JAKARTA &ndash; PT Pertamina (Persero) memfasilitasi 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang Januari&ndash;Maret 2026, mencakup NIB, sertifikasi halal, HaKI, SPPL, dan lainnya, sebagai upaya memperkuat daya saing serta membuka akses pasar UMKM ke ritel modern.
Program ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan bahwa fasilitasi sertifikasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM.
&ldquo;Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif,&rdquo; ujar Baron.
Salah satu kisah sukses datang dari UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan. UMKM yang bergerak di bidang makanan sehat ini berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulannya berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.
Didirikan pada tahun 2022 oleh Minie Sudjarwo, mantan atlet nasional yang telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai instruktur body builder, MiniesQ lahir dari inspirasi tren gaya hidup sehat yang terus berkembang di masyarakat. Berawal dari satu varian produk healthy cookies, MiniesQ kini terus berinovasi menghadirkan camilan sehat yang tidak hanya lezat, tetapi juga bernutrisi.
&ldquo;Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati,&rdquo; ujar Minie.
Momentum penting terjadi setelah MiniesQ berhasil mengantongi sertifikasi halal. Kepercayaan pasar meningkat, membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket dan 1 supermarket di Jakarta untuk distribusi produk brownies dan oat. Selain itu, MiniesQ juga telah menjalin kemitraan distribusi dengan 90 pusat kebugaran (gym) di wilayah Depok dan sekitarnya, memperkuat posisinya di segmen healthy lifestyle.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen.
Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 serta mendorong program yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen ini diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Upaya tersebut didukung dengan penerapan prinsip Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (YS)

Pertamina fasilitasi 1.346 sertifikasi UMKM 2026 untuk dorong daya saing dan akses ritel.

Pertamina dorong 1.346 sertifikasi UMKM, MiniesQ tembus ritel

JAKARTA -&nbsp;Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Ahmad Hasan, mengungkapkan pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat (hub) halal dunia seiring penerapan kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada 2026.Pernyataan tersebut disampaikan Haikal dalam International Halal Symposium&nbsp;bertajuk&nbsp;&ldquo;Halal Beyond Compliance: A Strategic Pathway to Global Leadership&rdquo;&nbsp;yang digelar di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Rabu (21/1).Haikal menilai kebijakan halal yang bersifat mandatory menjadi langkah krusial untuk mengerek potensi ekonomi halal nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Sejak halal ditetapkan sebagai kewajiban, capaian sertifikasi disebut melonjak signifikan.&ldquo;Kami sudah berhasil membuat sertifikasi halal sampai 11 juta. Ini bukan soal prestasi, tapi soal betapa halal telah membumi di Indonesia dan diterima dengan sangat baik,&rdquo; ujar Haikal.Saat ini, Indonesia mencatat sekitar 10.000 sertifikat halal terbit setiap hari. Namun, dari sekitar 60 juta pelaku UMKM, baru sekitar 3 juta&nbsp;yang telah masuk ke dalam sistem sertifikasi halal.&ldquo;Ini masih sangat sedikit. Tapi kalau tercapai 30 persen saja, transaksi halal menurut catatan Dinar Standard sudah hampir mencapai Rp6.800 triliun,&rdquo; katanya.Pemerintah pun menargetkan 30 juta UMKM bersertifikat halal pada 2026, atau sekitar separuh dari total UMKM nasional, seiring diberlakukannya kewajiban halal tanpa pengecualian.&ldquo;Kami harus bekerja ekstra keras di 2026. Itu target besar, tapi harus dikejar,&rdquo; tegasnya.Menurut perhitungan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kontribusi&nbsp;halal value chain&nbsp;pada 2025 telah mencapai hampir 27 persen terhadap PDB Indonesia.Kontribusi tersebut mencakup sektor makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, hingga produk tekstil dan&nbsp;personal care&nbsp;seperti sabun, sampo, dan pasta gigi.Di tingkat global, Indonesia juga semakin agresif membangun posisi strategis. Dalam berbagai forum internasional, mulai dari Kazan Forum, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, hingga Afrika Selatan, Indonesia aktif memperkenalkan ekosistem halal nasional.&ldquo;Di Afrika Selatan, secara aklamasi kami ditunjuk sebagai rujukan standar halal internasional untuk dunia,&rdquo; ungkap Haikal.Saat ini, Indonesia tengah merumuskan standar halal global yang diharapkan mampu menyelaraskan berbagai standar internasional yang ada.&ldquo;Kami ingin racikan Indonesia menjadi standar dunia. Itu cita-cita sampai 2029, tapi saya berusaha tercapai di 2026,&rdquo; ujarnya.Haikal mengakui Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara lain. Malaysia, misalnya, telah menerapkan sistem halal sejak era 1980-an. Sementara itu, Amerika Serikat sudah memiliki lembaga halal sejak 1974.&ldquo;Malaysia itu 20 tahun di depan kita. Amerika tetap nomor tiga dunia. Nomor dua Brasil, dan nomor satu China,&rdquo; katanya.China dinilai sangat serius menggarap pasar halal global hingga menjadi salah satu eksportir utama produk halal ke negara-negara mayoritas Muslim.&ldquo;Artinya, ketertinggalan 20 tahun ini harus kita kejar dalam lima tahun. Target kami, 2029 Indonesia jadi nomor satu dunia,&rdquo; tegas Haikal.Dengan mandat halal nasional, lonjakan sertifikasi UMKM, serta ambisi membangun standar halal global, pemerintah optimistis Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi halal dunia. (DK)

