KUALA LUMPUR - Malaysia dinilai memasuki krisis minyak global saat ini dari posisi yang cukup kuat, ditopang pertumbuhan ekonomi yang solid, aktivitas investasi yang tinggi, serta neraca pembayaran yang sehat, menurut Standard Chartered Bank.Dalam riset tertanggal 15 Mei, Standard Chartered menyebut ekonomi Malaysia tumbuh 5,4% secara tahunan pada kuartal I-2026.Seperti dikutip BUSINESSTODAY, pertumbuhan tersebut didorong permintaan domestik yang tetap kuat, ekspor yang resilien, serta peningkatan investasi seiring berlanjutnya siklus ekspansi teknologi global.Meski pertumbuhan secara kuartalan stagnan setelah mencatat ekspansi selama 12 kuartal berturut-turut, Standard Chartered tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2026 sebesar 4,5%.Bank tersebut menilai ekspor jasa dan investasi swasta menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun.Sektor pariwisata dan layanan informasi-komunikasi memberikan kontribusi besar terhadap ekspansi ekonomi.Ekspor jasa tercatat menyumbang 2,1 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB kuartal I-2026, jauh di atas rata-rata 0,2 poin persentase pada periode 2017&ndash;2019.Sementara itu, investasi swasta dan publik masing-masing memberikan kontribusi sekitar 0,6 poin persentase lebih tinggi dibanding rata-rata sebelum pandemi.Kenaikan tersebut terutama didorong permintaan terkait pusat data dan peran Malaysia dalam rantai pasok elektronik global.Standard Chartered memperkirakan aktivitas investasi akan tetap kuat sepanjang 2026, ditopang arus investasi asing langsung (FDI) yang tinggi serta persetujuan investasi yang mencapai rekor RM427 miliar pada 2025.Sektor manufaktur juga mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,9% secara tahunan.Produksi elektronik melonjak 16%, menjadi laju tercepat sejak 2022, seiring tingginya permintaan global terhadap semikonduktor dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).Laporan itu juga menyoroti meningkatnya kontribusi sektor informasi dan komunikasi yang menyumbang 0,6 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I.Dari sisi konsumsi, belanja rumah tangga dinilai tetap kuat berkat pertumbuhan upah, dukungan kebijakan berbasis pendapatan, serta program bantuan tunai pemerintah.Standard Chartered menilai program subsidi bahan bakar BUDI95 akan membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya harga minyak dan membatasi tekanan terhadap konsumsi.Di sektor eksternal, Malaysia mencatat surplus transaksi berjalan sebesar 3% terhadap PDB pada kuartal I-2026.Neraca jasa Malaysia juga tetap surplus untuk kuartal ketiga berturut-turut, didorong peningkatan penerimaan sektor pariwisata dan ekspor jasa manufaktur serta layanan infokom.Bank tersebut menyebut posisi neraca pembayaran Malaysia masih sehat di level 3,2% terhadap PDB meskipun terdapat arus keluar pada pos &ldquo;errors and omissions&rdquo;. Sebagian besar komponen lain tetap mencatat arus masuk positif.Investor asing juga terus memborong saham dan obligasi Malaysia sepanjang kuartal berjalan.Selain itu, investor domestik mulai merepatriasi kepemilikan saham luar negeri untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir.Standard Chartered mempertahankan pandangan positif terhadap ringgit karena fundamental domestik yang kuat, arus devisa yang sehat, serta partisipasi investor asing yang terus berlanjut di pasar keuangan Malaysia.Lembaga riset itu juga menilai Bank Negara Malaysia kini mulai lebih fokus pada pengendalian inflasi setelah pertemuan kebijakan moneter terbaru.Perubahan kecil dalam pernyataan bank sentral, termasuk penggunaan frasa &ldquo;appropriate and consistent&rdquo; menggantikan &ldquo;appropriate and supportive&rdquo;, dinilai mengindikasikan pergeseran dari sikap netral.Menurut Standard Chartered, peluang kenaikan suku bunga kini meningkat apabila tekanan inflasi terus meluas dalam beberapa kuartal mendatang. (DK)

Ekonomi Malaysia tetap solid ditopang investasi, ekspor jasa, dan surplus transaksi berjalan.

Standard Chartered: Malaysia memasuki krisis minyak global

TIONGKOK - Imbal hasil obligasi China semakin menyimpang dari negara-negara lain karena pemulihan ekonomi yang rapuh dan likuiditas pasar yang melimpah membuat imbal hasil domestik tetap tertekan, meskipun terjadi aksi jual obligasi secara global.
Seperti dikutip Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah China bertenor 10 tahun turun lebih dari tiga basis poin minggu ini menjadi 1,73% per Selasa, level terendah sejak pertengahan Agustus tahun lalu.
Kondisi ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat dan Jepang, di mana imbal hasil dengan tenor serupa justru melonjak dalam beberapa waktu terakhir akibat meningkatnya kekhawatiran bahwa inflasi yang semakin cepat akan memaksa bank sentral menaikkan suku bunga.
Ekonomi China mencatat perlambatan luas pada konsumsi, investasi, dan produksi industri pada bulan April, menurut data resmi yang dirilis Senin, sehingga memperkuat seruan untuk kebijakan yang lebih mendukung.
Permintaan obligasi domestik juga ditopang oleh ketahanan China terhadap lonjakan harga minyak, berkat investasi jangka panjang pada energi terbarukan dan upaya menjaga pasokan energi yang stabil.
Obligasi China tetap tangguh di tengah aksi jual global karena komitmen bank sentral untuk menjaga likuiditas yang memadai, pemulihan pertumbuhan yang belum sepenuhnya kuat, serta inflasi yang relatif terkendali, kata Wee Khoon Chong, ahli strategi pasar Asia-Pasifik senior di BNY.
Dalam laporan kebijakan moneter kuartalan terbarunya, People&rsquo;s Bank of China menegaskan kembali komitmennya untuk menerapkan kebijakan &ldquo;longgar secara moderat&rdquo; dan menjaga likuiditas tetap longgar guna mendukung pertumbuhan.
Selisih imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun antara AS dan China melebar menjadi hampir 300 basis poin, tertinggi sejak awal 2025.
Sementara itu, diskon imbal hasil China terhadap Jepang juga melebar menjadi 102 basis poin, sekitar lima kali lipat dibanding akhir 2025.
Serena Zhou, ekonom senior China di Mizuho Securities, memperkirakan perbedaan ini akan memberikan tekanan pada yuan.
&ldquo;Melebarnya selisih suku bunga AS&ndash;China kemungkinan akan melemahkan ekspektasi apresiasi yuan, sehingga selisih antara nilai spot yuan dan kurs referensi resmi dapat menyempit secara bertahap,&rdquo; ujarnya.
Yuan di pasar onshore tidak banyak berubah di level 6,8102 per dolar pada hari Rabu.
Mata uang ini naik 2,6% sepanjang tahun ini dan menjadi kinerja terbaik di Asia terhadap dolar AS.
People&rsquo;s Bank of China menetapkan kurs referensi yuan di 6,8397 per dolar, lebih lemah dibanding 6,8375 pada hari Selasa. (DK)

Imbal hasil obligasi China turun ke level terendah karena ekonomi melambat.

Imbal hasil obligasi China turun, berlawanan dengan tren AS dan Jepang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 sebesar 5,61% terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, seiring terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik.
Dalam keterangannya saat wawancara dengan tvOne pada Kamis (14/5), Menkeu menyampaikan, &ldquo;Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan.&rdquo;
Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, investasi berkontribusi sebesar 1,79%, sementara belanja pemerintah menyumbang 1,26%.
Menkeu juga menekankan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi perlu dipahami dari kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
&ldquo;Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,&rdquo; jelasnya, dalam siaran pers di laman resmi kemenkeu.go.id.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan realisasi anggaran agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
Menurutnya, pola belanja yang sebelumnya cenderung menumpuk di akhir tahun kini diarahkan untuk terealisasi lebih awal sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.
Pemerintah juga terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat, antara lain melalui percepatan belanja Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan program-program prioritas nasional sejak awal tahun. (DK)

Ekonomi RI tumbuh 5,61% ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja negara.

