JAKARTA &ndash; PT Bank Danamon Tbk (BDMN) mengungkapkan niatnya untuk mengintegrasikan kegiatan operasionalnya dengan MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch &ndash; atau MUFG Indonesia.
BDMN menyebutkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan induknya yang berasal dari Jepang, MUFG Bank Ltd., terkait rencana ini pada Senin (11/5).
Pihak BDMN meyakini bahwa integrasi ini, jika terlaksana, akan menambah kapabilitas bank sebagai institusi finansial global terdepan dan terbesar di Indonesia.
&ldquo;Intensi untuk melakukan integrasi ini juga sejalan dengan agenda Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka melakukan konsolidasi bank umum,&rdquo; jelas Rita Mirasari, Corporate Secretary BDMN.
Namun, Perseroan belum mengemukakan struktur dan skema integrasi tersebut secara detail, karena masih menunggu respon dari pihak otoritas.
&ldquo;Struktur yang diusulkan untuk integrasi ini akan dituangkan dalam Rancangan Integrasi yang kemudian akan diajukan kepada otoritas terkait, dimumkan ke publik, dan diajukan untuk persetujuan oleh pemegang saham,&rdquo; jelas
Pihak Bank Danamon sendiri memproyeksikan bahwa integrasi operasional ini baru akan efektif berlaku pada 2027 mendatang.
Selama integrasi belum berlangsung, Bank Danamon menegaskan bahwa kegiatan operasional kedua pihak akan tetap berjalan sebagaimana biasanya, dan semua kontrak dengan berbagai mitra akan dilaksanakan sesuai kesepakatan.
Secara struktur saham, MUFG Bank Ltd., secara langsung dan tidak langsung, mencatatkan kepemilikan atas 92,5% saham BDMN per April 2026.
Sementara itu, 7,5% sisanya merupakan porsi free float atau saham yang beredar di publik &ndash; yang masih jauh dari target 15% yang ditetapkan otoritas pasar modal.
Kemudian, dengan market cap sekitar Rp45,9 triliun, maka BDMN harus mengejar free float 12,5% pada tahun 2027 mendatang.
Pada akhir April, beberapa media mengabarkan isu rencana aksi korporasi besar BDMN karena batas free float yang sulit dipenuhi, mulai dari akuisisi hingga delisting atau go private.
Alhasil, harga sahamnya melonjak drastis hingga 89,52% dalam sebulan terakhir. Saham BDMN pun menguat hingga 4,21% pada penutupan perdagangan Senin (11/5) ke level Rp4.700 per lembar. (ZH)

Sebagai catatan, Bank Danamon baru mencatatkan free float 7,5%, masih jauh dari batas 15%.

Danamon usulkan integrasi dengan MUFG, efektif 2027?

JAKARTA &ndash; PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA), atau lebih dikenal dengan operator jaringan bioskop Cinema XXI, menyetujui distribusi saham treasuri hingga 1,65 miliar lembar kepada para investor untuk meningkatkan porsi free float.
Hingga akhir Februari 2026 lalu, porsi free float CNMA memang hanya ada di kisaran 7,96%, masih jauh dari batas 15% yang baru ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai April 2026.
Mengutip keterbukaan informasi, Kamis (2/4) pekan lalu, distribusi saham treasuri ini akan meningkatkan jumlah saham beredar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, total saham CNMA per Februari sebanyak 83,35 miliar lembar.
Dengan demikian, pengalihan saham treasuri hingga 1,65 miliar lembar ini diperkirakan mampu mendongkrak porsi free float hingga 1,98%, menjadi total 9,94%.
Pengalihan saham treasuri hasil buyback kepada pemegang saham ini akan dilakukan secara proporsional, dengan penetapan rasio 50:1. Maka, setiap 50 saham akan memberikan investor 1 lembar saham treasuri tersebut.
Sebagai catatan, recording date untuk pemegang saham yang berhak menerima saham treasuri jatuh pada 16 April 2026, dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 14 April 2026.
Menurut manajemen CNMA, Perseroan akan membagikan saham treasuri tersebut pada 28 April 2026 mendatang.
Dalam keterangan resmi yang diterima IDNFinancials.com, keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (6/4).
Selain distribusi saham treasuri, RUPS juga menyetujui dividen tahun buku 2025 sebesar Rp980 miliar atau Rp12 per saham. Nilai ini termasuk dividen interim Rp5 per saham yang dibayarkan pada November lalu.
Sementara itu, sisa dividen Rp7 per saham juga akan dibayarkan pada 28 April 2026, bersamaan dengan saham treasuri.
Sebagai catatan, CNMA hanya membukukan laba Rp704,8 miliar pada 2025 lalu, sehingga Perseroan menggunakan saldo laba ditahannya untuk menggenapi alokasi dividen tersebut.
&ldquo;Dividen tunai tersebut terdiri dari Rp8,63 per saham yang bersumber dari laba bersih tahun buku 2025 &ndash; setara dengan 99,98% laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk &ndash; ditambah Rp3,37 per saham yang dialokasikan dari saldo laba ditahan tahun-tahun sebelumnya,&rdquo; jelas manajemen.
Seiring dengan keputusan ini, harga saham CNMA hingga pukul 11.06 WIB hari ini, Selasa (7/4), naik 1,85% ke level Rp110 per lembar. Namun, sejak awal tahun, harganya telah merosot hingga 9,09%. (ZH)

