JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) ditujukan untuk meningkatkan devisa negara yang selama ini berpotensi hilang akibat praktik under invoicing oleh eksportir.Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.Kondisi tersebut membuat penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal, sementara devisa hasil ekspor juga kerap disimpan di luar negeri dan tidak masuk ke dalam sistem keuangan domestik.&ldquo;Ini inline dengan prinsip OECD, di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak ada lagi potensi uang gelap,&rdquo; ujar Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (20/5).Rosan menjelaskan, PT DSI akan beroperasi dalam dua fase.Pada fase pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan hanya akan melakukan verifikasi invoice jual beli sekaligus menjadi perantara antara pembeli di pasar ekspor dan penjual dari dalam negeri.Memasuki fase kedua mulai Januari 2027, PT DSI akan mulai membeli komoditas langsung dan menjualnya ke pasar global.Dengan mekanisme tersebut, perusahaan eksportir nantinya hanya menjual komoditas kepada PT DSI sebelum diekspor sehingga praktik under invoicing dapat ditekan.&ldquo;Yang kita coba lakukan adalah reduce semaksimal mungkin. Zero under invoicing, zero transfer pricing,&rdquo; kata Rosan.Secara terpisah, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional.&ldquo;Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, yang akan efektif beroperasi mulai 1 Juni 2026,&rdquo; ujar Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5).Menurut Pandu, DSI akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis hingga memastikan seluruh transaksi berlangsung akuntabel dan sesuai harga pasar.Tiga komoditas yang akan menjadi fokus intervensi DSI yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.Selain itu, DSI juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai belum maksimal mendukung perekonomian nasional karena banyak dana tersimpan di luar negeri.Pandu menambahkan, perusahaan tersebut juga akan melakukan konsolidasi data dan tata kelola ekspor guna meningkatkan efisiensi perdagangan serta pengelolaan sumber daya alam nasional.&ldquo;Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita inginkan, kalau dunia senang, Indonesia harus lebih senang lagi,&rdquo; ujar Pandu.
Seorang pengusaha di industri pertambangan ketika dimintai komentar soal ini mengatakan. "Saya belum tahu detailnya seperti apa. Jadi terkait ini pertanyaan saya ada dua saja."
Pertama. Working Capital.&nbsp;&nbsp;Untuk membeli dan kemudian mengekspor 555 juta ton batu bara Indonesia per tahun nilainya sekitar US$31 miliar. Artinya, dibutuhkan modal kerja yang berputar sangat cepat. Pembayaran ke produsen harus jalan, sementara pembayaran dari pembeli luar negeri belum tentu langsung masuk. "Gap ini saja bisa puluhan miliar dolar. Danantara baru dibentuk, jadi belum punya track record treasury operasional untuk skala ini."
Kedua. Blending. Batu bara Indonesia sangat beragam kalori dan kualitasnya. Pembeli besar di China, India, Jepang biasanya memesan batu bara dengan spesifikasi tertentu. "Blending batu bara itu bukan sekadar mencampur, butuh fasilitas fisik, expertise, dan kontrak jangka panjang dengan terminal khusus. Ini bukan kapabilitas yang bisa dibangun dalam enam bulan."
Artinya, kata dia, siapapun yang memegang posisi eksportir tunggal batu bara, CPO dan bijih besi dan sebagainya akan mengendalikan arus komoditas senilai puluhan miliar dolar per tahun. &ldquo;Ini konsentrasi kekuasaan ekonomi yang luar biasa besar.&rdquo; (DK)
Terkait: Danantara awasi ekspor sumber daya alam strategis mulai tahun depan
&nbsp;
&nbsp;

Danantara bentuk DSI yang akan jadi pembeli tunggal komoditas ekspor strategis mulai tahun 2027.

Danantara mulai jadi pembeli tunggal komoditas ekspor tahun 2027

TIONGKOK - China sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor peralatan manufaktur tenaga surya ke Amerika Serikat, dalam langkah yang berpotensi menjadi pembatasan ekspor baru di sektor teknologi strategis di mana perusahaan-perusahaan China menjadi pemimpin global.
Pejabat di China telah membahas kemungkinan penerapan kebijakan tersebut, namun pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum sampai pada tahap meminta masukan dari para produsen terkait dampaknya, demikian laporan Reuters pada Rabu yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui diskusi tersebut.
Seperti dikutip Oilprice, dalam dua tahun terakhir, industri manufaktur tenaga surya China menghadapi kelebihan kapasitas produksi yang menekan kinerja perusahaan dan menyebabkan kerugian di berbagai lini usaha.&nbsp;
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah China mulai mengambil langkah pengendalian, termasuk pemangkasan produksi polisilikon sebesar 29,6% serta penurunan output wafer silikon sebesar 6,7% antara Januari hingga Oktober, meskipun produksi sel dan modul surya masih meningkat secara tahunan.
Kini, opsi pembatasan ekspor kembali dipertimbangkan, meski belum ada keputusan final.
Jika diterapkan, kebijakan ini akan memperluas kontrol ekspor China dari sektor tanah jarang ke peralatan manufaktur surya, bidang lain yang juga didominasi oleh teknologi dan rantai pasok China.
Analis menilai langkah ini muncul di tengah upaya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk Tesla, untuk meningkatkan produksi panel surya domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor dari China.
Di sisi lain, peningkatan produksi di AS berpotensi menggerus pasar produsen China.
Jika perusahaan seperti Tesla berhasil memperkuat kapasitas manufaktur surya di dalam negeri, maka permintaan terhadap produk China bisa menurun.
&ldquo;Keberhasilan Tesla dalam mencapai swasembada tenaga surya bisa menjadi mimpi buruk bagi produsen panel surya China,&rdquo; kata lembaga riset Trivium China dalam catatan yang dikutip Reuters.&nbsp;
&ldquo;Beijing tidak akan tinggal diam ketika juara industrinya justru secara tidak sengaja membantu kebijakan industri negara pesaing.&rdquo;

China pertimbangkan pembatasan ekspor alat surya ke AS di tengah persaingan.