Purbaya: Daya beli masyarakat tetap kuat, dorong pertumbuhan ekonomi

WASHINGTON - ECB berpotensi menaikkan suku bunga jika harga minyak tetap tinggi dalam waktu lama.
Anggota Dewan Gubernur European Central Bank sekaligus Gubernur Bank Sentral Yunani Yannis Stournaras memperingatkan bahwa bank sentral Eropa mungkin terpaksa menaikkan suku bunga apabila harga minyak dunia tetap berada di level tinggi.
Dalam wawancara yang dikutip Athens News Agency, Stournaras mengatakan kondisi ekonomi saat ini bergerak menuju skenario yang lebih buruk dibanding proyeksi dasar ECB terkait pertumbuhan dan inflasi.
Menurutnya, jika lonjakan harga minyak terus berlanjut, ECB tidak akan memiliki pilihan selain menaikkan biaya pinjaman, mengutip dari Bloomberg.
Meski demikian, ia berharap langkah tersebut dapat dihindari.
Harga minyak Brent sendiri bertahan di atas US$100 per barel selama sebagian besar tiga minggu terakhir di tengah ketegangan geopolitik dan belum dibukanya kembali Selat Hormuz oleh Iran.&nbsp;
Pada Kamis, harga Brent diperdagangkan di sekitar US$105 per barel.
Pasar dan ekonom saat ini memperkirakan ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Juni mendatang.&nbsp;
Namun di internal ECB masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kebutuhan kenaikan suku bunga lebih lanjut.
Stournaras menilai harga minyak yang bertahan tinggi akan memicu perlambatan ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan inflasi di kawasan Eropa.
Ia menambahkan, apabila kenaikan inflasi masih terbatas, maka suku bunga kemungkinan hanya naik sedikit.&nbsp;
Namun jika inflasi melonjak tajam dan bertahan lama, ECB bisa menghadapi skenario ekonomi yang lebih berat. (DK)

ECB berpotensi naikkan suku bunga jika harga minyak dunia terus bertahan tinggi.

ECB peringatkan harga minyak tinggi memicu kenaikan suku bunga

JAKARTA &ndash; Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan&nbsp;Rionald Silaban,&nbsp;akrab disapa Rio, pensiun mulai 1 Mei 2026. Ia disebut-sebut akan digantikan oleh Evita Manthovani, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
&ldquo;Rio pensiun 1 Mei. Ia kemungkinan akan diganti Evita, kamu cek sendiri profilnya di Kantor Menko Perekonomian,&rdquo; ujar sumber IDNFinancials yang dekat dengan Kementerian Keuangan,&nbsp; Senin (11/5).
Mengenai mengapa Evita yang menggantikan Rio, sumber itu menjelaskan, &ldquo;Saya tidak tahu persis. Dia kan keluarga Kementerian Keuangan, kalau tidak salah pernah juga di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.&rdquo;
Evita Manthovani kini pejabat senior karier di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan makroekonomi dan ketahanan ekonomi nasional.
Ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang bertanggung jawab langsung memberikan analisis dan rekomendasi kepada Menko Perekonomian terkait efisiensi ekonomi dan posisi tawar Indonesia di pasar global.
Sebelumnya, Evita memegang beberapa posisi kunci di sektor riil dan moneter:
<ul>
<li>Kepala Biro Perencanaan.&nbsp;</li>
<li>Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri.&nbsp;</li>
<li>Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal.</li>
</ul>
Berdasarkan profil resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, riwayat pendidikan Evita Adalah sebagai berikut
<ul>
<li>Diploma (D3): Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1993.</li>
<li>Sarjana&nbsp; (S1) : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1998.</li>
<li>Magister (S2): Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Manajemen (Konsentrasi Keuangan) pada tahun 2004. (DK/MT)</li>
</ul>

Evita Manthovani disebut calon kuat jadi Dirjen Kekayaan Negara gantikan Rionald Silaban. 

Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban pensiun, diganti Evita? 

JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan arah pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, termasuk skema pembiayaan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,9% hingga 7,5%.
&ldquo;Pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi dan investasi yang lebih tinggi,&rdquo; ujar Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana dalam acara Rakorbangpus 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2027, Jakarta, Kamis (7/5).
Target tersebut melanjutkan proyeksi pertumbuhan 6,3% pada 2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025&ndash;2029, mengutip dari CNBC INDONESIA.
Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi pada 2027 diperkirakan mencapai Rp8.677,4 triliun hingga Rp8.841,3 triliun. Pendanaan akan berasal dari pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
Eka menegaskan APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan karena perannya lebih sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menargetkan kontribusi terbesar berasal dari swasta dan masyarakat dengan porsi sekitar 85,9%&ndash;87,7% dari total investasi atau setara Rp7.597,7 triliun hingga Rp7.612,2 triliun.
Sementara itu, investasi BUMN diproyeksikan mencapai Rp556,3 triliun hingga Rp619,1 triliun atau sekitar 6,4%&ndash;7% dari total kebutuhan investasi.
Adapun investasi pemerintah pusat dan daerah ditargetkan sebesar Rp508,9 triliun hingga Rp624,5 triliun atau sekitar 5,9%&ndash;7,1%. (DK)

Kebutuhan investasi 2027 diperkirakan Rp8.841 triliun untuk dorong ekonomi tumbuh 7,5%.

Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi RI 7,5% pada 2027

KUALA LUMPUR - Malaysia mempertahankan suku bunga acuan tetap tidak berubah untuk pertemuan kelima berturut-turut, meskipun risiko terhadap pertumbuhan meningkat akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Bank Negara Malaysia (BNM) mempertahankan&nbsp;overnight policy rate&nbsp;di level 2,75% pada hari Kamis, sesuai ekspektasi seluruh 25 ekonom dalam survei Bloomberg.
Bank sentral menyebut tingkat suku bunga tersebut &ldquo;tepat dan konsisten dengan prospek stabilitas harga yang berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.&rdquo;
Seperti dikutip Bloomberg, BNM hanya melakukan satu kali perubahan biaya pinjaman dalam dua tahun terakhir, yakni penurunan sebesar 25 basis poin pada Juli 2025.
&ldquo;Ketidakpastian terkait durasi dan tingkat keparahan konflik di Timur Tengah akan memengaruhi prospek pertumbuhan dan inflasi domestik,&rdquo; kata bank sentral dalam pernyataannya.
&ldquo;Namun demikian, fundamental ekonomi Malaysia yang kuat akan terus menopang ketahanan ekonomi.&rdquo;
Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,3% pada kuartal pertama 2026, karena dampak perang dengan Iran mulai menekan industri-industri utama.
Harga minyak yang tinggi juga meningkatkan pengeluaran subsidi bahan bakar pemerintah hingga sekitar sepuluh kali lipat dibandingkan tingkat sebelum perang.
Meski demikian, Malaysia dinilai termasuk negara yang paling siap di kawasan untuk menghadapi ketidakpastian akibat guncangan energi.
Tekanan harga juga relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain yang merupakan pengimpor energi neto, dengan Filipina sebelumnya pada hari Kamis melaporkan perlambatan pertumbuhan yang mengejutkan.
Nilai tukar ringgit naik 0,3% terhadap dolar AS ke level 3,91, mempertahankan penguatannya setelah keputusan tersebut.
Penguatan mata uang juga membantu menahan inflasi impor. Ringgit melemah kurang dari 1% terhadap dolar sejak perang di Iran dimulai, dan naik lebih dari 3% sepanjang tahun ini, menjadikannya mata uang dengan kinerja terbaik di Asia pada 2026. (DK)

Malaysia mempertahankan suku bunga 2,75% meski risiko konflik Timur Tengah meningkat.

