JAKARTA &ndash; PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) berencana menghapus saham Perseroan dari papan Bursa Efek Indonesia (delisting) dan menjadi perusahaan tertutup (going private).
Aksi delisting dan go private ini diambil Perseroan sebagai langkah restrukturisasi grup usaha dengan mempertimbangkan efisiensi operasional dan pengelolaan aset dalam grup.
Sebagai catatan, IBST merupakan anak usaha tidak langsung PT Sarana Menara Nusantara (TOWR) melalui PT iForte Solusi Infotek (iForte), menjadikannya bagian dari lengan infrastruktur telekomunikasi Grup Djarum.
iForte tercatat baru rampung mengakuisisi 99,95% saham IBST pada Juli 2024 lalu. Namun, aksi pengalihan kembali saham (refloat) tak kunjung menunjukkan kemajuan, sehingga porsi masyarakat tetap 0,05%.
&ldquo;Mempertimbangkan hal-hal di atas (termasuk perkembangan pemenuhan kewajiban Refloat oleh Iforte tersebut di atas), Perseroan memutuskan untuk mengajukan Rencana Go Private dan Delisting,&rdquo; ujar manajemen dalam keterangan resmi, Selasa (21/4).
iForte, selaku pengendali IBST, akan menggelar tender sukarela untuk sisa saham yang masih dimiliki publik, dan telah menetapkan harga penawaran sebesar Rp5.400 per lembar.
Saham IBST terakhir tercatat ditutup di level Rp8.475 per lembar pada Senin (20/4), setelah naik 71,21% sejak awal tahun.
Berdasarkan keterangan resmi Perseroan, rencana delisting dan go private ini akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan digelar hari ini, Selasa (21/4).
Setelah disetujui, Perseroan memproyeksikan masa tender sukarela pada Juli 2026, dan saham baru resmi dihapus dari papan bursa pada 8 April 2027.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, IBST adalah emiten kedua dari Grup Djarum yang merencanakan delisting dan go private tahun ini setelah anak Grup Protelindo PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR).
Alasannya pun serupa, yaitu pertimbangan bahwa SUPR diproyeksikan tidak akan dapat memenuhi ketentuan free float minimum yang ditetapkan BEI. (ZH)

Baru diakuisisi 2 tahun, emiten Grup Djarum IBST rencanakan delisting menyusul SUPR.

Emiten Grup Djarum umumkan aksi delisting lagi, kali ini IBST

JAKARTA &ndash; PT Indointernet Tbk (EDGE), perusahaan data centre di bawah Digital Edge Group, merencanakan tender sukarela dengan harga premium hingga Rp11.500 per lembar.
Padahal, rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham EDGE di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya mencapai Rp4.768 per lembar.
Bahkan, meski&nbsp;saham EDGE telah disuspensi sejak 10 Februari lalu, saat itu pun harga saham Perseroan ditutup hanya di level Rp4.790 per lembar.
Dengan kata lain, terdapat premium sekitar 140% dari harga saham EDGE. &ldquo;Harga penawaran sebesar Rp11.500 per saham adalah harga yang lebih menarik dibandingkan harga historis Perseroan,&rdquo; ujar manajemen dalam prospektus.
Keputusan ini masih harus menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 21 April 2026 esok.
Di sisi lain, 92,10% saham EDGE masih dikuasai oleh Digital Edge (Hong Kong) Ltd dan Digital Edge (HK) SPVI Limited, sedangkan sisa 7,9% saham disebut sebagai saham masyarakat.
Namun, berdasarkan data IDNFinancials.com, 7,5% saham EDGE dimiliki oleh UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.
Dengan kata lain, saham yang benar-benar dapat ditransaksikan dengan bebas oleh publik hanya 0,4%, menjadikan EDGE salah satu saham tidak likuid di BEI.
Sebagai catatan, EDGE didirikan sebagai perusahaan penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) pada 1994, sebelum akhirnya berubah haluan menjadi perusahaan data centre pada tahun 2020.
EDGE kini merupakan bagian dari ekosistem Digital Edge, yang merupakan mitra dan investor strategis Perseroan sejak debutnya di pasar modal Indonesia pada 2021 lalu.
Namun, kini terdapat perubahan strategi dalam grup Digital Edge, yang membuat kegiatan usaha EDGE akan ditopang oleh grup usaha tersebut, dan&nbsp;tak lagi memerlukan pendanaan publik.
Hal ini pada akhirnya mendorong Perseroan memutuskan untuk menghapus sahamnya dari papan BEI dan menjadi perusahaan tertutup.
Dengan aksi delisting ini, BEI akan kehilangan salah satu emiten data centre. Selain EDGE, hanya terdapat&nbsp;PT DCI Indonesia Tbk (DCII)&nbsp;dan&nbsp;PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA)&nbsp;yang fokus bergerak di sektor data centre.
Meski beberapa emiten konglomerasi besar masuk ke segmen tersebut&mdash;termasuk&nbsp;PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA),&nbsp;PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG),&nbsp;PT Astra International Tbk (ASII)&mdash;umumnya lini data centre hanya dikelola lewat usaha patungan.
Misalnya, SM+&nbsp;Data&nbsp;Centers yang dikelola DSSA dengan&nbsp;Korea Investment Real Asset Management (KIRA), Digital Realty Bersama milik konsorsium&nbsp;Saratoga dan Provident Capital, serta&nbsp;Equinix Indonesia milik JV ASII dan Equinix.&nbsp;(ZH)&nbsp;

Harga rata-rata saham EDGE sebelum disuspensi awal Februari hanya sekitar Rp4.768 per lembar.