China pertimbangkan batasi ekspor peralatan surya ke AS

JAKARTA - Perdagangan Indonesia pada awal 2026 masih mencatat kinerja positif dengan surplus, meski tekanan dari impor meningkat lebih cepat dibanding ekspor.
Berdasarkan laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (1/4) nilai ekspor Indonesia pada Januari&ndash;Februari 2026 mencapai US$44,32 miliar, naik 2,19% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan ini didorong oleh ekspor nonmigas yang mencapai US$42,35 miliar, tumbuh 2,82%.
Pada Februari 2026, ekspor tercatat US$22,17 miliar, naik 1,01% secara tahunan, sementara ekspor nonmigas mencapai US$21,09 miliar, naik 1,3%.
Dari sisi komoditas, yang mengalami peningkatan terbesar adalah lemak dan minyak hewani/nabati, naik US$1,46 miliar atau 28,79%. Sebaliknya, bahan bakar mineral tercatat mengalami penurunan paling besar, turun US$0,75 miliar atau 13,71%.
Secara regional, ekspor nonmigas terbesar periode Januari&ndash;Februari 2026 masih ke Tiongkok sebesar US$10,46 miliar, diikuti Amerika Serikat US$5,00 miliar dan India US$3,11 miliar.
Ketiganya menyumbang hampir 44%dari total ekspor nonmigas. Sementara itu, ekspor ke ASEAN tercatat US$8,30 miliar dan ke Uni Eropa US$2,85 miliar.
Dari sisi sektor, ekspor hasil industri pengolahan naik 6,69%, sedangkan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 25,99%.
Ekspor hasil pertambangan dan lainnya juga menurun 16,34%. Berdasarkan provinsi asal barang, Jawa Barat masih menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan US$6,45 miliar, disusul Sulawesi Tengah US$4,04 miliar dan Kepulauan Riau US$3,85 miliar.
Di sisi impor, nilai impor Indonesia Januari&ndash;Februari 2026 mencapai US$42,09 miliar, naik 14,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Impor nonmigas meningkat lebih tinggi, sebesar 17,49%menjadi US$36,93 miliar. Pada Februari 2026, impor tercatat US$20,89 miliar, naik 10,85%, sementara impor nonmigas Februari mencapai US$18,90 miliar, naik 18,24%.
Dari golongan barang, mesin dan peralatan mekanis menjadi penyumbang kenaikan terbesar, naik US$1,59 miliar atau 31,38%, sementara bahan kimia organik mengalami penurunan terbesar, turun US$0,16 miliar atau 14,14%.
Tiga negara pemasok utama impor nonmigas adalah Tiongkok US$15,68 miliar, Australia US$2,07 miliar, dan Singapura US$2,00 miliar. Impor dari ASEAN tercatat US$5,71 miliar dan Uni Eropa US$2,35 miliar.
Dari sisi penggunaan, seluruh golongan barang mengalami kenaikan. Bahan baku/penolong naik US$2,49 miliar, barang modal naik US$2,33 miliar, dan barang konsumsi naik US$0,49 miliar.
Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan Indonesia Januari&ndash;Februari 2026 mencatat surplus US$2,23 miliar, didorong oleh surplus sektor nonmigas sebesar US$5,42 miliar, meski sektor migas masih mengalami defisit US$3,19 miliar. (DK)

Ekspor nonmigas tumbuh 2,8%, impor naik 17,5%, neraca perdagangan Januari–Februari surplus.

Ekspor non migas naik, perdagangan RI Januari–Februari 2026 surplus

MOSKOW - Rusia berencana melarang ekspor bensin mulai 1 April guna menjaga stabilitas pasokan domestik dan meredam lonjakan harga energi di tengah gejolak pasar global.
Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak meminta kementerian energi menyiapkan regulasi terkait larangan tersebut. Kantor berita negara TASS melaporkan kebijakan ini diperkirakan berlaku hingga 31 Juli.
Seperti dikutip Reuters, Pemerintah menyebut ketidakstabilan pasar minyak global akibat krisis di Timur Tengah memicu fluktuasi harga yang signifikan.&nbsp;
Di sisi lain, permintaan tinggi terhadap energi Rusia di pasar internasional masih menjadi faktor pendukung sektor energi negara tersebut.
Volume pengolahan minyak mentah disebut masih setara dengan tahun lalu, sehingga pasokan produk bahan bakar dinilai tetap stabil.
Namun sebelumnya, sejumlah wilayah di Rusia dan area Ukraina yang berada di bawah kendali Moskow sempat mengalami kekurangan bensin, dipicu meningkatnya serangan terhadap kilang minyak serta lonjakan permintaan musiman.
Rusia beberapa kali memberlakukan pembatasan ekspor bensin dan solar guna menekan kenaikan harga domestik serta mengatasi potensi kelangkaan.&nbsp;
Berdasarkan sumber industri, ekspor bensin Rusia tahun lalu mencapai hampir 5 juta metrik ton atau sekitar 117.000 barel per hari. (DK)
&nbsp;

Langkah Rusia jaga pasokan domestik di tengah gejolak harga energi global.