Malaysia tahan suku bunga 2,75%, kelima kalinya berturut-turut

NEW YORK - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada hari Senin (4/5) memperingatkan bahwa inflasi sudah mulai meningkat dan ekonomi global bisa menghadapi &ldquo;hasil yang jauh lebih buruk&rdquo; jika perang di Timur Tengah terus berlanjut hingga 2027 dan harga minyak mencapai sekitar 125 dolar AS per barel.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa asumsi skenario dasar lembaga tersebut, yang sebelumnya memperkirakan konflik hanya berlangsung singkat, sudah tidak lagi relevan. Skenario itu sebelumnya memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% serta kenaikan inflasi kecil ke 4,4%.
&ldquo;Setiap hari yang berlalu, skenario ini semakin tertinggal di kaca spion,&rdquo; ujar Georgieva.
Seperti dikutip Reuters, Ia menambahkan bahwa dengan berlanjutnya perang, harga minyak yang diperkirakan berada di atas 100 dolar per barel, serta tekanan inflasi yang meningkat, maka skenario &ldquo;buruk&rdquo; IMF pada dasarnya sudah terjadi.
Meskipun ekspektasi inflasi jangka panjang masih relatif terkendali dan kondisi keuangan belum sepenuhnya mengetat, situasi itu bisa berubah jika perang terus berlangsung.
Hal ini ia sampaikan dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Milken Institute.
&ldquo;Jika ini berlanjut sampai 2027 dan kita melihat harga minyak sekitar 125 dolar atau lebih, maka kita harus mengharapkan hasil yang jauh lebih buruk,&rdquo; katanya. &ldquo;Inflasi akan naik, dan pada akhirnya ekspektasi inflasi akan mulai tidak lagi terjaga.&rdquo;
IMF sebelumnya membagi proyeksi ekonomi global menjadi tiga skenario: skenario dasar, skenario buruk, dan skenario sangat buruk (severe).
Dalam skenario buruk, pertumbuhan global diperkirakan melambat menjadi 2,5% pada 2026 dengan inflasi 5,4%. Sementara dalam skenario sangat buruk, pertumbuhan hanya 2% dengan inflasi mencapai 5,8%.
Ketua dan CEO Chevron, Mike Wirth, yang juga berbicara dalam panel yang sama, menyatakan bahwa kekurangan pasokan minyak secara fisik dapat terjadi secara global jika Selat Hormuz, jalur yang sebelumnya mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, terganggu akibat perang.
Ia memperkirakan ekonomi akan mulai menyusut, terutama di Asia, ketika permintaan menyesuaikan dengan terbatasnya pasokan akibat konflik yang melibatkan AS dan Israel dengan Iran.
Georgieva juga menyoroti dampak perang terhadap rantai pasok global. Harga pupuk dilaporkan sudah naik 30% hingga 40%, yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan antara 3% hingga 6%, serta memengaruhi berbagai sektor industri lainnya.
&ldquo;Yang ingin saya tekankan adalah ini sangat serius,&rdquo; ujarnya, seraya mengkritik anggapan sebagian pembuat kebijakan bahwa krisis ini akan segera berakhir dalam beberapa bulan.
&ldquo;Jangan menambah bahan bakar ke api,&rdquo; tambahnya. &ldquo;Semua orang di ruangan ini tahu bahwa jika pasokan berkurang, maka permintaan harus ikut menyesuaikan.&rdquo; (DK)

IMF ingatkan inflasi dan harga minyak bisa melonjak jika perang sampai 2027.

IMF: Ekonomi global bisa memburuk jika konflik Timur Tengah berlanjut

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni mencapai US$368,36 miliar atau sekitar Rp6.396 triliun (asumsi kurs: Rp17.364).&nbsp;
Karena itu, ia menegaskan pentingnya pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa guna melindungi aset ekonomi di sepanjang wilayah tersebut.&nbsp;
Hal ini mengingat Pantura saat ini mengalami penurunan muka tanah dan berisiko tinggi terdampak banjir rob, mengutip dari Bisnis.
"Dan potensi kerugian ekonomi 27% kontribusi dari pantura terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jika kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk," kata AHY dalam agenda Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan Giant Sea Wall akan mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota, membentang dari Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.&nbsp;
Selain untuk melindungi aset ekonomi, proyek ini juga bertujuan menjaga kawasan permukiman pesisir yang saat ini dihuni sekitar 55 juta jiwa.
"Masyarakat yang ada di pantura ini kalau di wilayah pantura ada 20 kabupaten dan 5 kota itu kurang lebih 55 juta penduduknya.Jadi ini masyarakat kita jumlahnya besar. Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer akan segera direalisasikan. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk menahan laju penurunan muka tanah, khususnya di pesisir utara Jawa.
"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," jelasnya.
Prabowo juga menambahkan bahwa hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berada di kawasan pesisir Pantura.&nbsp;
Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kinerja ekonomi nasional.&nbsp;
Ia memperkirakan total biaya pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa mencapai US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219), dengan panjang proyek sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik.
&ldquo;Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,&rdquo; ujar Prabowo dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025). (DK)

AHY tekankan GSW penting lindungi ekonomi Pantura dan jutaan warga pesisir.

AHY: Giant Sea Wall Pantura penting lindungi aset ekonomi dan penduduk

JAKARTA &ndash; Perubahan terbaru dalam kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi menambah defisit anggaran federal hingga US$1,1 triliun dalam 10 tahun ke depan, menurut Direktur Congressional Budget Office (CBO) yang independen, Phillip Swagel.
Seperti dikutip Bloomberg, Ia mengatakan perhitungan pasti masih sulit dilakukan karena pemerintah AS masih terus menyesuaikan kebijakan perdagangan dan tarif impor.
Menurut Swagel, keputusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam memberlakukan tarif menggunakan kekuasaan darurat ekonomi secara sepihak telah menghapus potensi pemasukan sekitar US$2 triliun selama satu dekade.
Sebagai respons, pemerintahan Trump mencoba mengganti sumber pendapatan tersebut melalui kebijakan perdagangan lain, namun nilainya diperkirakan hanya mencapai US$800 miliar hingga US$900 miliar, atau kurang dari setengah dari pendapatan yang hilang akibat putusan pengadilan tersebut.
Dengan kondisi itu, defisit anggaran selama 10 tahun diperkirakan meningkat sekitar US$1,1 triliun karena sebagian tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sementara sebagian lainnya dikembalikan lewat kebijakan baru pemerintah.
Swagel menegaskan pemerintah masih memiliki kewenangan besar untuk menetapkan tarif baru maupun mengubah kebijakan yang ada, sehingga proyeksi akhir masih sangat bergantung pada langkah berikutnya dari administrasi Trump.
Selain isu tarif, ia juga menyoroti dampak perang Iran terhadap ekonomi AS.&nbsp;
Menurutnya, kenaikan harga energi akibat konflik tersebut telah mengimbangi manfaat dari pemotongan pajak yang diberlakukan pada 2025.
Ia menjelaskan bahwa beban harga energi yang lebih tinggi bagi rumah tangga secara umum telah menutup keuntungan dari insentif pajak tersebut.
Meski demikian, masih ada faktor lain seperti investasi bisnis dan tekanan inflasi yang ikut memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan.
&nbsp;CBO sendiri belum memperbarui proyeksi anggaran dan ekonomi terbaru karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut. (DK)

CBO menilai perubahan tarif dan putusan MA AS bisa memperlebar defisit anggaran federal.

