JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) kini tengah melakukan studi mengenai potensi penyediaan listrik berbasis tenaga panas bumi untuk green data centre di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kamojang, Jawa Barat, yang ditargetkan rampung pada 2026.Ahmad Yani, Direktur Utama PGEO, menilai bahwa karakter tenaga panas bumi sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan listrik baseload untuk data centre—yang mensyaratkan pasokan listrik yang stabil dan tersedia 24 jam, sekaligus rendah emisi.“Karakter tersebut sulit dipenuhi sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten,” imbuh manajemen PGEO dalam siaran resmi yang diterima IDNFinancials.com, Jumat (4/9).Menurut Ahmad Yani, elektrifikasi green data centre di Area Kamojang dirancang sebagai pilot project dan proof of concept untuk memvalidasi model bisnis, menjajaki kebutuhan calon pengguna, dan menyiapkan pasar.Corporate Secretary PGEO Muhammad Taufik menjelaskan bahwa hasil studi ini akan digunakan untuk menentukan apakah pemenuhan kebutuhan elektrifikasi green data centre akan menggunakan aset panas bumi eksisting, optimalisasi, atau pengembangan baru.Di sisi lain, baik Muhammad Taufik maupun Ahmad Yani meyakini bahwa PGEO memiliki kapasitas yang cukup, disertai dengan pipeline pengembangan yang terukur.Saat ini, kapasitas terpasang PGEO mencapai sekitar 727 megawatt (MW), dengan potensi sumber daya sekitar 3 gigawatt (GW). Perseroan juga memiliki roadmap pertumbuhan menuju sekitar 1 GW pada 2028 dan sekitar 1,8 GW pada 2034.“Artinya, PGE memiliki basis kapasitas yang cukup besar dan pipeline terukur untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk peluang untuk elektrifikasi green data centre,” tegas Muhammad Taufik dalam wawancara terpisah dengan IDNFinancials.com.Meski demikian, kesiapan pasokan panas bumi menjadi tantangan tersendiri. Pengembangan pembangkit geothermal membutuhkan waktu jauh lebih panjang dibanding pembangunan data centre.Pasalnya, dari tahap eksplorasi hingga pembangkit beroperasi, Perseroan membutuhkan rata-rata waktu sekitar 7 tahun—meskipun pengembangan di wilayah kerja eksisting dapat berjalan lebih cepat karena reservoir dan infrastruktur sudah teruji.“Untuk data centre yang umumnya dibangun dalam 1-2 tahun, kesenjangan waktu ini menjadi salah satu hal yang dikaji dalam studi elektrifikasi green data centre PGE,” kata Taufik.Tak hanya soal pasokanPersoalan PGEO bukan hanya soal kesiapan pasokan. Kepastian penyerapan listrik juga menjadi faktor penting dalam menjaga keekonomian proyek panas bumi.Selain itu, menurut Taufik, keekonomian panas bumi ini juga dipengaruhi risiko eksplorasi, besarnya investasi awal, tarif, akses pembiayaan, perizinan, dan kesiapan infrastruktur.“Pemerintah saat ini sedang menyempurnakan kebijakan melalui revisi Perpres No. 112/2022, dan PGE bersama Asosiasi Panasbumi Indonesia mendukung proses tersebut agar iklim investasi dan kepastian usaha semakin baik,” ujar Taufik.Sebelumnya, IDNFinancials.com melaporkan PGEO tengah mengusulkan penerapan skema feed-in tariff bagi listrik berbasis geothermal sebagai bagian dari revisi Perpres No 112/2022 untuk mempercepat pengembangan proyek geothermal.Taufik juga meyakini bahwa pengembangan panas bumi, termasuk untuk elektrifikasi green data centre, membutuhkan kolaborasi antara stakeholders terkait.Senada dengan hal ini, Ahmad Yani juga menegaskan bahwa diperlukan empat langkah kunci untuk mendukung optimalisasi pengembangan data centre berbasis energi hijau, termasuk panas bumi.Salah satunya adalah penyempurnaan regulasi tarif agar lebih kompetitif, transparan, dan predictable. Selain itu, ia memandang perlunya perluasan pemanfaatan insentif fiskal dan green financing.“Ketiga, memperkuat sinkronisasi WKP, RUPTL, jaringan, PPA, dan target COD. Keempat, diperlukan penyesuaian strategi dengan kebijakan pemerintah dalam blueprint pengembangan data center sekaligus panas bumi nasional,” pungkas Ahmad Yani. (ZH)

Kaji elektrifikasi green data centre, PGEO hadapi isu timeline, tarif, kepastian penyerapan listrik.

