JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi persetujuan pemegang saham untuk menjalankan restrukturisasi sebagai bagian dari langkah perseroan memperbaiki kondisi internal dan kinerja keuangan.Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTPP pada Selasa (15/9).Pemegang saham menyetujui usulan restrukturisasi yang diajukan perseroan. RUPSLB juga memberikan wewenang kepada pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan terbesar untuk menyetujui perubahan metode restrukturisasi apabila diperlukan.Keputusan tersebut mendapat dukungan 3.175.987.651 saham atau 98,628095% dari total suara yang diberikan dalam RUPSLB.Seperti diberitakan IDNFinancials sebelumnya, restrukturisasi ini berkaitan dengan kesepakatan PTPP bersama empat bank kreditur melalui Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan nilai total mencapai Rp18,2 triliun.PTPP menandatangani MRA tersebut pada Kamis (10/9/2026) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan hingga Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).PTPP menutup sesi perdagangan dengan tren negatif. Berdasarkan data pasar per 16 September 2026, saham emiten BUMN karya ini melemah 3,47% atau turun 7,00 poin dalam kurun waktu lima hari terakhir.Dalam aktivitas perdagangan terbarunya, PTPP dibuka pada level 198,00. menyentuh level terendahnya di 195,00, yang sekaligus menjadi harga penutupan.(DH)

PTPP mendapat restu pemegang saham untuk merestrukturisasi utang Rp18,2 triliun.

PTPP kantongi restu RUPSLB untuk restrukturisasi Rp18,2 triliun

JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan total nilai Rp18,2 triliun bersama empat bank kreditur.Kesepakatan tersebut ditandatangani pada Kamis (10/9) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan per Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad mengatakan restrukturisasi dilakukan bersamaan dengan transformasi bisnis dan keuangan perseroan.“Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk melakukan restrukturisasi atas utang Perseroan yang disertai dengan transformasi bisnis dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh utang kepada Kreditur,” ujar Faizal, dalam keterbukaan informasi, Jumat (11/9).Dalam skema restrukturisasi tersebut, kewajiban PTPP sebesar Rp18,2 triliun dikelompokkan ke dalam sejumlah fasilitas.Struktur tersebut mencakup utang atau pembiayaan yang dikecualikan, Tranche A dengan tenor hingga 15 tahun, Tranche B dengan tenor hingga lima tahun, serta Tranche C yang pembayarannya dilakukan secara bertahap selama 18 bulan.“Restrukturisasi ini diharapkan memberikan ruang bagi PTPP untuk memperbaiki struktur keuangannya sekaligus menjalankan transformasi bisnis,” ujarnya.Menurut Faizal, kesepakatan dengan para kreditur diharapkan memberikan dampak positif terhadap proses restrukturisasi keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha perseroan.“Dengan dilakukannya penandatanganan MRA ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan serta bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan ke depannya,” katanya.Pada perdagangan sesi satu hari ini, Jumat (11/9), harga saham PTPP turun 2,48% ke level Rp197 per lembar.Dalam sebulan terakhir saja, saham PTPP turun 3,43% dan merosot hingga 52,42% sejak awal 2026. (DK)

Restrukturisasi utang Perseroan dilakukan seiring transformasi bisnis perusahaan.

PTPP restrukturisasi utang Rp18,2 triliun dari 4 bank BUMN

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut cicilan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh berada di kisaran Rp1 triliun per tahun setelah pemerintah melakukan restrukturisasi.Restrukturisasi utang tersebut memiliki tenor hingga 80 tahun. Purbaya mengatakan nilai cicilan dapat berubah setiap tahun sesuai dengan skema pembayaran.“Total utang besar, tapi sudah direstrukturisasi 80 tahun, cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.Menurut Purbaya, skema tersebut membuat beban pembayaran utang Whoosh lebih ringan dari perkiraan. Dengan nilai cicilan tersebut, Kementerian Keuangan masih dapat menangani kewajiban proyek kereta cepat tersebut.Kementerian Keuangan sebelumnya menyiapkan perusahaan special vehicle mission (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola utang KCJB setelah tanggung jawabnya beralih kepada pemerintah.Purbaya menyebut Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai dua opsi SMV yang dapat menjalankan mandat tersebut.Namun, pemerintah masih mengevaluasi kebutuhan pengelolaan utang berdasarkan beban pembayaran setiap tahun. Jika cicilan tetap berada di kisaran Rp1 triliun, Purbaya membuka kemungkinan hanya menggunakan satu SMV.“Saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa. Kalau segini saja cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya menambahkan.Utang Whoosh Beralih ke KemenkeuPemerintah merencanakan pengalihan tanggung jawab pengelolaan utang KCJB dari Danantara kepada Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.Setelah mengambil alih pengelolaan utang, Purbaya juga berencana memperluas jaringan Whoosh ke wilayah lain di Pulau Jawa.Ia menargetkan jalur kereta cepat dapat diperpanjang hingga Jawa Timur. Purbaya mengaku telah membahas rencana tersebut dengan Menteri Keuangan China.“Nanti kami tarik ke Jawa Timur. Kan jadi punya saya (pemerintah), punya SMV kan itu kereta cepatnya. Kami akan tarik ke Jawa Timur. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan China dan siapa yang berwenang di sana, sepertinya mereka tertarik,” tuturnya.Sebelumnya, Purbaya menyatakan keterlibatan SMV atau BLU di bawah Kementerian Keuangan dalam restrukturisasi utang Whoosh berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp800 miliar per tahun.(DH)Ia juga menilai SMV atau BLU Kementerian Keuangan memiliki kapasitas untuk menangani utang tersebut.Purbaya menyebut salah satu perusahaan SMV mampu mencatat keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun.(DH)