Stabilkan pasokan energi, Rusia larang ekspor bensin mulai 1 April

BEIJING &ndash; Kementerian Perdagangan China meluncurkan dua penyelidikan balasan terhadap praktik perdagangan Amerika Serikat yang dinilai menghambat masuknya produk-produk China ke pasar AS.&nbsp;
Langkah ini diumumkan pada Jumat, tanpa langsung mengambil tindakan retaliasi terhadap kebijakan Washington yang diumumkan awal bulan ini.
Seperti dikutip Reuters, gencatan ketegangan dagang antara China dan AS masih bertahan sejak Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping pada Oktober tahun lalu.&nbsp;
Trump juga menyatakan rencananya untuk mengunjungi Beijing pada pertengahan Mei, sebagai bagian dari upaya Washington memperbaiki hubungan di kawasan Asia-Pasifik.
Kementerian menyebut dua penyelidikan China tersebut dijadwalkan selesai dalam waktu enam bulan, meskipun dapat diperpanjang.
Penyelidikan ini merupakan respons terhadap dua investigasi AS berdasarkan Section 301 terhadap China, yang disebut Beijing sebagai langkah timbal balik.
China akan meneliti kebijakan dan praktik perdagangan AS yang dianggap mengganggu rantai pasok global serta menghambat perdagangan produk ramah lingkungan.&nbsp;
Menurut pernyataan resmi, sejumlah kebijakan AS membatasi atau melarang masuknya produk China ke pasar Amerika, sekaligus membatasi ekspor teknologi tinggi AS ke China.
Selain itu, AS disebut menerapkan kebijakan yang membatasi ekspor produk hijau serta memperlambat pengembangan proyek energi baru, yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan perusahaan China.
Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, China menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya.
Sebelumnya, AS meluncurkan investigasi perdagangan terkait kelebihan kapasitas industri di 16 mitra dagang, termasuk China, serta dugaan penggunaan tenaga kerja paksa.
Dalam pembicaraan perdagangan bilateral di Paris, China menyampaikan kekhawatiran terhadap investigasi tersebut.&nbsp;
Menteri Perdagangan China Wang Wentao juga kembali menyuarakan kekhawatiran dalam pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di sela-sela pertemuan World Trade Organization di Kamerun, seraya menegaskan kesiapan Beijing untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Washington.

China selidiki praktik dagang AS yang dinilai hambat produk dan rantai pasok global

China selidiki praktik dagang AS yang hambat produk ekspor

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor batubara sepanjang Januari&ndash;Desember 2025 sebesar US$24,48 miliar, turun 19,70% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$30,49 miliar.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya harga komoditas batubara di pasar global sepanjang 2025."Khusus untuk harga komoditas batubara dan juga minyak sawit mengalami penurunan, baik dari month to month (bulanan) ataupun year on year (tahunan)," ungkap Ateng dalam konfrensi pers, Senin (2/2).Selain dari sisi nilai, volume ekspor batubara secara kumulatif selama Januari&ndash;Desember 2025 juga turun 3,66% menjadi 390,93 juta ton, dari 405,76 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.Capaian tersebut belum memenuhi target pemerintah yang sebelumnya menetapkan ekspor batubara tahun 2025 sebesar 650 juta ton. (DK)

Ekspor batubara 2025 turun 19,7%, volume 390,93 juta ton, di bawah target 650 juta ton.