Perubahan tarif AS berpotensi tambah defisit US$1,1 triliun

TEHERAN &mdash; Aktivitas di Teheran, ibu kota Iran, perlahan kembali normal setelah gencatan senjata rapuh dengan Amerika Serikat bertahan pasca serangan besar-besaran AS-Israel selama beberapa pekan terakhir.
Seperti dikutip Aljazeera, pasar, kafe, dan toko mulai kembali beroperasi, sementara lalu lintas di sejumlah jalan utama kembali ramai.&nbsp;
Namun, masyarakat masih berhati-hati dalam berbelanja di tengah ketidakpastian ekonomi.
&ldquo;Sebagian besar barang masih tersedia, tetapi sekarang banyak orang lebih mempertimbangkan apakah barang itu benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan,&rdquo; ujar seorang warga muda di Teheran barat yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan, banyak warga kini hanya membeli kebutuhan pokok karena kekhawatiran terhadap masa depan semakin meningkat.
Pemerintah Iran pun bergerak untuk memastikan pasokan pangan dan obat-obatan tetap aman guna meredakan tekanan ekonomi akibat perang.&nbsp;
Pada Minggu, kabinet menambahkan klausul dalam pedoman pelaksanaan anggaran tahunan untuk menghidupkan kembali kurs preferensial bagi impor barang-barang penting seperti gandum, obat-obatan, alat kesehatan, dan susu formula bayi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mengalokasikan hingga US$3,5 miliar dari pendapatan minyak dan gas untuk jaringan wali amanat yang bertugas mengimpor barang-barang esensial.&nbsp;
Impor tersebut akan menggunakan kurs resmi 285.000 rial per dolar AS, jauh lebih rendah dibanding kurs pasar terbuka yang mencapai 1,55 juta rial per dolar.
Langkah ini menandai perubahan kebijakan parsial setelah sebelumnya pemerintah berencana menghapus kurs subsidi termurah dalam anggaran yang diajukan pada akhir Desember.&nbsp;
Saat itu, pemerintah menilai kurs murah tersebut menciptakan sistem yang tidak transparan dan memicu korupsi tanpa benar-benar menekan harga bagi masyarakat.
Namun kini, pejabat Kementerian Koperasi, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial menyebut harga barang-barang pokok meningkat tajam akibat penghapusan kurs murah tersebut.
Wakil Kementerian, Yaghoub Andayesh, mengatakan pemerintah sedang menyiapkan berbagai skenario untuk menjamin ketahanan pangan terhadap 11 kategori barang pokok yang mengalami lonjakan harga besar dalam beberapa bulan terakhir.
Selain menghidupkan kembali kurs subsidi, pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan bantuan tunai bulanan dan kupon elektronik bagi warga Iran.&nbsp;
Saat ini, setiap orang hanya menerima bantuan senilai kurang dari US$10 per bulan, di tengah salah satu tingkat inflasi pangan tertinggi di dunia.
Iran juga menggunakan dana kekayaan negara untuk membeli barang-barang pokok.&nbsp;
Media pemerintah melaporkan hingga US$1 miliar akan diambil dari National Development Fund of Iran untuk mengimpor gula, beras, jelai, jagung, bungkil kedelai, daging merah, dan daging ayam guna memperkuat cadangan strategis nasional.
Pemerintah menegaskan Iran masih memiliki cadangan devisa dan emas yang cukup, serta telah mengalihkan sebagian hasil penjualan minyak ke dana tersebut meskipun berada di bawah tekanan sanksi Amerika Serikat.
Media pemerintah juga menyebut tantangan utama saat ini bukan meningkatkan produksi minyak atau mengirim supertanker keluar dari Selat Hormuz, melainkan mendatangkan kapal tanker kosong ke wilayah Kharg dan Jask untuk memuat minyak yang sudah diproduksi. (DK)
Terkait: Pertama kali 3 kapal induk Amerika operasi bersama di Timur Tengah

Warga Iran kini hanya membeli kebutuhan pokok yang penting di tengah tekanan ekonomi akibat perang.

Perang mereda, kafe dan toko mulai 'hidup' lagi di Teheran

JAKARTA - Rusia diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan seiring melemahnya pertumbuhan ekonomi, meski ketidakpastian fiskal dan dampak konflik di Timur Tengah membatasi ruang kebijakan tersebut.
Bank sentral Rusia diprediksi menurunkan suku bunga acuan menjadi 14,5% dalam pertemuan pada Jumat (24/4), menurut seluruh ekonom yang disurvei Bloomberg.
Ini akan menjadi pemangkasan kelima secara berturut-turut sebesar 50 basis poin, seperti dikutip Bloomberg.
Perekonomian Rusia mengalami kontraksi yang memberi tekanan pada pembuat kebijakan sekaligus meragukan target pertumbuhan pemerintah tahun ini.
Kondisi keuangan yang ketat, yang dipertahankan untuk menahan inflasi akibat perang di Ukraina, turut menekan aktivitas ekonomi.
Presiden Vladimir Putin bahkan telah meminta pejabat ekonomi menjelaskan perlambatan tersebut dan mengambil langkah perbaikan.
Sejumlah data menunjukkan pelemahan yang meluas di berbagai sektor. Analis menilai kondisi ini dapat mempercepat siklus pemangkasan suku bunga lebih lanjut.
Namun, ketidakpastian belanja pemerintah dan dampak konflik di Timur Tengah membuat bank sentral bersikap hati-hati.
Pengeluaran pemerintah Rusia meningkat 17% pada kuartal pertama, yang berpotensi memperburuk tekanan inflasi.
Di sisi lain, keuntungan perusahaan lebih banyak digunakan untuk membayar utang daripada investasi, sementara permintaan melemah dan produksi menurun.
Bank sentral juga menyoroti dampak jangka panjang dari ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat mendorong inflasi global, meski dampak akhirnya terhadap harga domestik masih belum jelas.
Inflasi Rusia melambat pada April menjadi 5,77% dari 5,9% pada Maret, sementara ekspektasi inflasi juga menurun.
&nbsp;Namun, bank sentral masih lebih fokus pada risiko kenaikan harga dibanding penurunan output ekonomi.
Gubernur bank sentral Elvira Nabiullina menyebut perlambatan ekonomi sebagai proses pendinginan yang masih terkendali, meski beberapa data menunjukkan perlambatan mungkin sudah terlalu dalam.
Di sisi lain, sektor ekspor Rusia diperkirakan dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga global akibat konflik Timur Tengah, meski risiko inflasi tetap menjadi perhatian utama dalam kebijakan suku bunga ke depan. (DK)

Rusia diperkirakan pangkas suku bunga lagi saat ekonomi melemah dan inflasi tetap tinggi.

Ekonomi melambat, Bank Sentral Rusia siap pangkas suku bunga

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mempertegas komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui program regenerasi hutan mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi. Sejalan dengan semangat peringatan Hari Bumi pada 22 April, program tersebut berhasil merehabilitasi 50 hektare lahan kritis sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi sekitar 5.000 masyarakat pesisir.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kawasan Teluk Pangpang merupakan wilayah pesisir dengan fungsi ekologis penting yang sebelumnya mengalami degradasi akibat tekanan lingkungan dan alih fungsi lahan.
"Aksi nyata BNI di kawasan tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam memulihkan fungsi ekologis mangrove sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Program yang dijalankan melalui inisiatif BNI Berbagi ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama masyarakat lokal, kelompok pengawas pesisir, serta pemerintah daerah. Kegiatan meliputi penanaman mangrove di area terdampak, pemeliharaan selama tiga tahun, hingga pengembangan kawasan berbasis masyarakat.
Hasilnya, kawasan mangrove yang direhabilitasi kini berfungsi kembali sebagai benteng alami pesisir yang mampu mengurangi risiko abrasi dan banjir rob, khususnya bagi masyarakat di Dusun Tegalpare. Selain manfaat ekologis, program ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekowisata, budidaya kepiting soka, pembibitan mangrove, serta produk turunan lainnya.
Dari sisi dampak ekonomi, BNI mencatat bahwa program ini memberikan nilai tambah signifikan. Berdasarkan kajian Social Return on Investment (SROI), setiap Rp1 investasi menghasilkan manfaat sebesar Rp3,35 hingga akhir 2025. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp7,23 pada periode 2026&ndash;2027 seiring dengan semakin matangnya ekosistem mangrove.
"Capaian ini menunjukkan bahwa program keberlanjutan yang dirancang secara tepat mampu memberikan dampak multiplikasi yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan," kata Okki.
BNI menilai, investasi di sektor lingkungan tidak hanya berdampak pada pelestarian ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Ke depan, perseroan akan memperluas inisiatif serupa dengan menggandeng lebih banyak pemangku kepentingan guna meningkatkan skala dan dampak program.
Melalui program ini, BNI menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (YS)

BNI rehabilitasi 50 ha mangrove Banyuwangi, dukung lingkungan dan ekonomi 5.000 warga.


