TOKYO — Bank of Japan (BOJ) berpeluang menaikkan suku bunga lebih awal. Namun, bank sentral menghadapi tekanan politik untuk kembali menopang pasar obligasi Jepang di tengah kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah.
Dikutip dari Reuters, rencana belanja pemerintah yang ekspansif telah mendorong naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB). Kondisi tersebut meningkatkan biaya utang Jepang dan membuat BOJ berada dalam posisi yang sulit.
Perdana Menteri Sanae Takaichi, mendorong agenda fiskal yang ekspansif. Namun, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran pasar dan meningkatkan imbal hasil JGB.
Kenaikan yield juga meningkatkan biaya pembayaran utang Jepang. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya,Jepang merupakan negara  dengan beban utang terbesar di antara negara-negara maju.
Kondisi tersebut turut memicu kekhawatiran Washington karena pergerakan pasar obligasi Jepang dapat berdampak ke pasar Treasury Amerika Serikat.
Takaichi menyadari bahwa kenaikan yield dapat meningkatkan biaya pembayaran utang pemerintah. Karena itu, pada bulan lalu ia berjanji untuk memperkuat komunikasi dengan pasar untuk menjaga kepercayaan terhadap kondisi keuangan Jepang.
Media domestik Jepang sebelumnya melaporkan bahwa Takaichi meminta Gubernur BOJ Kazuo Ueda membeli lebih banyak obligasi jika diperlukan. Langkah tersebut ditujukan untuk menahan kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan pada Mei.
Pernyataan sejumlah sekutu Takaichi setelahnya juga menunjukkan kekhawatiran pemerintah akan kenaikan yield dan pengurangan neraca BOJ.
Pada Juli, seorang penasihat Takaichi yang mendukung kebijakan reflasi mengatakan pemerintah sangat memperhatikan pergerakan yield obligasi. Ia juga menyampaikan kekhawatiran investor mengenai pengurangan neraca BOJ yang dinilai terlalu cepat.
"Takaichi lebih menekankan aspek kuantitatif kebijakan moneter dibandingkan instrumen konvensional seperti kenaikan suku bunga," kata Toshihiro Nagahama, yang dipilih langsung Takaichi untuk bergabung dalam panel pemerintah.
Berdasarkan notulen rapat BOJ pada Juni, Menteri Ekonomi, Minoru Kiuchi, yang juga mendukung kebijakan reflasi Takaichi, memperingatkan dampak pengurangan neraca BOJ terhadap perekonomian. Ia meminta pembuat kebijakan untuk memprioritaskan stabilitas pasar.
Sejumlah analis menilai tekanan tersebut mungkin sudah memengaruhi kebijakan BOJ. Mereka menunjuk keputusan bank sentral pada Juni untuk menggabungkan kenaikan suku bunga dengan penghentian rencana pengurangan pembelian obligasi mulai tahun fiskal berikutnya.
Pasar masih mencermati waktu dan kecepatan kenaikan suku bunga berikutnya. Namun, sebagian analis kini menyoroti perdebatan politik soal kenaikan yield obligasi. Mereka juga mencermati dampaknya terhadap rencana pengurangan pembelian obligasi BOJ saat pasar tertekan.
"Meminta BOJ membeli obligasi ketika suku bunga jangka panjang naik justru bisa menjadi bumerang. Langkah tersebut dapat memicu kekhawatiran mengenai dominasi fiskal dan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan bank sentral dalam mengendalikan inflasi," kata mantan pejabat BOJ, Nobuyasu Atago.
Takaichi dikenal sebagai pendukung kebijakan "Abenomics" yang diperkenalkan mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe. Kebijakan tersebut mengandalkan stimulus moneter besar dan pembelian aset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Biaya Pelonggaran
Bagi BOJ, kembali membeli obligasi akan bertentangan dengan upaya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk mengakhiri stimulus moneter luar biasa.
Bank sentral Jepang mengakhiri kebijakan pengendalian kurva imbal hasil pada 2024. Setelah itu, BOJ mulai mengurangi pembelian obligasi sebagai bagian dari strategi normalisasi kebijakan moneter.
Membalikkan arah kebijakan saat ini dapat mengurangi kredibilitas proses tersebut. Langkah itu juga berisiko mengganggu upaya menghidupkan kembali pasar obligasi yang sebelumnya tertekan akibat pembelian besar-besaran oleh BOJ selama bertahun-tahun.
BOJ menegaskan hanya akan meningkatkan pembelian obligasi melalui operasi darurat jika kenaikan yield berlangsung tidak terkendali. Intervensi juga dapat dilakukan jika pergerakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi dan mengancam stabilitas keuangan.
Tekanan dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mungkin dapat membuat pemerintah Jepang tidak menentang kenaikan suku bunga lebih awal. Di sisi lain, BOJ memperkuat langkah untuk menghadapi tekanan politik agar kembali meningkatkan pembelian obligasi.
Dalam makalah penelitian yang diterbitkan pekan lalu, BOJ menyatakan kenaikan inflasi menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan yield JGB. Bank sentral menilai kenaikan tersebut bukan terutama akibat pengurangan pembelian obligasi.
Notulen rapat kebijakan BOJ pada Juni juga menunjukkan para anggota dewan mulai membahas ukuran neraca bank sentral dalam jangka panjang. Pembahasan tersebut menjadi sinyal bahwa BOJ tetap berkomitmen pada normalisasi kebijakan meski menghadapi tekanan politik.
"Jika pasar menilai pembelian obligasi BOJ bertujuan memonetisasi utang atau menurunkan yield, hal itu dapat merusak kredibilitas bank sentral," kata salah satu anggota dewan dalam notulen tersebut.
Atago menilai pembahasan tersebut menunjukkan para pembuat kebijakan mungkin mulai menyiapkan dasar untuk menerbitkan perkiraan mengenai target akhir ukuran neraca BOJ.
"Publikasi hasil tersebut akan membantu BOJ menghadapi kritik bahwa bank sentral mengubah laju pembelian obligasi sebagai respons terhadap tekanan pemerintah," kata Atago.
Namun, kondisi pasar pada akhirnya dapat memaksa BOJ mengambil tindakan. Investor masih mengkhawatirkan agenda fiskal ekspansif Takaichi yang terus mendorong yield JGB lebih tinggi.
Yield JGB bertenor 10 tahun naik menjadi 2,805% pada Senin (10/8). Level tersebut semakin mendekati 3%, yang menurut sejumlah analis dapat memicu gelombang aksi jual baru.
BOJ tidak menargetkan tingkat yield tertentu. Namun, bank sentral dapat melakukan intervensi jika kenaikan berlangsung terlalu cepat dan satu arah hingga mengancam stabilitas keuangan, menurut sumber yang mengetahui pemikiran BOJ.
"BOJ mungkin tidak punya pilihan selain turun tangan jika minimnya permintaan dari investor domestik memicu lonjakan yield," kata Mari Iwashita, ahli strategi suku bunga eksekutif di Nomura Securities.
"Ini adalah biaya yang harus ditanggung BOJ karena terlalu lama mendominasi pasar obligasi melalui pelonggaran moneter berkepanjangan." (ARF)

Tekanan politik berisiko menghambat upaya BOJ untuk menormalisasikan kebijakan moneter.