Pengalihan saham treasuri diperkirakan akan mampu meningkatkan porsi free float menjadi 9,94%.

Tak hanya dividen, Cinema XXI bagikan saham untuk dongkrak free float

JAKARTA &ndash; Green Era Energy Pte. Ltd., entitas terafiliasi Prajogo Pangestu, dilaporkan kembali menjual 350 juta lembar saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) pada hari ini, Senin (6/4).
Penjualan ini, menurut keterangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dilakukan dengan tujuan &ldquo;menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar.&rdquo;
Sebanyak 350 juta lembar saham dilepas di harga Rp4.510 per lembar, atau harga pembukaan BREN pada pukul 9.00 WIB. Namun, harganya merosot hingga 11% pada penutupan perdagangan sesi I di level Rp4.270.
Dengan demikian, entitas tersebut meraup sekitar Rp1,6 triliun dari transaksi penjualan saham tersebut, sementara porsinya di BREN menyusut dari 22,9% menjadi 22,7%.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, porsi free float BREN per akhir Februari 2026 sudah mencapai 12,3%.
Persentase tersebut memang telah melampaui batas 7,5% yang sebelumnya dicanangkan otoritas pasar modal.
Namun, seiring dengan penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A yang efektif per 31 Maret 2026, batas free float kini ditingkatkan ke level 15%, sehingga masih ada sekitar 3% saham BREN yang harus dilepas ke publik.
Di sisi lain, BREN tidak hanya memiliki kendala di porsi free float. Pasalnya, BREN baru saja terungkap sebagai salah satu emiten dengan konsentrasi pemegang saham tertinggi di BEI.
Bahkan, analis melihat adanya potensi BREN didepak keluar dari Indeks MSCI, dan tak dapat kembali masuk hingga 12 bulan ke depan. Namun, analis juga menegaskan bahwa pengeluaran tersebut tidak bersifat permanen.
Data IDNFinancials.com per Maret 2026 melaporkan bahwa selain PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang mengendalikan 64,1% saham dan Green Era Energy yang memiliki 22,9% BREN, emiten ini memiliki dua pemegang saham asing dengan kepemilikan di atas 1% dan di bawah 5%.
Dua entitas asing tersebut berasal dari Singapura, yaitu Jupiter Tiger Holdings dengan porsi 3,3% dan Zhaocai VCC &ndash; Prime Hill Fund sebesar 3,2%. (ZH)

Namun, tak hanya isu free float, BREN juga menghadapi konsentrasi pemilik saham tinggi.