Ekspor batubara RI turun jadi US$24,48 miliar sepanjang 2025

JAKARTA - Harga minyak naik tipis pada hari Senin karena investor menimbang apakah gejolak politik di Venezuela, anggota OPEC, akan mengganggu pengiriman minyak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, di tengah pasar yang masih dipasok dengan baik.
Kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 17 sen menjadi US$60,92 per barel pada pukul 00.24 GMT, seerti dikutip Reuters Senin (5/1), memangkas kerugian sebelumnya, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berada di US$57,43 per barel, naik 11 sen.
Amerika Serikat menangkap Maduro dari Caracas pada akhir pekan. Trump mengatakan Washington akan mengambil alih kendali negara penghasil minyak tersebut dan bahwa embargo AS atas seluruh minyak Venezuela tetap diberlakukan sepenuhnya.
Serangan AS ke Venezuela untuk mengekstraksi presiden negara itu tidak menimbulkan kerusakan pada industri produksi dan penyulingan minyak negara tersebut, kata dua sumber yang mengetahui operasi di perusahaan minyak negara PDVSA pada akhir pekan.
Dalam pasar global dengan pasokan minyak yang melimpah, para analis mengatakan gangguan lebih lanjut terhadap ekspor Venezuela akan berdampak kecil dalam jangka pendek terhadap harga.
&ldquo;Kami melihat risiko yang ambigu namun terbatas terhadap harga minyak dalam jangka pendek dari Venezuela, tergantung pada bagaimana kebijakan sanksi AS berkembang,&rdquo; kata analis Goldman Sachs yang dipimpin oleh Daan Struyven dalam catatan tertanggal 4 Januari, sambil mempertahankan perkiraan harga minyak tahun 2026 mereka.
Helima Croft, Kepala Riset Komoditas RBC Capital, mengatakan yakin bahwa pelonggaran sanksi secara penuh dapat membuka tambahan produksi beberapa ratus ribu barel per hari dalam periode 12 bulan dalam situasi transisi yang tertib.
&ldquo;Namun, semua prediksi bisa berubah dalam skenario perebutan kekuasaan yang kacau seperti yang terjadi di Libya atau Irak,&rdquo; tambahnya.
Seorang pejabat tinggi Venezuela menyatakan pada hari Minggu bahwa pemerintah negara itu akan tetap bersatu mendukung Maduro.
Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif disebut OPEC+, memutuskan untuk mempertahankan tingkat produksi mereka pada hari Minggu.
Para analis juga mengamati reaksi Iran setelah Trump pada hari Jumat mengancam akan ikut campur dalam penindakan terhadap aksi protes di negara produsen OPEC tersebut, yang meningkatkan ketegangan geopolitik.
Sedikitnya 16 orang tewas selama sepekan kerusuhan di Iran, kata kelompok-kelompok hak asasi manusia pada hari Minggu, seiring meluasnya protes terhadap lonjakan inflasi di seluruh negeri.
Seperti diketahui, sebelum penangkapan Maduro, Venezuela telah memangkas produksi minyak mentah akibat embargo ekspor Amerika Serikat yang membuat pengiriman minyak praktis terhenti dan stok menumpuk.
Perusahaan minyak milik negara, PDVSA, terpaksa mengambil langkah ini karena kapasitas penyimpanan hampir penuh, sementara tekanan ekonomi terhadap negara anggota OPEC tersebut semakin berat.
Situasi memburuk setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade minyak secara penuh, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan AS dan pengumuman transisi pemerintahan di bawah pengawasan Washington.
Seperti dikutip reuters.com, sanksi terhadap kapal tanker serta penyitaan kargo minyak bulan lalu menghentikan ekspor, yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan Venezuela.
Sebelumnya, pengiriman minyak oleh Chevron ke Amerika Serikat masih berlangsung berkat izin khusus dari pemerintah AS. Namun, berdasarkan data pelayaran yang dikutip Reuters, aktivitas tersebut juga berhenti sejak Kamis lalu.
Sejak saat itu, tidak ada kapal tanker yang meninggalkan perairan Venezuela untuk ekspor.
Sebagai respons, PDVSA mulai menutup ladang minyak dan klaster sumur, termasuk di sejumlah usaha patungan dengan perusahaan asing seperti CNPC China dan Chevron.
Langkah ini dilakukan karena kelebihan stok minyak berat serta kekurangan bahan pengencer yang dibutuhkan untuk mengolah minyak agar dapat dikirim.
Di proyek Sinovensa, pekerja mulai menyiapkan penutupan hingga 10 klaster sumur. Sebagian produksi sebelumnya dikirim ke China untuk pembayaran utang, namun dua supertanker berbendera China dilaporkan menghentikan perjalanan menuju Venezuela sejak akhir Desember.
Produksi di Petromonagas juga mulai dikurangi hingga pasokan pengencer kembali normal.
Tekanan dari AS membuat PDVSA kesulitan menjaga kelangsungan operasional meski fasilitas minyak tidak menjadi target serangan militer.
Selain blokade kapal dan pemaksaan diskon harga, perusahaan juga belum sepenuhnya pulih dari serangan siber yang terjadi pada Desember lalu, sehingga memperparah gangguan operasional.
Pemangkasan produksi ini berpotensi berdampak luas terhadap operasi kilang dan pasokan bahan bakar domestik, menjadi pukulan berat bagi pemerintahan sementara yang sangat bergantung pada pendapatan minyak.
Pada November lalu, Venezuela memproduksi sekitar 1,1 juta barel per hari dan mengekspor 950.000 barel, namun sanksi AS telah menekan ekspor hingga sekitar 500.000 barel per hari pada bulan berikutnya. (DK)

Serangan Amerika tidak menimbulkan kerusakan pada industri produksi dan penyulingan minyak.

