WASHINGTON - Seorang hakim Amerika Serikat pada Selasa memberikan persetujuan awal terhadap kesepakatan revisi senilai US$38 miliar antara Visa dan Mastercard dengan para pedagang (merchant) yang menuduh kedua jaringan kartu tersebut mengenakan biaya pemrosesan pembayaran kartu kredit yang terlalu tinggi.
Hakim Distrik AS, Brian Cogan, di Brooklyn, New York, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut "adil, masuk akal, dan memadai", serta mengindikasikan kemungkinan besar akan memberikan persetujuan final di kemudian hari.
[[ Kesepakatan awal US$38 miliar ini adalah nilai ekonomi dari paket penyelesaian (settlement package) yang telah direvisi dan mendapat persetujuan awal hakim. Angka tersebut atau nilai manfaat atau nilai ekonomis kesepakatan,&nbsp;berasal dari perhitungan bahwa pemotongan interchange fee, pembatasan tarif, dan fleksibilitas tambahan bagi merchant akan menghemat biaya mereka sekitar US$38 miliar hingga 2031 ]]
Seperti dikutip Reuters, putusan itu keluar hampir dua tahun setelah hakim lain menolak usulan penyelesaian senilai US$30 miliar karena dinilai terlalu kecil.
Kesepakatan yang diumumkan pada November tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa hukum yang telah berlangsung sejak 2005.&nbsp;
Saat itu, para pedagang menuduh Visa, Mastercard, dan sejumlah bank bersekongkol melanggar hukum antimonopoli AS, termasuk melalui penerapan biaya transaksi kartu atau "swipe fee".
Dalam kesepakatan tersebut, Visa dan Mastercard sepakat memangkas swipe fee atau biaya interchange sebesar 0,1 poin persentase selama lima tahun.&nbsp;
Selain itu, tarif standar untuk konsumen akan dibatasi maksimal 1,25% selama delapan tahun.
Para pedagang juga akan memperoleh lebih banyak keleluasaan untuk mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pelanggan. Mereka dapat memilih menerima kartu berdasarkan kategori tertentu, seperti kartu komersial, kartu konsumen premium, termasuk banyak kartu dengan program hadiah (rewards), serta kartu konsumen standar.
Ketentuan ini secara efektif mengakhiri aturan lama "Honor All Cards", yang mewajibkan pedagang menerima seluruh kartu Visa dan Mastercard atau tidak menerima sama sekali.
Saham Visa naik 1,7% pada perdagangan Selasa, sementara saham Mastercard menguat 2%.
Sejumlah kelompok perdagangan, termasuk National Retail Federation, Merchants Payments Coalition, dan National Association of Convenience Stores, menentang kesepakatan yang direvisi tersebut.
Mereka menilai kesepakatan itu tetap memaksa pedagang memilih antara membayar biaya tinggi untuk menerima kartu rewards yang mendominasi pasar atau kehilangan pendapatan jika menolak kartu-kartu tersebut.
Para penentang juga menyatakan pedagang masih harus mematuhi prinsip "honor all issuers" dalam satu jaringan kartu.&nbsp;
Artinya, mereka tidak bisa menerima kartu dari satu bank penerbit sambil menolak kartu dari bank penerbit lainnya.
Walmart termasuk salah satu pihak yang mengajukan keberatan.&nbsp;
Perusahaan itu menilai kesepakatan tersebut memungkinkan Visa dan Mastercard mempertahankan praktik antipersaingan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.
Meski mengakui banyak keberatan memiliki dasar yang kuat, Cogan menegaskan bahwa sebuah penyelesaian perkara tidak harus sempurna.
"Para penentang menunjukkan sejumlah hal yang ingin mereka lakukan tetapi tidak bisa, seperti menolak kartu berdasarkan penerbit atau mengenakan biaya tambahan berdasarkan penerbit.&nbsp;
Namun pertanyaannya bukan apakah kesepakatan yang diamendemen ini merupakan hasil terbaik yang mungkin dicapai, melainkan apakah ini adalah hasil terbaik yang realistis jika dibandingkan dengan potensi keuntungan dan risiko apabila perkara dilanjutkan ke persidangan," ujarnya.
Baik kelompok dagang maupun Walmart belum memberikan komentar resmi.
Visa menyebut putusan tersebut sebagai langkah penting untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pedagang dalam menerima pembayaran. Sementara Mastercard mengatakan kesepakatan itu "menyeimbangkan kepentingan semua pihak".
Menurut Merchants Payments Coalition, total swipe fee yang dibayarkan kepada Visa dan Mastercard di Amerika Serikat mencapai US$118,8 miliar pada 2025, naik dari US$111,2 miliar pada 2024 dan US$25,6 miliar pada 2009. Rata-rata biaya yang dikenakan mencapai 2,36%.
Pendukung kesepakatan tersebut antara lain Electronic Payments Coalition, yang anggotanya mencakup jaringan kartu dan bank besar seperti Bank of America, Capital One, Chase, dan Citibank.
Dua ahli yang dipekerjakan oleh pihak penggugat, yakni ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz dan profesor Keith Leffler, memperkirakan perubahan tersebut dapat menghemat biaya pedagang hingga US$38 miliar pada 2031 dan menghasilkan manfaat ekonomi total sebesar US$224 miliar, termasuk bagi konsumen.
Sebagai perbandingan, usulan penyelesaian senilai US$30 miliar sebelumnya hanya akan memangkas swipe fee sebesar 0,07 poin persentase selama lima tahun serta memberikan fleksibilitas surcharge yang lebih terbatas.
Saat menolak kesepakatan tersebut pada Juni 2024, Hakim Distrik AS Margo Brodie menyatakan biaya yang dikenakan masih akan berada di atas tingkat yang seharusnya berlaku jika tidak terjadi pelanggaran antimonopoli, dan para pedagang tetap terikat oleh aturan "Honor All Cards". (DK)