Terus tingkatkan free float, Green Era Energy jual 350 juta saham BREN

JAKARTA &ndash; Bursa Efek Indonesia (BEI) telah resmi mengangkat suspensi atas saham PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK), emiten pengelola Rumah Sakit EMC Grha Kedoya, hari ini, Rabu (25/3), setelah nyaris 14 bulan dibekukan.
&ldquo;Bursa mencabut Suspensi Perdagangan Efek Perseroan di Pasar Reguler Periodic Call Auction dan Pasar Tunai Periodic Call Auction mulai Sesi 1 Call Auction Perdagangan Efek hari&nbsp; Rabu, 25 Maret 2026,&rdquo; ujar BEI dalam keterangan tertulis.
Usai lepas dari suspensi, saham RSGK tampak melesat 9,7% hingga akhir perdagangan sesi I, atau menyentuh batas auto-reject atas (ARA) pada papan Full Call Auction (FCA).
Berdasarkan keterangan BEI, perdagangan saham RSGK telah dihentikan sementara sejak 31 Januari 2025, karena &ldquo;tidak terpenuhinya free float dan atau jumlah pemegang saham.&rdquo;
Saat itu, saham masyarakat hanya 7,03% dan porsi free float RSGK hanya sebesar 6,55% &mdash; tidak mencapai batas 7,5% seperti yang ditetapkan regulator pasar modal.
Saat itu, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), lengan bisnis rumah sakit milik Grup Emtek, mengendalikan hingga 79,84%, sementara PT Bestama Medikacenter memiliki 13,13%.
Namun, pada 6 dan 11 Maret 2026, SAME telah menjual total 23,5 juta lembar saham atau setara dengan 2,53% saham RSGK di harga Rp880-885 per lembar, sehingga porsinya menyusut menjadi 77,31%.
Kini, berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek (BAE) RSGK, porsi saham masyarakat (di bawah 5%) meningkat menjadi 9,56%.
Namun, per akhir Februari 2026, PT Intimanunggal Multi Development juga tercatat memegang 2,34% saham RSGK, sedangkan Komisaris RSGK Hengkang Sutedja memiliki 1,53% &mdash; menyisakan sekitar 5,69% saham bagi publik (di bawah 1%).
Di sisi lain, dari segi kinerja keuangan, RSGK melaporkan penurunan laba bersih hingga 13,1% secara tahunan pada 2025, menjadi Rp34,5 miliar, meski pendapatan naik 6,5% menjadi Rp469,6 miliar. (ZH)

Porsi saham masyarakat di bawah 5% meningkat menjadi 9,56%. Namun, di bawah 1% hanya 5,69%.

Free float terpenuhi, RSGK sentuh ARA usai lepas dari suspensi setahun

JAKARTA &ndash; Masih dalam rangka reformasi pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa upaya peningkatan batas free float, dari 7,5% menjadi 15%, akan diberlakukan secara bertahap, dalam rentang waktu 3 tahun ke depan.
Hasan Fawzi, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, membeberkan bahwa regulator akan berupaya agar 75% emiten pasar modal Indonesia telah memenuhi peraturan free float 15% pada tahun pertama peraturan berlaku.
&ldquo;Dari sisi market cap, kita targetkan mungkin total jumlah emitennya&nbsp;akan mencapai angka sekitar 75%,&nbsp;yang [porsi free floatnya] bisa kita dorong ke 15% di tahun pertama, dari total yang hampir 1.000 &ndash; 960-an emiten,&rdquo; ujarnya kepada awak media, Selasa (3/3).
Berdasarkan laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah emiten telah mencapai 956 emiten per Januari 2026.
Dengan kata lain, pihak regulator memproyeksikan sekitar 717 emiten yang akan memenuhi batas free float 15% pada tahun pertama peraturan baru tersebut berlaku efektif.
Hasan menyatakan bahwa kini terdapat 60% emiten yang telah memenuhi batas free float 15% -- atau sekitar 573 emiten.
&ldquo;Jadi, ada peningkatan, kita harapkan sekitar 10-15% bertambah&mdash;dari sisi jumlah, ya,&rdquo; tambahnya.
Hasan kembali menegaskan bahwa dalam rencana peningkatan free float ini, juga akan terdapat mekanisme exit policy, bagi emiten yang tidak memungkinkan memenuhi batas free float 15% dalam rentang waktu 3 tahun.
&ldquo;Demikian juga, jika seandainya ada upaya terbaik yang masih memerlukan waktu,&nbsp;nanti kita akan evaluasi case by case atau setiap kasus di emiten,&rdquo; tambahnya.
Namun, Hasan sendiri mengakui teknis lebih detail mengenai mekanisme peningkatan free float tersebut masih dibahas di pihak internal BEI, dan belum diajukan untuk finalisasi oleh OJK.
&ldquo;Nanti bisa kita lihat di perubahan Peraturan 1A, yang saat ini sudah menyelesaikan tahapan meaningful participation dari publik,&nbsp;melalui pemberian masukan dan saran-saran publik kepada Bursa Efek Indonesia,&rdquo; jelasnya, masih dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, OJK berpotensi menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia, serta komunitas investor dan perusahaan efek, untuk menyepakati kapasitas atau daya serap pasar atas peningkatan saham publik.
Hal inilah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan rentang waktu implementasi peraturan baru tersebut.
Sebelumnya, IDNFinancials.com pernah melaporkan bahwa terdapat potensi aksi jual saham Rp187 triliun dari insiatif peningkatan free float. (ZH)

