SYDNEY - Australia will require liquefied natural gas (LNG) exporters to allocate 20% of new supply for domestic market needs, as part of efforts to curb prices and prevent gas shortages along the east coast.
Energy Minister Chris Bowen and Resources Minister Madeleine King said in Sydney on Thursday (6/5) that the new policy will apply to new contracts as well as the spot market starting from 1 July 2027.
According to Bloomberg data, Australia is currently the world&rsquo;s second-largest LNG exporter, particularly after supply from Qatar declined following the Middle East conflict.
However, all 10 of its export terminals are located in the west and north of the country, while gas reserves on the east coast continue to decline and new project developments face strong opposition.
The new policy is expected to significantly affect three major projects in Queensland &mdash; Australia Pacific LNG, Gladstone LNG, and QCLNG &mdash; along with shareholders such as ConocoPhillips, Shell, Origin Energy, and Santos.
The policy comes after the government decided to scrap plans to impose a new tax on gas exports in next week&rsquo;s budget, despite pressure from voters and activists.
Several domestic institutes have questioned the effectiveness of the policy in generating additional state revenue.
In addition, although the measure is intended to safeguard domestic supply, BloombergNEF analyst Sahaj Sood also doubted whether supply from operational hubs could quickly reach southern Australia during periods of high demand, due to limited pipeline capacity. (DK/ZH)

New Australian policy aims to curb gas prices and prevent supply shortages.

Australia mandates 20% LNG supply for domestic market

TIONGKOK - Aktivitas manufaktur China diperkirakan kembali menyusut pada Februari, menandai kontraksi dua bulan berturut-turut di tengah lemahnya permintaan domestik dan investasi.
Menurut survei Reuters terhadap 27 ekonom memproyeksikan indeks manajer pembelian (PMI) resmi turun ke 49,1 dari 49,3 pada Januari, tetap di bawah ambang 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi. Data tersebut dijadwalkan rilis Rabu.
PMI sempat keluar dari zona kontraksi pada Desember dengan naik ke 50,1 setelah delapan bulan tertekan, namun sepanjang 2025 sektor manufaktur masih lesu, mengutip dari Reuters.
Penyesuaian musiman untuk libur Tahun Baru Imlek, yang berlangsung sembilan hari pada 15- 23 Februari, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak penutupan pabrik secara luas.
Pembuat kebijakan menahan stimulus tambahan pada kuartal akhir 2025, optimistis ekonomi terbesar kedua dunia itu mampu mencapai target pertumbuhan sekitar 5% berkat ekspor rekor dan upaya diversifikasi pasar di tengah tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
Namun ekonom memperkirakan pertumbuhan kuartal I 2026 tetap lemah tanpa dukungan kebijakan baru.
Langkah seperti pemangkasan suku bunga terbatas atau penurunan giro wajib minimum bank dinilai tak banyak mengangkat ekonomi, setelah pelonggaran serupa pasca pandemi COVID-19 hanya memberi dampak terbatas.
Perdana Menteri Li Qiang dijadwalkan mengumumkan target pertumbuhan resmi 2026 pada pembukaan sidang tahunan parlemen pekan ini.
Jajak pendapat Reuters sebelumnya memperkirakan pertumbuhan melambat ke 4,5% tahun ini dan bertahan di level tersebut pada 2027.
Biro Politik Partai Komunis pekan lalu menjanjikan kebijakan ekonomi yang lebih proaktif untuk menstabilkan lapangan kerja dan mendorong permintaan domestik.
Analis juga memperkirakan pemerintah akan kembali menegaskan komitmen mengatasi kelebihan kapasitas industri, termasuk pengurangan subsidi dan penerapan batas bawah harga di lebih banyak sektor. (DK)

Permintaan lemah tekan manufaktur; PMI diperkirakan di bawah 50 untuk bulan kedua.