PGEO incar green data centre, tapi pasokan geothermal tak bisa instan

JAKARTA &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengusulkan penerapan skema feed-in tariff bagi listrik panas bumi (geothermal) sebagai bagian dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 untuk mempercepat pengembangan proyek geothermal.
Sebagai catatan, tarif listrik geothermal kini hanya menggunakan acuan ceiling price, atau harga batas atas.
&ldquo;Jadi mau dibeli di 25-30% [harga atas], juga masih sesuai,&rdquo; ujar Andi Joko Nugroho, Direktur Operasi PGEO.
Dengan kata lain, harga jual ditetapkan hanya berdasarkan negosiasi dengan PLN sebagai offtaker utama, sehingga Perseroan sebagai penyedia listrik tidak dapat mendapat kepastian harga jual sejak awal proyek.
&ldquo;Kalau kita, sebetulnya, itu yang menjadi problem utamanya,&rdquo; tegas Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, dalam acara Media Briefing PGEO, Selasa (4/8).
PGEO memandang produksi listrik panas bumi sebagai sebuah proses yang panjang, dengan modal yang besar dan risiko yang tinggi.
&ldquo;Jadi mirip-mirip dengan industri upstream, ya, dengan bagaimana mencari minyak, mencari gas &hellip; Jadi yang kita usulkan ke pemerintah adalah bagaimana pemerintah membuat tarif itu menjadi ekonomis,&rdquo; imbuhnya.
Ia mengusulkan skema tarif feed-in, atau tarif yang flat, yang diberlakukan sampai proyek tersebut mencapai nilai ekonomi yang layak. &ldquo;Setelah itu mungkin baru disesuaikan,&rdquo; jelas Edwil lebih lanjut.
Andi juga menambahkan alternatif pemberlakuan floor tariff, atau harga batas bawah, untuk menjamin kepastian keekonomian proyek geothermal.
Pasalnya, ketiadaan ketetapan tarif ini juga mengurangi kepastian bagi investor dan berisiko menekan aktivitas investasi secara umum.
&ldquo;Investor itu menunggu, ketika mau masuk, ini harganya mau dijual berapa. Kalau dengan sekarang, yang hanya tarif atas, ya tidak bisa,&rdquo; imbuh Andi.
Menurut manajemen PGEO, pendanaan umumnya baru bisa didapatkan ketika sebuah proyek geothermal dinyatakan memiliki cadangan yang terbukti.
Dengan demikian, tahapan eksplorasi serta risiko dalam proses pengeboran kini masih dibiayai dan ditanggung sendiri oleh para penyedia tenaga listrik geothermal.
&ldquo;Jadi, di fase eksplorasi itu, kami sepenuhnya menggunakan equity&mdash;murni uang dari PGEO untuk melakukan itu,&rdquo; ungkap Edwil.
Perbedaan pada penetapan skema tarif jual ini juga terasa di dalam industri energi terbarukan.
Edwil membandingkan tarif listrik geothermal dengan tarif listrik produksi fasilitas Waste-to-Energy kelolaan Danantara &ndash; yang mencapai US$0,2 per kWh.
&ldquo;PLTS, dengan baterai, tarifnya juga sangat tinggi,&rdquo; tambahnya.
Selain itu, bisnis listrik geothermal juga tidak mendapat kemudahan atau dukungan pemerintah sebagaimana kebijakan DMO (domestic market obligation) yang dapat mendorong kinerja industri energi berbahan bakar fosil.
&ldquo;Energi fosil itu bisa menjadi ekonomis karena ada semacam &lsquo;insentif&rsquo; dari pemerintah. Insentif itu berupa DMO &hellip; Geothermal itu tidak ada,&rdquo; tambahnya.
Di sisi lain, Andi juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif listrik geothermal ini bukan semata-mata mengejar margin keuntungan yang lebih besar, melainkan masalah keberlanjutan pengembangan proyek.
Menurut Andi, peran pemerintah dan kebijakannya dalam menciptakan iklim yang kondusif sangat penting untuk mempercepat pengembangan proyek energi panas bumi, seperti yang terjadi di Turki.
&ldquo;Di Turki&mdash;dengan adanya feed-in tariff dan kebijakan dari pemerintah&mdash;dalam 5 tahun, mereka bisa menambah 1000 MW,&rdquo; ungkap Andi. (ZH)