Dari 956 emiten terdaftar di papan bursa, baru 60% yang memenuhi ketentuan free float 15%.

BEI-OJK dorong sekitar 140 emiten penuhi free float 15% di fase I

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah mengeluakan surat keputusan agar Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) segera mengimplementasikan dua aturan yang akan memperkuat transparansi kepemilikan saham.
Dua aturan tersebut adalah granularisasi klasifikasi kepemilikan saham &ndash; dari 9 kategori menjadi 28 &ndash; serta keterbukaan data pemilik saham di atas 1%.
&ldquo;Dari 35.022 single investor identification (SID) yang perlu dilakukan klasifikasi yang lebih granular tersebut, dapat kami sampaikan pemenuhannya saat ini sudah lebih dari 82%,&rdquo; ungkap Friderica &ldquo;Kiki&rdquo; Widyasari, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, dalam konferensi pers Jumat (20/2).
Kiki menambahkan bahwa data-data tersebut akan disajikan pada publik melalui situs resmi BEI.
Selain itu, regulator pasar modal juga akan merilis informasi mengenai daftar emiten dengan high shareholder concentration &ndash; yaitu emiten yang kepemilikan mayoritas sahamnya terkonsentrasi hanya pada sebuah kelompok tertentu.
&ldquo;Terinspirasi dari praktek di beberapa negara lain, mekanisme ini merupakan sinyal informasi kepada investor,&nbsp;apabila ada tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, atau likuiditas yang terbatas,&rdquo; jelas Kiki lebih lanjut.
Sebagai catatan, salah satu bursa saham yang memiliki daftar high shareholder concentration adalah Hong Kong Stock Exchange (HKEX).
Tak hanya granulasi dan HSC, Kiki kemudian mengungkapkan pembentukan satuan tugas khusus untuk memperkuat integritas industri pasar modal, yang bernama Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
Saat ini, anggota satgas terdiri dari anggota OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Self-Regulatory Organisation (SRO) lainnya.
&ldquo;Kemungkinan kementerian lembaga lain masuk terbuka, tapi saat ini, yang ada adalah Kemenko dan juga OJK dan juga SRO, jelasnya.
Satgas ini, menurut Kiki, akan mengawal dan memantau implementasi delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal. Ia pun berjanji akan terus menyampaikan progres mengenai action plan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Dalam kesempatan yang sama, OJK juga mengungkap rencana pemberian notasi khusus pada emiten yang dalam masa transisi untuk memenuhi batas ambang free float yang baru, yaitu 15%.
Selain itu, regulator juga telah menindak tegas empat pihak yang terbukti menggoreng saham dan memanipulasi pasar dengan sanski administratif berupa denda Rp11,05 miliar. (ZH)

OJK akan bentuk satgas kawal reformasi integritas bursa, dan beri update tentang rencana aksi.

