NEW YORK - Bank Sentral Eropa (ECB) pada Selasa memperoleh dukungan penting dari parlemen untuk peluncuran euro digital, yaitu alat pembayaran elektronik yang bertujuan mengurangi ketergantungan zona euro terhadap kartu kredit Amerika Serikat di tengah memburuknya hubungan transatlantik.
Seperti dikutip Reuters, euro digital, pada dasarnya merupakan dompet elektronik yang dijamin oleh bank sentral tetapi didistribusikan melalui bank atau perusahaan fintech, akan memungkinkan seluruh penduduk zona euro melakukan pembayaran secara daring maupun langsung.
Setelah enam tahun pengembangan, rencana uang digital ECB menjadi semakin mendesak sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih, menerapkan tarif terhadap mitra dagang termasuk Uni Eropa, serta memunculkan kekhawatiran bahwa AS dapat menggunakan dominasinya atas jaringan pembayaran seperti Visa dan Mastercard sebagai alat tekanan geopolitik.
Persetujuan rancangan aturan oleh komite ekonomi Parlemen Eropa muncul setelah tiga tahun perdebatan antara ECB dan pihak perbankan, yang khawatir akan arus keluar simpanan dan hilangnya pendapatan, serta berupaya membatasi cakupan proyek tersebut.
&ldquo;Pengenalan euro digital akan mengurangi ketergantungan berlebih pada penyedia non-Eropa dengan menjadi alat pembayaran pan-Eropa dan membawa mata uang tunggal ke era digital dengan memberi warga Uni Eropa kebebasan menggunakan uang bank sentral dalam transaksi sehari-hari,&rdquo; demikian isi rancangan regulasi tersebut.
Siegbert Frank Droese dari kelompok politik sayap kanan Europe of Sovereign Nations di Parlemen Eropa mengatakan pihaknya menolak proposal tersebut, sehingga kemungkinan diperlukan pemungutan suara lanjutan di sidang pleno parlemen.
Jika tidak ada keberatan di sidang pleno, para legislator akan mulai bernegosiasi dengan Dewan Uni Eropa dan Komisi Eropa bulan depan, dengan target persetujuan akhir pada akhir tahun ini.
ECB berencana menjalankan uji coba euro digital selama 12 bulan mulai paruh kedua tahun depan sebelum peluncuran penuh pada 2029, dan menyatakan menyambut baik posisi akhir Parlemen Eropa.
Di luar zona euro, China telah menguji yuan digital dalam skala besar, sementara India dan Brasil juga melakukan uji coba.
Inggris masih berfokus pada penelitian karena kekhawatiran terhadap privasi, stabilitas keuangan, dan dampaknya terhadap sektor perbankan, sedangkan Presiden AS Donald Trump melarang Federal Reserve menerbitkan mata uang digital.
Seperti Dewan Eropa sebelumnya, Parlemen Uni Eropa menetapkan sejumlah perlindungan bagi bank yang khawatir terhadap penarikan dana besar-besaran.
Para legislator mengusulkan agar Komisi Eropa menentukan batas kepemilikan euro digital per pengguna berdasarkan rekomendasi ECB, serta meninjau batas tersebut setiap dua tahun.
Perusahaan tidak akan diizinkan menyimpan euro digital lebih dari 24 jam.&nbsp;
Euro digital juga tidak akan memberikan bunga atau biaya bagi penggunanya.
&ldquo;Proposal ini mencerminkan kompromi politik,&rdquo; kata Laura Casonato dari Positive Money Europe. Ia menilai bank komersial tetap menjadi pusat distribusi, sementara peran saluran publik masih terbatas.
Kompromi tersebut dinilai penting untuk menarik dukungan pihak-pihak yang sebelumnya menolak, termasuk negosiator parlemen Fernando Navarrete Rojas.
Simulasi ECB menunjukkan deposan dapat menarik hingga 699 miliar euro dari bank zona euro jika batas kepemilikan ditetapkan 3.000 euro per orang, setara 8,2% simpanan ritel.
Auke Zijlstra dari kelompok Patriots for Europe mengatakan pembahasan utama berikutnya adalah kompensasi bagi perusahaan atas biaya implementasi yang diperkirakan ECB mencapai 4&ndash;6 miliar euro dalam empat tahun.
Namun ia menilai proyek ini bisa menjadi &ldquo;usang&rdquo; sebelum diluncurkan karena adanya inovasi sektor swasta seperti sistem pembayaran instan Wero yang didukung bank-bank besar Eropa.
Sementara itu, Damian Boeselager dari Partai Hijau menekankan euro digital harus murah bagi pedagang, meski banyak yang diwajibkan menerimanya.
Parlemen juga mengusulkan pengecualian bagi usaha kecil dan pekerja mandiri. (DK)