Harga minyak naik tipis, pasar cermati Venezuela dan Iran

TIONGKOK - Perekonomian China diperkirakan mencapai sekitar 140 triliun yuan (US$19,8 triliun) pada 2025, seiring hampir rampungnya rencana lima tahun ke-14 (2021&ndash;2025).Seperti dikutip&nbsp;globaltimes.cn, hal itu disampaikan pejabat senior pemerintah pada konferensi ekonomi tahunan di Beijing, Sabtu.Dalam Annual Conference on China&rsquo;s Economy 2025&ndash;2026 yang digelar China Center for International Economic Exchanges, Han Wenxiu, Wakil Direktur Eksekutif Kantor Komite Sentral untuk Urusan Keuangan dan Ekonomi, menyebut sejumlah lembaga internasional, termasuk IMF dan Goldman Sachs, baru-baru ini menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China untuk tahun ini dan tahun depan.
Menilik perjalanan Rencana Lima Tahun ke-14, Han mengatakan China berhasil menghadapi tantangan luar biasa seperti pandemi, pemisahan ekonomi (decoupling), gangguan rantai pasok, hingga bencana alam.
Kekuatan ekonomi nasional terus meningkat, tercermin dari capaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang melampaui 110 triliun, 120 triliun, dan 130 triliun yuan dalam beberapa tahun terakhir, serta diproyeksikan mencapai sekitar 140 triliun yuan tahun ini.
Han menegaskan 2025 memiliki arti strategis bagi modernisasi China. Target utama pembangunan ekonomi dan sosial diyakini tercapai, dan Rencana Lima Tahun ke-14 akan berakhir dengan hasil yang positif.
Dalam setahun terakhir, ekonomi China tumbuh di tengah tekanan global, beralih ke pembangunan berkualitas tinggi, serta menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang kuat.
Banyak lembaga kini memperkirakan pertumbuhan tahunan sekitar 5 persen, dengan China tetap menjadi mesin utama pertumbuhan global.
Sejumlah indikator ekonomi utama melampaui ekspektasi. Ketenagakerjaan relatif stabil, perdagangan luar negeri tumbuh pesat, diversifikasi ekspor menunjukkan hasil nyata, dan pembangunan sistem industri modern kian cepat.
Pertumbuhan &ldquo;kekuatan produktif berkualitas baru&rdquo; berjalan stabil, dengan riset dan penerapan di bidang kecerdasan buatan, biomedis, dan robotika berada di garis depan global.
Han juga menyoroti pasar modal yang semakin aktif dan meningkatnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Terkait keterbukaan dan kebijakan perdagangan, China akan melanjutkan pembukaan yang tertib dan terinstitusionalisasi, memperluas keterbukaan sektor jasa, mengoptimalkan zona perdagangan bebas, serta mendorong ekspor jasa dan pengembangan perdagangan digital serta hijau.
&ldquo;China perlu memperluas ekspor sekaligus meningkatkan impor demi perdagangan luar negeri yang berkelanjutan,&rdquo; ujarnya.
Pada 2025, perdagangan barang China tetap tangguh dengan pertumbuhan stabil meski menghadapi tekanan eksternal.
Data bea cukai menunjukkan total impor dan ekspor barang (dalam yuan) mencapai 41,21 triliun yuan pada 11 bulan pertama 2025, naik 3,6% secara tahunan, sama dengan laju pertumbuhan 10 bulan pertama, menurut Xinhua.
Ke depan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan harga, mempertahankan keseimbangan dasar neraca pembayaran internasional, serta memastikan pertumbuhan pendapatan rumah tangga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Konferensi Kerja Ekonomi Pusat yang digelar di Beijing pada Rabu&ndash;Kamis menegaskan 2025 sebagai tahun yang luar biasa, dengan target pembangunan ekonomi dan sosial diyakini tercapai.
Konferensi tersebut juga menilai fondasi dan tren dasar yang menopang pertumbuhan jangka panjang China tetap tidak berubah, demikian laporan Xinhua. (DK)

Didukung pertumbuhan stabil, China prediksi PDB tembus (US$19,8 triliun) di 2025.

China prediksi PDB tembus US$19,8 triliun di 2025

JAKARTA - &nbsp;Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa&nbsp;berencana mengenakan pajak ekspor batu bara antara 1% hingga 5% pada tahun depan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara.Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara termal terbesar di dunia, dengan pengiriman mencapai 555 juta ton tahun lalu, atau sekitar dua pertiga dari total produksi nasional sebesar 836 juta ton.Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, Senin (8/12) Purbaya mengatakan pemerintah kemungkinan akan menerapkan tarif berbeda untuk tiap jenis batu bara, meski belum merinci mekanismenya.Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa pajak tersebut berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp20 triliun (US$1,2 miliar) pada 2026.Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia berharap adanya batas harga untuk pengenaan tarif tersebut.&ldquo;Dengan pendekatan ini, tujuan pemerintah meningkatkan penerimaan dapat tercapai tanpa membebani industri secara berlebihan, sehingga operasi tetap berkelanjutan,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Gita Mahyarani.Tahun ini, ekspor batu bara tertekan akibat melemahnya permintaan dari pembeli utama, China.
Sepanjang Januari&ndash;Oktober, ekspor turun 4% secara tahunan menjadi 320,47 juta ton. (DK)

Indonesia terapkan pajak ekspor batu bara 1–5% tahun depan untuk tingkatkan pendapatan.

Indonesia akan terapkan pajak ekspor batu bara hingga 5% tahun 2026

JAKARTA - Indonesia akan mewajibkan para eksportir sumber daya alam untuk menempatkan seluruh devisa hasil ekspor (DHE) di bank-bank milik negara selama minimal satu tahun mulai 1 Januari 2025.
Selain itu, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, pemerintah juga akan membatasi penggunaannya.Pemerintah selama bertahun-tahun telah berupaya agar eksportir menahan DHE lebih lama di dalam sistem perbankan domestik guna meningkatkan pasokan dolar AS di dalam negeri dan menjaga stabilitas rupiah.Dilansir dari&nbsp;reuters.com, aturan terbaru mengenai penahanan DHE terakhir diperbarui pada awal 2025.Berdasarkan ketentuan saat ini, eksportir wajib menyimpan hasil penjualan komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel di perbankan Indonesia, termasuk bank swasta, selama minimal satu tahun.Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasional bisnis, seperti pembayaran dividen, pinjaman, atau pembelian bahan baku, asalkan dikonversi ke rupiah."Namun dalam aturan baru, konversi ke rupiah akan dibatasi maksimal 50%," ujar Febrio Kacaribu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan mencegah eksportir mengonversi kembali dana mereka ke valuta asing dan menempatkannya di luar negeri, sekaligus memudahkan pengawasan karena dana berada di bank-bank BUMN.&ldquo;Tujuannya adalah memastikan DHE benar-benar efektif meningkatkan suplai dolar AS di dalam negeri,&rdquo; ujarnya.Kacaribu menambahkan bahwa pembuat kebijakan telah berkonsultasi dengan perbankan dan para eksportir. (DK)

Aturan baru batasi konversi DHE ke rupiah 50% dan wajib simpan di bank BUMN setahun.