Gebrakan OJK: Ungkap shareholder terkonsentrasi hingga bentuk satgas

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan rencana aksi baru untuk memfasilitasi investor di tengah kekhawatiran akan porsi saham publik (free float) yang terlalu rendah di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Seperti diketahui BEI akan meningkatkan ambang batas porsi free float, dari 7,5% menjadi 15%. Kini, Friderica &ldquo;Kiki&rdquo; Widyasari, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menyebutkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan batas free float 15% akan diberikan notasi khusus.
Ia mengakui bahwa para emiten diperkirakan baru dapat memenuhi aturan free float 15% secara bertahap. &ldquo;Baik di tahun pertama, maupun di tahun kedua,&rdquo; tambahnya.
Namun, dalam masa transisi mencapai free float 15% tersebut, regulator akan tetap memberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang belum memenuhi syarat.
&ldquo;Jadi, ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan,&rdquo; ujarnya saat konferensi pers di BEI, Jumat (20/2).
Menurut Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, peraturan notasi khusus ini akan mulai berlaku efektif setelah penyesuaian peraturan IA BEI disetujui OJK.
&ldquo;Sesuai dengan target, peraturan itu sudah akan efektif di bulan Maret nanti,&rdquo; jelas Jeffrey kepada awak media, Jumat (20/2).
Meski pihak bursa telah menyediakan &ldquo;hot desk&rdquo; sebagai sarana diskusi bagi emiten yang hendak memenuhi persyaratan free float 15% tersebut, Jeffrey tidak memungkiri adanya potensi delisting sebagai exit policy.
&ldquo;Potensi tersebut ada, tetapi itu tentu effort terakhir yang kita harapkan.&nbsp;Tentu masih ada waktu untuk bisa memenuhi itu,&rdquo; ujarnya. Namun, tenggat waktu pemenuhan ini, menurut Jeffrey, masih dalam proses diskusi dengan asosiasi terkait.
Di sisi lain, seperti yang diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, penyesuaian batas porsi free float di BEI dapat memaksa pasar menyerap Rp187 triliun.
Namun, Jeffrey menegaskan bahwa dialog dan proposal yang tengah diajukan BEI ke MSCI dan FTSE adalah salah satu upaya menyeimbangkan potensi penambahan supply dan demand di pasar modal.
&ldquo;Dengan demikian, kita harapkan tidak hanya dana asing bertahan di pasar kita, tetapi akan ada dana asing baru yang masuk, inflow baru masuk.&nbsp;Itu tentu akan menjadi potensi penambahan demand,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, Jeffrey juga menyoroti keputusan pemerintah yang telah melonggarkan dana pensiun dan asuransi untuk melakukan aktivitas investasi di bursa saham.
&ldquo;Selain itu pertumbuhan retail kita.&nbsp;Sampai dengan hari ini, sejak awal tahun 2026 sudah ada 1,9 juta investor retail baru. Itu juga akan menjadi potensi penambahan demand kita,&rdquo; tegasnya. (ZH)

Pemenuhan free float 15% bertahap, OJK akan berikan notasi khusus. Potensi delisting masih ada.

OJK: Emiten tak penuhi free float 15% dapat notasi khusus

JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menyiapkan pembelian kembali (buyback) saham dengan alokasi dana&nbsp;maksimal Rp100 miliar.
Corporate Secretary BFIN, Budi Darwan Munthe, menuturkan bahwa buyback akan menggunakan dana internal dan bukan dari pinjaman,&nbsp;
&ldquo;Sesuai dengan POJK 13/2023, jumlah saham yang akan dilakukan buyback tidak akan melebihi 1% dari modal disetor Perseroan,&rdquo; ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2).
Adapun jumlah saham beredar (free float) setelah pelaksanaan buyback tidak akan kurang dari 40% dari modal disetor Perseroan.
Buyback akan dilaksanakan di BEI melalui pasar reguler serta hanya melalui&nbsp;PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM).
Perseroan tidak menyebutkan harga buyback secara rinci, namun aksi korporasi tersebut akan dilakukan pada harga yang dinilai baik dan wajar oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaannya dimulai pada 23 Februari 2026 dan berlangsung maksimal selama tiga bulan sejak tanggal publikasi, yaitu hari ini, Jumat (20/2).
Budi menegaskan bahwa buyback ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap operasional, kinerja keuangan, struktur permodalan, maupun tingkat likuiditas Perseroan.
&ldquo;Perseroan juga berada dalam posisi likuiditas yang kuat dan memiliki arus kas yang mencukupi untuk mendukung kelangsungan kegiatan operasionalnya,&rdquo; kata Budi.
Dari segi kinerja saham, pada perdagangan hari ini, Jumat (20/2), hingga pukul 14.31 WIB, harga saham BFIN melonjak 6,99% ke level Rp765 per lembar.
Kenaikan saham BFIN sudah terlihat sejak lima hari terakhir, mencapai 7,75%, dan dalam sebulan, harganya naik 4,79%. (DK/ZH)