Parlemen Eropa menyetujui euro digital ECB untuk mengurangi ketergantungan sistem pembayaran AS.

Parlemen Eropa setujui rencana peluncuran euro digital ECB

BERLIN - Pemerintah koalisi Jerman telah menyetujui paket keringanan harga bahan bakar untuk konsumen dan pelaku usaha senilai 1,6 miliar euro (sekitar US$1,9 miliar), mengakhiri perdebatan mengenai respons terhadap lonjakan harga minyak akibat perang Iran.
Seperti dikutip Reuters, pajak energi untuk solar dan bensin akan diturunkan sekitar 0,17 euro per liter selama dua bulan, menurut pernyataan partai konservatif CDU dan mitra koalisi mereka dari SPD sayap kiri-tengah pada hari Senin.
Perang Iran disebut telah menyebabkan gangguan terbesar dalam sejarah terhadap pasokan energi global, sementara rencana blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran juga semakin mendorong naiknya harga minyak mentah.
&ldquo;Perang ini adalah penyebab utama dari masalah yang kita hadapi di negara kita,&rdquo; kata Kanselir Friedrich Merz dalam konferensi pers.
Ia menambahkan bahwa pemerintah koalisi akan melakukan segala upaya untuk mengatasi dampak perang tersebut, yang saat ini sedang ditunda melalui kesepakatan gencatan senjata yang rapuh.
Koalisi juga menyetujui pemberian bonus keringanan sebesar 1.000 euro per karyawan bagi perusahaan, yang dibebaskan dari pajak gaji dan iuran jaminan sosial.
Dalam perundingan akhir pekan, para pihak tampaknya berhasil meredakan ketegangan internal yang muncul pada Jumat, ketika Menteri Ekonomi Katherina Reiche, sekutu Partai Merz, mengkritik usulan Menteri Keuangan Lars Klingbeil dari SPD yang berfokus pada pajak khusus atas keuntungan besar perusahaan minyak.
Namun, seorang sumber dekat Merz mengatakan kepada Reuters bahwa pernyataan Reiche dianggap melemahkan upaya kanselir untuk menyelesaikan perselisihan koalisi secara tertutup.
Pemerintah sendiri berada di bawah tekanan untuk bertindak karena ekonomi terbesar di Eropa itu sudah mengalami pertumbuhan yang lemah serta gejolak tarif global.
Pada hari Senin, Merz juga menyatakan bahwa Jerman menolak rencana Uni Eropa untuk memperketat pajak CO₂ pada kendaraan hibrida mulai 2027, dan akan mendorong pendekatan yang lebih &ldquo;terbuka terhadap teknologi&rdquo; di Brussel, termasuk pengakuan terhadap mobil berbahan bakar energi terbarukan.
Pemerintah juga tengah menyiapkan reformasi pajak penghasilan yang lebih luas untuk kelompok pendapatan rendah dan menengah yang akan mulai berlaku pada Januari 2027. (DK)

Jerman siapkan paket keringanan BBM senilai US$1,9 miliar untuk atasi krisis energi.