Indonesia kejar ketertinggalan, siap jadi pusat halal dunia seiring wajib sertifikasi halal 2026.

Haikal Ahmad: Malaysia sudah terapkan sistem halal 20 tahun di depan

JAKARTA - Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Ahmad Hasan menegaskan bahwa konsep halal kini telah berkembang jauh melampaui sekadar kepatuhan terhadap aturan agama.
&nbsp;Di tingkat global, halal telah dipahami sebagai simbol kesehatan, kualitas, dan gaya hidup modern yang diterima lintas negara dan budaya.Pernyataan tersebut disampaikan Haikal dalam International Halal Symposium bertajuk &ldquo;Halal Beyond Compliance: A Strategic Pathway to Global Leadership&rdquo; yang digelar di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk 2, Banten, Rabu (21/1).&ldquo;Halal hari ini bukan hanya milik umat Islam. Di Amerika, halal diposisikan sebagai simbol health. Di Korea, halal identik dengan kualitas dan lifestyle. Ini adalah peradaban modern,&rdquo; ujar Haikal.Ia menjelaskan bahwa persepsi halal berbeda di tiap negara, namun memiliki benang merah yang sama, yakni jaminan kebersihan, keamanan, dan mutu produk.
Di China, halal bahkan dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara di Eropa dan Inggris, halal semakin diterima sebagai standar umum dalam industri pangan.Menurut Haikal, perubahan paradigma global tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, untuk tampil sebagai pemimpin industri halal internasional. Namun realitas di dalam negeri menunjukkan potensi besar itu belum sepenuhnya tergarap.Saat ini, nilai transaksi industri halal global mencapai sekitar Rp21.000 triliun. Sementara kontribusi Indonesia baru sekitar Rp680 triliun atau setara 3,5%. Dari sekitar 60 juta pelaku usaha nasional, baru 3&ndash;4% yang telah memiliki sertifikat halal.&ldquo;Padahal dengan persentase sekecil itu saja, nilai ekonominya sudah sangat besar. Artinya peluang kita masih terbuka sangat lebar,&rdquo; katanya.Haikal juga menyoroti tantangan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil, khususnya UMKM kuliner tradisional seperti warteg. Ia menyebut banyak produk lokal kalah bersaing bukan karena kualitas, melainkan karena belum tersertifikasi halal.&ldquo;Produk luar negeri bisa masuk dengan label halal, sementara produk kita sendiri tertinggal. Ini bukan soal rasa, tapi soal standar dan kepercayaan,&rdquo; ujarnya.Ia menegaskan perlunya pendekatan sertifikasi halal yang lebih sederhana, inklusif, dan adaptif agar pelaku UMKM tidak terbebani. Menurutnya, sertifikasi halal justru harus menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat.Dalam kesempatan yang sama, Haikal mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius pada penguatan ekosistem halal nasional.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kata Haikal, aktif mendorong pengembangan industri halal, sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi rujukan halal dunia.
&ldquo;Presiden Prabowo menantang Indonesia untuk menjadi standar halal internasional. Halal adalah masa depan, dan Indonesia harus berada di depan,&rdquo; tegasnya.Haikal pun optimistis bahwa dengan regulasi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia mampu menjadikan halal sebagai kekuatan ekonomi sekaligus identitas peradaban modern.&ldquo;Halal itu bersih, sehat, berkualitas, dan inklusif. Itulah nilai universal yang sedang dicari dunia hari ini,&rdquo; pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Muhammad Fuad Nasar, Director of Halal Product Guarantee, Ministry of Religious Affairs menyampaikan harapannya agar simposium halal yang digelar hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama pengembangan konsep halal secara global.Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penelitian fundamental dan prinsip halal yang dikembangkan melalui pendekatan ilmiah, edukasi, relasi, serta inovasi.