BFIN siapkan dana Rp100 miliar untuk buyback saham, sumber dana dari internal bukan pinjaman.

BFIN berencana lakukan buyback saham senilai Rp100 miliar

JAKARTA - Ancaman penurunan peringkat oleh MSCI telah menyeret pasar saham Indonesia ke dalam kejatuhan terdalam dalam satu generasi.
Namun bagi investor dan pembuat kebijakan, krisis ini sekaligus memperjelas satu jalan keluar potensial, meniru transformasi India dari pasar yang terbelenggu masalah struktural menjadi salah satu bintang pasar berkembang dunia.Seperti dikutip BusinessTimes, Rabu (5/2) Indonesia kini berupaya bangkit setelah mendapat peringatan berisiko diturunkan ke status pasar frontier, langkah yang dapat membuat negara ini tersingkir dari radar banyak investor global.
Masalah utama yang sudah lama membayangi, rendahnya free float dan tipisnya likuiditas, terus menggerus daya tarik pasar.
Investor menilai, jika dua isu ini dibenahi, Indonesia berpeluang mengalami re-rating besar, dengan India sebagai preseden yang jelas.&ldquo;Ikuti saja persis apa yang dilakukan India. Pasar mereka meledak.&rdquo; kata John Foo, Pendiri Valverde Investment Partners yang fokus di Asia Tenggara.&nbsp;India, yang kini menjadi favorit investor pasar berkembang berkat lonjakan saham, rekor IPO, dan membesarnya basis investor ritel, menghadapi tantangan serupa pada 2010.
Saat itu, otoritas bergerak mengatasi kekhawatiran soal dominasi pemegang saham pengendali, keterbatasan saham beredar, serta ketergantungan pasar pada arus dana jangka pendek.Inti reformasi India adalah aturan kepemilikan publik minimum 25% bagi perusahaan tercatat. Emiten yang belum memenuhi ambang batas diwajibkan menaikkan free float setidaknya 5% per tahun, sementara perusahaan baru diberi waktu tiga tahun untuk patuh.
Aturan ini diperkuat dengan peningkatan transparansi dan perluasan akses bagi investor asing.Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi revaluasi bersejarah. Sejak 2010, India menarik arus modal asing senilai US$1,25 triliun, membangun salah satu basis investor ritel terbesar di dunia, dan mengukuhkan diri sebagai alokasi inti pasar berkembang, sebuah cetak biru potensial bagi Indonesia dalam menghadapi ujian kredibilitas pasar.&ldquo;Dalam jangka menengah hingga panjang, aturan free float dan transparansi yang lebih kuat cenderung memperluas universe investasi, menurunkan premi risiko, dan menarik modal yang lebih berkelanjutan,&rdquo; ujar Djumala Sutedja, Direktur investasi BNP Paribas Asset Management di Jakarta.Indonesia sendiri mulai mengadopsi sebagian strategi tersebut dengan rencana penerapan ketentuan free float minimum 15% yang ditargetkan berlaku pada Maret.
Namun keberhasilannya sangat bergantung pada respons sektor korporasi, yang banyak dikuasai keluarga kaya, dengan reaksi yang sejauh ini beragam.
Setidaknya satu taipan memilih melakukan buyback saham, langkah yang menopang harga, tetapi justru mengurangi free float.Di India, salah satu kunci keberhasilan adalah mekanisme Offer for Sale, yang memungkinkan pelepasan saham secara terkontrol, transparan, dan berbasis bursa.
Pada periode 2012&ndash;2016, pendiri 187 perusahaan India menjual saham senilai satu triliun rupee (sekitar S$14 miliar) melalui skema ini, sementara investor asing menanamkan 3,76 triliun rupee di pasar saham India.Di Indonesia, sinyal dari investor institusi lokal menunjukkan potensi minat terhadap mekanisme serupa. Meski mendukung upaya peningkatan free float, mereka mengingatkan agar implementasinya tidak tergesa-gesa.&ldquo;Mereka perlu memberi waktu yang cukup bagi korporasi untuk patuh tanpa menciptakan pasar yang tidak tertib,&rdquo; kata Jeffrosenberg Chen Lim, kepala riset Maybank Sekuritas di Kuala Lumpur.
Tenggat yang terlalu sempit, ujarnya, berisiko memicu banjir penjualan saham yang melampaui permintaan.Bagi India, peningkatan free float juga dibarengi reformasi yang lebih luas.
Pemerintah melonggarkan pembatasan investasi asing di berbagai sektor, dari pertahanan hingga konstruksi, dan akhirnya mengizinkan kepemilikan asing 100% melalui jalur otomatis di bidang seperti pertambangan batu bara, manufaktur kontrak, dan perantara asuransi.
Pengalaman India itu kini menjadi cermin bagi Indonesia, apakah krisis ini akan berakhir sebagai kemunduran permanen, atau justru menjadi titik awal reli besar berikutnya. (DK)

