JAKARTA - Indonesia telah menjatuhkan denda sebesar US$2,31 miliar kepada puluhan perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan yang dinyatakan beroperasi secara ilegal di kawasan hutan, menurut seorang pejabat pada Senin (8/12).Satuan tugas kehutanan bentukan Presiden Prabowo Subianto, yang beranggotakan personel militer dan aparat penegak hukum, melakukan penertiban besar-besaran sepanjang tahun ini terhadap perkebunan dan tambang yang dianggap melanggar izin di area hutan.Hingga kini, satgas telah menyita 3,7 juta hektare lahan perkebunan dan lebih dari 5.300 hektare area tambang, dengan target mencapai 4 juta hektare pada akhir tahun."Setelah penyitaan tersebut, satgas menjatuhkan denda sebesar Rp9,42 triliun rupiah kepada 49 perusahaan perkebunan, serta 29,2 triliun rupiah kepada 22 perusahaan tambang," kata Barita Simanjutak dari Kejaksaan Agung yang juga anggota satgas.Dilansir dari&nbsp;reuters.com, ia menyebut bahwa mereka sebagai pemilik aset sebelumnya, namun tidak mengungkapkan nama perusahaan.Perusahaan sawit diwajibkan membayar 25 juta rupiah per hektare per tahun, meski tidak dijelaskan dasar perhitungan denda tersebut.Sebagian perusahaan telah membayar, sementara lainnya mengajukan keberatan.Simanjuntak menegaskan satgas terbuka untuk berdialog, tetapi akan tetap tegas menegakkan hukum. Jika tidak patuh, tidak tertutup kemungkinan dilakukan tindakan hukum.Satgas juga telah menyerahkan 1,5 juta hektare lahan perkebunan sitaan kepada BUMN Agrinas Palma Nusantara, yang dibentuk awal tahun ini, menjadikannya perusahaan sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan.Langkah penyitaan yang didukung militer ini membuat industri sawit gusar.Analis memperkirakan, bersama kebijakan biodiesel Indonesia, penertiban tersebut dapat mendorong kenaikan harga global karena berpotensi mengganggu produktivitas.Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak sawit, batu bara termal, nikel, dan timah. (DK)&nbsp;

Indonesia berikan denda perusahaan sawit dan tambang ilegal usai sitaan jutaan hektare hutan.


Perusahaan sawit dan tambang ilegal akan dikenakan denda US$2,3 miliar

BEIJING - Bank sentral China kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap mata uang virtual pada hari Sabtu, memperingatkan adanya kebangkitan spekulasi serta berjanji menindak aktivitas ilegal yang melibatkan stablecoin.Dikutip dari Reuters pada hari Sabtu (29/11), menurut People's Bank of China (PBOC) mengatakan dalam sebuah pertemuan koordinasi mengenai regulasi mata uang virtual pada hari Jumat bahwa spekulasi kripto belakangan ini meningkat karena berbagai faktor, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi pengendalian risiko, menurut pernyataan yang dirilis bank sentral tersebut.
&ldquo;Mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang fiat dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di pasar,&rdquo; kata PBOC dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa aktivitas bisnis terkait mata uang virtual merupakan &ldquo;aktivitas keuangan ilegal.&rdquo;Bank sentral tersebut secara khusus menyoroti kekhawatiran terkait stablecoin, dengan mengatakan bahwa stablecoin tidak memenuhi persyaratan identifikasi pelanggan dan kontrol anti pencucian uang.PBOC memperingatkan bahwa stablecoin berisiko digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang, penipuan, dan transfer dana lintas batas tanpa izin.Bank sentral menegaskan akan meningkatkan upaya untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal terkait dan menjaga stabilitas ekonomi serta keuangan.
Pada bulan Oktober, Gubernur PBOC Pan Gongsheng mengatakan bahwa bank sentral akan terus menindak operasi dan spekulasi mata uang virtual domestik, sekaligus memantau dan mengevaluasi secara dinamis perkembangan stablecoin di luar negeri.Hong Kong, yang telah membentuk rezim regulasi untuk stablecoin, belum mengeluarkan izin kepada penerbit mana pun.&nbsp;Di China, perdagangan mata uang kripto telah dilarang sejak 2021.Penambangan bitcoin diam-diam mulai bangkit kembali di China meskipun telah dilarang empat tahun lalu, karena para penambang individu maupun korporasi memanfaatkan listrik murah dan ledakan pusat data di beberapa provinsi kaya energi, menurut keterangan para penambang dan data industri. (BS)

PBOC menindak spekulasi kripto dan menilai stablecoin berisiko untuk kegiatan ilegal.