Ketentuan ini mengakhiri "Honor All Cards", yang mewajibkan pedagang terima kartu Visa dan Master.

Hakim AS setujui awal kesepakatan Visa-Mastercard senilai US$38 miliar

WASHINGTON - Bank of America tengah mempertimbangkan untuk menawarkan kartu kredit dengan bunga maksimum 10% selama satu tahun, kata seorang sumber yang mengetahui rencana bank itu kepada NBC News pada Kamis.
Langkah ini muncul setelah Presiden Donald Trump menyerukan batas bunga kartu kredit universal sebesar 10% untuk satu tahun, yang memicu kekhawatiran di kalangan penerbit kartu kredit.
Sumber itu mengatakan Bank of America juga berdiskusi dengan institusi keuangan lain mengenai praktik terbaik untuk menurunkan biaya bagi konsumen. Informasi ini diberikan secara anonim karena menyangkut diskusi internal bank.
Seperti dikutip nbcnews.com, rencana kartu ini hanyalah salah satu dari beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan Bank of America, bank terbesar kedua di AS, dalam upaya merespons krisis keterjangkauan kredit.
Citigroup dilaporkan juga tengah membahas kartu kredit dengan bunga 10%, menurut Bloomberg News, meski Juru Bicara bank tersebut belum memberikan komentar.
Trump pertama kali menuntut batas bunga satu tahun melalui unggahan di Truth Social pada 9 Januari. Ia menulis bahwa rakyat Amerika tidak boleh lagi "dirugikan" oleh perusahaan kartu kredit yang mengenakan bunga 20&ndash;30% atau lebih, dan meminta batas bunga 10% berlaku efektif 20 Januari 2026.
Para ahli menekankan bahwa penerapan batas bunga semacam ini kemungkinan besar membutuhkan tindakan Kongres, karena akan membatasi seberapa banyak bank dan penerbit kartu dapat mengenakan bunga.
Industri perbankan memperingatkan bahwa batas bunga menyeluruh akan menyulitkan penerbit menanggung risiko kredit dari konsumen dengan skor rendah atau tanpa riwayat kredit.
CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon bahkan menyebutnya sebagai &ldquo;bencana ekonomi.&rdquo;
Namun, fakta bahwa bank besar mempertimbangkan kartu baru sebagai respons terhadap permintaan Trump menunjukkan perubahan hubungan antara Gedung Putih dan korporasi Amerika sejak Trump kembali menjabat.
Banyak CEO harus menyeimbangkan antara menenangkan presiden dan melindungi keuntungan perusahaan mereka.
Bank of America CEO Brian Moynihan menegaskan bahwa banknya sedang meninjau berbagai cara untuk menangani isu keterjangkauan kredit.
Mengenai batas bunga 10% yang diusulkan Trump, Moynihan memperingatkan, &ldquo;Jika ini dijadikan kebijakan, hal itu bisa memengaruhi alokasi kredit.
Pengeluaran dan ketersediaan kredit bisa melambat, dan mungkin itu bukan yang ingin dicapai.&rdquo; (DK)

Bank of America meninjau kartu kredit 10% bunga setahun sebagai respons atas tuntutan Trump.