BNI pulihkan 50 ha mangrove Banyuwangi, perkuat ekonomi 5.000 warga

JAKARTA &ndash; Governor of Bank Indonesia, Perry Warjiyo, expects Indonesia&rsquo;s economic growth to reach between 4.9% and 5.7% in 2026.
He emphasised that the central bank continues to strengthen its policy mix&mdash;covering monetary, macroprudential and payment system measures&mdash;in synergy with government policies to maintain stability while supporting economic growth.
Speaking at the announcement of the April 2026 Board of Governors Meeting (RDG), held virtually in Jakarta on Wednesday (22/4), Perry said growth needs to be sustained amid a deteriorating global outlook.
Recent indicators show that the economy expanded in the first quarter of 2026, driven primarily by strong domestic demand.
Household consumption rose, supported by improved consumer confidence, stable income levels and a surge in demand during the Eid al-Fitr 1447 H festivities.
Government spending also increased, driven by the disbursement of holiday allowances (THR), higher social spending and various incentives, including transfers to regional governments.
Meanwhile, investment&mdash;particularly in the construction sector&mdash;remained robust, supported by the acceleration of priority government programmes.
Looking ahead, Perry said policy coordination between the government and Bank Indonesia will need to be strengthened further to counter the weakening global economic outlook.
Policy measures will be directed at mitigating the impact of the global slowdown while boosting domestic demand as a key driver of growth.
He added that government priority programmes will continue to focus on job creation, strengthening domestic demand and reinforcing fiscal resilience.
On the monetary front, Perry confirmed that BI has maintained its benchmark interest rate at 4.75% in April 2026, extending the unchanged stance for seven consecutive months since September 2025. (DK/ZH)

BI projects 2026 growth of 4.9–5.7%, supported by strong domestic demand.

Perry Warjiyo: Indonesia economy seen growing up to 5.7% in 2026

LONDON - Perang di Iran berpotensi menghapus sebagian besar &ldquo;buffer fiskal&rdquo; milik Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves, menurut penelitian baru yang memperkirakan dampak sebesar &pound;16 miliar (sekitar US$22 miliar) terhadap keuangan publik Inggris.Resolution Foundation menyebut konflik tersebut dapat menghapus hampir tiga perempat ruang fiskal (headroom) Kanselir terhadap aturan fiskal utamanya dalam skenario &ldquo;parah namun masih masuk akal&rdquo; dari eskalasi konflik di Timur Tengah.Perhitungan itu didasarkan pada asumsi bahwa sebagian pergerakan pasar sejak pecahnya perang bertahan, dengan suku bunga naik 0,5 poin persentase dan Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris 0,9% lebih rendah dalam tiga tahun dibandingkan kondisi normal.Meski Rachel Reeves berupaya membangun kembali ruang fiskal yang sebelumnya sangat tipis, Inggris diperkirakan menjadi salah satu negara maju yang paling terdampak, mengutip dari Bloomberg.Sebagai importir energi bersih, Inggris sangat rentan terhadap kenaikan harga gas, sementara rumah tangga menghadapi potensi lonjakan inflasi dan pasar memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga seperempat poin oleh Bank of England.Dampak yang diperkirakan tersebut masih akan membuat kanselir tetap memenuhi aturan fiskalnya, yakni menutup pengeluaran rutin dengan pendapatan pajak pada tahun anggaran 2029/2030.Namun, tingkat pinjaman diperkirakan akan naik &pound;16 miliar pada tahun tersebut, sehingga memangkas buffer sebesar &pound;23,6 miliar yang tercatat dalam proyeksi terbaru Office for Budget Responsibility (OBR), yang dirilis tak lama setelah serangan AS dan Israel ke Iran.Kondisi ini juga meningkatkan kemungkinan spekulasi kenaikan pajak, yang sebelumnya sudah menjadi isu menjelang dua anggaran pertama Reeves.Pada saat yang sama, tekanan terhadap Kementerian Keuangan meningkat untuk mempercepat kenaikan belanja pertahanan di tengah kekhawatiran terhadap kemampuan militer Inggris.Reeves pekan lalu mengisyaratkan bahwa kenaikan anggaran militer bisa dibiayai melalui penghematan di sektor lain, bukan melalui pajak atau pinjaman baru.Kanselir juga kemungkinan perlu menyiapkan dukungan subsidi tagihan energi bagi rumah tangga, meski ia menyebut bantuan itu akan difokuskan pada kelompok berpendapatan rendah.&ldquo;Tidak ada yang tahu ke arah mana konflik di Timur Tengah ini akan berkembang, tetapi kita tahu bahwa hal itu akan membuat kita semua lebih miskin,&rdquo; kata ekonom senior Resolution Foundation, Simon Pittaway.Ia menambahkan bahwa bantuan energi yang bersifat sementara dan tepat sasaran dapat membantu Inggris melewati guncangan ekonomi ini tanpa melanggar aturan fiskal.Meski prospek ekonomi memburuk, laporan terbaru diperkirakan akan memberikan sedikit kabar positif ketika Debt Management Office mengumumkan revisi proyeksi penerbitan obligasi pemerintah Inggris.Sejumlah ekonom memperkirakan jumlah penerbitan obligasi akan diturunkan seiring pembaruan data keuangan publik. (DK)

Studi sebut konflik Iran bisa tekan ekonomi Inggris dan kurangi buffer fiskal Reeves

Perang Iran berpotensi hilangkan buffer fiskal Inggris

JAKARTA &ndash; PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU), produsen keju dengan merek utama Prochiz, menetapkan penggunaan 50,09% laba bersih 2025 sebagai dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Selasa (21/4).
Perseroan memutuskan pembagian dividen sebesar Rp16 per saham atau setara Rp89,88 miliar yang akan dibayarkan pada 13 Mei 2026 kepada pemegang saham yang tercatat per 1 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
Angka ini 23,1% lebih tinggi dari alokasi dividen tahun buku 2024 sebesar Rp13 per lembar, sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan Perseroan.
Mengacu pada harga saham KEJU di level Rp560 per saham pada perdagangan Selasa (21/4) pukul 14.44 WIB, maka yield dividen total tahun buku 2025 tercatat sekitar 2,85%.
Selain pembagian dividen, Perseroan menetapkan Rp200 juta sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan regulasi, serta sekitar Rp89,35 miliar sebagai cadangan umum.
Seperti yang telah diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, KEJU mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,1% secara tahunan menjadi Rp179,44 miliar, didorong kenaikan penjualan bersih 19,1% menjadi Rp1,50 miliar.
&ldquo;Saat ini kami masih menjadi keju nomor 1 di Indonesia, untuk itu kami siap menjadi mitra bagi berbagai pihak untuk meningkatkan penetrasi keju pada masyarakat Indonesia agar pertumbuhan kinerja tahun ini senantiasa terus berkelanjutan ke depannya,&rdquo; kata Indrasena di Jakarta, Selasa (21/4).
Selain pangsa pasar yang tinggi (40%), ia menambahkan bahwa salah satu faktor pendorong kinerja KEJU ke depannya adalah program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang kini memasukkan produk keju ke dalam menunya.
Selain itu, KEJU juga berencana memperluas ekspansi ekspor ke Asia Tenggara, serta menjajaki wilayah baru di luar kawasan tersebut. Menurut manajemen Perseroan, peningkatan kinerja ekspor juga dapat menghalau dampak nilai tukar rupiah yang kian melemah.
Di tahun 2026, KEJU juga akan memperkuat kapasitas produksinya dengan pabrik baru di Sumedang, yang ditargetkan beroperasi pada Juli mendatang,
Lebih lanjut, meski diterpa risiko kenaikan biaya produksi dan operasional akibat isu global dan makro, Indrasena menambahkan bahwa pihak KEJU sampai saat ini belum menaikkan harga jual guna menjaga tingkat affordability produk untuk kalangan luas.
Menurutnya, Perseroan akan berpegang teguh pada misinya untuk &ldquo;membuat keju yang merakyat, dan merakyatkan keju.&rdquo; &ldquo;Peningkatan harga itu opsi terakhir,&rdquo; tegasnya dalam gelaran Paparan Publik Perseroan, Selasa (21/4). (DK/ZH)

KEJU gunakan 50% laba 2025 untuk dividen Rp16 per saham. Simak strategi Perseroan di 2026.