Indonesia wajibkan devisa hasil ekspor mengendap di Bank BUMN setahun

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2025 mencapai US$24,24 miliar, turun 2,31% secara tahunan atau dibandingkan Oktober 2024.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa penurunan terjadi baik pada ekspor minyak dan gas (migas) maupun nonmigas.
Pada periode tersebut, ekspor migas merosot 33,60% menjadi US$0,89 miliar. Sementara ekspor nonmigas mencapai turun tipis 0,51% menjadi US$23,34 miliar.
&ldquo;Penurunan nilai ekspor secara tahunan utamanya didorong oleh melemahnya kinerja ekspor migas,&rdquo; ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Beberapa komoditas migas yang mengalami penurunan signifikan antara lain minyak mentah yang turun 54,68% dengan, membuat kinerja ekspor Oktober tertekan 0,34%. Ekspor hasil minyak turun 40,11% dengan andil -0,65%, serta gas yang turun 26,2% dengan andil -0,84%.
Namun secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari&ndash;Oktober 2025 mencapai US$234,04 miliar atau tumbuh 6,96% secara tahunan.
Nilai ekspor kumulatif itu, terdiri atas ekspor migas sebesar US$10,93 miliar (turun 16,11%) dan ekspor nonmigas sebesar US$223,12 miliar (tumbuh 8,42%).
Peningkatan ekspor secara kumulatif hingga Oktober, ditopang kinerja ekspor sektor industri pengolahan yang mencapai US$187,82 miliar atau naik 15,75% secara tahunan.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh kuat dengan nilai ekspor US$5,82 miliar atau naik 28,56% secara tahunan. Sementara ekspor dari sektor pertambangan dan lainnya justru turun 24,43% secara tahunan menjadi US$29,47 miliar. (DK/KR)

Ekspor Indonesia turun 2,31% secara tahunan pada Oktober 2025, tertekan kinerja ekspor migas.

Kinerja ekspor Indonesia turun 2,31% pada Oktober 2025

JAKARTA - Ekspor India ke pasar terbesarnya, Amerika Serikat, mengalami penurunan tajam akibat kenaikan tarif yang agresif.
Dikutip dari The Economic Times, Sabtu (29/11), pengiriman India ke AS anjlok 28,5 persen antara Mei&ndash;Oktober 2025, turun dari US$8,83 miliar menjadi US$6,31 miliar, menurut laporan Global Trade Research Initiative (GTRI).
Sebagai perbandingan, China saat ini menghadapi tarif sekitar 30 persen, sedangkan Jepang dikenai tarif 15 persen.
Kinerja Ekspor India per kjelompok tarif dibagi beberapa bagian.
<ul>
<li>1. Barang bebas tarif (smartphone, farmasi, produk minyak bumi). Kelompok bebas tarif ini mencakup 40,3 persen ekspor India ke AS pada Oktober. Meski seharusnya paling &ldquo;aman&rdquo;, kategori ini tetap mengalami kontraksi 25,8 persen, turun dari US$3,42 miliar (Mei) menjadi US$2,54 miliar (Oktober), atau hilang US$881 juta.</li>
<li>2. Produk padat karya dengan tarif 50 persen. Kategori ini mengalami penurunan paling dalam. India menjadi satu-satunya negara yang dikenai tarif 50 persen untuk produk padat karya seperti: perhiasan dan batu mulia, panel surya, tekstil dan pakaian, bahan kimia makanan laut. Kelompok ini menyumbang 52,1 persen ekspor Oktober, namun anjlok 31,2 persen, dari US$4,78 miliar menjadi US$3,29 miliar&mdash;hilang hampir US$1,5 miliar hanya dalam lima bulan.</li>
<li>3. Smartphone: produk andalan yang ikut terpukul Produk smartphone&mdash;komoditas tunggal terbesar India ke AS&mdash;turun 36 persen, dari US$2,29 miliar (Mei) menjadi US$1,50 miliar (Oktober), atau kerugian hampir US$790 juta. Ekspor bulanan bahkan sempat jatuh ke bawah US$1 miliar pada Agustus&ndash;September sebelum pulih kembali pada Oktober.</li>
<li>4. Produk lain antara lain: farmasi turun tipis 1,6 persen, minyak bumi turun 15,5 persen</li>
</ul>
Sementara logam (kena arif AS 50%) dan suku cadang otomotif (kena tarif AS 25%) alami penurunan lebih disebabkan melemahnya permintaan industri AS, bukan daya saing India, karena tarifnya sama untuk semua pemasok.
GTRI menilai pemerintah India perlu mengambil dua langkah utama.
<ul>
<li>Pertama. Mengaktifkan Export Promotion Mission (EPM). Meski EPM sudah diumumkan pada Maret dan disetujui Kabinet pada 12 November, program ini dinilai belum berjalan. Program reguler seperti Market Access Initiative dan Interest Equalisation Scheme juga belum menyalurkan pembayaran pada tahun fiskal berjalan. Dengan pagu tahunan di bawah Rs 4.200 crore, GTRI menilai EPM berisiko gagal tanpa: pedoman operasional segera, pemulihan penyaluran rutin, aturan kelayakan yang jelas,serta tenggat waktu yang pasti bagi eksportir.Kabinet India sebelumnya telah menyetujui EPM sebagai program unggulan dalam Anggaran 2025&ndash;26, dengan alokasi Rs 25.060 crore untuk periode 2025&ndash;26 hingga 2030&ndash;31, fokus pada UMKM, eksportir baru, dan sektor padat karya.</li>
<li>Kedua, Menekan AS untuk mencabut tambahan tarif 25 persen arif tambahan tersebut terkait kebijakan AS atas Rusia namun ikut diberlakukan terhadap produk India.Menurut GTRI, pencabutannya akan memangkas tarif efektif AS terhadap produk padat karya India dari 50 persen menjadi 25 persen, sehingga memberi ruang napas yang signifikan bagi eksportir.</li>
</ul>
GTRI menegaskan bahwa kedua langkah ini harus menjadi inti pemulihan daya saing ekspor India, sekaligus dasar untuk merestrukturisasi pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat agar lebih &ldquo;seimbang&rdquo;. (BS)

Tarif tinggi membuat ekspor India ke AS anjlok dan menghantam sektor padat karya.