India kini jadi favorit investor pasar berkembang berkat lonjakan saham dan rekor IPO.

Indonesia ingin lepas dari dampak MSCI? Intip strategi India

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa demutualisasi bursa dapat dilakukan melalui mekanisme private placement atau Initial Public Offering (IPO).&nbsp; &nbsp;
Dasar hukumnya, kata Airlangga, akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun saat ini masih dalam tahap penyusunan.
"Nanti itu (opsinya) bisa secara teknis dibahas. Dan ini penting agar transparansi dan akuntabilitas bisa disengage antara bursa dan anggota bursa," kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2) malam.
Airlangga menambahkan, sesuai amanah Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah mendorong reformasi pasar modal secara menyeluruh.
Selain demutualisasi bursa, beberapa langkah yang tengah digodok regulator antara lain:
Kebijakan free float naik dari 7,5% menjadi 15%.
Pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Perluasan kategori tipe investor dan pengungkapan kepemilikan saham dari sebelumnya di atas 5% menjadi di atas 1%.
Penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar terintegrasi, serta kolaborasi dengan seluruh pelaku industri jasa keuangan.
Tak hanya itu saja, imbuh Airlangga, pemerintah juga mendorong batas atau limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal hingga 20%, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.
Investasi ini akan fokus pada saham berkualitas seperti LQ45, dengan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Airlangga menekankan pentingnya menjaga integritas pasar modal sebagai &ldquo;jendela&rdquo; suatu negara. Menurutnya, apabila jendela ini terlihat buram oleh investor, efeknya bisa panjang.
"Oleh karena itu, bapak presiden minta supaya ini segera direspons dan harus selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya. (DK/KR)

Pemerintah juga akan menambah batas atau limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal.

