JAKARTA - Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5% pada 2026 seiring meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal akibat program belanja pemerintah yang ambisius dan membengkaknya biaya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak.
Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang berada pada kisaran 5,4% hingga 6%.
Dikutip dari Reuters, dalam laporannya yang dirilis pada Kamis (11/6), Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini juga menghadapi tekanan akibat arus keluar modal yang besar.
Kondisi tersebut turut menekan nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang sejarah dan memicu pelemahan pasar saham di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana belanja pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bank Dunia, proyeksi tersebut mencerminkan hasil ekonomi terkini yang lebih baik dari perkiraan dan percepatan penyerapan belanja pemerintah, bukan karena membaiknya kondisi eksternal.
Namun, lembaga tersebut menilai pencapaian target pertumbuhan masih sangat bergantung pada efektivitas stimulus fiskal dalam mendorong konsumsi masyarakat.
Bank Dunia menyebut proyeksi tersebut didorong oleh capaian ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan dan percepatan belanja pemerintah, bukan oleh perbaikan lingkungan eksternal maupun berkurangnya risiko ekonomi.
Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan pada stimulus fiskal mengandung risiko karena ruang fiskal pemerintah relatif terbatas.
Lembaga tersebut juga menyoroti kenaikan harga minyak yang meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, sementara pelemahan rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri.
"Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi, sementara depresiasi rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri," tulis Bank Dunia.
Karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan kebijakan subsidi bahan bakar guna meredakan tekanan terhadap fiskal negara.
Selama ini pemerintah mempertahankan harga bahan bakar melalui dukungan APBN sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Namun, pada pekan ini pemerintah menaikkan harga dua jenis BBM yang banyak digunakan masyarakat, langkah tersebut dipandang oleh sejumlah analis sebagai penyesuaian arah kebijakan subsidi energi.
Bank Dunia juga mengingatkan bahwa subsidi yang diberikan secara luas cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.
Di Indonesia, kebijakan harga BBM merupakan isu yang sangat sensitif secara politik dan kerap memicu gelombang protes ketika harga dinaikkan.
Menurut Bank Dunia, lonjakan harga minyak saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereformasi sistem subsidi energi dan mengalihkan dukungan ke program yang lebih tepat sasaran.
Lembaga tersebut merekomendasikan perluasan bantuan langsung kepada 40% rumah tangga berpendapatan terendah serta mengalokasikan penghematan anggaran untuk perlindungan sosial dan investasi produktif. (ARF)

Bank Dunia memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5% pada 2026

Bank Dunia: Pertumbuhan ekonomi RI melambat pada 2026

JAKARTA &ndash; Permata Institute for Economic Research (PIER) mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1&ndash;5,2% pada 2026, jauh dari target pemerintah yang dicanangkan, yaitu 5,6%.
&ldquo;Potensi peningkatan menuju 5,2&ndash;5,3% terbuka apabila tekanan eksternal mereda dan reformasi struktural semakin memperkuat keyakinan pelaku usaha serta konsumen,&rdquo; tambah pihak PIER dalam siaran resmi yang diterima IDNFinancials.com, Jumat (20/2).
PIER memperkirakan bahwa konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi masih akan menjadi penggerak ekonomi yang utama, terutama dengan program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan memicu geliat lebih kuat di sektor agrikultur dan pangan.
Selain itu, PIER juga menyoroti potensi pertumbuhan pada sektor informasi dan komunikasi seiring peningkatan investasi data centre di Indonesia.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, dalam tiga bulan terakhir saja, terdapat setidaknya tiga emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyampaikan rencana ekspansi ke sektor data centre.
Misalnya, manajemen PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) merencanakan tahap awal ekspansi Perseroan dengan pengembangan&nbsp;data center&nbsp;yang dimulai pada kuartal pertama tahun 2026.
Selain itu, baik PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) dan PT Intiland Development Tbk (DILD), masing-masing telah membentuk anak usaha maupun usaha patungan sebagai kendaraan masuk ke sektor data centre.
&ldquo;Selain itu, permintaan area industri juga berpotensi meningkat seiring pergeseran tren [ke data centre] ini,&rdquo; ujar Adjie Harisandi, Head of Industry &amp; Regional Research Permata Bank, dalam paparannya, Jumat (20/2).
Untuk 2026, PIER masih melihat kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga, &ldquo;seiring inflasi inti yang relatif terjaga dan prospek penurunan suku bunga global yang lebih gradual.&rdquo;
PIER sendiri mempoyeksikan inflasi inti berada di level 2,5&ndash;3% pada 2026, cenderung naik dari 2,38% per Desember 2025, namun melandai dari 3,55% per Januari 2026.
Namun, Josua Pardede, Chief Economist Permata Bank, kembali menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal dan moneter mejadi krusial untuk menjaga stabilitas rupiah, serta potensi dan risiko pendanaan melalui pasar keuangan yang lebih sehat.
Seperti yang diketahui, rupiah masih terus tertahan di atas Rp16.000 sejak November 2025, bahkan nyaris menyentuh Rp17.000 pada Januari lalu.
&ldquo;Kebijakan domestik harus dikelola secara hati-hati agar dukungan terhadap pertumbuhan tetap sejalan dengan stabilitas makroekonomi, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar dan biaya pendanaan di pasar keuangan,&rdquo; ujarnya. (ZH)

Sektor agrikultur serta informasi dan komunikasi, terutama data centre, jadi sorotan.