Tarif Trump tekan ekspor India ke Amerika hingga anjlok 28,5%

&nbsp;
TOKYO &ndash; Pada 2025, hanya sedikit analis yang membayangkan bagaimana China bisa mengungguli Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Banyak ekonom awalnya skeptis terhadap ketahanan ekonomi China, terutama setelah Trump kembali menerapkan tarif tinggi.
Namun, seperti dikutip asiatimes.com (25/11), Presiden China Xi Jinping justru menunjukkan kesabaran strategis. Ia memanfaatkan kebutuhan Trump akan kemenangan cepat, dan dengan itu menjaga China tetap selangkah lebih maju.
Salah satu manuver terpenting adalah menunda perlombaan ekonomi yang digagas Trump selama beberapa bulan terakhir.
Akibatnya, kesepakatan dagang besar kemungkinan baru tercapai pada 2027, yang memberi waktu bagi Mahkamah Agung AS untuk menilai legalitas tarif Trump, sekaligus memberi Beijing ruang memperkuat ekonominya serta memperluas hubungan dagang dengan Eropa, Asia Tenggara, dan negara-negara Global South.
Sementara itu, tarif Trump diperkirakan menjadi beban bagi rumah tangga AS melalui inflasi yang lebih tinggi.
Ironisnya, meski menghadapi tarif, ekonomi China justru diproyeksikan tumbuh 5% tahun ini. Di waktu yang sama, pasar tenaga kerja AS berguncang dan inflasi mencapai 3%.
Goldman Sachs bahkan melihat potensi pertumbuhan hingga 6% pada 2026, sebagaimana dikutip asiatimes.com. Menurut ekonom Goldman, Andrew Tilton dan Hui Shan, kekuatan ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang agresif untuk meningkatkan daya saing manufaktur dan ekspor nasional.
Ekspor China menguat sepanjang 2025, meski tarif AS sempat naik lebih dari 100% sebelum diturunkan menjadi 30%. Ekspor dari daratan utama diperkirakan tumbuh 8% tahun ini, menegaskan bahwa produk China tetap kompetitif secara global.
Namun tantangan struktural tetap membayangi: krisis properti yang belum pulih, keuangan pemerintah daerah yang rapuh, tingginya pengangguran muda, populasi yang menua cepat, serta kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi dan memilih menabung.
Janji reformasi sektor properti dan perluasan jaring pengaman sosial yang digaungkan Xi sejak 2013 juga belum memberikan hasil besar.
Meski begitu, sejarah menunjukkan bahwa bertaruh melawan China jarang menguntungkan.
Goldman menilai perlambatan properti kini mulai mereda, meski jalan pemulihannya panjang. Sejak puncak pasar 2021, investasi properti anjlok 50% dan konstruksi baru jatuh 75%, sehingga peran sektor ini terhadap PDB terus menyusut. Dengan kontribusi properti yang semakin kecil, dampak negatifnya terhadap ekonomi diperkirakan akan terus berkurang dalam beberapa tahun mendatang.
Morgan Stanley memproyeksikan pertumbuhan stabil sekitar 5% pada 2026, didorong kebijakan pemerintah yang kuat di awal tahun.
Namun pada 2027, pertumbuhan bisa turun menjadi 4,5% seiring meredanya stimulus fiskal. Oxford Economics juga menilai keberhasilan China pada 2025 semakin memperkecil skeptisisme terhadap prospek pertumbuhan 2026.
Kesimpulannya, meski masih dihadang risiko internal dan eksternal, sejumlah lembaga, termasuk Goldman Sachs, melihat bahwa ekonomi China tetap mampu menanjak. Strategi Xi yang menekankan ketahanan industri, perluasan ekspor, dan manuver diplomatik kini mulai dipandang sebagai pendekatan yang membuahkan hasil nyata di mata investor global. (DK)

Goldman Sachs prediksi China tumbuh 6% tahun 2026, hasil strategi sabar Xi Jinping hadapi Trump?

Goldman Sachs prediksi China tumbuh 6%, buah kesabaran Xi Jinping?

