JAKARTA - Keberadaan kapal-kapal tanker VLCC (very large crude carrier) Iran yang melintas di perairan Indonesia setelah berhasil melewati blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dinilai sebagai pelaksanaan hak lintas yang sah menurut hukum internasional, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima laporan terkait aktivitas kapal-kapal asing, termasuk dari Iran, di wilayah perairannya.Ia menambahkan bahwa verifikasi lapangan serta koordinasi internal telah dilakukan.&ldquo;Pemerintah Indonesia memandang kapal-kapal tersebut menjalankan hak lintas sesuai dengan ketentuan hukum internasional,&rdquo; ujar Yvonne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari&nbsp;Antara.Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas navigasi di perairan, termasuk di Indonesia, mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang mengatur berbagai rezim lintas di tiap zona maritim.Lebih lanjut, Yvonne memastikan Kemlu bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan situasi dan menjalin komunikasi melalui jalur diplomatik yang sesuai.Sebelumnya, sebuah kapal tanker raksasa (VLCC) asal Iran yang mengangkut minyak mentah senilai hampir 220 juta dolar AS (sekitar Rp3,81 triliun) terdeteksi memasuki perairan Indonesia.Berdasarkan laporan lembaga pemantau TankerTrackers pada Ahad (3/5), kapal milik National Iranian Tanker Company (NITC) tersebut berhasil menghindari pemantauan Angkatan Laut AS sebelum mencapai wilayah Indonesia.Kapal supertanker yang teridentifikasi dengan nama HUGE (9357183) itu terakhir terpantau di lepas pantai Sri Lanka lebih dari sepekan sebelumnya, lalu melintasi Selat Lombok menuju Kepulauan Riau.Sehari kemudian, Senin (4/5), TankerTrackers juga melaporkan adanya kapal tanker Iran kedua yang memasuki Selat Lombok dengan muatan minyak mentah.&ldquo;Kapal kedua bernama DERYA (9569700) sedang melakukan perjalanan serupa,&rdquo; tulis TankerTrackers melalui akun media sosial X.Lembaga tersebut menjelaskan bahwa kapal DERYA semula direncanakan mengirimkan sekitar 1,88 juta barel minyak ke India pada pertengahan April, namun rencana itu batal.Kapal tersebut kemudian berlayar ke arah selatan dari India sebelum akhirnya menuju perairan Indonesia dan melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Riau. (DK)

Data TankerTrackers memperlihatkan VLCC National Iranian Tanker Company berhasil hindari Amerika. 

Berhasil hindari AL Amerika, VLCC Iran boleh melintas di perairan RI

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh, meresmikan International Financial Center (IFC) dalam sebuah konferensi pada Minggu (21/12) pekan lalu sebagai langkah penguatan integrasi dan pembangunan Vietnam.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga memperkenalkan Dewan Koordinasi IFC yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri Tetap Nguyen Hoa Binh.
Mengutip&nbsp;e.vnexpress.net,&nbsp;PM Vietnam menegaskan bahwa pembentukan IFC memiliki makna khusus, yaitu sebagai menjadi titik balik setelah 40 tahun reformasi Doi Moi (Pembaharuan) Vietnam.
Selain itu, menurutnya, kebutuhan akan IFC ini berdasar pada potensi, keunggulan, dan visi jangka panjang Vietnam untuk mencapai pertumbuhan cepat dan berkelanjutan.
IFC diharapkan menjadi pilihan strategis sekaligus solusi efektif di tengah restrukturisasi arus investasi global, sejalan dengan ambisi Vietnam untuk naik kelas di era kebangkitan nasional.
Meski demikian, Pham Minh Chinh menegaskan bahwa Vietnam tidak berniat bersaing langsung dengan pusat keuangan internasional lain di kawasan maupun dunia.
IFC akan memiliki kebijakan dan mekanisme tersendiri yang akan membantu menciptakan model ekosistem keuangan yang saling melengkapi dan terhubung satu sama lain, serta efisien dan berkelanjutan.
PM Chinh menyebut peluncuran IFC menandai dimulainya fase baru inovasi pasar keuangan dalam negeri, baik dari sisi skala, kualitas, maupun efisiensi, yang akan berdampak luas ke seluruh sektor ekonomi.
Utamanya, keberadaan IFC diharapkan dapat meningkatkan posisi Vietnam di kancah global, serta menjadikan negara tersebut sebagai bagian penting dalam jaringan keamanan keuangan global.
Pendirian IFC tersebut juga diproyeksikan akan membuka terobosan pembiayaan infrastruktur strategis dengan biaya rendah tanpa menambah beban utang publik.
Dengan demikian, IFC dapat menjadi platform yang membantu pelaku usaha Vietnam untuk berekspansi ke pasar internasional dan mengadopsi standar tata kelola terbaik dunia.
PM Chinh juga mengungkapkan harapannya agar IFC dapat menghasilkan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi modern.
Hal ini semakin didorong oleh tekanan persaingan global, yang menurutnya, akan mempercepat reformasi administrasi menuju transparansi dan digitalisasi yang lebih menyeluruh.
PM Chinh mengajak partisipasi dari pihak kementerian, pimpinan sektor terkait, serta pemerintah daerah Ho Chi Minh City dan Da Nang, hingga para pelaku usaha dan investor untuk mendukung pengembangan IFC.
Untuk mendukung para investor lintasnegara bekerja, bahkan menetap di Vietnam, PM Chinh menekankan pentingnya reformasi birokrasi menjadi lebih melayani, selaras dengan pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi berstandar internasional.
Di sisi lain, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan finansial dan keamanan sistem, otoritas pengawas diminta bekerja secara independen dan transparan, serta mendorong masuknya teknologi tinggi dan standar tata kelola modern ke Vietnam.
PM Chinh juga mengungkapkan dukungannya bagi pelaku usaha dalam negeri. Ia meminta pengusaha Vietnam agar tetap solid dalam menghadapi tantangan, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.
Dengan demikian, ia pun optimis bahwa IFC akan menjadi landasan bagi lanskap bisnis Vietnam untuk menembus pasar regional dan global. (DK/ZH)

Vietnam dirikan International Financial Center untuk dorong investasi global dan reformasi ekonomi.