KEJU bagi dividen Rp89,88 miliar, 23% lebih tinggi dari tahun lalu

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat dan stabil, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% secara tahunan hingga 31 Maret 2026."Peningkatan baki debet dan jumlah debitur dinilai mencerminkan fungsi intermediasi yang optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi serta memperluas akses pembiayaan," ujar Haryo, dalam siaran pers, Minggu (19/4).Dari sisi struktur, Haryo menyebut pertumbuhan kredit ditopang segmen korporasi, komersial, dan konsumer.&ldquo;Kredit korporasi tumbuh 14,29% sebagai pendorong utama, diikuti kredit konsumer 13,97%, dan kredit komersial 11,11%,&rdquo; tulisnya.Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57%.Meski demikian, Pemerintah menilai kondisi tersebut tetap terkendali. &ldquo;Kontraksi UMKM merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya.Penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor mikro.&ldquo;KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan 0,21% dan baki debet mencapai Rp522 triliun hingga Triwulan I 2026,&rdquo; katanya.Program ini ditegaskan sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi. Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) juga menunjukkan perkembangan positif.&ldquo;Baki debet KPP mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026,&rdquo; ungkapnya.Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah tumbuh 3,23%, mencerminkan komitmen menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.Dari sisi risiko, Pemerintah mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menjadi 4,55%.Namun, kualitas KUR tetap terjaga. &ldquo;NPL KUR relatif rendah sebesar 2,16%, menunjukkan desain kebijakan yang prudent,&rdquo; jelasnya.Haryo juga menekankan pentingnya skema penjaminan. &ldquo;Cakupan penjaminan mencapai 70 persen dari portofolio KUR dengan rasio klaim 62,8% dan NPG 2,8%,&rdquo; tulisnya.Skema ini dinilai mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan.Dalam merespons bencana, Pemerintah menerapkan kebijakan KUR Pascabencana."Debitur mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan tenor, grace period, serta subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027,&rdquo; ungkapnya.Kebijakan ini juga memberi kemudahan akses pembiayaan baru. Hasilnya, penyaluran KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.&ldquo;Capaian ini menunjukkan stabilitas pembiayaan meski dalam kondisi bencana,&rdquo; tegasnya.Ke depan, Haryo menambahkan, Pemerintah akan memperkuat sinergi KUR dengan program prioritas.
&ldquo;KUR diarahkan mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah,&rdquo; ujarnya.Melalui kebijakan terintegrasi, Pemerintah menegaskan komitmennya. &ldquo;Kami tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Kredit tumbuh 10,42%, KUR tetap stabil menopang pembiayaan UMKM di tengah risiko global.

Fungsi itermediasi mulai jalan, kredit perbankan tumbuh 10,42%

JAKARTA &ndash; S&amp;P Global Ratings menilai upaya Danantara merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menjadi pedang bermata dua bagi kinerja ekonomi Indonesia.
Seperti yang telah diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, Danantara kini tengah dalam proses berkelanjutan untuk mengonsolidasi 1.068 BUMN menjadi hanya 221 entitas.
Menurut analis S&amp;P, meski dapat mengurangi duplikasi fungsi serta meningkatkan efisiensi, kondisi fundamental sejumlah BUMN masih rapuh. Beberapa entitas bahkan masih berada dalam kondisi gagal bayar dan menjalani proses restrukturisasi utang.
&ldquo;Utang beberapa BUMN Karya masih tinggi, dan kelayakan kredit di sektor tersebut telah menurun tajam dalam sepuluh tahun terakhir,&rdquo; tegas analis S&amp;P dalam laporan terbarunya, Kamis (16/4).
Di sisi lain, proses konsolidasi ini akan mendorong perampingan portofolio yang terdiri dari BUMN yang lebih besar namun lebih efisien, sehingga meningkatkan akses ke pendanaan dan tingkat investabilitasnya.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), misalnya, telah mendapat bantuan pendanaan signifikan dari Danantara &ndash; meski dalam kasus KRAS, bantuan tersebut tak secara instan memulihkan kondisinya.
Lembaga ini menilai Danantara kini berfokus pada profitabilitas BUMN untuk menjaga kelangsungannya, terutama mengingat Danantara kini masih bergantung pada penerimaan dividen untuk kegiatan investasi lain.
Untuk menjaga arus pendanaan, sejumlah BUMN besar, seperti perbankan hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan anggota MIND ID, meningkatkan rasio pembayaran dividen secara signifikan.
Menurut analisis S&amp;P, bank-bank BUMN tercatat menaikkan dividend payout ratio menjadi 65% hingga 92%, dibandingkan kisaran 50% hingga 80% pada tahun-tahun sebelumnya.
Tren serupa juga terjadi pada perusahaan besar seperti PT Pertamina (Persero), dengan dividen yang meningkat hingga empat kali lipat pada 2025.
Hal ini melahirkan dilema lain. &ldquo;Dalam pandangan kami, rasio pembayaran dividen yang tinggi dapat menekan kapitalisasi bank dan neraca keuangan perseroan dalam jangka panjang,&rdquo; tegas analis S&amp;P.
Potensi penerimaan dividen terbatas lantas menyebabkan Danantara harus lebih selektif dalam penyaluran pendanaan, dan dapat menyebabkan dukungan yang tidak merata bagi BUMN, misalnya bagi anak usaha atau usaha patungan BUMN.
Di tengah proses restrukturisasi, konflik Timur Tengah dan masalah pasokan energi memperkeruh situasi. S&amp;P menilai bahwa profil kredit dua BUMN energi, Pertamina dan PT PLN (Persero) dipengaruhi oleh kestabilan arus kas dari mekanisme kompensasi pemerintah.
Melalui implementasi PMK 73/2025, pembayaran kompensasi dari pemerintah kepada Pertamina dan PT PLN (Persero) kini dipercepat, dengan 70% dana dapat diterima di bulan berikutnya, sedangkan sisa 30% dibayarkan setelah audit tahunan.
Meski hal ini dapat memperbaiki profil kredit Pertamina dan PLN, percepatan pembayaran kompensasi subsidi berpotensi memberikan tekanan fiskal lebih besar untuk pemerintah.
Pada akhirnya, struktur BUMN yang lebih ramping dan munculnya entitas-entitas utama memang dinilai dapat berkontribusi lebih besar bagi ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, masih ada isu pemerataan manfaat dan munculnya risiko baru terkait pendanaan dan tekanan kredit bagi BUMN dan negara.
&ldquo;Apakah Danantara bisa mencapai target profit yang ambisius sambil tetap memberikan manfaat ekonomi dalam beberapa tahun ke depan masih belum bisa terlihat,&rdquo; ujar S&amp;P.
Implementasi perubahan ini, menurut S&amp;P, akan membutuhkan waktu. &ldquo;Apa pun hasilnya, kinerja ekonomi Indonesia akan tetap erat terkait dengan kinerja Danantara,&rdquo; pungkas S&amp;P. (ZH)

Restrukturisasi BUMN meningkatkan efisiensi, namun tekanan pendanaan dan risiko kredit membayangi.