JAKARTA &ndash; PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO), calon emiten yang siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) Desember mendatang, mencantumkan dua pelanggan utama ekspor sarang burung waletnya.
Mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 47,56% hingga Mei 2025 lalu, RLCO mengatribusikan pertumbuhan ini pada permintaan sarang burung walet dari perusahaan TJ Seven Incorporation.
&ldquo;[Peningkatan penjualan] terjadi karena adanya kenaikan permintaan sarang burung walet dari TJ Seven Incorporation dan seiring dengan kenaikan kuota ekspor di tahun 2025,&rdquo; ujar manajemen RLCO dalam prospektus.
TJ Seven Incorporation memang tercatat menyumbang pendapatan Rp108,6 miliar hingga Mei 2025, atau setara 47% dari total pendapatan RLCO sepanjang lima bulan pertama 2025 sebesar Rp231,3 miliar.
Pada tahun 2024, perusahaan ini juga mencatatkan kontribusi pendapatan Rp125,9 miliar, atau setara 24% pendapatan RLCO tahun lalu.
Berdasarkan laman resminya, TJ Seven Incorporation awalnya berdiri di Indonesia pada tahun 1986, sebelum akhirnya resmi mendistribusikan sarang burung walet produksi Indonesia di Amerika Serikat (AS) pada 1998 dengan merek Pure Nest dan Crystal Nest.
Selain TJ Seven Incorporation, Perseroan juga mencatatkan tujuan ekspor ke Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd. asal China dengan total kontribusi pendapatan hingga Mei 2025 sebesar Rp71,3 miliar &ndash; atau 31% dari total pendapatan RLCO.
Berdasarkan prospektus IPO RLCO, sarang burung walet memang masih menjadi penopang pendapatan Perseroan hingga Mei 2025, dengan kontribusi Rp204,7 miliar atau setara dengan 88,5% pendapatannya.
Selain sarang burung walet, RLCO mencatat penjualan produk konsumen sebesar Rp26,7 miliar hingga Mei 2025.
Dengan lonjakan pendapatan tersebut, laba bersih RLCO per Mei 2025 turut meroket hingga 579,40% menjadi Rp12,4 miliar. Pada tahun 2024 pun, labanya naik 26,8% menjadi Rp9,6 miliar.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com, RLCO akan melangsungkan debutnya di pasar modal dengan menawarkan 625 juta saham bernominal Rp50&mdash;atau setara dengan 20% modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
Harga penawaran berkisar diantara Rp150 &ndash; Rp168 pada masa penawaran awal (bookbuilding), dengan proyeksi dana segar Rp105 miliar dari IPO-nya.
Berikut adalah detail proyeksi jadwal IPO RLCO:
<ul>
<li>Perkiraan masa penawaran awal: 24-26 November 2025</li>
<li>Perkiraan tanggal efektif: 28 November 2025</li>
<li>Perkiraan masa penawaran umum: 2-4 Desember 2025</li>
<li>Perkiraan tanggal pencatatan: 8 Desember 2025</li>
</ul>
(ZH)

Sekitar 88,5% pendapatan RLCO hingga Mei 2025 berasal dari penjualan sarang burung walet.

Ini tujuan ekspor sarang burung walet RLCO, mulai dari AS hingga China

Jakarta - Persaingan global untuk mengamankan pasokan mineral kritis kini telah merambah ke segmen rantai pasok yang paling tidak terduga, yakni limbah atau rongsokan logam.
Limbah aluminium, yang sebelumnya dianggap komoditas kelas dua, kini diklasifikasikan sebagai "komoditas strategis" oleh para pembuat kebijakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Perubahan status ini memicu potensi perang dagang baru seiring upaya negara-negara Barat untuk mencegah kebocoran material daur ulang berharga tersebut ke pesaing global, khususnya China.
Seperti dilansir dari reuters.com&nbsp;(21/11), Kepala Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic menegaskan bahwa limbah aluminium kini memegang peran vital dalam kebijakan industri blok tersebut. Data menunjukkan lebih dari satu juta metrik ton limbah aluminium "bocor" keluar dari Uni Eropa setiap tahunnya dalam bentuk ekspor.
Merespons hal ini, Komisi Eropa tengah mempersiapkan langkah-langkah penyeimbang untuk memastikan material yang dapat didaur ulang tetap berada di dalam Eropa, mengingat target kawasan tersebut untuk memenuhi 25 persen permintaan mineral kritisnya melalui daur ulang pada 2030.
Urgensi ini didorong oleh fakta bahwa daur ulang aluminium hanya membutuhkan 5 persen energi dibandingkan produksi logam primer, menjadikannya elemen kunci dalam dekarbonisasi.
Asosiasi industri&nbsp;European Aluminium&nbsp;menuding kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebagai salah satu penyebab utama kebocoran ini.
Tarif impor AS yang tidak mengenakan bea pada limbah aluminium menciptakan celah arbitrase harga yang menarik lebih banyak pasokan rongsokan Eropa ke pasar AS, terutama setelah kapasitas produksi aluminium primer Eropa anjlok seperempatnya sejak 2011 akibat tingginya biaya energi.
Di sisi lain Atlantik, kelompok industri&nbsp;The Aluminum Association&nbsp;di Amerika Serikat juga menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai kebocoran pasokan domestik, namun mereka menuding China sebagai penyebab utamanya.
Asosiasi tersebut mendesak pemerintah AS untuk menerapkan kontrol ekspor yang cerdas dan terarah, khususnya untuk limbah berkualitas tinggi seperti kaleng minuman bekas.
Ironisnya, Amerika Serikat sendiri masih memiliki tingkat daur ulang kaleng aluminium yang sangat rendah, yakni hanya 43 persen pada 2023, jauh di bawah rata-rata global sebesar 75 persen.
Pusat gravitasi persaingan ini tidak lepas dari peran China yang kini beralih fokus ke sektor daur ulang. Setelah membatasi kapasitas produksi smelter primernya, Beijing menargetkan peningkatan kapasitas daur ulang aluminium menjadi 15 juta ton per tahun pada 2027.
Ambisi China ini menciptakan permintaan masif yang menyedot pasokan rongsokan dari seluruh dunia, termasuk yang transit melalui negara-negara seperti Malaysia dan Thailand untuk pemrosesan awal.
Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa China bersiap untuk mendominasi sektor aluminium sekunder global, sama seperti dominasi mereka di sektor primer, yang pada akhirnya mendorong tren proteksionisme sumber daya di negara-negara Barat menjadi sebuah keniscayaan. (SF)

AS dan Uni Eropa siapkan pembatasan ekspor limbah aluminium demi amankan pasokan mineral kritis.