Tarif listrik WtE bisa mencapai US$0,2 per kWh, namun geothermal hanya diatur dengan ceiling tariff.

PGEO dorong revisi Perpres tarif geothermal, usulkan feed-in tariff

JAKARTA &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) tengah menyiapkan operasional pilot project untuk green hydrogen, yang ditargetkan beroperasi pada kuartal IV 2026. Toyota menjadi salah satu calon pembeli awal produksi hidrogen hijau tersebut.
Menurut Ahmad Yani, Presiden Direktur PGEO, pilot project green hydrogen tersebut akan dimulai di Wilayah Kerja Ulubelu di Lampung, dengan target beroperasi komersial (COD) pada November 2026.
Kini, proyek memasuki tahapan fabrikasi, dilanjutkan instalasi alat pada Oktober.
Dalam sesi pemaparannya di acara Media Briefing PGEO 2026, Selasa (4/8), Perseroan juga menargetkan proyek tersebut akan menghasilkan 100 kilogram (kg) hidrogen per hari.
&ldquo;Kami mulai dari skala lab, small scale,&rdquo; imbuh Andi Joko Nugroho, Direktur Operasi PGEO, pada kesempatan yang sama.
Salah satu pembeli pertama pada tahap awal produksi green hydrogen ini, ungkap Andi, adalah Toyota.
Toyota diketahui telah meneken nota kesepahaman (MoU) untuk membeli sekitar 20 kg hidrogen dari PGEO untuk keperluan internalnya.
Sementara itu, hasil produksi lainnya akan dialihkan untuk pemakaian internal Pertamina, seperti Kilang Plaju dan Terminal LPG Tanjung Sekong.
Menurut Ahmad Yani, pengembangan green hydrogen ini merupakan bagian dari upaya PGEO untuk mencari potensi aliran pendapatan baru atau new revenue stream, dari segmen lain di luar inti bisnis panas bumi atau geothermal.
Ahmad Yani menilai bahwa alih-alih hanya mengejar target RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang ditetapkan pemerintah, PGEO memandang perlu untuk mengakselerasi potensi dari hilirisasi dan industrialisasi geothermal.
&ldquo;Jadi, masa depan geothermal itu bukan hanya diukur melalui bagaimana menghasilkan energi bersih dalam bentuk listrik, tetapi juga ada produk lain yang bisa kita kembangkan. Nah, dalam hal ini seperti green hydrogen,&rdquo; jelasnya.
Di sisi lain, manajemen mengakui bahwa keberlanjutan dari proyek green hydrogen tersebut akan tergantung pada tren permintaan atau demand dari pasar. Oleh karena itu, Perseroan juga mempertimbangkan kesiapan ekosistem hidrogen.
&ldquo;Dalam 2&ndash;3 tahun ke depan, kita akan coba bagaimana menjadi suatu bisnis yang real,&rdquo; tambah Ahmad Yani.
Perseroan juga meyakini bahwa pasar hidrogen global memiliki prospek yang menjanjikan pada periode 2030&ndash;2034 mendatang.
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, bahkan menyebutkan bahwa terdapat potensi green hydrogen diproses lebih lanjut menjadi green ammonia. &ldquo;Itu kajiannya sudah berlangsung,&rdquo; katanya. (ZH)

Dengan target produksi hingga 100 kilogram per hari, Toyota akan jadi pembeli perdana.