Purbaya mengungkap tenor utang Whoosh mencapai 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 triliun.

Utang Whoosh direstrukturisasi 80 tahun, cicilan Rp1 triliun

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatat kemajuan dalam restrukturisasi utang setelah pemegang obligasi menyetujui seluruh usulan restrukturisasi Obligasi III Tahap IV Tahun 2019 dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), Kamis (3/9).Salah satu keputusan RUPO tersebut adalah perpanjangan tenor obligasi. Persetujuan ini menjadi langkah lanjutan perseroan dalam menyelesaikan restrukturisasi utang sekaligus memperbesar peluang pembukaan kembali perdagangan saham WSKT.Sebelumnya, WSKT telah menjalankan Master Restructuring Agreement (MRA) bersama 21 bank. Sejak akhir 2023, perseroan memangkas total utang 20,8% menjadi Rp66,5 triliun dari sekitar Rp84 triliun.Direktur Keuangan WSKT, Wiwi Suprihatno, mengatakan perseroan akan terus memperkuat struktur keuangan dan memenuhi kewajiban yang masih tersisa.“Kami akan terus konsisten memenuhi kewajiban yang tersisa. Langkah ini sebagai tanggung jawab sekaligus dukungan terhadap mitra yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan beragam proyek infrastruktur,” ujar Wiwi dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Selain utang perbankan, WSKT memangkas utang vendor past due sebesar 97,1% menjadi Rp48 miliar pada semester I 2026 dari Rp2,13 triliun pada 2022. Perseroan juga telah menyelesaikan seluruh kewajiban pajak past due sejak 2024.Perbaikan struktur keuangan berjalan seiring dengan pertumbuhan operasional. Pendapatan usaha WSKT pada semester I 2026 mencapai Rp4,92 triliun, tumbuh 58,49% secara tahunan dari Rp3,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.Pertumbuhan pendapatan terutama berasal dari produksi proyek Sekolah Rakyat dan jaringan irigasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).Hingga Juni 2026, WSKT membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) Rp5,1 triliun. Perolehan tersebut didominasi proyek konektivitas sebesar 45,6%, disusul infrastruktur air 21,7%.Untuk menjaga arus kas, WSKT selektif memilih proyek dan menghindari skema turnkey maupun investasi. Perseroan memprioritaskan proyek dengan skema pembayaran bulanan dan uang muka.Ke depan, WSKT akan kembali fokus pada bisnis inti sebagai kontraktor murni. Perseroan juga terus berkomunikasi dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait optimalisasi aset tol dan peta jalan konsolidasi BUMN konstruksi.Suspensi SahamDari sisi pasar modal, saham WSKT masih dalam status suspensi. BEI menghentikan perdagangan saham perseroan di seluruh pasar sejak Mei 2023.Hingga akhir 2025, masa suspensi telah mencapai 32 bulan, melampaui batas 24 bulan yang menjadi salah satu ketentuan dalam potensi delisting.Hingga Juni 2026, restrukturisasi utang perbankan Waskita telah rampung 100%, sedangkan restrukturisasi obligasi mencapai 75%. Persetujuan RUPO atas Obligasi III Tahap IV Tahun 2019 menjadi perkembangan lanjutan dalam penyelesaian restrukturisasi obligasi.(DH)

Persetujuan RUPO memperkuat restrukturisasi utang WSKT dan membuka peluang pencabutan suspensi saham