S&P: Ekonomi Indonesia tidak terpisahkan dari kinerja Danantara

NEW YORK - Para menteri keuangan negara-negara G7 sepakat bahwa pembatasan dampak ekonomi global dari perang di Timur Tengah menjadi hal yang mendesak, sekaligus menegaskan kembali pentingnya mendorong perdamaian jangka panjang.
Kesepakatan itu disampaikan dalam pernyataan resmi Prancis selaku presidensi G7 tahun ini, usai pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral di sela-sela forum International Monetary Fund dan World Bank di Washington.&nbsp;
Seperti dikutip Reuters, konflik di Timur Tengah menjadi isu utama yang dibahas, selain dukungan berkelanjutan untuk Ukraina dan upaya mengurangi ketergantungan pada China untuk pasokan mineral penting.
G7 menekankan bahwa koordinasi antaranggota sangat krusial untuk meredam dampak ekonomi dan energi akibat krisis, termasuk efek terhadap negara-negara paling rentan.
Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menyatakan negara-negara G7 harus siap mengambil langkah untuk menekan risiko inflasi dan gangguan pasokan energi.&nbsp;
Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah pelepasan cadangan minyak strategis dalam jumlah besar, didukung oleh International Energy Agency, guna mengimbangi terganggunya pasokan melalui Selat Hormuz.
Ia menambahkan bahwa situasi akan terus dipantau, dan tindakan lanjutan akan diambil jika diperlukan.&nbsp;
G7 juga menegaskan pentingnya kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, serta menolak adanya biaya transit yang dikenakan Iran terhadap kapal internasional.
Selain itu, G7 berkomitmen melanjutkan dukungan bagi Ukraina, termasuk membantu menghadapi musim dingin mendatang setelah infrastruktur energinya terdampak serangan Rusia.
Gubernur Bank Sentral Prancis Francois Villeroy de Galhau menyatakan bank sentral G7 siap bertindak untuk mencegah lonjakan harga energi dan komoditas berubah menjadi inflasi yang lebih luas, meski keputusan akan tetap berbasis data.
Di sisi lain, G7 juga mempercepat pembahasan pengembangan rantai pasok alternatif untuk mineral penting guna mengurangi dominasi China, dengan rencana langkah konkret yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan para pemimpin G7 pada Juni mendatang. (DK)

G7 minta perang diredam demi ekonomi global, siaga risiko energi dan inflasi.

G7 desak minta perang AS-Iran direndam demi ekonomi global

JAKARTA &ndash; Purbaya Yudhi Sadewa underlined the strength of Indonesia&rsquo;s macroeconomic fundamentals and fiscal policy direction in meetings with global investors in New York and Washington, DC.
At the meetings, major investors including HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett and TD Asset Management expressed interest in investing in Indonesia.
According to him, investors primarily sought assurance that Indonesia&rsquo;s fiscal condition remains sound amid various circulating concerns.
However, they also want to ensure stability and a conducive investment climate before committing capital.
Purbaya dismissed concerns related to negative narratives surrounding Indonesia&rsquo;s fiscal position.
He stressed that such reports do not reflect actual conditions, and that the government continues to maintain strong economic fundamentals.
As cited by Antara News Agency, he said the government is keeping fiscal policy on track, thereby supporting market confidence.
He also received feedback urging the government to enhance communication with investors, particularly from the United States, given that Indonesia&rsquo;s economic fundamentals are already considered solid.
According to Purbaya, global investors view Indonesia&rsquo;s fiscal policy direction as appropriate.
They also consider that some negative outlooks issued by international rating agencies may have been premature, as they were not yet supported by comprehensive economic data.
To further attract investment, the government is targeting sustained economic growth.
In the first quarter of 2026, growth is projected at around 5.5%. If this positive trend continues in subsequent quarters, investor confidence is expected to strengthen further.
The government remains committed to ensuring that all policies are implemented as planned, in order to support sustainable economic growth while enhancing Indonesia&rsquo;s investment appeal.
As previously reported by IDNFinancials.com, Indonesia&rsquo;s realised investment reached IDR 497 trillion by the end of March 2026, up 7% year on year. (DK/ZH)

Purbaya reassures global investors on Indonesia’s fiscal outlook, investment interest still high.

Purbaya: Domestic fiscal solid, global investors confidence rising

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kegiatan yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado pada Rabu (8/4/2026) tersebut, para peserta mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
Sebanyak 600 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 peserta PNM, 200 peserta KUR, serta 100 peserta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencakup pelaku UMKM, pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.
Acara ini turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor pendukung," ujar Corina dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, melalui program pembiayaan perumahan ini, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Corina, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan rantai pasok sektor konstruksi dan UMKM di daerah.
BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.
"Kami terus menghadirkan layanan yang terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan perumahan secara mudah, aman, dan berkelanjutan," tegas Corina.
Melalui kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Langkah ini menegaskan komitmen BNI dalam mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. (YS)Hunian Layak&nbsp;

BNI dukung hunian layak dan ekonomi rakyat lewat pembiayaan perumahan di Manado.

Sinergi BNI dan Pemerintah dorong hunian layak dan ekonomi di Manado

WASHINGTON &ndash; Para pejabat keuangan global berkumpul di Washington di tengah tekanan perang Timur Tengah, yang disebut menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi dunia setelah pandemi COVID-19 dan invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.Seperti dikutip Reuters, IMF dan World Bank pekan lalu menyatakan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan global serta menaikkan perkiraan inflasi akibat konflik tersebut.Negara berkembang dan pasar negara berkembang diperkirakan menjadi yang paling terdampak, terutama karena lonjakan harga energi dan gangguan pasokan.Sebelum perang Iran pecah pada 28 Februari, kedua lembaga sempat optimistis terhadap pemulihan ekonomi global.Namun, konflik yang berlanjut kini diperkirakan akan memperlambat pemulihan pertumbuhan dan upaya menekan inflasi.World Bank kini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 3,65% pada 2026, turun dari 4% sebelumnya, dan bisa merosot hingga 2,6% jika perang berkepanjangan.Inflasi diperkirakan mencapai 4,9% pada 2026 dan berpotensi melonjak hingga 6,7% dalam skenario terburuk.IMF juga memperingatkan sekitar tambahan 45 juta orang yang menghadapi kerawanan pangan akut jika konflik terus mengganggu distribusi pupuk.Kedua lembaga kini berupaya menyiapkan dukungan bagi negara rentan di tengah tingginya utang global dan keterbatasan anggaran.IMF memperkirakan kebutuhan bantuan darurat jangka pendek mencapai US$20&ndash;50 miliar, sementara World Bank menyebut dapat memobilisasi hingga US$25 miliar dalam waktu dekat, dan sampai US$70 miliar dalam enam bulan jika diperlukan.Para ekonom mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan yang terarah dan sementara untuk meredam dampak kenaikan harga, guna menghindari tekanan inflasi yang lebih besar.Di sisi lain, ketegangan geopolitik global, termasuk hubungan antara Amerika Serikat dan China, serta lemahnya koordinasi di forum G20, turut mempersulit respons bersama terhadap krisis ini. (DK)

IMF dan World Bank turunkan proyeksi, perang Iran-Amerika memicu inflasi dan krisis global.