PGEO bidik produksi green hydrogen akhir 2026, Toyota pembeli perdana

JAKARTA &ndash; PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), melalui anak usaha yang berbasis di Singapura, Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL), telah meraih fasilitas pinjaman berjangka (term loan) senilai US$300 juta pada Jumat, 17 Juli 2026 lalu.
Pinjaman itu diberikan oleh salah satu bank terbesar Thailand, Bangkok Bank Public Company Limited, dengan nilai setara Rp5,37 triliun, mengacu pada nilai kurs Rp17.903 per dolar AS pada Selasa (21/7).
Menurut keterangan resmi Perseroan, Selasa (21/7), term loan US$300 juta tersebut terdiri atas dua fasilitas, yaitu komitmen fasilitas A senilai US$105 juta dan komitmen fasilitas B senilai US$195 juta.
Fasilitas A akan tersedia hingga 31 Agustus 2026, sedangkan fasilitas B tersedia hingga 30 Desember 2027. Jatuh tempo kedua komitmen pinjaman tersebut adalah 60 bulan (5 tahun) setelah tanggal penarikan pertama.
Manajemen BREN menyebutan bahwa fasilitas A senilai US$105 juta akan digunakan untuk biaya pra-konstruksi wilayah prospek panas bumi Suoh Sekincau di Sumatra.
Kemudian, US$105 juta lainnya dari fasilitas B akan digunakan untuk penyertaan modal (equity injection) ke dalam PT Star Energy Suoh Sekincau.
Sementara itu, US$90 juta sisanya akan disetor sebagai modal PT Star Energy Geothermal Indonesia untuk proyek panas bumi Hamiding di Maluku Utara.
Melalui pinjaman ini, SEGHPL dan BREN memproyeksikan arus pendanaan yang lebih kuat dan memadai, sehingga dapat mengoptimalkan arus kas dan mendukung pengembangan proyek eksisting dan yang akan datang secara berkelanjutan.
Sebagai catatan, pinjaman ini setara dengan 33,95% total ekuitas BREN per 2025 sebesar US$883,52 juta &ndash; menjadikan transaksi ini termasuk dalam transaksi material.
Fasilitas pinjaman ini juga diproyeksi akan mendongkrak liabilitas BREN yang tercatat sebesar US$2,98 miliar per Desember 2025 &ndash; yang berarti debt-to-equity ratio (DER) BREN berada di level 3,4.
Di sisi lain, kas dan setara kas BREN hingga akhir 2025 tercatat sebesar US$168,68 juta. (ZH)

Pinjaman US$300 juta tersebut diberikan Bangkok Bank untuk Star Energy Group.

BREN raih kredit Rp5,4 triliun untuk proyek Suoh Sekincau dan Hamiding

JAKARTA &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengumumkan mundurnya Julfi Hadi dari posisi direktur utama pada Kamis, 27 November 2025.
&ldquo;Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Julfi Hadi selaku Direktur Utama Perseroan melalui surat tertanggal 25 November 2025,&rdquo; ujar Kitty Andhora, Corporate Secretary PGEO, dalam keterangan resminya.
Sebagai catatan, Perseroan tidak merinci alasan mundurnya Jufi Hadi dari posisi pucuk PGEO ini, yang telah ia emban sejak Juni 2023.
Sebelum ini, Julfi Hadi juga memiliki pengalaman di berbagai proyek pengembangan geothermal di Indonesia, termasuk Wayang Windu Unit 2 dan Darajat Unit 3.
Berdasarkan penelusuran IDNFinancials.com, kedua proyek tersebut merupakan proyek panas bumi yang dikembangkan Star Energy Geothermal, anak usaha PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), berdasarkan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract/JOC) dengan PGEO.
Julfi Hadi juga memilki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan karirnya kini. Ia meraih gelar Master of Science of Geology dan Bachelor of Science in Geology dari&nbsp;University of&nbsp;Texas, El Paso, USA &ndash; bahkan tesisnya mendapat penghargaan dari Geological Society of America South Central Section.
Manajemen PGEO menyatakan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pengunduran diri Julfi Hadi paling lambat 90 hari setelah Perseroan menerima surat pengunduran diri &ndash; yang berarti akhir Februari 2026. (ZH)

Ia pernah ikut mengembangkan proyek Wayang Windu dan Darajat milik Star Energy Geothermal.