WASHINGTON – Harga impor Amerika Serikat (AS) melonjak pada Agustus 2026, didorong kenaikan harga barang modal dan barang konsumsi.Seperti dikutip Reuters, kondisi ini menunjukkan tekanan inflasi berpotensi meningkat dalam beberapa bulan mendatang.Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) pada Rabu (16/9) melaporkan harga impor naik 0,7% pada Agustus setelah turun 0,3% dalam dua bulan berturut-turut.Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan ekonom yang disurvei Reuters sebesar 0,4%.Secara tahunan, harga impor hingga Agustus melonjak 7%, menjadi kenaikan terbesar sejak Agustus 2022.Pada Juli, harga impor tercatat meningkat 6,1% secara tahunan.Kenaikan harga impor tersebut terjadi setelah pemerintah AS pekan lalu melaporkan peningkatan harga konsumen dan harga produsen pada Agustus.Harga barang modal impor meningkat 0,9% pada Agustus setelah naik 1% pada Juli.Harga mesin nonlistrik juga meningkat 1,2% untuk bulan kedua berturut-turut.Lonjakan belanja terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mendorong kenaikan harga barang modal impor.Sementara itu, harga barang konsumsi impor di luar otomotif kembali meningkat 0,5% setelah mengalami penurunan selama dua bulan berturut-turut.Harga kendaraan bermotor, suku cadang, dan mesin impor tidak berubah.Harga bahan bakar impor turun tipis 0,1%, sekaligus menjadi penurunan selama tiga bulan berturut-turut. Adapun harga pangan impor naik 0,1%.Jika tidak memperhitungkan makanan dan bahan bakar, harga impor meningkat 0,8% pada Agustus setelah naik 0,3% pada Juli.Inflasi inti harga impor tersebut meningkat 5,6% secara tahunan hingga Agustus.Kenaikan inflasi yang dipicu lonjakan harga minyak akibat perang AS-Israel dengan Iran, ditambah pertumbuhan lapangan kerja nonpertanian yang lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus, diperkirakan menjadi pertimbangan Federal Reserve (The Fed) dalam keputusan suku bunga pada Rabu. (DK)

Kenaikan harga barang modal dan konsumsi meningkatkan risiko tekanan inflasi AS.

Harga impor AS melonjak 7% pada Agustus, tertinggi sejak 2022

JAKARTA - Ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai US$40,62 miliar sepanjang Januari-Juli 2026, naik 18,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.China menjadi negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan kontribusi 25,39% terhadap total ekspor nonmigas.Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) No. 88/09/Th. XXIX yang dirilis Selasa (1/9), ekspor nonmigas ke China menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekspor Indonesia sepanjang Januari-Juli 2026.Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan nilai ekspor nonmigas US$19,19 miliar, naik 7,33% secara tahunan. India menyusul dengan nilai US$11,00 miliar, tumbuh 1,44%.Thailand mencatat pertumbuhan ekspor nonmigas tertinggi di antara negara tujuan utama. Nilainya mencapai US$5,46 miliar, melonjak 21,92% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Di sisi lain, ekspor nonmigas ke sejumlah negara mengalami penurunan. Ekspor ke Singapura turun 11,41%, Jerman 17,31%, dan Australia 3,44%.Secara keseluruhan, ekspor nonmigas Indonesia ke 13 negara, wilayah, atau entitas tujuan utama mencapai US$113,99 miliar sepanjang Januari-Juli 2026. Nilai tersebut naik 8,50% secara tahunan dan mencakup 71,23% dari total ekspor nonmigas Indonesia. (DH)

Ekspor nonmigas ke China naik 18,01%, sementara total ke 13 pasar utama naik 8,50%.

China jadi pasar terbesar, ekspor nonmigas tembus US$40,62 miliar

JAKARTA &mdash; Pemerintah berupaya mengatasi hambatan ekspor mineral yang dipicu oleh belum adanya aturan mengenai kandungan logam tanah jarang (rare earth elements/REE) dalam komoditas mineral lain.
Kekosongan regulasi tersebut disebut telah menghambat pengiriman sejumlah produk mineral Indonesia ke pasar ekspor.
Dikutip dari Reuters, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong koordinasi antara kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, serta pelaku industri untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Indonesia merupakan salah satu eksportir mineral terbesar di dunia, tetapi masih memproduksi logam tanah jarang dalam jumlah terbatas sebagai produk sampingan kegiatan pertambangan.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan batas kandungan logam tanah jarang yang diperbolehkan dalam ekspor mineral lain. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam proses pengiriman.
Pejabat pemerintah mengatakan pada Senin (27/7) bahwa sejumlah eksportir mengalami keterlambatan pengiriman akibat belum adanya aturan yang mengatur persoalan tersebut.
"Saya menerima laporan dari beberapa perusahaan mengenai terganggunya ekspor mineral," kata Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat koordinasi yang dihadiri kementerian, aparat penegak hukum, dan perwakilan industri.
Dua sumber di industri aluminium mengatakan ekspor alumina, bahan baku utama peleburan aluminium, ikut terdampak.
"Pemerintah menyatakan alumina kami mengandung logam tanah jarang," kata salah satu sumber. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut langsung memengaruhi proses pengiriman ekspor.
Dua sumber di industri nikel juga mengatakan sebagian pengiriman nickel pig iron (NPI), bahan baku utama baja nirkarat, serta mixed hydroxide precipitate (MHP) yang digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik, turut mengalami penundaan.
Kedua sumber tersebut tidak menjelaskan volume pengiriman yang terdampak. Seluruh narasumber juga menolak disebutkan identitasnya karena tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pernyataan kepada media.
Dudung mengatakan bahwa ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang sebagai produk sampingan terhambat akibat belum adanya aturan mengenai batas kandungan unsur tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan jenis komoditas yang terdampak.
Menurut Dudung, aparat, termasuk unsur TNI, tidak seharusnya menghambat ekspor selama belum ada aturan yang mengatur kandungan logam tanah jarang sebagai produk sampingan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian ekonomi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), perusahaan tambang milik negara, dan asosiasi industri.
Sesuai ketentuan yang berlaku, logam tanah jarang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto juga telah membentuk badan khusus untuk mengawasi pengembangan dan pemanfaatan logam tanah jarang di Indonesia.
Berdasarkan data Trade Data Monitor, Malaysia, India, Qatar, Singapura, dan China menjadi tujuan utama ekspor alumina Indonesia selama Januari hingga Mei tahun ini.
Sementara itu, hampir 98% ekspor feronikel Indonesia, yang mencakup nickel pig iron, dikirim ke China pada periode yang sama berdasarkan data kepabeanan. (ARF)

Industri meminta kepastian aturan kandungan logam tanah jarang.