Salah satu rujukan utama dalam pengembangan tersebut adalah riset yang diinspirasi oleh Dr. Anthony Susan, yang menempatkan proses aplikasi dan penelitian halal pada berbagai tahap kompetensi dalam konteks budaya sosial dan realitas yang beragam.Menurutnya, isu halal tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara teks dan konteks, termasuk hubungan antara lembaga, manusia, serta dinamika sosial yang menyertainya.
Meski konsep halal bersumber dari Al-Qur&rsquo;an dan Sunnah, penerapannya dapat memiliki makna dan proses yang berbeda di setiap wilayah, seiring dengan perbedaan budaya dan reformasi sosial yang berlangsung.&ldquo;Keseimbangan strategis menjadi kunci, karena halal hanya bisa dijalankan melalui prinsip halal itu sendiri,&rdquo; ujarnya. (DK)

Isu halal tak dapat lepas dari interaksi antara teks dan konteks, termasuk hubungan lembaga.

Haikal Ahmad: Regulasi halal belum berpihak pada usaha kecil

JAKARTA - Head of Sharia Economics and Finance Human Resource Development Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Euis Amalia, menegaskan pentingnya kerja sama regional di kawasan ASEAN untuk memperkuat ekosistem industri halal yang terintegrasi dengan keuangan sosial syariah.Dalam sebuah seminar kolaburasi antara Menara Syariah &amp; International Islamic University Malaysia dengan tema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration For Halal Community Engagement, yang di support juga oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) &amp; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Selasa (16/12).Euis menyampaikan bahwa ekonomi halal global tengah mengalami pertumbuhan pesat. Nilainya diperkirakan mencapai US$2,99&ndash;3,30 triliun pada 2025 dan berpotensi meningkat hingga US$5,2&ndash;9,45 triliun pada 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 9&ndash;12,8%.Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas negara. Dalam peta global keuangan syariah, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.Meski memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam integrasi industri halal, keuangan syariah, dan keuangan sosial Islam.
Euis menyoroti rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional. Dari potensi zakat sekitar Rp327 triliun, tingkat penghimpunan baru mencapai 15,3%.&nbsp;Wakaf produktif juga dinilai belum optimal, dengan pemanfaatan lahan wakaf kurang dari 10% dari total sekitar 41 ribu hektare. Kondisi ini dinilai menghambat peran keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi dan industri halal.Ia menekankan perlunya redefinisi konsep halal. Menurut Euis, halal tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan legal dan sertifikasi, tetapi harus diintegrasikan dengan prinsip tauhid yang menekankan kualitas, etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan holistik.Dengan pendekatan tersebut, halal dapat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi, bukan sekadar label produk.Euis juga mengkritik regulasi halal nasional yang belum mengatur secara jelas keterkaitan antara produk halal dan pembiayaan berbasis syariah. (DK)&nbsp;

Kerja sama ASEAN perlu didorong untuk perkuat industri halal yang terintegrasi. 