IMF-World Bank turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional atau (International Monetary Fund/IMF) memperingatkan bahwa perang Iran akan meninggalkan dampak jangka panjang bagi perekonomian global, bahkan jika kesepakatan damai permanen di Timur Tengah berhasil dicapai.Dalam pidatonya saat gencatan senjata berisiko runtuh, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan efek &ldquo;scarring&rdquo; atau luka ekonomi akibat konflik sejauh ini akan membuat pertumbuhan global tahun ini lebih lambat dari perkiraan awal.Seperti dikutip The Guardian, Georgieva mengatakan tanpa konflik yang pecah enam pekan lalu, IMF kemungkinan akan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026.Namun kini, bahkan skenario paling optimistis tetap mengarah pada revisi turun. Menurutnya, tidak akan ada pemulihan yang sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum perang.Memasuki pekan keenam konflik, masa depan gencatan senjata bersyarat yang diumumkan Selasa lalu masih belum pasti, seiring perbedaan pandangan antara Washington dan Teheran terkait isi kesepakatan.Harga minyak dunia sempat menguat di tengah volatilitas pasar keuangan global, mencerminkan kekhawatiran gangguan pasokan energi melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi ekonomi dunia.Dalam pidato pembuka menjelang pertemuan musim semi IMF di Washington pekan depan, Georgieva menegaskan ketidakpastian tinggi terkait seberapa dalam perlambatan ekonomi global akibat perang.Meski demikian, seluruh skenario dalam laporan World Economic Outlook terbaru menunjukkan adanya penurunan permanen terhadap standar hidup global.Sebelumnya, pada musim gugur lalu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada 2026, sedikit melambat dari 3,2% pada 2025, didukung investasi teknologi berbasis kecerdasan buatan yang menjaga ketahanan ekonomi meski terjadi perang tarif Amerika Serikat.Menurut Georgieva, ekonomi global memasuki periode konflik dengan momentum yang cukup kuat, ditopang investasi teknologi dan kondisi pasar keuangan yang relatif kondusif.Namun kerusakan infrastruktur, gangguan rantai pasok, penurunan kepercayaan, serta dampak jangka panjang lain akibat perang diperkirakan tetap menekan pertumbuhan, terlepas dari hasil perundingan damai.Ketidakpastian terkait kelancaran pengiriman melalui kawasan Teluk dan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan produksi minyak dan gas di fasilitas yang terdampak serangan turut menambah risiko.IMF menilai gangguan tersebut berpotensi berlangsung lebih lama.Georgieva menambahkan negara pengimpor minyak bersih, negara berpendapatan rendah, serta negara kepulauan kecil akan menghadapi dampak lebih berat.Ia juga mengingatkan pemerintah agar menghindari kebijakan sepihak seperti pembatasan ekspor atau pengendalian harga yang justru berpotensi memperburuk kondisi global.IMF mendorong pemerintah memberikan dukungan yang bersifat terarah dan sementara bagi kelompok rentan.Pemotongan pajak besar-besaran atau subsidi energi yang mahal dinilai berisiko memicu inflasi sekaligus memperlemah kondisi fiskal yang sudah rapuh.Bank sentral juga diminta berhati-hati dalam menentukan suku bunga, namun tetap siap bertindak jika tekanan inflasi meningkat.Komentar Georgieva sejalan dengan peringatan Gubernur Bank of England Andrew Bailey yang menilai ekonomi global tengah menghadapi guncangan besar akibat konflik.Bailey, yang juga memimpin Financial Stability Board, mengatakan volatilitas pasar meningkat tajam sejak perang di Timur Tengah pecah dan risiko masih tinggi selama situasi kawasan tetap tidak stabil. (DK)

Managing Director IMF: perang Iran picu luka permanen ekonomi global, pertumbuhan turun meski damai.

Managing Director IMF: Perang Iran tinggalkan luka bagi ekonomi global

NEW YORK - UBS Global Wealth Management menurunkan target indeks S&amp;P 500 (.SPX) untuk 2026, menyebut harga minyak yang tetap tinggi akibat konflik di Timur Tengah dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS.
Dalam catatan tertanggal 6 April, UBS menurunkan target akhir tahun menjadi 7.500 dari 7.700 dan target pertengahan tahun menjadi 7.000 dari 7.300.
Seperti dikutip Reuters, sejak pecahnya perang Iran pada 28 Februari, indeks acuan ini turun sekitar 3,9%, karena lonjakan harga minyak dan risiko geopolitik mendorong investor menarik diri dari saham.
UBS memperkirakan konflik di Timur Tengah akan mereda dalam beberapa minggu mendatang, memungkinkan aliran energi pulih secara bertahap.
Namun, pemulihan produksi minyak ke level sebelum konflik akan memakan waktu lebih lama akibat kerusakan infrastruktur yang luas, sehingga harga minyak bisa tetap tinggi.
&ldquo;Harga energi yang lebih tinggi kemungkinan akan sedikit menekan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tekanan inflasi tetap kuat, yang berpotensi menunda pemangkasan suku bunga Federal Reserve berikutnya,&rdquo; kata UBS.
Bulan lalu, UBS juga menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed, kini memperkirakan dua pemotongan 25 basis poin pada September dan Desember, dibanding sebelumnya Juni dan September.
Meski target indeks diturunkan, proyeksi UBS masih menunjukkan potensi kenaikan 13,43% dari penutupan terakhir S&amp;P 500 di 6.611,83.
Perusahaan tetap mempertahankan pandangan &ldquo;atraktif&rdquo; terhadap saham AS dan mempertahankan proyeksi laba S&amp;P 500 2026 sebesar $310 per saham.
&ldquo;Seiring efek negatif perang mulai mereda, kami memperkirakan saham akan didukung oleh pertumbuhan laba yang solid, Fed yang tetap mendukung meski pelonggaran tertunda, serta adopsi dan monetisasi AI yang berlanjut,&rdquo; tambah UBS. (DK)

UBS turunkan target S&P 500 di 2026, harga minyak tinggi dan konflik Timur Tengah tekan ekonomi.

Harga minyak tinggi, UBS pangkas target S&P 500 pada 2026

WASHINGTON - Sebulan setelah perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran berupaya mencegah potensi gejolak domestik dengan meningkatkan penangkapan, eksekusi, serta pengerahan besar-besaran aparat keamanan dan pendukung pemerintah di jalanan.
Bahkan, anak-anak direkrut untuk membantu menjaga pos pemeriksaan di sejumlah kota, mengutip dari Reuters.Seperti dikutip ReuteSejauh, ini belum terlihat gelombang protes terbuka, menyusul peringatan keras dari pemerintah.Namun para pejabat khawatir kerusakan ekonomi yang sudah rapuh akan memicu penolakan lebih luas terhadap sistem pemerintahan setelah konflik berakhir.Sumber di dalam Iran dan kelompok hak asasi manusia di luar negeri menilai dominasi kelompok garis keras Garda Revolusi meningkatkan risiko konfrontasi internal yang berdarah.Milisi Basij, organisasi paramiliter sukarela di bawah kendali Garda Revolusi, berada di garis depan pengamanan dengan mendirikan pos pemeriksaan di dalam dan di pintu masuk kota-kota besar.Meski sebagian pos menjadi target serangan Israel, pengawasan tetap berlangsung. Namun muncul indikasi kekurangan personel, setelah pejabat senior Garda Revolusi Rahim Nadali mengumumkan batas usia minimum relawan patroli diturunkan hingga 12 tahun.
Harapan Amerika Serikat dan Israel di awal perang bahwa serangan militer dapat menggulingkan pemerintahan teokratis Iran belum terwujud.
Para pemimpin Iran dinilai yakin dapat bertahan dengan menekan jalur energi strategis Selat Hormuz serta menyerang produsen energi di Teluk untuk memicu guncangan global pada pasar minyak dan gas.
Sejumlah analis menilai periode paling berbahaya justru dapat terjadi setelah pemboman berhenti, ketika masyarakat menghadapi dampak kehancuran ekonomi dan prospek masa depan yang memburuk.
Infrastruktur penting, terutama fasilitas energi, dilaporkan mengalami kerusakan luas, sementara peluang pelonggaran sanksi masih minim dan hubungan dengan mitra ekonomi memburuk akibat serangan terhadap negara tetangga.
Tekanan ekonomi yang meningkat diperkirakan akan semakin terlihat ketika aktivitas bisnis kembali berjalan usai libur panjang di Iran.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kembali ketidakpuasan publik yang sebelumnya sudah tinggi sebelum perang dimulai. (DK)

Iran tingkatkan represi demi cegah gejolak saat ekonomi tertekan akibat perang berkepanjangan.