JAKARTA &ndash; PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengimbau jaminan kepastian hukum terkait rencana pemerintah untuk mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Emiten Prajogo Pangestu ini diketahui memiliki lini bisnis di bidang pertambangan batu bara, baik termal maupun metalurgi, serta emas &amp; perak dan pasir silika, melalui berbagai anak usahanya.
Menyikapi rencana ekspor komoditas satu pintu, CUAN menyatakan belum dapat memberikan proyeksi dampak operasional dan keuangan dari rencana tersebut, karena dokumen dan peraturan terkait belum diterbitkan secara resmi.
Namun, secara umum, CUAN menyatakan berkomitmen untuk mematuhi seluruh kebijakan, regulasi, dan arahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Di sisi lain, manajemen juga menegaskan pentingnya &ldquo;detail proses pelaksanaan yang transparan, efisien, efektif, dan terstruktur dengan baik&rdquo; untuk memastikan kelancaran proses sentralisasi ekspor tersebut.
Mengingat rencana tata kelola ekspor SDA tersebut dapat berdampak luas bagi industri, CUAN mengharapkan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik guna meminimalkan gangguan terhadap proses yang sudah dan sedang berjalan.
Di sisi lain, manajemen meyakini bahwa eksekusi yang matang dapat menjadi &ldquo;landasan yang solid dan proses transisi yang baik&rdquo; bagi transaksi ekspor SDA di masa mendatang.
&ldquo;Hal penting yang menurut kami perlu dijalankan dengan konsisten adalah: adanya jaminan kepastian hukum dan penegakkan hukum yang terukur, konsisten, jelas, tegas, dan transparan,&rdquo; tegas Michael, Direktur Utama CUAN, dalam surat yang disampaikan pada Bursa Efek Indonesia, Jumat (29/5).
Menurut Michael, kepastian hukum tersebut penting untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun global, termasuk konsumen global SDA dari Indonesia.
&ldquo;Jika keseluruhan proses berjalan dengan baik, kami meyakini bahwa dalam jangka panjang, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar ekspor batubara nasional, meningkatkan pendapatan negara dari devisa hasil ekspor, serta memberikan stabilitas yang lebih baik terhadap harga jual,&rdquo; imbuhnya.
Ke depan, Michael menyatakan bahwa CUAN akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan regulator, asosiasi industri, pelanggan, kreditur, dan pihak-pihak terkait, agar proses transisi kebijakan dapat berjalan lancar, tanpa gangguan berarti terhadap kegiatan usahanya.
Sebagai catatan, hingga kuartal I 2026, CUAN membukukan pendapatan dari penjualan batu bara mencapai US$129,5 juta, atau setara 34,9% dari pendapatan Perseroan pada periode tersebut. (ZH)

Sikapi rencana ekspor SDA satu pintu, CUAN imbau kepastian hukum demi jaga kepercayaan investor.

Emiten Prajogo CUAN imbau kepastian hukum rencana ekspor satu pintu

JAKARTA &ndash; Emiten tambang emas PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) buka suara mengenai wacana pemerintah untuk mengimplementasikan ekspor komoditas satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Dalam penjelasan resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ARCI menyatakan &ldquo;sepenuhnya mendukung&rdquo; tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang direncanakan pemerintah.
Namun, jika berbicara spesifik mengenai komoditas emas, ARCI berharap adanya proses diskusi dan dialog dengan pihak-pihak terkait.
&ldquo;Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya apabila dimungkinkan dapat dilakukan diskusi atau dialog yang konstruktif bersama dengan stakeholder,&rdquo; imbuh manajemen.
Hal ini, menurut ARCI, merupakan langkah penting, karena kebijakan ini berpotensi berdampak signifikan terhadap harga emas di pasar.
Tak hanya mempengaruhi kelangsungan usaha, kebijakan ini juga dapat berdampak pada stabilitas arus transaksi perdagangan domestik dan ekspor, serta kontribusi penerimaan negara secara keseluruhan.
Pasalnya, dalam transaksi perdagangan emas di dunia dan dalam negeri, perusahaan emas menggunakan harga referensi berdasarkan London Bullion Market Association (LBMA).
Harga LBMA tersebut juga telah menjadi acuan perhitungan royalti yang dibayarkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
&ldquo;Yaitu yang mana lebih tinggi antara LBMA atau realisasi harga jual,&rdquo; jelas manajemen ARCI dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).
Dengan demikian, jika harga jual lebih rendah dari harga LBMA, maka perusahaan tambang emas masih harus membayarkan harga tertinggi, yaitu LBMA, sehingga realisasi pendapatan berisiko menurun.
&ldquo;Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan Pemerintah ini, adalah untuk meminimalisir risiko harga ekspor satu pintu berdasarkan rencana PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam agar tidak lebih rendah dari harga LBMA,&rdquo; tegas manajemen.
Selain itu, ARCI juga mengharapkan penyesuaian harga domestik yang wajar untuk mendorong hilirisasi emas agar mampu memberikan nilai tambah, serta meminimalisasi risiko harga emas sebagai bahan baku lebih rendah dari harga LBMA.
Namun, manajemen juga menyebutkan bahwa Perseroan masih menanti detail mengenai implementasi resmi dari rencana ekspor satu pintu tersebut sebelum mampu mempersiapkan langkah penyesuaian yang diperlukan.
Berdasarkan data IDNFinancials, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda implementasi penuh pengalihan ekspor komoditas ke DSI, dari September 2026 menjadi 1 Januari 2027.
Penundaan ini tercatat membantu mendongkrak IHSG hingga 1,1% pada Jumat (22/5) pekan lalu, setelah sempat turun 0,82% pada Kamis (21/5) menyusul rencana ekspor satu pintu yang pertama diumumkan pada Rabu (20/5). (ZH)

Pasalnya, perusahaan masih harus membayar royalti kepada kas negara dengan harga tertinggi.