IAEI: Ekosistem halal di ASEAN perlu diperkuat

JAKARTA - Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Ahmad Hasan, menilai kontribusi Indonesia dalam ekonomi halal global masih sangat kecil akibat definisi halal yang terlalu sempit dan bersifat legalistik.Dalam sebuah seminar kolaburasi antara Menara Syariah &amp; International Islamic University Malaysia dengan tema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration For Halal Community Engagement, yang di support juga oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) &amp; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Selasa (16/12).Haikal menyebutkan bahwa pada 2024, nilai transaksi halal global mencapai sekitar Rp21.000 triliun. Namun kontribusi Indonesia hanya sekitar Rp680 triliun, atau sekitar 3,5 persen dari total transaksi dunia.Menurut Haikal, persoalan utama terletak pada cara Indonesia memaknai halal yang masih dibatasi sebagai konsep keagamaan dan administratif, bukan sebagai standar universal.Padahal, di berbagai negara non-Muslim, halal justru berkembang pesat sebagai konsep ekonomi, kualitas produk, dan keberlanjutan.China tercatat sebagai negara dengan transaksi halal terbesar di dunia, diikuti Brasil dan Amerika Serikat, negara-negara dengan populasi Muslim relatif kecil.Hal ini terjadi karena halal diposisikan sebagai bagian dari ekosistem industri, bukan identitas agama semata.Haikal menjelaskan, di Eropa seperti Prancis dan Belgia, halal dipandang sebagai makanan premium.Di Inggris, halal dimaknai sebagai produk yang aman bagi lingkungan dan sejalan dengan konsep green economy.Sementara di China, halal dipersepsikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Di Korea Selatan, perusahaan farmasi besar mendefinisikan halal sebagai standar &ldquo;double clean&rdquo;, yakni kebersihan ganda dalam proses dan produk.Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, halal tidak diperuntukkan hanya bagi umat Muslim, melainkan untuk seluruh manusia.Konsep ini, menurutnya, selaras dengan praktik industri global. Ia mencontohkan Nestl&eacute; di Swiss yang menjadikan halal sebagai bagian dari filosofi &ldquo;Good Food, Good Life&rdquo;.Dalam kunjungannya ke Rusia, Haikal juga bertemu dengan salah satu pemasok utama jaringan makanan cepat saji global.Perusahaan tersebut memilih hanya memproduksi produk halal agar dapat diterima di seluruh negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Asia. Strategi ini dinilai lebih efisien secara pasar.Lebih lanjut, Haikal mengkritik sistem sertifikasi halal global yang berbeda-beda di setiap negara.Menurutnya, satu produk harus mengurus sertifikasi halal yang berbeda untuk Malaysia, Indonesia, Australia, dan negara lain, sehingga menghambat ekspansi usaha.Ia mengusulkan pembentukan satu standar halal internasional, serupa dengan standar ISO, yang dapat diterima secara global.Konsep ini mencakup pengembangan bertahap, mulai dari Halal 1.0 untuk makanan, Halal 2.0 untuk rantai pasok, Halal 3.0 untuk proses, hingga Halal 4.0 untuk farmasi.Haikal mengklaim telah membahas gagasan tersebut dengan berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Amerika Serikat, serta sejumlah pemimpin dunia.Targetnya, standar halal internasional dapat diperkenalkan secara resmi pada 2026.Menurut Haikal, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat halal dunia, namun hanya jika berani mengubah paradigma halal dari konsep eksklusif menjadi standar universal yang diterima semua kalangan. (DK)

Haikal Hasan usulkan pembentukan standar halal internasional, serupa dengan ISO dan secara bertahap.