JAKARTA&nbsp; - Menteri Koperasi Indonesia &amp; Ketua Harian PP MES, Ferry Juliantono, berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap pinjaman online (pinjol).Melalui koperasi desa, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan dan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau."Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai badan usaha yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat di tingkat desa," ujarnya dalam acara&nbsp;Symposium Menara Syariah dan Universiti Utara Malaysia (UUM)&nbsp;bertema&nbsp;Reimagining Takaful for a Sustainable World&nbsp;di PIK2, Banten, Senin (22/6).Menurut Ferry, koperasi desa nantinya akan menjalankan berbagai kegiatan usaha, mulai dari ritel, pembiayaan mikro, pergudangan, hingga logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah."Oleh karena itu kami memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Ini insyaallah akan menjadi instrumen untuk mengubah keadaan masyarakat di desa-desa, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online," tuturnya.Selain menyediakan akses pembiayaan yang lebih dekat dengan masyarakat, koperasi desa juga diharapkan mampu menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau."Dengan demikian, masyarakat desa dapat memperoleh alternatif layanan ekonomi yang lebih mudah diakses," katanya.Ia menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi penampung (offtaker) hasil produksi masyarakat.Peran tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai ekonomi desa sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan warga.Pemerintah menargetkan pembangunan dan operasional sekitar 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.Ferry menambahkan pengelolaan program koperasi desa tersebut mencakup dana sekitar Rp120 triliun.Karena itu, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta model bisnis yang kuat menjadi faktor penting agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan koperasi desa diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi lokal, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.Selain itu, Ferry menyoroti besarnya potensi pasar ekonomi syariah global. Nilai konsumsi masyarakat muslim dunia telah mencapai lebih dari US$2 triliun per tahun dan diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan.Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi kekuatan penting dalam perekonomian global.Ferry mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi syariah dunia.Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan basis ekonomi rakyat yang luas, Indonesia dinilai tidak hanya berpotensi menjadi konsumen terbesar, tetapi juga produsen, inovator, dan pusat pertumbuhan ekonomi syariah global.Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah memastikan ekonomi syariah tidak hanya tumbuh dari sisi aset dan transaksi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa. (DK)

Ferry: Indonesia memiliki peluang untuk ambil peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menteri Koperasi: Kopdes perkuat ekonomi desa dan kurangi pinjol

JAKARTA - Profesor Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF), International Islamic University Malaysia (IIUM), Salina Kasim, menyatakan industri halal Malaysia diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional pada 2030.Menurut Salina, pada akhir periode rencana 2030, nilai industri halal Malaysia diperkirakan mencapai sekitar US$113,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 8,1%.
Angka tersebut jauh melampaui sektor tradisional seperti pertanian yang saat ini hanya menyumbang sekitar 4&ndash;5% terhadap ekonomi Malaysia, di sampaikan dalam sebuah seminar kolaburasi antara Menara Syariah &amp; International Islamic University Malaysia dengan tema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration For Halal Community Engagement, yang di support juga oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) &amp; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Selasa (16/12).
Ia menjelaskan, pertumbuhan industri halal tidak hanya terlihat dari sisi output, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai nilai ekonomi. Faktor utama pendorongnya adalah peningkatan populasi Muslim global yang dibarengi dengan naiknya tingkat pendidikan dan pendapatan, sehingga memperkuat daya beli masyarakat.&ldquo;Ketika pendapatan dan standar hidup meningkat, permintaan terhadap produk halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga kosmetik, akan terus bertambah,&rdquo; ujar Salina.Selain faktor demografis, Salina menyoroti meningkatnya minat konsumen non-Muslim terhadap produk halal. Ia mengutip estimasi terbaru di Inggris yang menunjukkan sekitar 70% masyarakat lebih memilih daging halal dibandingkan produk konvensional, terutama karena alasan etika, kesehatan, dan kualitas.Lebih lanjut, Salina menekankan peran strategis keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan industri halal. Integrasi antara pembiayaan syariah dan sektor halal dinilai mampu menciptakan ekosistem yang lebih kuat, mulai dari produksi, logistik, hingga distribusi.&ldquo;Jika kita ingin konsumsi halal, maka pembiayaannya juga harus halal. Inilah yang akan mendorong industri halal bergerak ke level yang lebih tinggi,&rdquo; jelasnya.Ia menambahkan, penguatan ekosistem halal membutuhkan dukungan pembiayaan syariah, termasuk melalui perbankan Islam, pasar modal, fintech syariah, serta keuangan sosial Islam.
Dengan dukungan tersebut, industri halal diyakini mampu tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi Malaysia di masa depan. (DK)

Profesor IIBF Salina Kasim mengungkapkam, industri halal Malaysia kontribusi 8,1% ke PDB nasional.

Industri halal Malaysia sumbang kontribusi 8,1% ke PDB

JAKARTA - Head of Sharia Economics and Finance Human Resource Development Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Euis Amalia, menegaskan pentingnya kerja sama regional di kawasan ASEAN untuk memperkuat ekosistem industri halal yang terintegrasi dengan keuangan sosial syariah.Dalam sebuah seminar kolaburasi antara Menara Syariah &amp; International Islamic University Malaysia dengan tema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration For Halal Community Engagement, yang di support juga oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) &amp; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Selasa (16/12).Euis menyampaikan bahwa ekonomi halal global tengah mengalami pertumbuhan pesat. Nilainya diperkirakan mencapai US$2,99&ndash;3,30 triliun pada 2025 dan berpotensi meningkat hingga US$5,2&ndash;9,45 triliun pada 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 9&ndash;12,8%.Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas negara. Dalam peta global keuangan syariah, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.Meski memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam integrasi industri halal, keuangan syariah, dan keuangan sosial Islam.
Euis menyoroti rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional. Dari potensi zakat sekitar Rp327 triliun, tingkat penghimpunan baru mencapai 15,3%.&nbsp;Wakaf produktif juga dinilai belum optimal, dengan pemanfaatan lahan wakaf kurang dari 10% dari total sekitar 41 ribu hektare. Kondisi ini dinilai menghambat peran keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi dan industri halal.Ia menekankan perlunya redefinisi konsep halal. Menurut Euis, halal tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan legal dan sertifikasi, tetapi harus diintegrasikan dengan prinsip tauhid yang menekankan kualitas, etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan holistik.Dengan pendekatan tersebut, halal dapat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi, bukan sekadar label produk.Euis juga mengkritik regulasi halal nasional yang belum mengatur secara jelas keterkaitan antara produk halal dan pembiayaan berbasis syariah. (DK)&nbsp;

Kerja sama ASEAN perlu didorong untuk perkuat industri halal yang terintegrasi. 
