntik modal Rp283 miliar untuk dua anak usaha

JAKARTA &ndash; PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) mengungkapkan rencana transformasi bisnis melalui diversifikasi ke berbagai segmen baru yang bernilai tinggi, seperti logistics park, data center, dan ultra-luxury hospitality.
Ketiga segmen baru tersebut dipilih berdasarkan tren permintaan yang meningkat, serta potensi pertumbuhan di masa depan, sehingga dapat mendongkrak pendapatan berulang (recurring income) Perseroan ke depannya.
Manajemen merencanakan tahap awal rencana strategis ini akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2026, dengan pengembangan data center dan akomodasi super mewah di kawasan yang berada di pusat aktivitas bisnis.
Namun, secara umum, Perseroan menilai bahwa transformasi digital, pertumbuhan ekonomi perkotaan, serta meningkatnya kesadaran terhadap kualitas hidup akan mendorong permintaan signifikan untuk ketiga segmen tersebut.
&ldquo;Dengan pengalaman TRINLAND dalam mengembangkan proyek properti yang terintegrasi dan berkualitas tinggi, kami optimistis langkah diversifikasi ini akan menjadi motor pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi Perseroan,&rdquo; ujar Co-Founder &amp; Group CEO TRIN, Ishak Chandra.
Sebagai catatan, langkah transformasi dan diversifikasi ini seiring masuknya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anak pengusaha Hashim Djojohadikusumo dan keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai komisaris utama.
&ldquo;Masuknya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai strategic partner dan komisaris utama dinilai membawa perspektif strategis baru yang turut memperkaya arah pengembangan bisnis Perseroan ke depan,&rdquo; ujar manajemen dalam siaran resmi, Senin (22/12).
Hingga akhir tahun 2025 ini, TRIN diketahui masih dalam proses pengembangan kawasan lain seperti Sequoia Hills Sentul&nbsp;bersama entitas milik Tommy Soeharto&nbsp;PT Intralink Golf Resorts Tbk (GOLF), Holdwell Business Park, dan Tanamori Labuan Bajo. (ZH)

TRIN menyasar segmen bernilai tinggi, seperti logistics park, data center, dan luxury hospitality.

Anak Hashim masuk jadi komut, TRIN ekspansi mulai kuartal I 2026

JAKARTA &ndash; Empat sektor komoditas diproyeksi akan ikut tersengat sentimen positif dari tren menjamurnya data centre sebagai infrastruktur digital global dan reli saham-saham terkait AI di Amerika Serikat (AS).
Prediksi ini dikemukakan oleh Jeff Currie, mantan Kepala Riset Komoditas Global Goldman Sachs, pekan lalu (12/11), seperti dikutip dari Business Insider.
Menurutnya, investasi pada saham AI seharusnya dimulai dari komoditas dasar yang &ldquo;klasik&rdquo; dan menopang data centre, seperti gas alam, logam dasar, logam mulia, dan minyak mentah.
Menurutnya, gas alam akan menjadi sumber energi penggerak turbin gas data centre, sedangkan minyak mentah akan menjadi bahan baku listrik untuk data centre.
Selain itu, logam dasar seperti tembaga, baja, aluminium, serta logam mulia seperti emas, perak, dan paladium juga memiliki kegunaan yang luas sebagai komponen data centre, misalnya untuk grid.
Dari keempat sektor tersebut, sektor logam mulia, terutama emas, memang sudah menunjukkan tren bullish yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir.
Namun, perlu dicatat bahwa emas memang tidak melulu diminati sebagai aset investasi, namun juga sebagai bahan baku dalam industri, meski porsinya sangat sedikit.
&ldquo;Emas yang keluar dari mulut tambang itu 80% dibeli untuk investasi, sedangkan yang dibeli untuk kebutuhan industri itu cuma 20%,&rdquo; jelas Helmi Arman, Chief Economist Citi Indonesia, pada IDNFinancials.com saat ditemui di Media Gathering awal November lalu (5/11).
Sejalan dengan proyeksi Jeff Currie, laporan riset Citigroup juga memberikan outlook positif bagi sektor logam industri seperti tembaga dan aluminium dalam beberapa tahun depan, seiring dengan potensi pemulihan ekonomi AS.
Namun, tak seperti saham-saham AS di sektor emas yang meroket 128,33% sejak awal tahun, atau tembaga yang naik 33,04%, saham-saham migas AS hanya menunjukkan kenaikan moderat 7,53% &ndash; kalah dari performa S&amp;P500 yang sudah tumbuh 14%.
Di sisi lain, di Indonesia, performa saham emiten migas seperti PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), bertumbuh sekitar 15% dan 8% sejak awal tahun hingga pukul 13.33 WIB hari ini, Senin (17/11).
Bahkan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), emiten migas hulu milik Happy Hapsoro menunjukkan lonjakan lebih dari 600% sejak pencatatannya di awal tahun.
Selain itu, seperti yang diberitakan IDNFinancials.com kemarin (15/11), beberapa saham emiten penambangan dan perdagangan emas, seperti&nbsp; PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) dan&nbsp;PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA)&nbsp;juga tercatat melonjak tajam sejak awal tahun.
Sementara itu, saham-saham logam dasar non-emas, seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), &nbsp;PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR), dan&nbsp;PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS) juga melesat, dengan beberapa prospek operasional tambang dan smelter yang menjanjikan. (ZH)

Menurut Jeff Currie, empat komoditas klasik AS seharusnya jadi arah investasi data centre dan AI.