EDGE delisting, pengendali pasang harga tender 140% lebih tinggi

JAKARTA &ndash; PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), salah satu emiten di bawah Grup Protelindo milik Grup Djarum, mengumumkan rencananya untuk go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam keterangan resminya, manajemen menyebut bahwa keputusan ini diambil mengingat SUPR diproyeksikan tidak akan dapat memenuhi ketentuan free float 7,5% yang ditetapkan BEI.
Sebagai catatan, SUPR telah dijatuhi penghentian perdagangan sementara (suspensi) sejak April 2025 lalu oleh pihak otoritas BEI karena tidak terpenuhinya ketentuan batas minimal free float 7,5% tersebut.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, hingga akhir Februari 2026, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo tercatat masih menguasai 97,3% saham SUPR.
Selain itu, entitas anaknya, PT Iforte Solusi Infotek, juga memiliki 2,6% saham SUPR, menjadikan porsi free float emiten ini hanya sebesar 0,1%.
Sebenarnya, pada Juli 2025, Protelindo melaporkan telah menjual 500 ribu lembar saham SUPR kepada investor pihak ketiga pada 6 Mei 2025. Namun, jumlah tersebut tak signifikan untuk mendilusi kepemilikan Protelindo dalam SUPR.
Oleh karena itu, mempertimbangkan free float yang jauh dari ambang batas ketentuan, serta evaluasi strategi bisnis, pengelolaan aset, dan operasional jangka panjang yang lebih efisien, SUPR mengajukan rencana go private dan delisting.
Menyusul keputusan ini, Protelindo sebagai pemegang saham pengendali akan menggelar penawaran tender sukarela (VTO). Pihaknya telah memasang harga di level Rp45.000 per lembar, yang dinilai telah mengikuti ketentuan POJK 45/2024.
&ldquo;Dalam hal Rencana Go Private dan Delisting disetujui dalam RUPSLB, maka para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam VTO akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup,&rdquo; jelas manajemen.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mengenai aksi go private dan delisting ini akan digelar pada Rabu, 20 Mei 2026 mendatang.
Namun, penyelesaian proses delisting ini diproyeksikan akan memakan waktu setahun. Masa tender sukarela diperkirakan akan berlangsung selama Juni-Juli 2026, dan SUPR baru akan efektif terhapus dari papan bursa pada Februari-Maret 2027. (ZH)

Tender offer sukarela akan digelar Protelindo sebagai pengendali pada Juni-Juli di harga Rp45.000.

Free float hanya 0,1%, entitas Grup Djarum SUPR delisting

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan rencana aksi baru untuk memfasilitasi investor di tengah kekhawatiran akan porsi saham publik (free float) yang terlalu rendah di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Seperti diketahui BEI akan meningkatkan ambang batas porsi free float, dari 7,5% menjadi 15%. Kini, Friderica &ldquo;Kiki&rdquo; Widyasari, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menyebutkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan batas free float 15% akan diberikan notasi khusus.
Ia mengakui bahwa para emiten diperkirakan baru dapat memenuhi aturan free float 15% secara bertahap. &ldquo;Baik di tahun pertama, maupun di tahun kedua,&rdquo; tambahnya.
Namun, dalam masa transisi mencapai free float 15% tersebut, regulator akan tetap memberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang belum memenuhi syarat.
&ldquo;Jadi, ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan,&rdquo; ujarnya saat konferensi pers di BEI, Jumat (20/2).
Menurut Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, peraturan notasi khusus ini akan mulai berlaku efektif setelah penyesuaian peraturan IA BEI disetujui OJK.
&ldquo;Sesuai dengan target, peraturan itu sudah akan efektif di bulan Maret nanti,&rdquo; jelas Jeffrey kepada awak media, Jumat (20/2).
Meski pihak bursa telah menyediakan &ldquo;hot desk&rdquo; sebagai sarana diskusi bagi emiten yang hendak memenuhi persyaratan free float 15% tersebut, Jeffrey tidak memungkiri adanya potensi delisting sebagai exit policy.
&ldquo;Potensi tersebut ada, tetapi itu tentu effort terakhir yang kita harapkan.&nbsp;Tentu masih ada waktu untuk bisa memenuhi itu,&rdquo; ujarnya. Namun, tenggat waktu pemenuhan ini, menurut Jeffrey, masih dalam proses diskusi dengan asosiasi terkait.
Di sisi lain, seperti yang diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, penyesuaian batas porsi free float di BEI dapat memaksa pasar menyerap Rp187 triliun.
Namun, Jeffrey menegaskan bahwa dialog dan proposal yang tengah diajukan BEI ke MSCI dan FTSE adalah salah satu upaya menyeimbangkan potensi penambahan supply dan demand di pasar modal.
&ldquo;Dengan demikian, kita harapkan tidak hanya dana asing bertahan di pasar kita, tetapi akan ada dana asing baru yang masuk, inflow baru masuk.&nbsp;Itu tentu akan menjadi potensi penambahan demand,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, Jeffrey juga menyoroti keputusan pemerintah yang telah melonggarkan dana pensiun dan asuransi untuk melakukan aktivitas investasi di bursa saham.
&ldquo;Selain itu pertumbuhan retail kita.&nbsp;Sampai dengan hari ini, sejak awal tahun 2026 sudah ada 1,9 juta investor retail baru. Itu juga akan menjadi potensi penambahan demand kita,&rdquo; tegasnya. (ZH)

Pemenuhan free float 15% bertahap, OJK akan berikan notasi khusus. Potensi delisting masih ada.