Airlangga: Demutualisasi bursa bisa lewat private placement atau IPO

JAKARTA - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga membawahi pengawasan pasar modal, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa diskusi dengan penyedia layanan indeks global MSCI berjalan positif.
"Diskusi pertemuan dengan MSCI sangat baik. Kami berencana melanjutkan pembahasan di level teknis, di mana pihak MSCI memberikan panduan terkait metodologi dan perhitungan yang akan dilakukan," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2).
Seperti dikutip cnbcindonesia.com, Hasan menambahkan, pihaknya akan memberikan pembaruan secara rutin terkait perkembangan pembicaraan dengan MSCI serta upaya transparansi yang digaungkan oleh OJK dan BEI.
"Mudah-mudahan progresnya baik hingga evaluasi akhir," jelas Hasan.
Ia juga menegaskan, sesuai komitmen awal, dirinya beserta tim akan tetap berkantor di Gedung BEI sampai kondisi pasar kembali kondusif.
Dalam rapat dengan tim analis MSCI, turut hadir perwakilan OJK, BEI, KSEI, dan Danantara. Hasan mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil OJK sejauh ini sejalan dengan permintaan MSCI.
"Sebagai pengingat, perhatian MSCI sangat selaras dengan delapan program aksi OJK yang dicanangkan Bu Kiki (Friderica Widyasari Dewi), termasuk soal transparansi, pengungkapan beneficial owner, serta terkait likuiditas dan free float pasar modal kita," ujar Hasan.
Secara umum, OJK bersama BEI dan KSEI telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang diminta MSCI. Hasan merinci beberapa langkah spesifik:
<ol start="1">
<li>Disclosure kepemilikan saham: Disclosure untuk saham di bawah 5% telah diperbarui menjadi di atas 1%.</li>
<li>Klasifikasi investor dan beneficial owner: Akan menghadirkan data yang lebih rinci terkait 9 tipe dan 27 subtipe investor, termasuk pengungkapan beneficial owner.</li>
<li>Rencana free float: Proposal kenaikan free float dari minimum 7,5% menjadi 15% akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar. (DK)</li>
</ol>

OJK, BEI, dan KSEI ajukan solusi terkait disclosure saham, investor, dan free float.

Komisioner OJK Hasan Fawzi ungkap hasil pertemuan dengan MSCI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyesuaikan aturan batas free float saham dari 7,5% menjadi 15%, yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan dengan prinsip transparansi yang jelas bagi emiten, termasuk penetapan jangka waktu penyesuaian, mengutip&nbsp;iqlus.info.
&ldquo;SRO akan segera menerbitkan aturan free float minimal 15% dengan transparansi yang baik dan tenggat waktu tertentu bagi emiten,&rdquo; ujar Mahendra dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis.
Mahendra menambahkan, emiten yang tidak memenuhi ketentuan free float akan dikenakan exit policy.
Aturan ini berlaku untuk seluruh emiten di pasar modal Indonesia, baik perusahaan yang sudah tercatat maupun yang akan melakukan IPO.
&ldquo;Esensinya, 15% ini berlaku secara menyeluruh,&rdquo; tegas Mahendra.
Mahendra juga menjelaskan bagi emiten yang dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan free float maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik.(DK)

OJK dan BEI tingkatkan batas free float saham jadi 15% mulai Februari 2026, berlaku menyeluruh.

OJK dan BEI tingkatkan batas free float jadi 15% mulai Februari 2026

JAKARTA &ndash; Harimas Tunggal Perkasa, tercatat melakukan penjualan 411,5 juta saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), pada 24 Desember 2025.Aksi ini membuat porsi kepemilikannya turun dari 36,35% menjadi 35,60%.Berdasarkan keterbukaan informasi, Jumat (26/12), Harimas Tunggal Perkasa melepas saham IMPC dengan harga Rp3.160 per saham.Sebelum transaksi, Harimas Tunggal Perkasa menggenggam sebanyak 19,96 miliar saham IMPC. Kemudian setelah transaksi, jumlah kepemilikannya berkurang menjadi 19,55 miliar saham.Transaksi tersebut dikategorikan sebagai penjualan saham biasa dan dilakukan tanpa skema repurchase agreement.Manajemen menjelaskan tujuan transaksi ini adalah untuk realisasi investasi dan meningkatkan free float saham IMPC.Dalam sebulan, harga saham IMPC melesat 23,47% ke level Rp3.840 per lembar.
Kemudian, dalam lima hari terakhir, saham IMPC naik 80 poin atau 2,13%, namun pada perdagangan saham Rabu (24/12) anjlok 2,54%. (DK)

Harimas Tunggal Perkasa Lepas 411,5 Juta Saham IMPC, Kepemilikan Turun Jadi 35,60%.